151010 Pembenahan Perkeretaapian Mulai dari Fundamental

JAKARTA—Pemerintah diminta membenahi masalah perkeretapian nasional dari masalah fundamental berkaitan dengan keselamatan ketimbang memprioritaskan pembangunan jaringan seperti jalur ganda 26 kilometer dari Petarukan hingga Pekalongan, Jawa Tengah.

“Jika bicara keselamatan di perkeretapian masalahnya bukan jalur ganda. Di Jabodetabek sudah jalur ganda masih ada kecelakaan. Sebaiknya hal-hal fundamental yang dikerjakan,” tegas Pengamat Kereta Api Taufik Hidayat di Jakarta, Kamis (14/10).

Menurutnya, hal yang fundamental dilakukan adalah penegakkan hukum terhadap regulasi kereta api, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), peremajaan alat-alat di bengkel dan armada, serta restrukturisasi organisasi.

“Selama ini tidak ada penegakkan hukum yang jelas dari setiap pelanggaran. Contohnya, kasus kebakaran gerbong belum lama ini. Jelas membiarkan orang lain masuk ke area kereta itu salah. Makin parah, gerbongnya tidak diasuransikan,” ketusnya.

Diingatkannya, jika pemerintah memaksa untuk memperkuat jaringan sama saja membangun jalan tetapi dilewati oleh mobil tua yang lambat.

Hal yang sama juga berlaku dengan nafsu PT Kereta Api yang ingin mengembangkan teknologi tetapi tidak didukung kemampuan SDM.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono usai rapat dengan Wakil Presiden Boediono di kantor Wapres, Jl. Medan Merdeka Selatan, Rabu (13/10) menjelaskan, proses percepatan pembangunan jalur ganda menjadi salah satu instruksi Wapres kepada Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

 

Menurut Wamenhub, selain meneruskan proyek pembangunan jalur ganda Petarukan-Pekalongan, Dirjen Perkeretaapian yang juga turut menghadiri rapat tersebut juga diperintahkan untuk melakukan revitalisasi dan modernisasi sistem persinyalan perkeretaapian. ”Ini untuk sebagai antisipasi untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan. Langkah ini akan kita mulai pada 2011,” jelasnya. 

Di sisi lain, terkait upaya meminimalisasi angka kecelakaan,  

Wapres juga menginstruksikan operator yang dalam hal ini PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk segera memasang alat-alat keselamatan pencegah kecelaan yang berhubungan dengan operasional KA. Termasuk salah satunya adalah mensertifikasi para masinis dan ahli-ahli teknis yang belum memiliki sertifikat kompetensi, serta mengganti pegawai yang telah memasuki masa pensiu dengan sistem perekrutan yang terencana. 

“Hal lain adalah pemisahan hal-hal yang masuk dalam ranah regulator dan operator sesuai UU. Misalnya bagaimana pengelolaan stasiun, rel, dan sinyal, bisa dipisahkan secara tegas siapa yang bertanggung jawab antara operator dan regulator. Ini tentunya akan emngacu pada aturan yang sudah ada, yaitu UU Perkeretaapian No 23/2007,” ungkap Wamenhub. 

Kemudian, Wamenhub menambahkan, Wapres Boediono juga meminta agar segera dibentuk Direktorat Keselamatan KA yang akan menjadi bagian Direktorat  Jenderal Perkeretaapian. Pembentukan lembaga baru ini bertujuan agar penanganan dan antisipasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan pengoperasian KA dapat dilakukan secara lebih terfokus. 

Selain itu, Wapres juga mengimbau untuk dilakukannya revisi terhadap surat kesepatakan bersama (SKB) tiga menteri No 19/1999. Keputusan bersama itu dibuat oleh Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang membahas tentang Pembiayaan Atas Pelayanan Umum Angkutan Kereta Api Penumpang Kelas Ekonomi (Public Service Obligation/PSO), Pembiayaan atas Perawatan dan Pengoperasian Prasarana Kereta Api (Infrastructure Maintenance and Operation/IMO), serta Biaya atas Penggunaan Prasarana Kereta Api (Track Acces Card/TAC). 

”Wapres juga menyampaikan instruksi untuk  melakukan percepatan investasi untuk infrastuktur perkeretaapian. Saat ini, sudah ada proses Public Private Partnership (PPP) pembangunan jalur KA Bandara Soekarno-Hatta-Manggarai. Kemudian, kita juga diminta melakuakan percepatan penyelesaian standar operation dan manual untuk pelaksanaan kegiatan operasional KA yang saat ini masih banyak menganut aturan zaman Belanda. Nantinya itu akan disesuaikan dengan UU yang kita miliki,” katanya.[Dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s