181110 AP I Bidik Bisnis MRO

JAKARTA—PT Angkasa Pura I (Persero) atau AP I  berencana masuk ke bisnis maintenance, repair and overhaul (MRO) atau perawatan pesawat.
untuk mendongkrak pendapatan non aeronautika  tahun depan,

“Seiring dipisahkannya  Air Traffic Services (ATS)  dari pengelola bandara, kami harus pintar-pintar mencari pemasukan baru. Salah satunya bermain di bisnis MRO,” ungkap Direktur Komersial dan Pengembangan Usaha AP I Robert Waloni di Jakarta, Selasa (16/11).

Guna mewujudkan bisnis tersebut, perseroan berencana membangun hangar  di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Lokasi  ini juga rencananya akan didirikan  hotel transit.

“Makassar itu ditetapkan pemerintah sebagai bandara hub utama di Indonesia bagian Timur. Sehingga menurut kami bandara itu harus dilengkapi dengan hotel transit, fasilitas MRO dan perkantoran,” katanya.

Selain itu, di Makassar  jumlah pergerakan penumpang dan pesawat yang melalui Sultan Hasanuddin merupakan tertinggi ketiga dari tiga belas bandara yang dikelolanya. Bandara tersebut hanya kalah dari Bandara Juanda Surabaya dan Ngurah Rai Denpasar.

Berdasarkan laporan tahunan AP I menyebut pada 2009 lalu Sultan Hasanuddin melayani 51.073 dari total 399.381 pergerakan pesawat. Sementara jumlah penumpang yang terbang menuju dan dari bandara tersebut mencapai 5,063 juta dari total 41,681 juta penumpang dari 13 bandara.

“Setiap tahun setidaknya ada 30 persen  penumpang pesawat yang transit di Sultan Hasanuddin. Tetapi karena selama ini kami belum memiliki hotel transit disana maka potensi pendapatan hilang. Sementara MRO diperlukan karena bandara itu dijadikan base pesawat sebagian maskapai,” jelasnya.

Pada tahun lalu pendapatan aeronautika AP I mencapai  1,41 triliun rupiah atau 62,1 persen  dari total pendapatan sebesar  2,46 triliun rupiah. Sementara pendapatan lainnya terdiri dari pendapatan non aeronautika sebesar  519,9 miliar rupiah, pendapatan operasional  2,05 triliun rupiah  dan pendapatan lain-lain  405,3 miliar rupiah.

Bidik JAATS2
Pada kesempatan lain, Direktur Panorama Timur Jaya Aloys Sutarto mengaku berminat untuk menjadi peserta tender  pengadaan radar Jakarta Automated Air Traffic Control System (JAATS) 2 untuk keperluan Soekarno-Hatta yang akan dilakukan oleh Angkasa Pura II pada  Desember mendatang  AP II sendiri sudah menyiapkan dana  500 miliar rupiah  untuk mengadakan JAATS 2.

“Kami  bermitra dengan perusahaan radar Belgia, Intersoft Electronics untuk memasok radar tersebut. Selama ini kami menjadi pemasok kebutuhan navigasi Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), STPI Curug dan keperluan navigasi militer. Saat ini kami coba menyediakan teknologi untuk keperluan AP I dan AP II,” katanya.

Dijelaskannya, selain menyediakan radar baru, Panorama Timur Jaya juga memiliki kemampuan untuk menyediakan jasa radar performance evaluation dan radar upgrade.

Pada Oktober lalu, AP II mengumumkan akan menggelar tender JAATS 2 untuk mendukung JAATS 1 yang digunakan saat ini.

JAATS adalah sistem penginderaan jarak jauh (surveillance) yang digunakan oleh petugas pengatur lalu lintas udara (Air Traffic Controller/ATC) untuk memberikan pelayanan lalu lintas penerbangan di wilayah operasi udara. Flight Information Region (FIR) Jakarta dengan cakupan wilayah udara Indonesia bagian barat. Pelayanan ini lazim disebut sebagai radar services.

Perangkat JAATS yang dioperasikan saat ini ini berada di Bandara Soekarno-Hatta. Namun, keberadaan JAATS sendiri tidak hanya untuk kebutuhan pengontrolan lalu lintas udara, namun lebih luasnya berfungsi untuk air traffic management.

