041110 Kala Penguasa Rebutan Lahan

Pada akhir pekan lalu, industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) nasional dikagetkan adanya keributan “kecil’ antara dua penguasa soal pemakaian frekuensi.

Pelakunya adalah Telkomsel yang menguasai jasa seluler dengan 94 juta pelanggan dan Indovision sebagai pemain utama di TV berbayar dengan 700 ribu pelanggan. Pemicunya adalah spektrum 2,5 Ghz yang dikuasai oleh Indovision.

Bagi pemain di sektor telekomunikasi dan penyiaran, frekuensi diibaratkan sebagai lahan yang paling berharga untuk digarap. Frekuensi biasanya didapat dari pemerintah melalui lelang dan membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP).

Riak kecil dimulai kala punggawa Telkomsel secara tersirat mengatakan jika ingin teknologi 4G atau yang dikenal Long Term Evolution (LTE) hadir dan mencapai ekosistem, maka harus ditempatkan di spektrum 2,5 Ghz. Hal ini karena penyedia perangkat global memiliki produk untuk frekuensi tersebut.

Memang, secara teknologi LTE dapat dijalankan di frekuensi manapun. Tetapi, praktik secara global, teknologi ini banyak digunakan pada spektrum 700 Mhz dan 2,6 Ghz . Spektrum 700 Mhz digunakan untuk area rural, sementara untuk melayani kapasitas tinggi di perkotaan menggunakan 2,6 GHZ dengan alokasi bandwitdh 20 MHz.

Kendalanya di Indonesia, untuk spektrum 2,6 Ghz terkendala mengingat Indovision menguasai alokasi 2,5 Ghz sebanyak 150 Mhz untuk satelit Protostar II. Padahal, World Radio Communication Conference 2000 (WRC) menegaskan frekuensi 2,5 GHz dilakokasikan untuk teristerial baik itu pengembangan 3G (LTE) atau WiMAX.

Bahkan Indonesia telah menandatangani artikel 5 resolusi dan rekomendasi International Telecommunication Union (ITU) pada 2007. Dalam Final Acts, pemerintah seharusnya langsung menyiapkan roadmap migrasi Indovision keluar dari pita 2,5 GHz pada saat berakhirnya satelit Indostar I 2009 lalu.

Head of Corporate Secretary Indovision, Arya Mahendra Sinulingga menilai keberanian Telkomsel menyuarakan arti strategis pita yang dikuasainya sebagai niat yang secara terang-terangan melakukan penggusuran pemanfaatan frekuensi tersebut.

Menurutnya, aksi Telkomsel patut disayangkan karena posisi Telkomsel yang merupakan anak usaha Telkom menimbulkan rumor tak sedap. “Telkom memiliki bisnis TV berlangganan TelkomVision. Sangat disayangkan bila usaha tersebut hanya merupakan cara untuk menyaingi posisi Indovision yang saat ini merupakan penguasa 70 persen pangsa TV berbayar,” tegas Arya.

Melihat suasana mulai panas, Dirut Telkomsel Sarwoto Armosutarno menyerahkan sepenuhnya masalah frekuensi 2,5 GHz kepada regulator dan tidak bermaksud menggunakan spektrum tersebut untuk LTE secara sepihak.

“Telkomsel memang menjadi pelopor dalam ujicoba LTE di Indonesia dan selama proses ujicoba menggunakan frekuensi milik sendiri. Tidak ada niat menggunakan frekuensi milik Indovision,” tegasnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengungkapkan, akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh terkait frekuensi meliputi semua fungsi dan layanan yang diperlukan Indonesia.

“Misalnya, untuk TV digital nanti sebenarnya perlu seberapa lebar untuk seluruh wilayah NKRI, lalu berapa sisanya. Selanjutnya satelit dan seluler sebenarnya butuh lebar pita berapa dan lainnya. Dalam buku putih frekuensi yang diterbitkan tak lama lagi telah disiapkan dua scenario untuk spektrum 2,5 Ghz bagi pemain lama yakni pita digunakan bersama-sama atau dipindah ke alokasi lainnya,” ujarnya.

Anggota Komite lainnya, Heru Sutadi menegaskan, masalah spektrum 2,5 Ghz banyak yang harus diklarifikasi seperti isu kepemilikan satelit atau keinginan menggeser slot orbit satelit Protostar II dari dari slot 107.7 derajat Bujur Timur ke 108,8 derajat Bujur Timur.

Untuk diketahui, sejak kepemilikan satelit Protostar II dikuasai SES World Skies (SES) ada keinginan menggeser slot orbit karena SES ingin mengoptimalkan layanan KU-Band. Para pegiat teresterial pun melihat ada ketidakadilan dalam pembyaran BHP dengan penguasaan 150 MHz karena diperkirakan cuma 1 juta rupiah per mhz. Hal ini berbanding jauh dengan penyelenggara 3G yang dikenakan harga dasar 160 miliar rupiah untuk 5 Mhz.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s