151010 Pemerintah Diminta Selesaikan Blueprint Perkeretaapian Nasional

JAKARTA–Pemerintah diminta secepatnya menyelesaikan blueprint perkeretapian nasional agar perkembangannya sebagai moda transportasi bisa terjamin.

“Kereta api moda transportasi andalan masyarakat. Sayangnya, hingga kini Kementerian Perhubungan belum menyelesaikan blueprint pembangunan perkeretaapian Indonesia sehingga menghambat perkembangan industri,” sesal Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia di Jakarta, Kamis (14/10).

Ditegaskannya, pemerintah perlu mempercepat penyusunan desain dan peta jalan pembangunan perkertaapian Indonesia untuk memudahkan penyusunan langkah-langkah strategis pembangunan perkeretaapian nasional.

“Kementerian Perhubungan menyampaikan butuh dana 17 triliun rupiah untuk pembangunan jaringan baru kereta api nasional dan 19,3 triliun rupiah untuk merehabilitasi jalur kereta api yang rusak. Namun hingga saat ini kami tidak tahu seperti apa blueprint pembangunan perkeretaapian kita,” tegasnya.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur kereta api merupakan salah satu rencana kerja yang harus menjadi prioritas pemerintah. Sayangnya program revitalisasi pembangunan infrastruktur transportasi kereta api yang dicanangkan pemerintah terkesan lamban dalam pelaksanaannya.

Dicontohkannya, pertambahan panjang lintasan rel kereta api di Indonesia yang hanya sekitar 0,2 persen per tahun. Saat ini total panjang lintasan kereta api di Indonesia hanya 4.813,000 km. Sementara jumlah gerbong kereta api pun hanya sekitar 5.250 unit untuk melayani penumpang yang tahun ini jumlahnya diperkirakan mendekati 200 juta orang.

Lebih lanjut Yudi mengatakan, pengembangan perkeretaapian nasional selama ini kurang berpihak pada pertumbuhan industri kereta api nasional.

Hal itu terlihat dari dua hal, pertama kementerian perhubungan masih setengah hati untuk memperkuat kewenangan PT Kereta Api (KA). Itu terlihat dari proses penyerahan kewenangan dari Kemenhub ke PT yang berjalan lamban.

Pemisahan kewenangan antara regulator (Kemenhub) dengan Operator (PT KA) masih harus diperjelas. Sebagai misal, pengelolaan stasiun, rel, sinyal yang tentu saja harus mengacu pada UU no 23/2007 tentang perkeretaapian maupun PP no 72 tahun 2009.

“Kemenhub sebaiknya memperkuat peran sebagai pembina perkeretaapian nasional. Sehingga kemandirian PT KA harus terus diperkuat dan didorong,” ujarnya.

Selanjutnya yang kedua, masih belum optimalnya penggunaan produk dalam negeri baik gerbong maupun sarana lainnya yang sebetulnya bisa di produksi oleh PT INKA Indonesia.

Menurut Yudi, PT INKA merupakan perusahaan pembuat gerbong dan kereta penumpang yang kemampuan teknologinya sudah baik dan memiliki fasilitas yang modern. Semua ini diperoleh melalui proses akumulasi kemampuan dan sekaligus pembelajaran teknologi yang tidak sederhana, lama dan terus-menerus.

Namun demikian, kemampuan teknologi yang bagus itu akan menjadi sia-sia jika pemerintah cenderung lebih menyukai penggunaan produk impor.

“Untuk itu mengapa saya mendesak pemerintah segera menyelesaikan blueprint pembangunan perkeretaapian nasional dan menyerahkannya kepada kita. Kami ingin tahu keberpihakkan pemerintah itu kepada siapa,”ketusnya.[Dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s