Direktur Operasi AP II Salahudin Rafi menyebut, saat ini perseroan tengah menunggu persetujuan dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham untuk bisa membelanjakan uang tersebut.

“Kami berharap persetujuan bisa diberikan paling lambat akhir Oktober, sehingga kami bisa langsung membuka tender pengadaan radar pada Desember mendatang,” kata Salahudin.

Direktur Utama AP II Tri S Sunoko menambahkan, perseroan tidak akan sendirian menggarap proyek tersebut. Karena Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemhub) juga akan menyuntik sekitar  200 miliar rupiah  guna mendirikan bangunan untuk mengoperasikan radar tersebut.

Untuk instalasi radar di gedung itu nantinya, Tri menyebut saat ini tim dari AP II, Ditjen Perhubungan Udara, ahli navigasi Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan teknisi penerbangan sedang menyusun term of reference (TOR).

“Akhir Oktober ini diharapkan TOR selesai, sehingga pemerintah bisa memulai proses tender pembangunan gedung pada November juga,” ungkapnya.[dni]

181110 Garuda Tambah Kapasitas Ke Solo

JAKARTA—Maskapai penerbangan nasional, Garuda Indonesia, menambah kapasitasnya ke Solo sehubungan dengan masih ditutupnya bandara Adi Sucipto, Jogjakarta hingga 20 Nopember 2010.

“Untuk memenuhi permintaan para penumpang tujuan Jogjakarta – yang melakukan penerbangan lewat Solo – maka Garuda Indonesia mulai tanggal 18 hingga 20 Nopember menambah kapasitas penerbangan dari Jakarta ke Solo pp masing – masing sebanyak dua penerbangan menggunakan pesawat B-737-800NG dengan kapasitas 162 tempat duduk,” ungkap Juru bicara Garuda Indonesia Pujobroto di Jakarta, Rabu (17/11).

Diungkapkannya, dua penerbangan tambahan Jakarta – Solo pp. tersebut adalah sebagai GA–208 Jakarta–Solo, berangkat/tiba : pukul 11.00/12.10 WIB,  GA–209 Solo-Jakarta, berangkat/tiba : pukul 12.55 /14.00 WIB    dam GA–210 Jakarta–Solo, berangkat/tiba : pukul 13.10/14.20 WIB, GA–211 Solo-Jakarta, berangkat/tiba : pukul 15.05 /16.00 WIB

“Dengan penambahan dua penerbangan tersebut, maka pada tanggal 18 – 20 Nopember 2010, penerbangan Garuda Indonesia ke Solo menjadi lima kali per hari, dari sebelumnya tiga kali sehari.,” katanya.

Sebelumnya, Kementrian Perhubungan (Kemhub) memutuskan untuk memperpanjang penutupan Bandara Internasional Adi Sutjipto Yogyakarta selama lima hari ke depan karena menilai debu dari letusan Gunung Merapi masih mengganggu penerbangan.

“Sebelumnya sudah diputuskan bandara itu ditutup hingga 15 November. Melihat keadaan terbaru kita putuskan tetap menutup hingga lima hari kedepan,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay .

Menurutnya, meski intensitas letusan Merapi telah menurun, namun masih ada awan debu yang mengganggu. “Letusan masih terjadi dan angin menuju arah selatan dan barat. Karenanya kota Yogyakarta masih diselimuti debu vulkanik, meski jumlahnya telah berkurang, tetapi masih tetap membahayakan penerbangan. Kita  mengutamakan safety, inilah alasan  bandara ditutup lagi untuk lima hari,” katanya.

Diungkapkannya, penutupan tersebut melanjutkan notice to airman (notam) karena debu gunung meletus atau ashtam yang telah dikeluarkan oleh Kemhub selama seminggu sejak 8 November lalu. Adanya putusan terbaru ini membuat  bandara Adi Sutjipto ditutup hingga 20 November nanti

Selain untuk keselamatan, lanjutnya,  pemerintah juga tidak mau gegabah memberikan izin terbang ke Yogyakarta agar dunia internasional semakin percaya pada regulasi penerbangan di Indonesia.

Herry meminta seluruh maskapai penerbangan maupun pihak PT Angkasa Pura I (Persero) selaku pengelola bandara  untuk bisa memahami kebijakan penutupan bandara tersebut.[dni]

181110 Omset BTEL Hanya Tumbuh di Bawah 1%

JAKARTA—PT Bakrie Telecom Tbk hanya mampu mencatat pertumbuhan pendapatan usaha baik secara bersih atau kotor dibawah angka satu persen pada kuartal ketiga tahun ini.

