030910 Gapasdap Minta Port Clearance Tidak Dipersulit

JAKARTA–Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) meminta Administrator Pelabuhan (Adpel) tidak mempersulit pemberian  Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) agar pelayanan ke masyarakat tidak terganggu.

“Kami tidak ada masalah dengan Port Clearance karena itu menyangkut keselamatan pelayaran. Tetapi jangan gunakan itu untuk mempersulit operator, sehingga munculnya biaya-biaya tidak resmi,” kata Ketua Umum Gapasdap Sjarifuddin Mallarangan di Jakarta, Kamis (2/9).

Port Clearance diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No KM 01/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance). Inti dari regulasi itu adalah proses tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar atau yang akan meninggalkan pelabuhan untuk memastikan kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis dan administratif telah memenuhi persyaratan kelailautan.

Ketua DPC Gapasdap Lembar Sekartadji Anwar mengungkapkan, bentuk  nyata tidak nyamannya implementasi Port Clearance adalah di rute Lembar-Padang Bai yang diisi oleh 7 operator dan 20 kapal penyeberangan.

“Administratur Pelabuhan (Adpel) dan Kepala Seksi Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai rute tersebut dalam mengimplementasikan Port Clearance  cenderung melakukan penyimpangan dan terjadi pungutan liar (pungli). Ini merugikan pengusaha secara materi dan waktu,” sesalnya.

Dicontohkannya, terjadinya kesulitan pengurusan ijin berlayar bagi kapal-kapal yang akan melaksanakan dock maupun selesai dock yang akan memasuki jadwalnya.

Semakin tidak terciptanya layanan prima karena pengurusan yang semula berlokasi di pos pelayanan anrea pelabuhan dialihkan ke kantor yang berlokasi jauh dari kegiatan operasional sehingga bertentangan dengan KM 11/2002.

Belum lagi  tingginya pungutan biaya-biaya tidak resmi yang sulit dipertanggungjawabkan dari segala bentuk pelayanan di Kantor Adpel seperti ijin pengelasan, ijin olah gerak, ijin bunker, dan lainnya.

Terakhir, pemberlakuan over draft (tenggelamnya garis load line) yang terkesan terjadi ketidaksamaan perlakuan antara kapal. “Kapal-kapal yang telah bersepakat dengan pihak syahbandar atau Adpel diloloskan walau jelas memuat penuh muatan,” katanya.

Dikatakannya, para pelaku usaha sudah melakukan perlawanan atas ketidaksewenangan itu dengan melakukan boikot selama 4 jam pada 11 Agustus lalu. Selain itu juga mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan untuk menindak dua pejabat pelabuhan setempat. “Jika surat kami tidak diindahkan, kami memberhentikan sementara kegiatan operasi kapal sebagai bentuk protes,” tegasnya.

Sjarifuddin menilai maraknya penyimpangan implementasi Permenhub No 01/2010 karena kala regulasi dikeluarkan pada 8 januari 2010 kurang sosialisasi. “Salinan keputusan saja tidak disampaikan kepada Dirjen Hubungan Darat selaku pembina penyeberangan dan DPP Gapasdap. Akhirnya banyak kerancuan kala implementasi,” sesalnya.

Secara terpisah, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Leon Muhammad mengatakan akan memeriksa keluhan dari para pengusaha terkait port clearance.

“Saya belum mendengar adanya keluhan ataupun adanya boikot beberapa waktu lalu. Tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan menolerir pungli. Jika terbukti benar, langsung dilakukan tindakan. Arahan menteri perhubungan soal itu sudah jelas,” tegasnya.[Dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s