290910 Regulasi Revisi Tarif Penyeberangan Segera Ditandatangani

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menjanjikan regulasi untuk merevisi tarif penyeberangan akan ditanda tangani pada bulan depan untuk memberikan jaminan bagi para pelaku usaha.

“Sekarang sudah di biro hukum. Saya perkirakan pada Oktober 2010 akan ditanda tangani oleh Menhub. Tetapi masalah kapan diimplementasikan, waktunya belum bisa ditentukan. Masih butuh waktu untuk sosialisasi,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Suroyo Alimoeso di Jakarta, Selasa (28/9).

Secara terpisah,  Sekjen Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Luthfi Syarief masih berharap agar pemerintah merealisasikan secepatnya janji untuk merevisi tarif. “Pemerintah memang hanya mengatakan setelah Lebaran, tarif penyeberangan akan naik. Kita harapkan itu bisa secepatnya,” katanya.

Diungkapkannya, revisi tarif sebesar 20 persen yang diberikan oleh Kemenhub sebenarnya tidak mencukupi jika melihat inflasi yang terjadi dan adanya penyesuaian Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 18 persen belum lama ini.

“Harus diingat hitungan 20 persen itu sudah lama karena sempat tertunda. Jadi angka itu sudah tidak relevan dengan kondisi sekarang,” katanya.

Dijelaskannya, dalam menghitung kenaikan sebesar 20 persen, pemerintah beranggapan inflasi sebesar 6,5 persen, sementara pelaku usaha 7 persen. Sedangkan adanya kenaikan TDL tidak diakomodasi secara penuh dalam  komponen tersebut.

“Padahal secara tidak langsung kenaikan TDL itu memberatkan biaya produksi pengusaha. Misalnya, untuk perbaikan kapal kita bayar listrik, begitu juga harga-harga barang yang naik akibat perubahan TDL,” jelasnya.[dni]

290910 PT KA Akan Dapatkan Listrik dan BBM Bersubsidi

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan PT Kereta Api Indonesia (PT KA) mendapatkan pembelian listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk kereta api ekonomi agar biaya transportasi menjadi lebih murah.

“Kami sudah mengusulkan ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu) agar PT KA bisa menikmati listrik dan BBM bersubsidi, ini agar bantuan operasional untuk kereta api ekonomi lebih tepat sasaran dan menekan biaya transportasi untuk segmen tersebut,” ungkap Menteri Perhubungan (Menhub) Freddy Numberi di Jakarta, Selasa (28/9).

Diungkapkannya, selama ini PT KA membeli dua sumber energi itu dengan harga industri dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Pertamina sehingga harga tiket kereta ekonomi masih tidak menguntungkan masyarakat walau pemerintah sudah memberikan subsidi berupa dana Public Service Obligation (PSO). Dana PSO yang disiapkan untuk PT KA sebesar 535 miliar rupiah pada 2010.

“Salah satu alasan ditundanya kenaikan tarif kereta ekonomi karena kami ingin mengevaluasi secara komprehensif biaya transportasi untuk segmen tersebut. Evaluasi akan selesai hingga akhir Desember 2010 dan sepertinya lintasan yang akan naik hanya beberapa saja,”jelasnya.

Berkaitan dengan ancaman dari Serikat Pekerja PT KA ayang akan melakukan mogok kerja jika tarif kereta ekonomi tidak direalisasikan pada 1 Oktober nanti, Freddy meminta jalur komunikasi lebih diintensifkan karena regulator dan operator bertujuan melayani masyarakat. “Jika mereka mogok, artinya  tidak pro masyarakat,” ketusnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian  Kemenhub Tundjung Inderawan menambahkan, saat ini  instansinya tengah menunggu jawaban dari Kementerian ESDM untuk bersedia mengalokasikan BBM bersubsidi guna keperluan operasi  PT KA tahun depan.

“Kami minta Kementerian ESDM untuk memberikan jatah BBM bersubsidi yang sama untuk kereta api dengan transportasi darat lainnya. Karena kalau kompetisi tidak berdasarkan equal treatment, bisa tidak sehat. Contoh untuk rute Bandung-Jakarta, banyak penumpang lari ke mobil travel karena harga tiket travel lebih murah akibat menggunakan BBM subsidi,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, setiap bulannya PTKA membutuhkan solar sebanyak 17.000 kilo liter (KL) sebagai bahan bakar seluruh keretanya. Sebanyak 11.000 KL digunakan untuk angkutan penumpang, sementara 6.000 KL untuk KA angkutan batubara di Sumatera.

Secara terpisah, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit mengatakan, jika PT KA mendapatkan listrik dan BBM bersubsidi, pemerintah harus mengevaluasi secara total dana PSO yang diberikan untuk operator itu. “Selain itu, rencana ini harus disinergikan dengan rencana pemerintah membatasi subsisdi BBM untuk kendaraan pribadi. Jika ini tidak dilakukan, akan ada pemborosan karena subsidi tidak tepat sasaran,” katanya.

Direktur Komersial PT KA S. Wimbo S. Hardjito menyambut gembira rencana pemerintah agar perseroan bisa mendapatkan harga subsidi untuk listrik dan BBM. “Welldone. itu kabar gembira,” katanya.

