230910 Antisipasi Informasi Hingga Ke Pelosok

Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat pertumbuhan penggunaan internet tertinggi di dunia. Berbagai survei menyebutkan dalam 10 tahun terakhir tingkat pertumbuhan pengguna Internet di Indonesia meningkat lebih dari 1000 persen.  Diperkirakan lebih dari 40 juta pengguna secara rutin mengakses Internet.

Tingginya pertumbuhan itu membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menjadi lebih waspada dengan lalu lintas informasi melalui dunia maya. Apalagi, instansi ini memiliki gawean mengahdirkan internet hingga tingkat kecamatan melalui program Penyedia Layanan Internet Kecamatan (PLIK).

Revisi  Peraturan Menkominfo No.48/2008 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan pun dilakukan agar lebih tepat sasaran. Konsultasi publik dilakukan mulai 20  hingga 24 September mendatang.

Tender Internet sendiri telah digelar tahun lalu dan terdapat beberapa pemenang. Namun, dilapangan ditemukenali ada penyimpangan. Misal,  masyarakat yang memanfaatkan Layanan Internet Kecamatan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Jawa Timur mengeluh karena disuruh membayar 10 juta rupiah untuk mengaktifkan jasa yang dibiayai oleh dana USO itu.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan, poin paling pokok dalam perubahan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menkominfo (RPM) tersebut menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi setiap pusat layanan Internet kecamatan wajib terhubung dengan sistem informasi manajemen dan monitoring layanan Internet kecamatan yang dikelola dan dioperasikan oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP).

“Nantinya setiap pusat layanan Internet kecamatan wajib menggunakan akses Internet dari sistem informasi manajemen dan monitoring layanan Internet kecamatan yang berfungsi sebagai penyediaan dan sistem monitoring serta manajemen perangkat dan jaringan,” ujarnya di Jakarta belum lama ini.

Fungsi sistem informasi manajemen dan monitoring layanan Internet kecamatan dilaksanakan oleh BTIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun, konten yang dimaksud merupakan konten yang bersifat aman, sehat, dan mendukung industri kreatif.  Sistem informasi manajemen dan monitoring layanan Internet kecamatan harus dapat terhubung dengan Internet Exchange yang akan dikelola dan dioperasikan oleh BTIP.

Pada kesempatan lain, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menghimbau revisi lebih berhati-hati karena berpotensi menjadikan BTIP sebagai operator baru, padahal lembaga ini tidak memiliki kompetensi itu.
“Ini godaan dari status baru BTIP sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Saya khawatir akan muncul konflik kepentingan, harusnya BTIP konsisten  agen pelaksana program USO atau tepatnya panitia tetap untuk lelang proyek USO,” tegasnya.

Disarankannya, pemerintah lebih konsen menstimulus pembangunan jaringan sesuai kaidah  engineering, setelah itu melelang pembangunan dan  operasional. “Saat ini level akses dibangun tetapi backbone menuju pusat informasi belum ada, ini akan membuat koneksi internet lelet. Padahal pengguna pemula  tidak toleran dengan kondisi itu,” sesalnya.[dni]
Asli Tanpa Rekayasa

230910 Menhub Pastikan Tarif KA Ekonomi Kembali Dievaluasi

JAKARTA— Menteri Perhubungan Freddy Numberi memastikan penundaan kenaikan tariff kereta api kelas ekonomi pada 1 Oktober nanti karena ingin mengevaluasi kinerja operasional PT Kereta Api Indonesia (KAI) terlebih dulu.

“Untuk sementara kenaikannya ditunda. Kita tunggu dulu hingga Desember (2010) sembari mengevaluasi kinerja operasional PT KAI,” ungkapnya di Jakarta, Rabu (22/9).

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kemenhub, Bambang Supriyadi Ervan menambahkan, evaluasi dilakukan untuk mencari solusi agar biaya operasional kereta api bisa diturunkan. “Sebagai contohnya akan diusulkan agar operasi KA dilakukan dengan BBM non industri yang harganya lebih murah dari BBM industri,” kata Bambang.

Sebelumnya, pemerintah berencana menaikkan tarif KA ekonomi untuk seluruh lintasan yaitu antara 8 persen hingga 75 persen.

