220910 APWI Sesalkan Lambatnya Pembayaran Airtime

JAKARTA-Asosiasi Pengusaha Wartelkom Indonesia (APWI) menyesalkan lambatnya pembayaran dana Airtime oleh operator telekomunikasi.

“Pada 22 Juni lalu telah dibuat rekening bersama (Escrow Account) oleh APWI dan Telkom sebagai fasilitator. Namun, hingga sekarang belum ada pencairan, baik itu hak organisasi sebesar 40 persen atau dana airtime,” ungkap Ketua Umum APWI Srijanto Tjokorsudarmo di Jakarta, Selasa (21/9).

Dijelaskannya, operator seluler sudah menyetorkan dana sebesar
28,8 miliar untuk biaya Airtime selama 10 bulan.”Itu rentang waktu dimana kedua belahpihak dalam posisi sepakat untuk sementara. Sisanya masih didiskusikan lagi,” jelasnya.

Sebelumnya, para pengusaha wartel  menuntut tujuh operator seluler untuk mengembalikan biaya airtime periode trafik April 2005 hingga Januari 2007 senilai 54,093 miliar rupiah yang merupakan hak pemilik wartel.

Pembayaran airtime berdasarkan KM 46/2002 tentang penyelenggaraan wartel yang menyatakan pendapatan airtime dari penyelenggara jaringan bergerak seluler sekurang-kurangnya 10 persen.

Airtime selama berlaku, oleh pengusaha wartel disetorkan melalui PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), setelah itu oleh Telkom menyetorkan ke operator seluler.

APWI beranggapan masih ada tunggakan oleh operator seluler kepada para pengusaha wartel untuk periode April 2005 hingga Januari 2007.

Namun periode tagihan itu menjadi  perdebatan untuk periode berlakunya airtime setelah periode Maret 2005 antara APWI dan operator. APWI beranggapan airtime berlaku sejak Agustus 2002 sesuai berlakunya KM 46/2002 dan berakhir Januari 2007 karena PM No 5 memberikan masa peralihan satu tahun. Sedangkan para operator beranggapan airtime berakhir Januari 2007.

Selanjutnya Srijanto mengungkapkan, APWI juga menuntut Telkom mengembalikan tagihan airtime sejumlah 2,84 miliar rupiah yang ditarik pada percakapan dibawah 6 detik karena alasan perbedaan skema tarif wholesale dan retail.

Dikatakannya, tindakan Telkom menagihkan dan menyimpan dana itu menyalahi Kepmenparpostel No. 46/98 Tentang Tarif Interkoneksi Jaringan Telekomunikasi antar Penyelenggara Jasa Telekomunikasi Pasal 7 yang menyatakan tarif interkoneksi tarif interkoneksi jaringan seluler dengan PSTN dihitung berdasarkan tarif pungut panggilan interkoneksi ke pelanggan.

“Telkom harus mengembalikan dana itu ke pengusaha Wartel, kalau tidak kami somasi,” katanya.

Secara terpisah, Juru bicara Telkom Eddy Kurnia menegaskan dalam kasus Airtime perseroan hanya menjadi fasilitator. “Kami bukan pemungut airtime. Masalah dana harus dicairkan secara cepat tentunya memerlukan koordinasi dengan banyak pihak,” katanya.[Dni]

210910 Kemenkominfo Revisi Aturan Internet Kecamatan

JAKARTA– Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merevisi  Peraturan Menkominfo No.48/2008 tentang Penyediaan Jasa Akses Internet pada Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi Internet Kecamatan agar lebih tepat sasaran.

“Kami membuka konsultasi publik mulai hari ini  hingga 24 September mendatang,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemenkominfo Gatot S. Dewa Broto di Jakarta, Senin (20/9).

Diungkapkannya,  poin paling pokok dalam perubahan yang tertuang dalam Rancangan Peraturan Menkominfo (RPM) tersebut menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi setiap pusat layanan Internet kecamatan wajib terhubung dengan sistem informasi manajemen dan monitoring layanan Internet kecamatan yang dikelola dan dioperasikan oleh Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP).