Sebelumnya, Serikat Pekerja PT Kereta Api  atau SPKA mendesak  Kemenhub mengimplementasikan kenaikan tarif kereta ekonomi mulai 1 Oktober nanti agar peningkatan pelayanan kepada penumpang dapat terealisasi.

“Jika tidak diimplementasikan pada 1 Oktober nanti, kami akan mogok sesuai dengan UU Tenaga Kerja. Sampai kapan Menteri Perhubungan akan menunda kenaikan tarif tersebut? Lalu apa alasan sesungguhnya, apakah faktor politis? Kami sudah cukup bersabar menerima penundaan kenaikan tarif pada 1 Juli 2010 lalu,” tegas Ketua Umum SPKA Sri Nugroho.

Menurut Sri, SPKA memiliki kepentingan supaya tarif KA ekonomi bisa naik 1 Oktober mendatang. Kepentingan tersebut tidak lepas dari meningkatkan layanan kepada penumpang seperti keamanan dan kebersihan KA, dan menambah barang yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kenyamanan dasar KA berupa tempat duduk kereta ekonomi 106 unit, tempat duduk kereta rel diesel 138 tempat duduk, dan KRL 140 tempat duduk.

Peralatan lain yang juga akan ditambah jika tarif boleh naik adalah kipas angin, rak bagasi, toilet yang bersih dan berfungsi baik, lampu penerangan, serta dua tabung pemadam kebakaran dalam satu rangkaian KA. Belum lagi  layanan tambahan berupa kereta restorasi untuk KA ekonomi jarak dan sedang serta  petugas keamanan pada setiap rangkaian KA.[dni]

290910 Pelindo II Coba Tingkatkan Arus Barang

JAKARTA–PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) mencoba meningkatkan arus distribusi barang, khususnya untuk kargo mobil dan alat berat di pelabuhan Tanjung Priok dengan  mengembangkan Tanjung Priok Car Terminal (TPT).

“Kami menanamkan investasi  untuk pengembangan TPT sebesar 300 miliar rupiah,” ungkap  Direktur Utama Pelindo II, Richard Jose Lino, di Jakarta, Selasa (28/9).

Diungkapkannya, berbagai program pengembangan TPT diperkirakan seluruhnya akan selesai pada 2012 seiring harapan perseroan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok untuk selangkah lagi menjadi “hub port” Indonesia.

Kepala Unit Tanjung Priok Car Terminal (TPT) Gunta Prabawa memaparkan, pada tahun 2010 ini TPT menambah fasilitas dengan membangun lapangan penumpukan seluas 2,5 hektar yang diharapkan rampung pada Desember 2010.

“Rencana jangka pendek pengembangan TPT adalah perluasan lapangan penumpukan seluas 2,5 hektar,” kata Gunta.

Perluasan lapangan penumpukan itu akan menambah jumlah keseluruhan TPT dari 9,5 hektar menjadi 12 hektar.

“Saat ini, Tanjung Priok memiliki lima lapangan termasuk lahan parkir gedung dua lantai dengan total kapasitas 6.250 unit,” kata Gunta.

Selain penambahan lapangan, TPT yang merupakan terminal bongkar muat kargo Ro-Ro/CBU pertama di Indonesia itu juga akan mengembangkan dermaga baru sepanjang 205 meter yang akan menambah panjang dermaga menjadi 425 meter dengan kedalaman 12 meter LWS.

Pelindo II juga akan menambah fasilitas pendukung di Tanjung Priok Car Terminal dengan membeli dua unit “yard sweeper” sebagai pembersih lapangan penumpukan.

Pengembangan itu diharapkan dapat memenuhi kebutuhan akan penambahan jumlah ekspor sebesar 3.500 unit mobil dan 1.000 alat berat per bulan mulai Agustus 2010 atau sama dengan penambahan kunjungan kapal sebanyak lima call per bulan.

Hingga semester I tahun 2010, peningkatan kargo bongkar muat di Tanjung Priok Car Terminal mencapai 100 persen dibandingkan jumlah kargo pada periode yang sama tahun 2009.

Sedangkan  target bongkar muat di TPT pada tahun 2010 adalah 195.000 unit.  Pada tahun 2009 jumlah bongkar muat mencapai sekitar 105.000 unit

Berikan Bukti
Pada kesempatan lain, Sesditjen Perhubungan Laut Kemenhub Bobby Mamahit meminta untuk tidak buru-buru memutuskan pengerukan pelabuhan yang dilakukan oleh Pelindo II di Tanjung Priok sebagai pemicu amblasnya jalan RE Martadinata.

“Baiknya diberikan bukti yang sahih dan alat penelitian lengkap. Jangan main asal tuduh saja,” tegasnya.

Bobby yang pernah bertugas sebagai Adpel Tanjung Priok itu mengingatkan, kondisi jalan tersebut merupakan hasil penumpukan dari jalan yang rendah. “Pengerukan itu jauh dari jalanan. Karena itu saya menghimbau dilakukan penelitian lebih mendalam,” katanya.[Dni]