Tercatat, pendapatan usaha  perusahaan (gross revenue) yang memiliki kode saham BTEL itu secara year on year tumbuh 0,019 persen  dari  2.544,5 miliar di periode kuartal ketiga 2009 menjadi  2.545,0 miliar rupiah di periode tahun berikutnya.

Sedangkan pendapatan usaha bersih (net revenue) hanya meningkat 0,017 persen dari 2.013,4 miliar rupiah  di kuartal tiga 2009 menjadi  2,047,9 miliar rupiah  di kuartal III/2010.

“Iklim kompetisi yang makin ketat dalam industri telekomunikasi  manjadi tantangan serius bagi perusahaan untuk terus menjaga laju pertumbuhan pelanggan dan kinerja keuangan yang positif. Kami berusaha terus menjaga adanya pertumbuhan,” ungkap Direktur Utama  Bakrie Telecom Anindya N Bakrie melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (17/11).

Ditegaskannya, kinerja positif itu terlihat  dari laba bersih perusahaan meningkat 52,7 persen  dari  97,3 miliar rupiah pada periode ketiga 2009 menjadi  148,6 miliar rupiah  periode yang sama di tahun 2010. Sebagai konsekuensi margin laba bersih juga mengalami peningkatan tajam dari 3,8 persen menjadi 5,8 persen.

Sedangkan  Earnings Before Interest, Tax, Depreciation & Amortization (EBITDA) mencatat  adanya kenaikan sebesar 11,8 persen dari  921,5 miliar rupiah  menjadi  1.030,5 triliun rupiah .

“Pada tahap ini langkah-langkah efisiensi perusahaan mampu mendorong pertumbuhan  EBITDA seperti terlihat pada penurunan rasio biaya-biaya operasi dan  pemeliharaan serta biaya penjualan dan pemasaran terhadap pendapatan usaha. Kenaikan EBITDA juga mengakibatkan membesarnya marjin EBITDA dari 36,2  menjadi 40,5 persen,” jelasnya.

Berkaitan dengan  raihan pelanggan berhasil  menembus angka 12,1 juta nomor  pada kuartal ketiga 2010 atau tumbuh  23,1 persen  dengan 9,8 juta nomor dibanding kuartal ketiga 2009.

Berdasarkan catatan, kinerja BTEL sebagai operator  yang tercatat di bursa saham adalah yang terburuk dibandingkan tiga operator yang telah mengumumkan kinerjanya pada kuartal ketiga dari sisi top line.

Lihat saja PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) secara grup dalam laporan keuangan kuartal III 2010 memiliki pendapatan usaha konsolidasi  mencapai 52,1 triliun rupiah atau  tumbuh sebesar 3,9 persen  dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya

Selanjutnya, Indosat untuk pendapatan usaha dibukukan sebesar 14,843 triliun atau  mengalami peningkatan sebesar 8,1 persen dari periode sama tahun lalu senilai 13,732,9 triliun rupiah dan PT XL Axiata Tbk (XL) yang  mendapatkan  pendapatan usaha sebesar  13 triliun rupiah atau naik 32 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Secara terpisah, Direktur Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala menilai, kecilnya pertumbuhan pendapatan BTEL karena operator itu mulai masuk ke bisnis data yang dalam tahap awal masih belum memberikan pendapatan tetapi justru menyedot biaya untuk pengembangan. “Selain itu perang tarif masih terjadi sehingga bisa membahayakan kelangsungan industri telekomunikasi itu sendiri,” katanya.[dni]

181110 Telkom Tetap Pertahankan Status Multi Listing

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) tetap mempertahankan statusnya sebagai  perusahaan multi listing khususnya di New York Stock Exchange (NYSE) karena mampu mengangkat nilai perusahaan.

“Listing di NYSE telah memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan (stakeholder), seperti meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan-perusahaan Indonesia.  Sementara secara internal kehadiran  perseroan  di NYSE mampu meningkatkan transparansi perusahaan dalam menyampaikan pelaporan keuangannya,” ungkap VP Public Relations and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia melalui ketarangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (17/11).

