300910 Potret Amburadulnya Administrasi Data Negara

Indonesia sebagai negara berkembang  bisa dikatakan memiliki pola  administrasi data kependudukan yang amburadul.

Di negara ini belum ada data yang solid untuk menentukan jumlah penduduk apalagi data yang sifatnya spesifik. Bahkan sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) sekalipun masih diperdebatkan hasilnya.

Pemerintah pun menyadari kekurangan tersebut  dan menggulirkan  dijalankannya Single Identity Number (SIN) di Indonesia mulai tahun depan.

SIN sudah banyak diterapkan di luar negeri. Negara yang paling sukses menjalankan SIN adalah Amerika Serikat. Di negara tersebut masyarakatnya hanya menggunakan satu nomor untuk seluruh masalah sosial seperti pengurusan asuransi dan lainnya.

Di Indonesia rencananya SIN akan  diterapkan pada KTP, SIM, NPWP, visa, BPKB atau paspor, untuk menghindari duplikasi identitas.

Kemenkominfo kala dipimpin oleh Muhammad Nuh pernah mengungkapkan mulai pertengahan Agustus 2009 akan membahas SIN karena memiliki target pada Pemilu 2014 menggunakan data tersebut untuk acuan daftar pemilih.

Optimisme dilontarkan oleh Kemenkominfo karena investasi yang dibutuhkan untuk SIN tidaklah besar mengingat  setiap departemen telah memiliki anggaran teknologi informasi.

Namun, kenyataan berbicara lain. Tahun 2010 menjelang tutup, ternyata belum ada tanda-tanda SIN akan digelar tahun depan.

Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto menjelaskan, posisi kemenkominfo bersama kemenperin hanya sebagai pendukung. Tulang punggung dari program ini adalah kemendagri, karena data kependudukan dipegang departemen tersebut. ”Hingga saat ini belum ada  perkembangan berarti dari Kemendagri soal SIN. Kami tidak berani bergerak karena lead instansinya di sana,” katanya kepada Koran Jakarta, Rabu (29/10).

Legal and Public Complain Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sularsi menegaskan baik atau buruknya administrasi suatu negara dapat dilihat dari administrasi kependudukannya.

” SIN sangat penting untuk segala perencanaan baik negara maupun swasta. Program ini tidak serius dijalankan  karena banyak kepentingan politik terlibat di dalamnya,” ketusnya.

Menurutnya, hal lain yang menjadi lemahnya administrasi data penduduk karena di Indonesia belum ada perlindungan pencatatan data sehingga tingkat kepercayaan masyarakat untuk memberikan data menjadi rendah. ”Masyarakat menjadi takut datanya disalahgunakan. Ini mungkin cerminan rendahnya juga kepercayaan pada negara,” katanya.

Disarankannya, untuk industri telekomunikasi dalam mendapatkan data pelanggan  yang valid bekerjasama dengan pihak perbankan atau Bank Indonesia (BI). Hal ini karena dua otoritas itu memiliki kelengkapan data khususnya bagi penduduk yang berurusan dengan kredit.

”Di industri perbankan ada sistem yang mem-blacklist seorang nasabah jika nakal. Nah, industri telekomunikasi bisa minta ke BI data yang valid untuk verifikasi karena SIN belum ada,” jelasnya.

Deputi Sekretaris Perusahaan Telkomsel Aulia E Marinto mengatakan, ketersediaan satu data penduduk yang menjadi acuan industri memang mendesak dihadirkan negara agar pelaku usaha tidak terbebani dalam validasi pelanggan sehingga tidak berujung menjadi  menjadi polisi kependudukan.

”Kalau masalah sistem dan server semua bisa kita buat. Tetapi untuk menyatakan sah secara hukum data yang diberikan oleh pelanggan tentu harus ada konsensus bersama data yang menjadi acuan. Jika SIN dijadikan sebagai database alangkah baiknya jika nomor belakangnya dijadikan nomor telepon pengguna. Ini akan menekan penipuan,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s