“Nantinya setiap pusat layanan Internet kecamatan wajib menggunakan akses Internet dari sistem informasi manajemen dan monitoring layanan Internet kecamatan yang berfungsi sebagai penyediaan dan sistem monitoring serta manajemen perangkat dan jaringan,” ujarnya.

Fungsi sistem informasi manajemen dan monitoring layanan Internet kecamatan dilaksanakan oleh BTIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun, konten yang dimaksud merupakan konten yang bersifat aman, sehat, dan mendukung industri kreatif.

Gatot menambahkan sistem informasi manajemen dan monitoring layanan Internet kecamatan harus dapat terhubung dengan Internet Exchange yang akan dikelola dan dioperasikan oleh BTIP.

Selain perubahan RPM  itu, Kemenkominfo juga melakukan  uji publik terhadap RPM tentang Sistem Informasi Manajemen dan Monitoring Layanan Internet Kecamatan.

Tender Internet sendiri telah digelar tahun lalu dan terdapat beberapa pemenang. Namun, dilapangan ditemukenali ada penyimpangan.

Misal,  masyarakat yang memanfaatkan Layanan Internet Kecamatan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dan Jawa Timur mengeluh karena disuruh membayar 10 juta rupiah untuk mengaktifkan jasa yang dibiayai oleh dana USO.

Diduga ini ulah subkontraktor yang disewa pemenang untuk pembangunan. Di NAD pemenangnya adalah Telkom, sedangkan di Jatim yakni Jastrindo Dinamika.[Dni]

210910 Konsolidasi Flexi-Esia Picu Monopoli

JAKARTA–Rencana konsolidasi  antara Flexi dan Esia yang akan dilakukan oleh PT Telekomunikasi Indonesia  Tbk (Telkom) dengan PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) dikhawatirkan akan memicu praktik monopoli di pasar Fixed Wireless Access (FWA) mengingat dua pemain adalah penguasa di jasa tersebut.

Plh. Kepala Biro Humas dan Hukum
Kepala Bagian Advokasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Zaki Zein Badroen mengharapkan, untuk mencegah monopoli kedua pemain  melakukan konsultasi kepada lembaganya seperti  diatur dalam  PP No. 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Kedua perusahaan tersebut mendominasi pasar FWA, jika digabung kita mengharapkan  tidak melanggar Pasal 28 dan 29 Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,” tegasnya di Jakarta, Senin (20/9).

Berdasarkan catatan, kedua perusahaan menguasai 80 persen pelanggan FWA. Flexi
memiliki 16,2 juta pelanggan, sementara Esia sekitar 11,1 juta pengguna. Hal yang sama berlaku untuk alat produksi, Flexi memiliki 5.600 BTS sedangkan Esia sekitar 4 ribu BTS.

Ditegaskannya, jika hasil kajian berpotensi mengakibatkan praktek monopoli  KPPU berwenang untuk membatalkan merger tersebut.

Secara terpisah, pengamat keuangan Yanuar Rizky menyarankan Telkom  untuk melakukan ekspansi ke luar negeri ketimbang melakukan konsolidasi dengan pemain lokal.

“Saat ini Telkom adalah operator yang over likuiditas dibanding pemain lainnya. Harusnya mulai berfikir untuk melebarkan sayap ketimbang melirik pemain lain yang dililit hutang,” ungkapnya.

Menurut Yanuar, jika Telkom melakukan aksi konsolidasi dengan BTEL maka perusahaan itu sama saja ikut menalangi hutang BTEL yang menumpuk dan Flexi tidak dibawah kendali Telkom.

Berdasarkan laporan keuangan BTEL  per Juni 2010, pada 16 Juli 2010 salah satu emiten Grup Bakrie ini kembali berutang sebesar 30 juta dollar AS.Setelah itu pada  12 Agustus 2010 berhutang RMB 2 miliar dari Industrial and Commercial Bank of China dan Huawei Technologies Co. Ltd.