Diungkapkannya, Kapitalisasi pasar saham Telkom pada akhir triwulan III/2010 adalah 185,5 triliun rupiah atau  merupakan 6,35% dari total kapitalisasi pasar saham di Bursa Efek Indonesia, senilai 2.919,4 triliun rupiah.

Telkom sendiri pada Senin 15 Nopember 2010, bertempat di  NYSE  menyelenggarakan Closing Bell Ceremony sehubungan dengan 15 tahun pencatatan sahamnya dalam bentuk American Depository Shares (ADS) di NYSE. Clossing Bell Ceremony di Bursa Wall Street dihadiri oleh CEO TELKOM Rinaldi Firmansyah, CFO Sudiro Asno, serta Komisaris Utama TELKOM Tanri Abeng, di samping para pejabat NYSE dan The Bank of New York.

Telkom  melaksanakan penawaran perdana (IPO) sahamnya pada bulan November 1995. Kemudian, mulai 14 November 1995, saham biasa Seri B Telkom tercatat dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, NYSE dan London Stock Exchange (LSE).

Saham Telkom juga diperdagangkan tanpa tercatat (Public Offering without Listing/POWL) di Tokyo Stock Exchange (TSE). Sampai saat ini Telkom merupakan satu dari baru dua perusahaan Indonesia yang melakukan pencatatan di NYSE sebagai pasar utama dunia.

Menurutnya,  manfaat listing di NYSE telah meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), memberikan kemudahan kepada Telkom  untuk mendapatkan akses terhadap sumber-sumber pendanaan eksternal di tingkat internasional dan yang terpenting listing di NYSE dapat memberikan benefit berupa premium “valuasi” dibanding jika hanya melakukan listing di Indonesia saja.

Perusahaan yang melakukan listing di negaranya dan NYSE, rata-rata valuasinya lebih tinggi sekitar 13,9 persen dibanding hanya listing di negaranya.

Pada posisi September 2010, rata-rata 33 persen  volume perdagangan saham Telkom  berlangsung di NYSE, meskipun hanya 23,9 persen saja saham Telkom  yang diperdagangkan di bursa tercatat di NYSE (atau 11,4% dari keseluruhan saham).

Hal ini juga membuktikan bahwa NYSE mampu memberikan manfaat likuiditas, termasuk selama krisis besar ekonomi yang melanda Asia beberapa waktu lalu. Pencapaian 11,4 persen volume saham yang diperdagangkan di NYSE yang difasilitasi oleh Program ADR merupakan peningkatan sebesar 9 persen dibanding akhir 2009.

Terkait dengan kinerja saham perseroan di BEI, Eddy  menegaskan, tren yang bersifat fluktuatif adalah hal yang lumrah. “Apa yang dialami TELKOM secara umum sangatlah normal. Bahwa di titik-titik waktu tertentu terjadi penurunan. Hal tersebut bersifat sementara akibat pengaruh berbagai faktor yang terus bergerak dinamis,” jelasnya.[dni]

181110 BRTI Kaji Permintaan Lisensi Baru

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) tengah mengaji permintaan lisensi baru yang diajukan oleh tiga operator telekomunikasi.

Ketiga operator yang mengajukan adalah  PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL), PT XL Axiata Tbk (XL), dan PT Natrindo Telepon Seluler (NTS).

“BTEL mengajukan lisensi seluler sejak beberapa bulan lalu. Sedangkan XL dan NTS mengajukan lisensi Sambungan Langsung Internasional (SLI) sejak tahun lalu,” ungkap Anggota Komite BRTI M.Ridwan Effendi kepada Koran Jakarta, Rabu (17/11).

Diungkapkannya, kajian untuk permintaan XL dan NTS telah diselesaikan. “Saat ini tinggal menanti keputusan yang diambil oleh Menkominfo. Sementara untuk permintaan BTEL, baru akan diambil sikap oleh BRTI melalui pleno pada Kamis (18/11) ini,” ungkapnya.

Dijelaskannya, ketiga operator tersebut terbuka untuk mendapatkan tambahan lisensi berkat Peraturan MenKominfo No 1/2010 yang memungkinkan pemberian melalui evaluasi jika memanfaatkan infrastruktur yang telah ada sebelumnya.

Sementara Anggota Komite BRTI Heru Sutadi meminta BTEL untuk memberikan kepastian waktu penggelaran layanan Sambungan Langsung Jarak Jauh (SLJJ) karena Izin prinsip telah diberikan sejak dua tahun lalu.

