JAKARTA—Pembelian perangkat Teknologi Informasi (TI) yang berkaitan dengan masalah keamanan, pemerintahan, dan infrastruktur sebaiknya dilakukan oleh pemerintah pusat agar terjadi penghematan anggaran dan kemudahan koordinasi penggunaan.
“Sebaiknya pembelian perangkat TI yang berkaitan dengan tiga hal itu dilakukan oleh pemerintah pusat suatu negara karena ini melibatkan dana yang besar dan penggunannya membutuhkan banyak koordinasi dari berbagai instansi,” ungkap General Manager Intergraph Southeast Asia Russel Smith di Jakarta, Kamis (11/11).
Intergraph adalah perusahaan yang menawarkan solusi TI untuk keamanan, pemerintahan, dam infrstruktur berbasis geospasial dari Amerika Serikat. Perusahaan ini telah melayani 60 negara di seluruh dunia melalui solusi TI yang memungkinkan satu pemerintahan bisa mengambil keputusan operasional lebih baik dan cepat.
Dijelaskannya, masalah ego sketoral dalam pembelian satu perangkat TI hal yang lumrah terjadi tidak hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. “Di Amerika Serikat juga terjadi hal yang sama. Sekarang tinggal bagaimana posisi dari pemerintahan pusatnya mengambil posisi untuk berinisiatif dengan menegaskan perangkat TI tertentu harus dikelola secara nasional. Saya rasa di Indonesia untuk beberapa perangkat sudah mulai ditegaskan,” katanya.
Menurutnya, jika adanya koordinasi yang baikdari pembelian satu perangkat TI, maka bisa terjadi penghematan biaya sebesar 30 hingga 40 persen oleh negara. Hal itu dipacu karena adanya sentralisasi, standarisasi, dan optimisasi.
Berkaitan dengan produk yang dijualnya, Russel mengungkapkan, harganya mulai dari 200 ribu hingga 100 juta dollar AS. “Komponen yang mahal untuk eksternal hardware. Di negara biasa kami beroperasi, setidaknya 10 persen dari belanja TI pemerintah bisa diserap untuk solusi Intergraph,” katanya.
Berdasarkan catatan, sektor pemerintah rata-rata mengambil porsi 11 persen dari belanja TI nasional yang tahun ini diperkirakan mencapai 1,731 miliar dollar AS atau tumbuh 11,9 persen dari tahun sebelumnya. Jika Intergraph membidik 10 persen dari belanja TI pemerintah, maka ada uang senilai 19.041 juta dollar AS yang diincar.
Sementara Praktisi Telematika Mochammad James Falahuddin mengatakan, kendala belum makasimalnya penggunaan perangkat TI oleh pemerintah adalah karena terlalu fokus kepada penyerapan anggaran, bukan pada master plan.
“Sistem anggaran pemerintahan yang masih menjadikan ‘penyerapan’ anggaran dalam satu periode sebagai salah satu indikator utama kinerja lembaga pemerintahan, ikut andil borosnya pembelian perangkat TI tidak penting. Biasanya di kuartal keempat tahun ini, akan bermunculan berbagai pekerjaan yang ‘kurang penting’ tapi dipaksa diwujudkan demi mantra ‘terpenuhinya target penyerapan anggaran,” katanya.
Menurut James, kendala lainnya adalah keinginan dari pemerintah memulai terlalu besar atau terlalu kecil Hal ini bisa dilihat dari banyaknya instansi pemerintah yang begitu ambisius, meluncurkan proyek implementasi TI dalam skala yang sangat besar, entah itu jumlah sistem yang dibangun dalam satu rangkaian proyek cukup banyak, atau sasaran implementasi dari satu sistem yang terlalu luas.
“Masalah lainnya di pemerintah itu adalah terlalu berfokus pada sistim transaksional, bukan pada proses bisnis dan kurang memiliki pemahaman terhadap ekosistem TI secara utuh. Solusi dari menyelesaikan masalah itu perlu adanya perubahan paradigma mengukur kesuskesan instansi, membuat master plan, dan memahami transformasi bisnis,” tuturnya.[dni]
