201010 Pengaturan Subsidi Kereta Api Akan Direvisi

JAKARTA–Kementrian Perhubungan (Kemenhub) akan mengusulkan pengaturan  terkait subsidi untuk moda kereta api akan direvisi agar pengelolaan anggaran untuk infrastruktur lebih jelas.
“Pengaturan itu diatur dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Kami akan mengusulkan kepada dua kementrian yang terlibat untuk melakukan revisi agar PT Kereta Api bisa lebih fleksibel mengelola anggaran,” ungkap Juru bicara Kemenhub Bambang S Ervan di Jakarta, Selasa (19/10).
Diungkapkannya, dua hal yang perlu diperhatikan dalam subsidi untuk kereta api adalah soal Track Access Charge (TAC) dan Infrastructure Maintenance and Operations (IMO). Sementara untuk Public Service Obligation (PSO) akan ditingkatkan nominalnya.
Selanjutnya Bambang mengungkapkan, Peraturan Pemerintah (PP) tentang pemisahan aset  yang jelas antara PT KAI dan Ditjen KA sudah ditetapkan dan sekarang tinggal menunggu hasil audit yang dilakukan oleh Kemenhub dan KemenBUMN.
Berdasartkan catatan, saat ini, ketiga hal ini (PSO, TAC, IMO) masih mengacu kepada SKB 3 Menteri (Menhub, Menkeu dan Kepala Bappenas) yaitu KM 19/1999 tentang PSO, IMO dan TAC.
Secara terpisah, Direktur Umum PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Ignasius Jonan mengakui,  konsep bisnis perekeretaapian yang berlaku di Indonesia saat ini dinilai belum kondusif karena  konsep  PSO, IMO, dan  TAC  belum diatur secara kondusif.
TAC adalah ongkos yang dibebankan dalam menggunakan infrastruktur negara (jalan rel, sinyal, dll).  PT KAI wajib membayar TAC kepada Pemerintah dalam bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Sementara Infrastructure Maintenance (IM) saat ini dikerjakan bersama-sama dan tumpang tindih antara PTKAI dan Ditjen KA . Padahal, seharusnya dapat dikerjakan oleh siapa saja yang berkompeten untuk merawat Jalan Rel dan sinyal, melalui lelang oleh Ditjen KA. Sedangkan untuk Infrastructure Operations (IP)  dilakukan PT KAI atas nama negara dan seharusnya menerima bayaran untuk  pengoperasian.
“Kondisi saat ini besaran IMO  sama dengan TAC. Dalam jangka panjang akan bermasalah karena tidak ada yang bertanggungjawab dengan jelas atas infrastruktur perkeretaapian,” jelasnya.
Sedangkan untuk PSO  merupakan kewajiban negara yang harus dibayarkan kepada operator kereta api atas selisih Pedoman Tarif per Km/penumpang dan Tarif per Km/penumpang yang ditentukan pemerintah ditambah margin yang wajar..
Menurutnya, untuk memajukan moda kereta api dibutuhkan kombinasi jangka pendek, menengah, dan panjang antara regulator dan operator.  Diantaranya adalah  sertifikasi untuk seluruh operator KA dilakukan instansi yang berwenang.
Hal itu berupa pemisahan tugas yang jelas antara PT. KAI sebagai operator dan Ditjen KA sebagai regulator dalam hal pembangunan dan pengelolaan stasiun, rel dan persinyalan.  Pemisahan aset yang jelas antara PT. KAI dan Ditjen KA dan  mengundang swasta untuk ikut dalam operasionalisasi perkeretaapian  Selain itu diharapkan  penyelesaian semua regulasi perkeretaapian (PP, Permen/Kepmen, SOP/Juklak/Juknis) yang diperlukan. [dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s