“Sampai sekarang tidak ada kepastian penggelaran SLJJ oleh BTEL. Bahkan untuk mengajukan  uji laik operasional (ULO) sebagai prasyarat mendapatkan izin penyelenggaraan SLJJ saja belum ada. Masalah ini belum selesai, BTEL sudah mengajukan pula lisensi ingin bermain di seluler,” sesalnya.

Menurutnya, pengajuan ULO harus dilakukan dua tahun setelah pemberian izin prinsip oleh regulator. tahun ini.“Jika tidak ULO untuk komersial sampai batas waktu yang ditentukan, izin prinsipnya bisa kita batalkan,” tegasnya.

Masih menurut Heru, BTEl belum pantas mendapatkan lisensi seluler karena regulasi tentang Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berbasis pita belum dijalankan. “Baiknya tunggu BHP berbasis pita dimana unified license dijalankan. Tetapi ini pendapat pribadi sebagai anggota komite. Keputusan ada di pleno,” ketusnya.

Berdasarkan catatan,  komitmen pembangunan jaringan tetap SLJJ yang harus dilakukan oleh BTEL  diantaranya  komitmen minimal dari pembangunan infrastruktur jaringan tetap SLJJ sebanyak 58 kota/kabupaten di mana 15 kota/kabupaten berada di wilayah Indonesia bagian timur.

BTEL juga harus membangun terlebih dahulu 24 point of interconnection (POI) dengan panjang jaringan transmisi baru yang akan dibangun sepanjang 3.003 km. Sementara itu, kapasitas jaringan yang akan dimanfaatkan untuk penyelenggaraan layanan SLJJ sebanyak 80 core.
Sementara Direktur Layanan Korporasi  Bakrie Telecom  Rakhmat Junaidi mengatakan pihaknya segera mengajukan ULO SLJJ. “Saat ini sedang dalam pembangunan. Tunggu sebentar lagi. Bedasarkan regulasi kami diberikan waktu tiga tahun,” katanya. [dni]

181110 M. Remittance : Upaya Menyuburkan Uang Digital

Telkomsel akhirnya mengoptimalkan izin Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) dari Bank Indonesia yang dikantonginya pada Februari lalu  untuk mengembangkan layanan dompet digital T-Cash.

T-Cash (singkatan dari Telkomsel Cash) merupakan inovasi layanan mobile wallet yang memungkinkan ponsel pelanggan berfungsi layaknya dompet penyimpanan uang ( uang digital atau e-money) yang siap digunakan untuk bertransaksi dengan nominal hingga  5 juta rupiah. Telkomsel membenamkan dana sebesar 50 juta dollar AS sejak tiga tahun lalu mengembangkan jasa ini.

Pelanggan dapat melakukan pembelian barang (pulsa isi ulang, token PLN prabayar, produk di merchant), pembayaran tagihan (kartuHALO, TelkomVision, PLN, PDAM), pengiriman uang, serta pengambilan tunai. Seluruh aktivitas ini dapat dilakukan dengan mengakses *828# yang merupakan single menu browser untuk semua layanan T-Cash.

Produk yang memanfaatkan izin KUPU sendiri adalah T-Cash Kirim Uang yang memungkinkan  pelanggan  melakukan pengiriman uang (Mobile Remittance) langsung dari ponsel secepat mengirim SMS dan langsung dapat melakukan penarikan tunai di seluruh outlet Indomaret.

Pelanggan bisa mengirimkan uang berkali-kali dalam satu hari dengan nominal pengiriman  seribu rupiah  hingga  satu juta rupiah  untuk sekali pengiriman. Jumlah nominal uang yang dikirimkan maksimal satu  juta rupiah  setiap harinya dan  20 juta rupiah setiap bulannya. Pelanggan sendiri dikenakan biaya seribu rupiah  untuk sekali pengiriman uang.

VP T-Cash Management Telkomsel Bambang Supriogo mengungkapkan, saat ini  jumlah pengguna T-Cash  mencapai 3 juta nomor, di mana yang aktif hanya berkisar 10 persen saja. “Kami perkirakan sampai akhir tahun ini jumlah pengguna bertambah menjadi 3,2 juta nomor, dan menjadi  7 juta pelanggan pada tahun depan. Angka ini realistis berkat adanya fitur baru ini,” katanya.