Tambahan utang ini membuat  beban bunga yang dibayarkan oleh BTEL kembali menanjak sehingga menekan bottom line perseroan. Tercatat,  laba bersih BTEL pada semester I lalu anjlok drastis 96,29 persen dari 72,8 miliar rupiah menjadi tinggal 2,7 miliar rupiah.

Sementara Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menegaskan, konsep tidak adanya keluar dana dari perseroan dalam bersinergi dengan BTEL tetap akan dijaga.

“Hingga kini pembahasan sinergi  sudah pada tingkat struktural dan bersifat penting, seperti valuasi. Perseroan pun sedang memproses izin dari KPPU dan BRTI untuk mendapatkan restu. Kalau sudah tercapai kesepakatan, kami akan membuat dulu MoA,” katanya.[dni]

210910 Pelajaran dari Sidak RI-1

Pemeriksaan Mendadak (Sidak) yang dilakukan oleh Presiden SBY di Pospol AJU Cikopo dalam rangka memantau arus balik Lebaran 2010 pekan lalu harusnya menjadi  pelajaran bagi pemangku kepentingan di industri Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Seperti diketahui, RI-1 merasa terganggu dengan buruknya  koneksi CCTV yang terdapat di  Pospol tersebut.  Tanpa berfikir panjanga karena menganggap akses komunikasi identik dengan Telkom grup, maka RI-1 langsung “menyemprot”  dua petinggi  perseroan (Dirut Telkom dan Telkomsel) karena tidak memberikan layanan yang optimal. Bahkan, Menneg BUMN Mustafa Abubakar sebagai bos langsung tidak mau ketinggalan, tanpa pikir panjang surat peringatan dikeluarkan kepada dua eksekutif itu.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno adalah sosok pertama yang memberikan respon dengan mengatakan untuk CCTV tidak menggunakan jaringan 3G Telkomsel walaupun operator ini memiliki layanan serupa dengan kode akses 9119. “Beberapa sites yang kami miliki memang sensitif, tetapi ini tidak ada hubungan dengan sidak yang dilakukan RI-1,” ungkapnya kepada Koran Jakarta, pekan lalu.

Lantas jika bukan menggunakan jaringan Telkomsel, tentu mata beralih kepada Telkom.  Menkominfo Tifatul Sembiring mengungkapkan,  sejak H-7 hingga H+7, Telkom memasang 6 CCTV dan 10 operator telekomunikasi lainnya untuk ikut membantu layanan. Layanan itu terhubung langsung ke Kementerian Perhubungan dan Polri.

Namun, kabar beredar mengatakan, sebenarnya untuk conference call dan CCTV di Pospol tersebut kala RI-1 Sidak menggunakan pihak ketiga, sedangkan jaringan yang digunakan walaupun milik Telkom tetapi  dipakai bersama-sama untuk publik.

Padahal, untuk menyelenggarakan layanan Conference Call atau CCTV membutuhkan konsumsi data yang tinggi sehingga diperlukan jalur Virtual Private Network (VPN) alias dedicated line bagi layanan ini. Konon, persiapan untuk menyambut hadirnya RI-1 di jalur tersebut juga tidak maksimal, karena Pospol AJU tidak termasuk dalam rute awal.

Alhasil, RI-1 diibaratkan melalui jalanan protokol di waktu sibuk tanpa pengawalan khusus. Tentunya kemacetan ditemukan dimana-mana.

Pelajaran yang dipetik dari kejadian ini  adalah pentingnya membangun  backbone jaringan data  di Indonesia  karena selama ini pembangunannya tidak menjadi prioritas layaknya jembatan atau jalan raya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pun dana untuk TIK sangat kecil karena bukan infrastruktur dasar.

