051110 Pemerintah Harus Bangun Angkutan Berbasis Rel

JAKARTA–Pemerintah harus membangun angkutan barang dan penumpang berbasis rel untuk merealisasikan terjadinya efisiensi dari sisi ebergi dan lingkungan hidup.

“Pemerintah tidak bisa mengutamakan pembangunan berbasis jaln jika melihat tren pertumbuhan penduduk dan barang di Indonesia di masa mendatang. Mengutamakan angkutan berbasis rel akan lebih baik karena dari sisi energi dan lingkungan terjadi efisiensi 20 hingga 50 persen,” ungkap Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit di Jakarta, Kamis (4/11).

Menurutnya, saat ini pemerintah belum menunjukkan keberpihakkan dalam pembangunan angkutan berbasis rel hal itu dapat terlihat dari alokasi anggaran hanya sebesar 4,1 trliliun rupiah untuk pembangunan prasarana kereta api.

“Bandingkan dengan anggaran pembangunan jalan di Kementrian PU yang bisa puluhan triliun rupiah. Jika hanya sebesar 4,1 triliun rupiah, untuk pembangunan prasarana saja hanya sepotong-potong,” katanya.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Asril Syafei mengakui dana sebesar 4,1 triliun rupiah yang didapat untuk pengembangan kereta api tidak mencukupi. “Jika dihitung, dibutuhkan sekurangnya 10 triliun rupiah hanya untuk pembangunan prasarana. Anggaran terbatas yang didapat lebih banyak digunakan untuk jalur ganda. Salah satu contohnya,  meneruskan proyek pembangunan jalur ganda Petarukan-Pekalongan,” jelasnya.

Diungkapkannya, untuk mendorong pembangunan angkutan berbasis rel pemerintah membuka peran bagi swasta untuk berinvestasi. “Swasta bisa berinvestasi di sarana, prasarana, atau keduanya. Pemerintah sendiri membuka kerjasama dalam bentuk Public Private Partnership (PPP) dengan percontohan adalah KA Bandara Soekarno-Hatta yang akan dimulai pembangunannya tahun depan,” jelasnya.

Danang mengingatkan, dalam pengembangan angkutan kereta api tidak mudah untuk mendapatkan pendanaan karena nilai investasi yang besar, hambatan dalam pembebasan lahan, dan sumber daya manusia dalam bidang perekertapian masih terbatas.

Menurutnya,   bentuk investasi yang ideal antara kerjasama pemerintah dan swasta dalam membangun angkutan kereta api adalah penyediaan lahan tetap oleh pemerintah,  dibuat Badan Layanan Umum  perkeretaapian,dan  pembentukan otoritas perkeretapian sebagai “granting authority” dalam pemberian konsesi kereta api  antar propinsi dan juga sebagai “supervising agency” bagi kereta api  daerah. “Konsep ini memang membuat pemerintah tetap dominan. Hal ini tak bisa diingkari,” tegasnya.

sebelumnya,  Direktur Umum PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Ignasius Jonan mengakui,  konsep bisnis perekeretaapian yang berlaku di Indonesia saat ini dinilai belum kondusif karena  konsep Public Service Obligation (PSO), Track Access Charge (TAC) dan Infrastructure Maintenance and Operations (IMO) belum diatur secara kondusif.

TAC adalah ongkos yang dibebankan dalam menggunakan infrastruktur negara (jalan rel, sinyal, dll).  PT KAI wajib membayar TAC kepada Pemerintah dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara Infrastructure Maintenance (IM) saat ini dikerjakan bersama-sama dan tumpang tindih antara PTKAI dan Ditjen KA . Padahal, seharusnya dapat dikerjakan oleh siapa saja yang berkompeten untuk merawat Jalan Rel dan sinyal, melalui lelang oleh Ditjen KA. Sedangkan untuk Infrastructure Operations (IP)  dilakukan PT KAI atas nama negara dan seharusnya menerima bayaran untuk  pengoperasian.

“Kondisi saat ini besaran IMO  sama dengan TAC. Dalam jangka panjang akan bermasalah karena tidak ada yang bertanggungjawab dengan jelas atas infrastruktur perkeretaapian,” jelasnya.

Sedangkan untuk PSO  merupakan kewajiban negara yang harus dibayarkan kepada operator kereta api atas selisih Pedoman Tarif per Km/penumpang dan Tarif per Km/penumpang yang ditentukan pemerintah ditambah margin yang wajar..

Menurutnya, untuk memajukan moda kereta api dibutuhkan kombinasi jangka pendek, menengah, dan panjang antara regulator dan operator.  Diantaranya adalah  sertifikasi untuk seluruh operator KA dilakukan instansi yang berwenang.

Hal itu berupa pemisahan tugas yang jelas antara PT. KAI sebagai operator dan Ditjen KA sebagai regulator dalam hal pembangunan dan pengelolaan stasiun, rel dan persinyalan.  Pemisahan aset yang jelas antara PT. KAI dan Ditjen KA dan  mengundang swasta untuk ikut dalam operasionalisasi perkeretaapian  Selain itu diharapkan  penyelesaian semua regulasi perkeretaapian (PP, Permen/Kepmen, SOP/Juklak/Juknis) yang diperlukan. [dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s