Saat ini  merchant yang bisa melayani T-Cash  adalah Indomaret yang terdapat di hampir 5.000 lokasi. Rencananya  pada tahun depan  akan ditambah hingga 15.000 lokasi, dengan perusahaan yang digandeng sebanyak 5.000 perusahaan.

Menurutnya, Telkomsel berpeluang meraup lebih banyak lagi pengguna  T-Cash karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki rekening di bank. “T-Cash ini membidik pelanggan yang tidak memiliki rekening di bank, terdapat kurang lebih 80 juta orang yang belum memiliki rekening bank. Jadi potensi pasarnya sangat besar,” jelasnya.

Diungkapkannya, saat ini pengguna T-Cash  rata-rata memiliki perputaran transaksi per bulan mencapai tiga  miliar rupiah  di mana sebagian besar merupakan transaksi bernominal 50 ribu hingga  150 ribu rupiah  per pelanggan.

Ikut Bermain
Group Head Pemasaran VAS Indosat Teguh Prasetya mengungkapkan, perseroan juga akan meluncurkan layanan mobile remittance (M. Remittance) ala Telkomsel pada pertengahan November ini. “Kami juga sudah mendapatkan izin KUPU pada Agustus lalu. Sekarang sedang dilakukan uji coba dulu,” katanya.

Indosat sendiri untuk uang digital memiliki produk dompetku yang telah digunakan oleh tiga ratus ribu pelanggan. Rencananya untuk M.Remittance akan menggandeng mitra outlet penjual voucher untuk tempat pencairan uang. “Itu salah satu strateginya karena yang dibidik adalah pelanggan yang tidak terkoneksi dengan perbankan,” katanya.

Teguh mengharapakan, regulator telekomunikasi dan perbankan mendukung upaya operator menghadirkan M.Remittance karena diyakini fitur ini akan membuat less cash society bisa terwujud di Indonesia.

“Regulator perbankan dan telekomunikasi harus kompak. Soalnya di perbankan ini masuk  penyelenggaraan micropayment, sementara di  telekomunikasi  dianggap  nilai tambah.  Di perbankan operator diperlakukan  seperti  bank padahal secara teknis yang dilakukan sama dengan  jual beli dan transfer pulsa saja,  hanya kali ini  denominasinya uang,” jelasnya.

Sementara Direktur Komersial XL Axiata Joy Wahjudi mengatakan, perseroan baru dalam tahap ujicoba untuk menggelar M.remittance. “Izin dari pemegang saham sudah didapat. Rencananya tahun depan baru dikomersialkan dengan membidik tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan pasar lokal,” katanya.

Siapkan Infrastruktur
Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi  menjelaskan, regulator sedang menyiapkan infrastruktur berupa  white paper dan rancangan peraturan menteri  mengenai keamanan jaringan dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) Jasa .

“Jasa ini agak rumit karena melibatkan aturan lain dari Bank Indonesia.  Ada dua  isu utama  terkait jasa  ini yakni  anti money laundering (AML) dan  combating financing terrorism (CFT). Selain itu tentunya fee yang besar dinikmati oleh pemainnya,” katanya.

Sementara Direktur Telecom Research Project Dr. Peter Lovelock mengatakan,  masalah regulasi memegang peranan penting karena akan mempengaruhi biaya dan investasi dari kegiatan mobile money. “Harus ada standarisasi sehingga tercipta interperobility yang membuat daya terima pasar terhadap produk ini tinggi. Isu lainnya yang perlu diperhatikan masalah perlukah transaksi ini terkena pajak pertambahan nilai. Soalnya jika ada pengiriman uang antar negara, masalah pajak akan menjadi hal utama,” katanya.

Senior Consultant Ovum Sascha Süßspeck menegaskan, masalah teknologi tidak menjadi hambatan dalam penyelenggaraan layanan mobile money karena bisa dijalankan melalui perangkat sederhana seperti ponsel 2G. “Hal yang harus diperhatikan adalah masalah kualitas layanan pengiriman harus setara dengan institusi keuangan khususnya masalah keamanan data,” katanya.

Diyakininya, di negara berkembang layanan uang digital akan mencapai pasar besar dalam waktu empat tahun mendatang jika isu-isu utama bisa diselesaikan.”Saya perkirakan penetrasinya bisa mencapai 30-40 persen jika masalah regulasi, interperobilitas dan standarisasi bisa diselesaikan,” katanya.