Padahal, Boston Consulting Group Inc belum lama ini sudah memasukkan Indonesia bersama  Brazil, Russia, India, dan  China pada 2015 nanti sebagai lima negara dengan total  1.2 miliar pengguna Internet. Saat itu, akses Internet akan banyak datang dari komputer pribadi dan ponsel. Telkom Grup sebagai pemilik 111 juta pelanggan akan menuai keuntungan besar dari kondisi tersebut.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono menegaskan, saatnya pemerintah mengoptimalkan penggunaan dana Universal Service Obligation (USO) untuk pembangunan serat optik hingga tingkat kecamatan dan menambah Indonesia Internet Exchange  agar broadband ekonomi terwujud.

“Dana untuk membangun backbone dari serat optik  itu ada yakni kutipan USO yang diatas 1,2 triliun rupiah setiap tahunnya. Kendalanya tidak ada payung hukum yang jelas penggunaanya untuk infrastruktur broadband,” keluhnya.

Berdasarkan catatan, di Indonesia  95 persen trafik data dibawa oleh wireless. Bandingkan dengan negara maju dimana wireless hanya kebagian 60 persen trafik dan sisanya melalui serat optik. Kondisi ini banyak disayangkan karena esensi broadband adalah terjaminnya ketersedian serat optik mengingat konsumsi data terus meningkat, seperti memantau arus balik melalui CCTV atau bekrkomunikasi melalui video conference.[dni]

210910 Regulator Masih Berpijak Pada Dokumen Tender BWA

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menegaskan sejauh ini masih berpijak pada dokumen tender Broadband Wireless Access (BWA) untuk frekuensi 2,3 GHz walau ada permintaan tambahan standarisasi dari pelaku usaha.

“Sejauh ini kita masih berpegang pada Sk Dirjen Postel No 94, 95, dan 96 2008, yang mengarah pada standar nomadic bagi BWA. Jika ada suara-suara yang meminta modifikasi atau menambah standar, itu masih dievaluasi,” tegas Anggota Komite BRTI Heru Sutadi di Jakarta, Senin (20/9).

Untuk diketahui, SK yang diterbitkan kala Dirjen postel dijabat Basuki Yusuf Iskandar  itu menetapkan kanalisasi  3,5 dan 7,5 atau mengarah pada standar nomadic, sedangkan pelaku usaha merasa standar e di kanalisasi 5 dan 10 yang lebih laku dijual.

Dijelaskannya, kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan beleid tersebut karena ingin  mengembangkan industri dalam negeri. “Jika pun nanti ada perubahan standar masalah kesiapan lokal harus diperhatikan. Jika hanya ada satu yang sanggup, nanti ribut lagi,” ketusnya.

Untuk diketahui,  sejauh ini sudah ada tiga perusahaan perangkat yang mengantongi sertifikasi dari postel sesuai beleid untuk BWA yakni TRG, Hariff, dan Abhimata. Alvaritek yang sebelumnya sempat mendapat sertifikat dan alatnya digunakan oleh salah satu pemenang tender, First Media, kabarnya dicabut karena perlu mengklarifikasi negeri asal dan standar yang dijual. Konon, Alvaritek masih ada hubungan dengan Alvarion dari Israel dan mengusung standar e.

Sebelumnya, Chief Executive Officer Xirka Sylvia W. Sumarlin mengeluh kepada Wapres Boediono dengan menuding  SK Dirjen Kominfo No. 94 dan 95 serta 96 tahun 2008 yang mengatur batasan kanalisasi tidak ramah terhadap pelaku usaha.

Xirka sendiri belum lama ini mendapatkan komitmen dari Huawei sebesar 37 miliar rupiah untuk mengembangkan perangkat wimax dengan standar e, setelah sebelumnya berkutat di standar nomadic. Produk Wimax dari Huawei sendiri sudah mapan di pasar dengan chipset Rancom, sementara Xirka hanya mengembangkan chipset untuk Consumer Premise Equipment (CPE) dengan standar e.[dni]

210910 Trafik Lebaran : SMS Masih Primadona

Pesta besar tahunan bagi operator telekomunikasi usai sudah seiring datangnya hari Lebaran belum lama ini. Sesuai perkiraan, trafik telekomunikasi mengalami peningkatan, sehingga tradisi momentum Ramadan dan Lebaran sebagai penyumbang terbesar bagi total pendapatan bisa dipertahankan.

