111010 Kemenhub Segera Bentuk OP

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) akan segera membentuk Otoritas Pelabuhan (OP) sebagai respons dari dikeluarkannya surat persetujuan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) untuk mendirikan instansi tersebut.

“Surat dari Menpan masuk pada Kamis (7/10) lalu. Saya akan menginformasikan ke Menhub terkait hal ini. Setelah itu segera dibentuk OP dan Syahbandar di empat pelabuhan utama. Bulan ini juga akan selesai pembentukannya karena personil sudah lama dipersiapkan,” ungkap Dirjen Perhubungan Laut Sunaryo di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, pembentukan OP dan syahbandar sesuai amanat dari Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2010 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No.61/2009 Kepelabuhan.

Dalam regulasi itu disebutkan Otoritas Pelabuhan (Port Authority) adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Unit Penyelenggara Pelabuhan adalah lembaga pemerintah di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian, pengawasan kegiatan kepelabuhanan, dan pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang- undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Sebelumnya, Kemenhub telah melayangkan surat ke kantor Menpan untuk meminta  persetujuan membentuk ketiga lembaga tersebut. Pada Kamis (7/10) melalui  surat yang ditandatangan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, E E Mangindaan,  bernomor B/2237 tertanggal  7 Oktober 2010 direstui  usulan organisasi dan tata kerja ke 3 UPT tersebut.

Diungkapkan Sunaryo,  selanjutnya  akan dibentuk  empat  kantor OP dan syahbandar di pelabuhan utama, yakni pelabuhan Tanjung Priok  (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Belawan (Medan) dan Makassar (Sulawesi Selatan).

“Secepatnya akan  ditetapkan nomenklatur tiga lembaga tersebut, untuk menggantikan kantor administrator pelabuhan  dan kantor pelabuhan yang selama ini menjalankan tugas pemerintahan di pelabuhan. Adanya lembaga baru ini akan secara tegas memisahkan peran regulator dan operator di pelabuhan,” tegasnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Bobby R. Mamahit, yang juga ketua tim kerja pembentukan kantor OP menyatakan, kegiatan yang saat ini masih berjalan dalam rangka terbentuknya kantor OP adalah perhitungan asset pelabuhan.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ditjen Hubla Suwandi Saputro mengungkapkan, perhitungan aset milik Pelindo I-IV akan selesai oleh Kementrian BUMN pada November nanti. “Untuk menarik personil Pelindo ke OP rasanya tidak mungkin karena standar gajinya berbeda. OP itu nanti isinya Pegawai Negeri Sipil (PNS), apa mau pegawai Pelindo menerima gaji standar PNS,” katanya.

Berkaitan dengan nasib dari  kegiatan kontrak-kontrak kerja yang dilakukan pihak pengelola pelabuhan akhir-akhir ini, seperti akan adanya kontrak kerja sama pada perusahaan bongkar muat (PBM) untuk melakukan kegiatan bongkar muat di pelabuhan Tanjung Priok dengan ditetapkannya 16 PBM terseleksi, Sunaryo menyatakan pihaknya akan meninjau apakah kontrak tersebut kewenangan regulator atau operator.

“Kita harus saling mengormati mana-mana tugas regulator dan operator. Jangan berpikiran dengan adanya op akan membuat kegiatan di pelabuhan akan mengalami kendala, tetapi sebaliknya pembentukan OP akan membuat pengelolaan pelabuhan lebih profesional dan efisiensi, sehingga kegiatan pelabuhan di tanah air lebih maju lagi,” tandasnya.

Suwandi menegaskan,  adanya otoritas pelabuhan, maka  pihak-pihak yang akan menjalankan kegiatan pengelolaan terminal khusus akan melakukan kontrak kerja sama dengan otoritas pelabuhan. Sebelumnya kontrak dilakukan dengan pengelola pelabuhan (Pelindo I – IV).

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro menyambut baik pemebentukan OP. “Kami hanya meminta personil yang ditempatkan di instansi tersebut memiliki visi bisnis dan berintegritas. Soalnya akan banyak Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang berkompetisi di pelabuhan nantinya,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s