Diingatkannya,  mobile money tidak menjadi kontributor utama bagi  pendapatan operator karena menyediakan jasa itu  lebih kepada menjaga pelanggan dan nilai perusahaan tetap kompetitif di pasar. “Nah, sekarang tinggal regulator setempat memberikan ruang untuk menyuburkan dompet digital di wilayahnya agar less cash society terwujud,” tegasnya.

Pada kesempatan lain, Pengamat Telematika Dimitri Mahayana menyarankan, M.Remittance sebaiknya difokuskan kepada TKI  yang berjumlah 2,67 juta orang dengan pengiriman uang  mencapai 6,615 miliar dollar AS per tahunnya.

“Pengurangan biaya pengiriman uang sebesar 2-5 persen dapat meningkatkan remitansi 50-70 persen,  sehingga meningkatkan kegiatan ekonomi lokal. Jika layanan ini didukung keberadaannya dengan regulasi yang kuat, bisa dibayangkan dampaknya bagi perekonomian nasional,” tuturnya.[dni]

181110 TIK Indonesia Menuju 2015

Perkembangan information and communication technology (ICT) atau teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di Indonesia sekilas menampakkan perkembangan yang cukup pesat.

Jika melihat angka-angka, seperti pengguna telepon seluler yang hingga akhir 2009 mencapai 160 juta pengguna, FWA (fixed wireless access) pada angka 25,5 juta lebih serta pengguna internet yang menggapai 45 juta, seakan-akan kerja memajukan TIK sudah pada tahap selesai sehingga bisa dilakukan santai. Pendapat itu keliru, sebab ada tantangan besar yang harus dipenuhi pada 2015 mendatang.

Berdasar World Summit on the Information Society (WSIS) yang diadakan di Jenewa (2003) dan Tunisia (2005), dan dipantau pada pertemuan terakhir WSIS di Jenewa beberapa waktu lalu, ada 10 target yang harus dicapai tiap negara dalam hal TIK di tahun 2015, yang sejalan dengan target waktu Millenium Development Goals (MDG).

Target-target yang dimaksud seperti terhubungnya  seluruh desa dengan TIK serta tersedianya  akses bagi masyarakat, terhubungnya perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, pusat sains dan penelitian, perpustakaan, pusat budaya, museum, kantor pos dan pusat arsip, pusat kesehatan dan rumah sakit, serta seluruh pemerintahan baik pusat dan daerah dengan TIK, berikut menyediakan situs dan alamat surat elektronik (e-mail).

Target lainnya adalah mengadopsi pelajaran TIK untuk sekolah dasar dan sekolah menengah guna menghadapi tantangan masyarakat informasi, memastikan bahwa seluruh populasi mempunyai akses menerima tayangan televisi dan radio, mendukung pengembangan konten untuk memfasilitasi kehadiran dan penggunaan seluruh bahasa di internet, serta memastikan lebih dari separuh populasi mempunyai akses ke TIK.

Disayangkan bahwa data mengenai Indonesia tidak tampak dalam monitoring target WSIS karena data yang dianalisis hanyalah berasal dari negara yang menjawab kuesioner yang dikirimkan International Telecommunication Union (ITU) terkait target WSIS.

Namun begitu, ada beberapa analisis lain yang bisa dijadikan acuan kemajuan TIK Indonesia. Di antaranya adalah Digital Economy Rankings 2010 yang dikeluarkan The Economist Intelligence Unit (EIU).

Dalam laporan bertajuk “Digital Economy Rankings 2010: Beyond E-Readiness”, posisi kesiapan TIK Indonesia tidak bergeming dari posisi 65 dari 70 negara yang dianalisis, sama seperti pada posisi 2009, meski secara nilai ada peningkatan dari 3,51 ke 3,60. Di peringkat pertama adalah Swedia dengan nilai 8,49. Di antara negara ASEAN, posisi Indonesia masih di bawah Singapura (8), Malaysia (36), Filipina (54) maupun Vietnam (62).