Beberapa di antaranya adalah KA Siantar Ekspres (Medan-Siantar) yang tarifnya naik 8,3 persen dari Rp 12.000 menjadi Rp 13.000, KA Logawa (Purwokerto-Jember) naik 13,5 persen dari Rp 40.500 menjadi Rp 46.000; KA Kutojaya Utara (Kutoarjo-Tanah Abang) naik 14,2 persen dari Rp 28.000 menjadi Rp 32.000; serta KA Kertajaya (Surabaya Pasar Turi-Pasar Senen) naik 19,5 persen dari Rp 43.500 menjadi Rp 52.000.

Untuk kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek ekonomi maupun AC ekonomi kenaikannya mulai 9,09 persen sampai 75 persen antara lain KRL ekonomi AC lintas Manggarai-Serpong sekarang tarifnya Rp 6.000 dari tadinya Rp 5.500 atau naik 9,09 persen; KRL ekonomi AC Jakarta Kota-Bekasi dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000 atau naik 33,3 persen, KRL Manggarai-Bekasi dari Rp 1.500 menjadi Rp 2.500 atau naik 66,6 persen, serta KRL Jakarta Kota-Bogor naik 75 persen dari Rp 2.000 menjadi Rp 3.500.

Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menyarankan, jika penundaan terjadi PT KAI meminta kompensasi ke pemerintah karena ada beban finansial yang ditanggung Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.

“Saya kira, PT KA harus segera appeal ke pemerintah karena penundaan implementasi regulasi memiliki implikasi finansial. Kalau mau diselesaikan langsung berarti akan ada pembayaran kompensasi dari pemerintah ke BUMN itu,” tegasnya.

Dijelaskannya, berdasarkan kajian yang dilakukan belum lama ini naiknya tarif kereta ekonomi tidak elastis ke jasa lainnya karena tarifnya yang sudah murah.

“Sebenarnya masalah naiknya tarif di segmen ekonomi bukan masalah utama. Hal yang penting adalah pelayanannya ditingkatkan,” katanya.

Menurutnya, langkah pemerintah menunda kenaikan tarif kereta walau sudah ada keputusan menteri perhubungan menunjukkan aroma politis lebih kental ketimbang ekonomi. “Sudah jelas itu kebijakan populis. Jika sampai tahun depan belum ada kejelasan, hitungan dana Public Service Obligation (PSO) harus dikaji ulang,” katanya.

Tagih Janji
Pada kesempatan lain, Anggota komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Yudi Widiana Adia mendesak Kementerian Perhubungan untuk menuntaskan perbaikan jalur kereta api Sukabumi – Cianjur serta mempercepat operasionalisasi kembali jalur tersebut guna melayani transportasi umum masyarakat.

Diungkapkannya, pengoperasian jalur Sukabumi – Cianjur masih terhambat karena belum tuntasnya perbaikan terowongan Lampegan yang longsor dan menutupi jalur. Terowongan Lampegan runtuh pada 2001 akibat gempa bumi. Sejak itu kereta rute Cianjur Sukabumi tidak pernah beroperasi lagi. Baru pada pertengahan 2009, kementerian Perhubungan bersama Pemprov Jabar memperbaiki Terowongan Lampegan dan meremajakan rel yang sebagian besar dalam kondisi rusak berat. Namun perbaikan jalur belum tuntas hingga kini, tegas Yudi.

Menurut Yudi, pembukaan jalur Sukabumi – Cianjur akan meningkatkan mobilitas warga Jawa Barat dari arah barat ke timur maupun sebaliknya melalui jalur tengah. Pembukaan jalur kereta Bandung-Cianjur-Sukabumi-Bogor bisa mengurangi kepadatan kendaraan di jalan raya. Sebab, masyarakat yang mengakses daerah-daerah tersebut memiliki opsi lain dalam mementukan moda transportasi untuk bepergian.

Masih menurutnya, jalur Bogor – Sukabumi – Cianjur – Bandung sebetulnya bisa dikembangkan tidak hanya untuk angkutan publik semata. Namun juga bisa dikembangkan menjadi jalur wisata kereta api. Wisata kereta api di Indonesia memang belum sepopuler di negara lain. Saat ini kereta api hanya lebih sebagai alat transportasi untuk mencapai tempat tujuan  belum menjadi bagian dari pengalaman berwisata.[dni]

230910 Berca Belum Kantongi ULO

JAKARTA—Berca sebagai salah satu pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) yang akan menggelar layanan komersial pada Oktober nanti ternyata belum mengantongi sertifikat Uji Laik Operasi (ULO) dari Ditjen Postel.

