240910 Serikat Pekerja PT KA Desak Tarif Kereta Ekonomi Diimplementasikan

JAKARTA–Serikat Pekerja PT Kereta Api (Persero) atau SPKA mendesak Kementerian Perhubungan (Kemhub) mengimplementasikan kenaikan tarif kereta ekonomi mulai 1 Oktober nanti agar peningkatan pelayanan kepada penumpang dapat terealisasi.

“Jika tidak diimplementasikan pada 1 Oktober nanti, kami akan mogok sesuai dengan UU Tenaga Kerja. Sampai kapan Menteri Perhubungan akan menunda kenaikan tarif
tersebut? Lalu apa alasan sesungguhnya, apakah faktor politis? Kami sudah cukup bersabar menerima penundaan kenaikan tarif pada 1 Juli 2010 lalu,” tegas
Ketua Umum SPKA Sri Nugroho, di Jakarta, Kamis (23/9).

Menurut Sri, SPKA memiliki kepentingan supaya tarif KA ekonomi bisa naik 1 Oktober mendatang. Kepentingan tersebut tidak lepas dari meningkatkan layanan kepada penumpang seperti keamanan dan kebersihan KA, dan menambah barang yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kenyamanan dasar KA berupa
tempat duduk kereta ekonomi 106 unit, tempat duduk kereta rel diesel
138 tempat duduk, dan KRL 140 tempat duduk.

Peralatan lain yang juga akan ditambah jika tarif boleh naik adalah
kipas angin, rak bagasi, toilet yang bersih dan berfungsi baik, lampu
penerangan, serta dua tabung pemadam kebakaran dalam satu rangkaian KA.

Belum lagi  layanan tambahan berupa kereta restorasi untuk KA ekonomi jarak dan sedang serta  petugas keamanan pada setiap rangkaian KA.

“Kenaikan tarif sebenarnya akan kembali pada penumpang juga. Karena kami memperjuangkan kepentingan penumpang juga,” tegasnya.

Karena itulah, Sri menghimbau semua pekerja KA untuk terus menaikkan tarif sesuai janji pemerintah yaitu 1 Oktober 2010. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya KM 48/2010 yang merubah KM 35/2010 tentang kenaikan tarif KA ekonomi mulai 1 Oktober 2010.

“Kami jalan terus karena belum ada KM lain yang membatalkan itu. Yang
tidak pro ke rakyat adalah pemerintah yang tidak menaikkan tarif, karena kalau tarif dinaikkan maka kami bisa segera menaikkan pelayanan
ke masyarakat,” tegasnya.

SPKA mendesak pemerintah untuk merestui kenaikan tarif tersebut.
Karena, bahkan sampai sekarang PTKA belum menerima pembayaran dana subsidi penyelenggaraan KA ekonomi (subsidi PSO) sebesar 535 miliar rupiah tahun ini. Padahal 2010 sudah memasuki bulan ke sembilan.

Dalam catatan Sri, meningkatnya biaya operasi dan perawatan sarana KA akibat naiknya inflasi dan indeks harga konsumen tahun lalu sudah
mencapai 179,2 persen. Artinya, harga barang yang sama telah naik 79,2 persen dibanding tahun 2002 saat tarif KA ekonomi terakhir kali dinaikkan.

Sebelumnya,  Menteri Perhubungan Freddy Numberi memastikan penundaan kenaikan tariff kereta api kelas ekonomi pada 1 Oktober nanti karena ingin mengevaluasi kinerja operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) terlebih dulu.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Bambang Supriyadi Ervan menambahkan, evaluasi dilakukan untuk mencari solusi agar biaya operasional kereta api bisa diturunkan. “Sebagai contohnya akan diusulkan agar operasi KA dilakukan dengan BBM non industri yang harganya lebih murah dari BBM industri,” kata Bambang.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif KA ekonomi untuk seluruh lintasan yaitu antara 8 persen hingga 75 persen.

Beberapa di antaranya adalah KA Siantar Ekspres (Medan-Siantar) yang tarifnya naik 8,3 persen dari Rp 12.000 menjadi Rp 13.000, KA Logawa (Purwokerto-Jember) naik 13,5 persen dari Rp 40.500 menjadi Rp 46.000; KA Kutojaya Utara (Kutoarjo-Tanah Abang) naik 14,2 persen dari Rp 28.000 menjadi Rp 32.000; serta KA Kertajaya (Surabaya Pasar Turi-Pasar Senen) naik 19,5 persen dari Rp 43.500 menjadi Rp 52.000.