Meski berbeda, namun peringkat ini tetap bisa menjadi cermin karena beberapa indikator juga mengikuti kecenderungan dunia digital. Seperti isu konektivitas dan infrastuktur teknologi, lingkungan bisnis, sosial budaya, hukum, visi dan regulasi pemerintah serta adopsi konsumen dan bisnis. Bahkan di 2010 ini, ada beberapa perubahan. Seperti menyangkut indikator penetrasi pita lebar (broadband) berbasis serta optik maupun teknologi 3G/4G, keterjangkauan tarif untuk 256 kbps, kemudian penetrasi internet dibanding 100 persen populasi serta tingkat pendidikan sebagai prakondisi untuk memanfaatkan layanan TIK termasuk melek internet, kewirausahaan, inovasi maupun kemampuan teknis untuk bekerja.

Sementara itu, berdasar United Nation E-Government Survey 2010, nasib Indonesia juga tidak lebih baik. Menurut peringkat E-Government Index yang di dalamnya termuat indikator layanan online, infrastruktur telekomunikasi maupun modal sumber daya manusia, Indonesia berada di peringkat 109 dari 183 negara. Posisi Indonesia lagi-lagi di bawah Singapura (11), Malaysia (32), Filipina (78) maupun Vietnam (90). Dari kenyataan tersebut, dapat dipastikan bahwa kerja belum selesai karena pekerjaan rumah masih banyak yang harus diselesaikan.

Upaya ke Depan
Untuk menciptakan masyarakat informasi global dan menjadi bagian darinya, jelas bahwa target separuh populasi Indonesia untuk bisa mengakses internet pada 2015 harus menjadi prioritas. Bahkan dengan kecenderungan dunia yang berubah menuju layanan broadband, maka beberapa perubahan strategi perlu dilakukan. Seperti mengubah filosofi universal service obligation atau kewajiban pelayanan universal (USO) menjadi kewajiban pelayanan broadband (BSO).

Selain kesenjangan infrastruktur TIK antara wilayah Barat dan Timur, hal lain yang juga perlu di atasi adalah kesenjangan digital  antara kota dengan desa. Begitu juga dengan miskin-nya konten yang berkualitas, serta budaya yang lebih sering mengunduh (download) daripada mengunggah (upload).

Wacana memanfaatkan dana USO ke arah lebih luas jadi semacam ICT Fund, perlu didorong karena dana dari masyarakat pengguna jasa TIK yang tidak kecil tersebut dapat dimanfaatkan kembali ke masyarakat, bahkan lebih bernilai. Membangun tulang punggung (backbone) serta optik yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur—yang kurang diminati investor, menambah internet exchange di beberapa wilayah tanah air, mendirikan inkubator konten nasional maupun upaya pemberdayaan masyarakat agar cerdas dalam memanfaatkan TIK, dapat menjadi prioritas penggunaan ICT Fund.

Namun tentunya, upaya memajukan TIK Indonesia bukan hanya menjadi tugas satu sektor atau kementerian saja, tapi juga melibatkan pihak lainnya. Misalnya saja masalah energi listrik. Hal yang bombastis bila kita bicara penggunaan TIK, namun listrik saja sulit bahkan tidak ada. Sebab, hadirnya perangkat elektronik, mau tidak mau, membutuhkan dan perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan listrik.

Begitu juga dengan upaya menghubungkan perguruan tinggi dan sekolah-sekolah, pusat sains dan penelitian, perpustakaan, pusat budaya, museum, kantor pos dan pusat arsip, pusat kesehatan dan rumah sakit, serta seluruh pemerintahan baik pusat dan daerah dengan TIK, semua merupakan pekerjaan besar yang perlu ditangani bersama. Karena pekerjaan besar dan menyangkut banyak sektor, e-leadership dari pimpinan negeri juga diperlukan di sini.

Seperti dilakukan mantan PM Malaysia Mahathir Muhammad yang jauh-jauh hari sejak 1991 mengemukakan mimpinya mengenai TIK di negeri jiran tersebut.  Melalui “Vision 2020” Mahathir bercita-cita agar Malaysia menjadi negara maju, yang dilakukan dengan membangun Multimedia Super Corridor (MSC). Bukan cuma Malaysia, banyak negara-negara lain juga pembangunan TIK-nya dipimpin langsung presiden atau perdana menteri-nya. Sebab diyakini bahwa TIK akan menjadi motor ekonomi ke depan, yang bahkan menjadi lokomotif kemajuan bangsa maupun kesejahteraan masyarakat.

WTDR.2010:.Monitoring.the.WSIS.targets

*Heru Sutadi. Pengamat Telematika.