“Berca baru tahap mengajukan, suratnya sudah masuk. Belum ada kami mengeluarkan sertifikat ULO sebagai syarat boleh komersial,” tegas Direktur Standarisasi dan Sertifikasi Ditjen Postel Azhar Hasyim kepada Koran Jakarta, Rabu (22/9).

Ditegaskannya, sertifikat ULO dibutuhkan untuk mengetahui operator telah memenuhi syarat yang ditentukan seperti penggunaan perangkat dan standar teknologi sesuai regulasi. “Dalam pemeriksaan nanti kami akan lihat kesiapan Berca, terutama penggunaan perangkat BWA dengan standar nomadic,” tegasnya.

Sementara itu, Chairman Berca Group Murdaya Widyawimarta Poo menjanjikan pada Oktober nanti layanan  4G Wimax milik perseroan akan keluar dengan merek dagang  WiGO.

Dipaparkannya,  WiGO akan mulai tersedia di Medan dan Balikpapan pada bulan Oktober 2010, selanjutnya menyusul Batam dan kota-kota besar lain di Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam penggelaran jaringan 4G WiMAX  tersebut, Berca menggandeng beberapa mitra strategis, di antaranya beberapa perusahaan produsen perangkat WiMAX, ICT terkemuka, dan perusahaan telekomunikasi lainnya.

“Dengan dukungan pengalaman Berca selama bertahun-tahun di industri ICT, serta layanan purna jual yang prima, menjadikan WIGO sebagai layanan broadband yang memberikan pengalaman berselancar di internet dengan cepat, mudah dalam pemakaian dan memuaskan,” ujar Murdaya.

Teknologi internet berbasis Wimax ini memungkinkan pengguna menikmati layanan broadband dengan kecepatan akses yang tinggi secara konstan. Selain itu 4G WiMAX memungkinkan operator memberikan garansi Quality of Service (QoS) kepada pengguna, dimana hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh layanan broadband lainnya. Dengan adanya keunggulan tersebut, 4G WiMAX menjadikan pengguna bisa memanfaatkan koneksi data secara intensif, seperti pada aktivitas streaming video dengan kualitas High Definition (HD),  ataupun memainkan game online yang menuntut bandwidth berkecepatan tinggi.

Sebelumnya, pada tahun 2009, Berca mendapatkan lisensi untuk mengoperasikan layanan ‘Broadband Wireless Access (BWA)’ di frekuensi 2.3 GHz, dengan lebar pita sebesar 30MHz, yang mencakup 8 zona layanan, tersebar di sebagian besar daerah-daerah di luar Jawa, yakni Sumatera, Kalimantan, Sulawesi bagian Selatan, Bali dan Nusa Tenggara. Berca memenangkan lisensi tersebut melalui tender e-auction, yang diadakan oleh Direktorat Pos dan Telekomunikasi, Kementrian Komunikasi dan Informatika.[dni]

230910 Posisi Telkom Kian Dominan di Pasar

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menilai posisi Telkom grup bisa kian dominan di pasar telekomunikasi jika konsolidasi Flexi dengan Esia  milik Bakrie Telecom terwujud.

“Tak lama lagi pungutan frekuensi berbasis pita akan dijalankan, ini akan membuat tidak adalagi lisensi Fixed Wireless Access (FWA) dan seluler. Jika konsolidasi itu terwujud, tentu Telkom secara grup akan menguasai pasar. Sekarang saja jumlah penggunanya sudah mencapai 111 juta nomor,” ungkap Anggota Komite BRTI Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (22/90.

Namun, Heru menegaskan, hingga sejauh ini  belum mendapat laporan dari Telkom maupun Bakrie Telecom terkait rencana konsolidasi kedua belah pihak, bahkan permintaan untuk konsultasi pun belum diajukan.
.
“Dalam teori dikatakan monopoli tak selamanya jelek, apalagi di telekomunikasi, ini bisa menghemat penggunaan frekuensi dan penomoran. Tetapi kita harus pelajari dulu apa yang dilakukan kedua belah pihak. Sejauh ini konsen kami  sama dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha), mengingat keduanya adalah pemain dominan di FWA,” tuturnya.