Telkomsel sebagai penguasa pasar dengan 91 juta pelanggan  pada hari H Lebaran 2010  mengalami lonjakan pengiriman SMS mencapai  809 juta SMS atau meningkat 11 persen dari jumlah SMS normal hari biasa sekitar 727 juta SMS per hari.

Secara berturut-turut, trafik SMS paling tinggi terjadi pada H-1 Lebaran tanggal 9 September (809 juta), lalu Hari H Lebaran tanggal 10 September (758 juta). Jika dikalkulasi secara kasar, hanya dari SMS pada hari H, Telkomsel meraup keuntungan sekitar 121.350 miliar rupiah.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan, peningkatan trafik juga terjadi pada layanan data yang mengalami lonjakan sebesar 26 persen menjadi 41 Tera Bytes dari trafik data 32 Tera Bytes pada hari normal. Sementara itu, penggunaan layanan komunikasi untuk menelepon mengalami penurunan, di mana trafik yang sukses dilayani 832 juta menit atau menurun 6 persen dibanding trafik suara di hari normal sekitar 884 juta menit.

Jika dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu, trafik SMS pada Lebaran tahun ini meningkat 36 persen. Sedangkan untuk data naik  76 persen dan  trafik layanan suara menurun 12 persen dibandingkan trafik tahun lalu.

”Pada Lebaran tahun ini, penggunaan layanan SMS tertinggi tercatat di wilayah Jabotabek dengan trafik mencapai 324 juta SMS. Sementara trafik suara tertinggi mencapai 145 juta menit terjadi di wilayah Sumalirja. Untuk layanan data, wilayah Jabotabek mencapai trafik tertinggi sebesar 9 Tera Bytes,” kata Sarwoto di Jakarta, pekan lalu.

Sementara Head Of Corporate Communication XL Axiata  Febriati Nadira mengungkapkan, jasa suara masih mengalami  lonjakan siginifikan hal itu terlihat pada  hari-H (10/9) yaitu 670 juta menit (naik 31,4 persen). Sedangkan SMS dan data pada H-1 (9/9), dengan  trafik SMS sebanyak  645 juta SMS atau naik 37,2 persen dan data sebesar 11,5 terabytes (naik 33,7 persen). Diperkirakan pada hari H-1, XL dari SMS saja meraup uang segar sebesar 96,750 miliar rupiah.

Untuk  H-1 terjadi percakapan  sebanyak 600 juta menit (naik 17,6 persen), sedangkan di hari-H sebesar 670 juta menit (naik 31,4 persen). Sementara SMS pada H-1 yaitu  645 juta SMS (naik 37,2 persen), pada hari-H menjadi  587 juta SMS (naik 24,9 persen). Sedangkan untuk  data/GPRS sebanyak 11,5 terabytes (naik 33,7 persen) pada H-1 dan menjadi  9,9 terabytes (naik 15 persen) sehari kemudian.

Pada hari biasa trafik percakapan sekitar 510 juta menit. Sementara trafik SMS 470 juta SMS dan data  8,6 terabytes dari 35,2 juta pelanggan XL.
“Dari  total kenaikan trafik nasional, kontribusi trafik tertinggi berasal dari wilayah tengah  (Central Region) yaitu Jabar, Jateng, DIY yaitu sekitar 35 persen. Sementara pada wilayah timur (East Region) memberikan kedua yaitu 24 persen.  Wilayah timur meliputi Jatim, Bali dan Nusra,” katanya.

Head Of Public Relations Indosat Djarot Handoko mengungkapkan,  trafik  suara perseroan  pada Hari-H mengalami peningkatan menjadi sekitar 360 Juta menit, atau naik sekitar 138,81 persen dibandingkan dengan trafik voice reguler atau hari normal. Kenaikan tertinggi trafik voice terjadi di area Sumatera Selatan (197,37%),  Jawa Timur (154,77%), dan Jawa Tengah  (153,71%).