Untuk kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek ekonomi maupun AC ekonomi kenaikannya mulai 9,09 persen sampai 75 persen antara lain KRL ekonomi AC lintas Manggarai-Serpong sekarang tarifnya Rp 6.000 dari tadinya Rp 5.500 atau naik 9,09 persen; KRL ekonomi AC Jakarta Kota-Bekasi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 atau naik 33,3 persen, KRL Manggarai-Bekasi dari Rp 1.500 menjadi Rp 2.500 atau naik 66,6 persen, serta KRL Jakarta Kota-Bogor naik 75 persen dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.500.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyarankan, jika penundaan terjadi PT KAI meminta kompensasi ke pemerintah karena ada beban finansial yang ditanggung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

“Saya kira, PT KA harus segera appeal ke pemerintah karena penundaan implementasi regulasi memiliki implikasi finansial. Kalau mau diselesaikan langsung berarti akan ada pembayaran kompensasi dari pemerintah ke BUMN itu,” tegasnya.[Dni]

240910 Rukindo bidik Dua BUMN

JAKARTA– PT Pengerukan Indonesia (Persero) atau Rukindo membidik dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menggunakan jasanya.

Kedua BUMN itu adalah PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Direktur Utama Rukindo Sugondho menjelaskan, jasa pengerukan dibutuhkan oleh kedua BUMN  untuk menjaga kedalaman pelabuhan khusus yang ada di kilang milik Pertamina maupun pembangkit listrik milik PLN.

“Satu pekerjaan yang sudah lebih jelas adalah pengerukan pelabuhan khusus BBM di kilang Balongan. Mereka meminta kami untuk mengeruk sampai volume 200.000 M3 dan kami akan memberikan jaminan kedalaman sampai periode tertentu. Saat ini kontraknya sedang dinegosiasikan,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (23/9).

Diungkapkannya, perseroan pernah menggarap kilang yang sama tapi dari  subkontraktor pihak ketiga. “Kali ini kami berusaha mendapatkannya langsung dari Pertamina sebagai sesama BUMN,” jelasnya.

Tarif pengerukan Rukindo rata-rata  32 ribu rupiah  per M3 untuk kapal clamshell. Rp 28.000 per M3 untuk kapal hopper dan  60 ribu rupiah per M3 untuk reklamasi.

Diharapkannya, jika proyek Balongan tembus, Rukindo akan membidik proyek pengerukan untuk Pertamina  di kilang Pangkalan Susu di Sumatera Utara.

Sedangkan untuk PLN, perseroan  masih mencari informasi tender pengerukan pelabuhan khusus batubara milik BUMN itu.

“Peluang kami lumayan besar jika merujuk Peraturan Menteri BUMN Nomor 5/2008, suatu BUMN bisa menunjuk langsung BUMN lain jika di bidang tersebut tidak ada BUMN lain berusaha yang sama,” jelasnya.

Hal tersebut menurutnya sudah dilakukan PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) untuk pekerjaan pengerukan kolam dan alur lalu lintas kapal di Pelabuhan Belawan sampai tahun depan.

Rukindo mendapat bayaran  76 miliar rupiah  untuk menjaga kedalaman alur sampai 13 meter dan pengerukan kolam sedalam 9 meter senilai  25 miliar rupiah.

Sementara dari PT Pelabuhan Indonesia II (Persero), Rukindo mendapat pekerjaan pengerukan alur pelayaran sedalam 4 meter di Pelabuhan Pontianak senilai 26 miliar rupiah.

Remajakan Armada
Berkaitan dengan armada yang dimiliki, Sugondho mengungkapkan, membutuhkan  dana  2,9 triliun untuk meremajakan armadanya tahun depan.

Saat ini Rukindo  mengoperasikan delapan belas kapal keruk yang sudah berusia diatas 20 tahun.

“Kalau di bisnis perkapalan, usia armada diatas 20 tahun itu sudah dianggap tua. Kalau tidak diremajakan, dalam waktu lima tahun ke depan Rukindo bisa kedodoran. Karena itu kami berencana membeli lima kapal baru tahun depan,” jelasnya.

Rencana pengadaan tersebut terdiri dari dua unit kapal keruk hopper dan tiga kapal keruk cangkram atau clamshell.

Hopper kapasitas 3.000 sampai 4.000 M3 harganya sekitar satu  triliun rupiah per unit. Sementara untuk clamshell sekitar  200- 300 miliar rupiah per unit.