Berdasarkan catatan, kekuatan  Telkom maupun Bakrie Telecom, jika digabung menguasai lebih dari 80 persen pelanggan FWA di Indonesia. Flexi memiliki 16,2 juta pelanggan, sementara Esia sekitar 11,1 juta. Hal yang sama berlaku untuk jumlah infrastruktur Base Transceiver Station (BTS). Flexi memiliki 5.600 BTS sedangkan Esia lebih dari 4.000 unit BTS.

Sementara pemain FWA lainnya masih ada dua operator lagi, yakni Indosat StarOne dan Hepi dari Mobile-8 Telecom. Jumlah pelanggan keduanya relatif kecil. StarOne terbilang stagnan dengan pelanggan tak lebih dari 700 ribu. Sementara Hepi cuma tak sampai 300 ribu.

Sekjen Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setyadi juga mengingatkan, sebelum merger terjadi harus dipikirkan matang-matang. Sebab, salah ambil keputusan malah bisa terseret kasus korupsi karena merugikan negara.

“Kalau hanya mengejar deadline, asal ditandatangani, mengejar akhir masa jabatan, iya kalau kebeneran. Kalau pas sial, yang terlibat bisa kena pasal 2 dan 3 UU Anti Korupsi.  Soalnya Flexi itu adalah aset negara. Pengalihan aset negara ke swasta itu harus jelas tujuannya,” jelasnya.[dni]

230910 Televisi Internet Revolusi Menonton Hiburan

Saat ini industri telekomunikasi global sedang dihebohkan akan hadirnya layanan Google TV pada akhir September atau 17 Oktober 2010 dengan harga sekitar 299 dollar AS.

Google TV adalah layanan televisi berkonektivitas internet sebagai  Internet-Enabled Television (IETV) yang dibesut oleh konsorsium  Google, Sony, Intel,dan Logitech.

Google sebelumnya sudah mengkonfirmasi tanggal resmi untuk peluncuran Google TV, tapi seperti biasa mereka mengatakan bahwa tanggal peluncuran layanan tersebut akan disamakan saat hari liburan. Sementara peluncuran resmi untuk dunia akan dimulai tahun 2011.

Banyak analis menilai  kehadiran Google TV adalah sebuah revolusi. Sebab, Google TV akan mengubah total cara manusia menonton televisi. Jika Selama ini, pemirsa harus mengikuti jadwal yang ditentukan stasiun televisi untuk menonton siaran favorit, dengan televisi online pemirsa yang menenukan jadwal.
Selain Google TV, produk IETV lainnya yang menjadi perbincangan adalah Apple TV.  Hal ini karena  Apple Inc merilis set-top-box (STB) Apple TV generasi kedua pada 1 September 2010.  Di Amerika Serikat (AS), Apple memasarkan Apple TV generasi kedua yang dilengkapi WiFi dengan harga 99 dollar AS per unit.
Perbedaan antara  Google TV dengan Apple TV terletak pada kemampuan perangkat besutan Apple untuk  berkomunikasi dengan alat-alat elektronik lain seperti iPad, iPhone, dan iPod. Tetapi, Apple TV tidak dilengkapi web browser, sedangkan Google TV memiliki Chrome.

Firma riset DisplaySearch Ltd menilai, Google merilis layanannya  pada saat yang tepat karena para produsen televisi memang berlomba menanam konektivitas internet built-in ke dalam pesawat televisi untuk mendongkrak volume penjualan, melalui penawaran fitur baru. Misalnya, menyajikan konferensi video atau menampilkan halaman berita online.

Firma riset iSuppli Corp, mengungkapkan, popularitas televisi berkonektivitas internet di dunia meningkat pesat seiring peningkatan penetrasi jaringan internet berkecepatan tinggi (broadband).

iSuppli yakin volume penjualan global IETV akan melambung menjadi 87,6 juta unit pada 2013. Secara global STB IPTV pada 2010 akan meningkat 48,2 persen menjadi 28,7 juta unit,dari 19,4 juta unit pada 2009. Sedangkan Coumpound Annual Growth Rate (CAGR) tumbuh  rata-rata 25 persen per tahun mulai 2009 hingga 2014 dengan volume 58 juta unit pada 2014.