Sedangkan trafik SMS di hari H meningkat menjadi  sekitar 532,91 Juta SMS , atau naik 142,09 persen dibandingkan trafik SMS pada hari normal 375 juta SMS. Jika dihitung dalam satu hari itu Indosat meraup keuntungan sekitar 79.936,5 miliar rupiah.

Untuk trafik data dari 37,7 juta pelangganya di hari H meningkat menjadi sekitar  17,06 Terabyte/day, atau naik 108,11 persen  dibandingkan trafik data pada hari biasa atau normal sebesar 15,78 Terabyte per day.

Pesta besar tak hanya dirasakan oleh pemain seluler, jasa Fixed Wireless Access (FWA) pun ikut kecipratan lonjakan trafik Lebaran. Telkom Flexi yang memiliki 16,2 juta pelanggan mengalami lonjakan  trafik suara  sehari sebelum Lebaran (H-1) sebesar 12 persen  menjadi 28,5 juta call dibandingkan dengan hari biasa, meski kemudian pada puncak Lebaran turun menjadi 24,5 juta call.

Adapun trafik SMS, pada H-1 terdapat penggunaan layanan hingga 60 juta SMS, kemudian meningkat menjadi 81,5 juta SMS pada puncak Lebaran atau 10 September dibandingkan dengan trafik pada hari biasa yang rata-rata 54,5 juta SMS.

Untuk trafik layanan komunikasi data, jaringan Telkom Flexi yang pada hari biasa melayani sebanyak 340.000 session pada H-1 telah melayani dengan peningkatan menjadi 400.000 session.

Execuitve General Manager Telkom Flexi Triana Mulyatsa menjelaskan, salah satu kunci keberhasilan memberikan layanan kal lebaran lalu berkat disediakannya kapasitas yang longgar khususnya untuk pengaktifan nomor virtual untuk roaming (Combo). “Realisasi penggunaan nomor COMBO yang digunakan (aktivasi) oleh para pemudik sekitar 2,4 juta nomor. Dibandingkan dengan tahun 2009 terjadi peningkatan aktivasi sekitar 12 persen,”katanya.

Wakil Direktur Utama Bakrie Telecom Muhammad  Buldansyah mengatakan, selain terjadi lonjakan pada trafik layanan dasar,  layanan Value Added Services (VAS) yang merupakan fitur nilai tambah yang berkaitan dengan bulan Ramadhan seperti RBT (Ring Back Tone), Adzan Cell dan Win Ramadhan juga semakin digemari masyarakat dengan rata-rata pertumbuhan dua kali lipat dibanding masa sebelum Ramadhan tiba.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo Gatot S. Dewa Broto menilai  keberhasilan panggil telekomunikasi atau succesfull call ratio (SCR) selama Lebaran berada di tingkat di atas rata-rata sesuai dengan regulasi standar kualitas layanan telekomunikasi.

Menurutnya, jika pun ada keluhan terkait lambatnya pengiriman SMS, tidak semua dipicu  karena keterbatasan jaringan, tetapi juga kendala pada handset yang ada, di mana sewaktu pengiriman secara broadcast masif berlangsung dipaksakan sebanyak mungkin pada saat puncak.  Akibatnya, ketika semua SMS belum terkirim,  sudah ada upaya pengiriman baru lagi atau digunakannya fasilitas layanan call ketika pengiriman SMS masih sedang berlangsung yang berakibat kegagalan kirim.

Sementara Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi mengatakan, penilaian secara komprehensif akan dilakukan mulai pekan ini. “Salah satu yang kami minta datanya dari operator soal konsistensi pemberian bonus SMS dan suara bagi pelanggan kala Lebaran lalu. Salah satu operator (Indosat) ditemukenali menghentikan program itu tanpa diketahui pelanggan. Ini harus diklarifikasi,” tegasnya.[dni]