131010 Percepat Pemberantasan Perangkat Lunak Bajakan

JAKARTA–Indonesia diminta untuk mempercepat pemberantasan penjualan perangkat lunak (software) bajakan untuk menyelamatkan perekonomian dan pendapatan negara.

“Tingkat pembajakan software di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Survei terbaru tingkat pembajakan software 86 persen pada tahun lalu. Artinya setiap 100 software yang di-install pengguna, 86 diantaranya bajakan,” ungkap  Juru bicara Business Software Alliance, Donny A Sheyoputra di Jakarta, Selasa (12/10).

Menurutnya, tingginya angka pembajakan itu membuat semakin naik potensi kehilangan pendapatan bagi negara dari 544 juta dollar AS pada 2008 menjadi 886 juta dollar AS pada 2009.

“Indonesia harus mempercepat pemberantasan pembajakan perangkat lunak. Tidak bisa mengharapkan penurunan di kisaran single digit. Survei terbaru mengatakan penurunan tingkat pembajakan di angka 10 persen itu signifikan mendorong perekonomian dan pendapatan negara,” tegasnya.

Dijelaskannya, bila penurunan tingkat pembajakan software sebesar 10 persen dalam waktu 4 tahun (2010-2013) maka diprediksi menghasilkan pertambahan GDP lebih kurang 2,4 miliar dollar AS. Sedangkan tenaga kerja yang dihasilkan sekitar 1.884 orang dan menambah pendapatan pajak sebesar 124 juta dollar AS.

Namun, jika proses pemberantasan dipercepat dalam rentang waktu dua tahun, maka bisa menghasilkan pendapatan 3,2 miliar dollar AS dan mencetak 1.884 tenaga kerja. Sedangkan pendapatan pajak yang diraup sekitar 162 juta dollar AS.

“Pemerintah harus mulai sadar industri software merupakan intrumen ekonomi kreatif yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan daya saing perekonomian. Pembajakan adalah musuh utamanya dan harus diberantas,” tegasnya.

Disarakankannya, lima langkah kongkrit harus diambil untuk menekan tingkat pembajakan software. Kelima hal itu adalah meningkatkan kesadaran publik untuk menghargai hak cipta, melaksanakan ketentuan WIPO Copyright Treaty, menciptakan mekanisme penegakan hukum yang kuat dan bekerja sesuai standar TRIP’s, peningkatan kualitas aparat penegak hukum, dan memberikan contoh dari pemerintah menggunakan software berlisensi.[Dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s