Pada sisi pendapatan, iSuppli menjelaskan, penjualan global STB IPTV mampu menghasilkan 2,9 miliar dollar AS pada 2009. Untuk CAGR hingga 2014 meningkat rata-rata 16 persen per tahun sehingga menjadi 6,2 miliar dollar AS.

Sedangkan untuk IETV, iSuppli memperkirakan, volume penjualan global akan terus meningkat mulai 2009 hingga 2013. iSuppli menemukan, volume penjualan global IETV pada 2009 baru mencapai 14,7 juta unit dan pada 2013 akan melambung menjadi 87,6 juta unit.

Kondisi Indonesia
Di Indonesia, layanan televisi berbasis internet belum begitu booming. Namun, beberapa operator telah bersiap untuk menyambut datangnya revolusi untuk industri hiburan ini mengingat nama besar Apple dan Google yang mampu mengubah pasar layaknya Android, iPhone, atau iPad.

“Kami berminat untuk menghadirkan koneksi internetnya jika ada pengguna memiliki perangkatnya. Sedangkan untuk bekerjasama dengan kedua perusahaan asing itu masih pikir-pikir dulu,” ungkap Division Head Vas Marketing Indosat Teguh Prasetya kepada Koran Jakarta, Rabu (22/9).

Executive General Manager Akses Telkom M.Awaluddin mengatakan, Telkom justru akan menghadirkan Internet Protocol TV (IPTV) mulai Oktober nanti di Jakarta. “Kami tetap pada road map pengembangan IPTV. Soalnya ini berbeda dengan internet TV ala dua pemain raksasa itu. Jakarta menjadi kota pertama yang akan menikmati trial IPTV,” ungkapnya.

IP-TV adalah layanan televisi layaknya penyiaran biasa, namun jaringannya berbasis kepada internet protocol (IP). Telkom mengklaim akan mengahdirkan siaran dengan kecepatan hingga 8 Mbps dan pelanggan akan dikenakan skema berlangganan ala Speedy.

Lambat
Pada kesempatan lain, Praktisi telematika Raherman Rahanan mengatakan, layanan IETV hanya akan berkembang di kota-kota metropolitan dunia, sementara untuk negara berkembang seperti Indonesia akan lambat mengingat kendala pengadaan infrastruktur.

Untuk negara-negara  tertentu, efek latency, jitter, dan delay terjadi sangat serius. Misalnya untuk menonton tayangan Fashion TV agar  gambar didapatkan dengan kualitas normal membutuhkan bandwitdh streamin diatas 750 kbps.

“Infrastruktur tidak hanya menyangkut last mile, tetapi juga hosting server dimana Google dan Apple harus membuat semacam mirror di region-region tertentu,” jelasnya.

Diyakininya, walau ada IETV, namun layanan TV kabel atau IPTV untuk sementara waktu tidak akan tergeser karena  Google TV kemungkinan akan lebih fokus ke arah Global Channels dan Informasi Global, Apple TV  ke hiburan seperti  Box Offices – Movies, sementara IPTV dan TV kabel  lebih fokus ke konten lokal disamping  Global Entertainment.

“Untuk level Entertainment  masih banyak orang yang meragukan kemampuan Google ketimbang Apple. Sementara itu manajemen siaran untuk TV cable dan IPTV sudah jauh lebih matang. Secara umum,  Google membuat layanan ini untuk memperluas pangsa iklannya dan pengguan, sementara Apple  lebih pada sisi kommersial,” jelasnya.

Sedangkan Praktisi Telematika Faizal Adiputra mengingatkan, jika Google TV dan Apple TV masuk ke Indonesia porsi dari konten lokal harus diperhatikan. “Indonesia tidak bisa terus-terusan menjadi konsumen yang baik. Pengembang lokal harus diberi kesempatan oleh kedua perusahaan,” katanya.

Menurutnya, operator berada dalam posisi dilematis dengan kehadiran dua layanan itu karena disatu sisi Average Revenue Per User (ARPU) meningkat karena penggunaan layanan data, tetapi disis lain menjadi beban bagi jaringan. “Solusinya harus ada skema bisnis yang menguntungkan ditawarkan oleh kedua belah pemain asing itu bagi operator lokal. Jika tidak, operator lokal hanya menjadi dumb pipe,” jelasnya.[dni]