Kapal keruk hopper adalah kapal keruk penghisap endapan laut yang bisa menyimpannya di dalam kapal. Untuk kemudian disemprotkan keluar dan dibuang ke lokasi yang ditetapkan. Sementara, kapal keruk clamshell hanya bisa mengambil endapan lalu dilempar ke kapal tongkang yang akan membawanya ke lokasi yang ditentukan.

Saat ini, Rukindo sudah memiliki sebelas kapal keruk hopper. Terdiri dari Bali II dan Aru II berkapasitas 5.000 M3; Irian Jaya, Kalimantan II berkapasitas 4.000 M3; Sulawesi II, Betuah, Seram, Halmahera kapasitas 3.000 M3; Timor 2.000 M3; Banda dan Natuna berkapasitas 1.000 M3.

Lalu dua unit kapal keruk bor diameter 30″ bernama Batang Anai dan Kapuas 30.

Terakhir, lima kapal keruk clamshell terdiri dari kapal Danau Laut Tawar berkapasitas 20 M3; Batur, Ranau, Poso, dan Tondano berkapasitas 5.5 M3.

Selain itu Rukindo juga memiliki 1 unit graving dock dengan peralatan bengkel, peralatan survey hidrografi, topografi, dan penyelidikan tanah. Rukindo juga memiliki peralatan bantu bak lumpur dan pipa floater.

Pada tahun ini Rukindo menargetkan pendapatan  sebesar  200 miliar rupiah  atau naik 15 persen  dibanding realisasi tahun lalu.[Dni]

240910 Garuda Tegaskan Laporan Keuangan Tidak Bermasalah

JAKARTA–PT Garuda Indonesia (Garuda) menegaskan laporan keuangan yang disusun untuk periode Juli 2010 tidak bermasalah dan sedang dalam proses pemeriksaan  oleh auditor independen Deloitte.

“Tidak ada masalah dengan penyelesaian laporan keuangan Garuda. Kami sudah menyelesaikannya. Sekarang dalam proses  oleh auditor,” ungkap Direktur Utama Garuda Emirsyah Satar di Jakarta, Kamis (23/9).

Dijelaskannya, hal yang menjadi masalah saat ini adalah proses audit tidak bisa dikerjakan dalam waktu singkat, yakni minimal dua bulan. “Kita hitung kalau selesai dua bulan, setelah itu jadi mepet dengan masa libur fund manager asing untuk akhir tahun. Karena itu jadwal Initial Public Offering (IPO) digeser,” katanya.

Menurutnya, waktu dua bulan bagi pihak auditor merupakan masa yang logis mengingat Garuda merupakan perusahaan yang besar dan kompleks, dilihat dari lamanya beroperasi, anak cabang dan anak usaha, dan cucu usaha. “Kondisi 5 anak usaha kami juga bagus. Semuanya memiliki laporan keuangan yang positif. Begitu juga tidak ada masalah hutang dengan ECA,” tegasnya.

Direktur Bahana Securities Eko Yuliantoro menjelaskan, sebagai Penjamin Pelaksana Emisi (PPE), pihaknya akan tetap melakukan filing ke Badan Penanaman Modal (Bapepam) pada November 2010.

“Kita akan mulai melaksanakan road show IPO untuk investor Asia, Eropa, dan Amerika Serikat mulai minggu pertama  hingga akhir Januari 2011. Namun, sebelum itu didahului Public Expose untuk investor lokal,” jelasnya.

Sebelumnya, Deputi Kementerian BUMN Bidang Privatisasi dan Restrukturisasi Mahmudin Yasin mengungkapkan, rencana IPO Garuda batal pada 2010 karena  Garuda juga perlu memperbaiki laporan keuangannya dengan lebih rinci, seperti konsolidasi dengan anak-anak usahanya.

“Garuda itu belum pernah terbitkan obligasi, cabangnya banyak, anak usahanya banyak, jadi ya mesti akurat lah, harus teliti,” ujarnya.

Ia mengatakan, pemunduran ini juga dilakukan untuk memperbaiki laporan keuangan yang saat ini sedang disusun.

Berdasarkan catatan, maskapai pelat merah itu berniat melepas hingga 40 persen  kepemilikan saham termasuk di dalamnya 10 persen  saham milik PT Bank Mandiri Tbk (BMRI).  Garuda menargetkan dana bisa didapat sekitar 300 juta dollar AS dari IPO yang dijadikan sebagai working capital.[Dni]