041010 Pengusaha Kapal Tolak Wacana Open Registry

JAKARTA–Para pengusaha kapal menolak wacana pemberlakukan sistem registrasi terbuka pendaftaran kapal atau open registry untuk mengakali kurangnya armada domestik dalam rangka penerapan azas cabotage.

Open registry bagi Indonesia adalah sistem pendaftaran kapal berbendera Merah Putih yang sebagian sahamnya bisa dimiliki oleh badan usaha atau perseorangan asing sesuai dengan Daftar Negatif Investasi (DNI).

Berdasarkan aturan tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal itu, kegiatan angkutan laut nasional dapat dilakukan oleh perusahaan joint venture antara badan usaha Indonesia dan asing dengan batasan kepemilikan modal asing maksimal 49 persen.

“Open registry justru membuka peluang bagi pengusaha asing untuk menguasai pelayaran lokal. Jika wacana itu dibiarkan berlawanan dengan  UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Bahkan azas cabotage pun tidak membolehkan itu,” tegas Kabid Pengembangan Armada Indonesia National Shipowners Association (INSA) Ibnu Wibowo di Jakarta akhir pekan lalu.

Ditegaskannya, dalam azas cabotage dinyatakan untuk angkutan domestik harus dibawa oleh kapal berbendera Indonesia, diawaki dan investornya  anak bangsa juga. “Kalau wacana open registry itu dibiarkan hanya memberikan peluang usaha bagi para broker atau penilai. Padahal, jika pelayaran lokal dikuasai oleh investor dalam negeri ada multiplier effect yang benar-benar dirasakan sektor riil seperti industri galangan kapal yang bergairah dan lainnya,” jelasnya.

Ditambahkannya, sistem open registry saat ini hanya dianut oleh beberapa negara yang potensi maritimnya tidak terlalu besar, seperti Panama, Liberia, Somalia, Mauritus, Barbados, dan Bahama, yang menjadikan sistem itu hanya sebagai alat untuk menambah pendapatan negara dari sektor angkutan laut

Sedangkan Indonesia sebagai negara maritim sangat berpotensi mengembangkan bisnis pelayaran, misalnya dengan  membuka peluang bagi pelayaran lokal  untuk mengangkut barang-barang ekspor yang selama ini dikuasai oleh kapal asing.

Selama ini kapal-kapal asing menguasai 95 persen dari angkutan ekspor, sedangkan sisanya oleh kapal lokal. Total ekspor diperkirakan  550 juta ton dengan nilai mencapai 14,6 miliar dollar AS.

Diungkapkannya, untuk bisa menguasai 30 persen pangsa pasar angkutan ekspor, khususnya batu bara,  Indonesia membutuhkan 73 unit kapal  bulk carriers jenis handymax.

Direktur Utama PT Era Indoasia Fortune Paulis A. Djohan  menambahkan,  potensi pangsa muatan ekspor sangat menjanjikan sehingga sektor pelayaran nasional ditantang untuk merebutnya.

Dia menjelaskan selama ini potensi pangsa muatan ekspor dan impor dari Indonesia belum dioptimalkan karena untuk merebutnya dibutuhkan dukungan kebijakan pemerintah.

Dijelaskannya, jika kapal asing dibiarkan mengangkut angkutan ekspor maka pemerintah kehilangan penerimaan dari sisi pajak mencapai 78 juta dollar AS. “Ini karena konsep pembayarannya Freight on Board (FOB). Konsep ini hanya menguntungkan pembeli,” katanya.

Pelaut
Pada kesempatan lain, Kepala Badan Pendidikan dan Patihan Kementerian Perhubungan, Dedi Darmawan mengungkapkan, banyak perusahaan pelayaran asing yang berminat dengan pelaut lokal.

Dicontohkannya, sebanyak perwira 852 orang pelaut dari sekolah dan lembaga pendidikan pelayaran milik pemerintah yang diwisuda hanya 10 persen yang berkarya di perusahaan-perusahaan pelayaran di Indonesia.

Hal itu berujung pada  kekurangan perwira kapal yang saat ini jumlahnya mencapai 18.000  orang  hanya dipasok oleh sebagian kecil dan lulusan sekolah swasta.

“Saat ini, pasokan untuk pelaut lokal sebagian besar diambilkan dari sekolah dan lembaga pendidikan pelayaran swasta. Jumlahnya sekitar 500 an orang,” katanya.

Seperti diketahui jumlah pelaut asal Indonesia yang bekerja pada perusahaan pelayaran asing mencapai  80.000 orang-90.000, 10.000  di antaranya adalah perwira. Sementara yang ada di dalam negeri kurang dari setengahnya.

Berdasarkan catatan,  investasi kapal niaga di dalam negeri sepanjang 5 tahun terakhir meningkat signifikan menyusul penerapan asas cabotage yang menumbuhkan pangsa pelayaran nasional.

Nilai investasi pelaku usaha yang bergerak di sektor pelayaran nasional melalui pengadaan kapal baru maupun bekas itu diperkirakan naik lebih dari 54 persen  dibandingkan dengan catatan pada 2005.

Peningkatan investasi ini terutama ditunjukkan sektor angkutan lepas pantai (off shore) dan angkutan ekspor impor dengan volume muatan mencapai 500 juta ton per tahun. Besarnya investasi itu dihitung berdasarkan perkiraan nilai pembelian kapal  baik melalui impor maupun pembangunan di dalam negeri yang mencapai 3.268 unit dibandingkan dengan 2005 yang tercatat sebanyak 6.041 unit. Saat ini jumlahnya sudah mencapai 9.309 unit kapal atau terjadi penambahan sebanyak 3.268  unit kapal.[Dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s