041110 Postel Ancam Pengguna Frekeunsi Ilegal

JAKARTA—Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) mengancam pengguna frekuensi illegal dengan denda 400 juta rupiah dan kurungan penjara karena tindakan tersebut berpotensi merugikan negara.

“Saat ini ditengarai adanya penggunaan alat penguat sinyal oleh masyarakat. Perangkat tersebut seharusnya tidak diperbolehkan untuk dipakai karena memancarkan frekuensi yang range-nya all band, atau mencakup 800, 900, dan 1800 MHz,” ungkap Kasubdit Analisa dan Evaluasi Frekuensi Kemkominfo Rachmad Widayana, di Jakarta, Rabu (3/11).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang menggunakan perangkat dan frekuensi illegal melanggar UU No.36/99 tentang Telekomunikasi Pasal 52 dan 53 yang mengatur tentang standarisasi dan pelanggaran izin frekuensi.

Sementara Perwakilan Asosiasi Telekomunikasi Selular Indonesia (ATSI) Toto Suwandi menyarankan pemerintah untuk mensosialisasikan pada masyarakat menjaga kondisi yang ada sehingga kondusif bagi operator dalam menyediakan layanan sesuai standar kualitas layanan (quality of service).

“Repeater yang digunakan masyarakat terus memancarkan sinyal sehingga sangat mengganggu kinerja BTS milik operator selular yang lokasinya berdekatan. Akibatnya langsung berdampak pada pelanggan. Sinyal yang dipancarkan BTS ke ponsel pelanggan menjadi tidak maksimal atau terputus sama sekali,” tutur Toto.

Sebelumnya, Kemkominfo memantau gangguan sinyal seluler yang terjadi di 42 titik di Jabodetabek yang membuat menurunnya kualitas layanan bagi pelanggan. Meningkatnya gangguan terjadi sejak Agustus-Oktober 2010. Kejadian serupa juga terjadi di beberapa daerah seperti Medan, Batam, Banten, Bandung, Yogyakarta, Surabaya dan Bali.

Gangguan sinyal dirasakan bagi pengguna frekuensi band 900 MHz yaitu PT Telkomsel, PT XL Axiata dan PT Indosat. Dampak gangguan tersebut di antaranya mengakibatkan tingginya drop call, khususnya bagi para pengguna layanan telekomunikasi seluler yang sedang berada tidak jauh dari BTS tertentu yang berdekatan dengan lokasi gangguan akibat adanya interferensi.

Berdasarkan pengalaman pada tahun lalu, gangguan disebabkan kecenderungan sejumlah warga masyarakat dan perkantoran tertentu yang berusaha menggunakan alat penguat sinyal (repeater) namun ilegal, dengan tujuan untuk memperoleh penerimaan sinyal yang baik dari BTS terdekat, tetapi dampak destruktifnya secara down-link mengakibatkan gangguan penerimaan pada pengguna layanan seluler di sekitarnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s