040910 Kemenhub Buka Posko Mudik Angkutan Lebaran Terpadu

Jakarta – Kementrian Perhubungan (Kemenhub)  secara resmi membuka posko tingkat nasional angkutan lebaran terpadu tahun 2010  di Gedung Cipta Kementerian Perhubungan Lantai 7, Jumat (3/9).

“Posko mudik dibuka dan siap melayani kebutuhan informasi masyarakat dalam penyelenggaraan angkutan mudik Lebaran 2010. Adanya  posko mudik ini, diharapkan penyelenggaraan angkutan Lebaran dapat berjalan lancar, aman, tertib dan nyaman,” kata Menteri Perhubungan Freddy Numberi, di Jakarta, Jumaat (3/9).

Menurutnya, kelancaran penyelenggaraan angkutan Lebaran sudah menjadi satu tuntutan publik yang harus dipenuhi secara sungguh-sungguh.

“Posko terpadu ini harus bisa mengkoordinasikan posko-posko di lapangan sehingga bisa menanggulangi kendala-kendala yang menjadi hambatan di lapangan,” jelasnya.

Freddy berharap, layanan informasi seputar penyelenggaraan angkutan Lebaran 2010 dapat dengan cepat sampai kepada masyarakat karena sistem IT yang telah disinkronkan di setiap lokasi dengan baik.
.
“Dibandingkan tahun lalu, sistem komunikasi dan Close Circuit Television (CCTV) di sejumlah titik mudik yang dipantau jauh lebih maksimal dan terkoneksi baik dengan pihak terkait lainnya, seperti kepolisian. Secara otomatis, kejadian di berbagai daerah dapat terpantau langsung dari posko mudik ini,” jelas Direktur Jenderal Perhubungan Darat Suroyo Alimoeso, yang juga menjadi Koordinator Penyelenggaran Angkutan Lebaran Terpadu 2010.

Bahkan, kini masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi maupun menyampaikan keluhan seputar penyelenggaraan angkutan Lebaran 2010 melalui akun facebook dan twitter.

Pemantauan cermat
Terkait penyelenggaraan angkutan Lebaran yang memadai, Freddy meminta segenap aparat dan petugas posko melakukan pemantauan secara cermat, khususnya potensi rawan gangguan lalu lintas antara lain pasar tumpah, lokasi wisata, atau kegiatan pemungutan sumbangan di jalan.

Selain itu, peningkatan penggunaan sepeda motor yang akan berdampak pula pada kerawanan kecelakaan.
Kata Freddy, pengaturan kegiatan mudik angkutan laut juga penting, utamanya dari pelabuhan di Pulau Kalimantan dan beberapa pelabuhan di Sulawesi.[Dni]

030910 Kemenhub Setujui 9 Maskapai Dapatkan Penerbangan Ekstra

JAKARTA-Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menyetujui penerbangan ekstra dilakukan oleh 9 maskapai dalam rangka antisipasi lonjakan penumpang kala mudik nanti.

Maskapai itu adalah Lion Air, Garuda Indonesia, Mandala Airlines, Batavia Air, Sriwijaya Air, Indonesia AirAsia, Merpati Nusantara Airlines, Trigana Air, dan Wings Air.

Lion Air mendominasi penerbangan tambahan di rute domestik, yakni sebanyak 59.847 kursi dari total tambahan penerbangan (extra flight) sebanyak 228.247 kursi.

Kasubdit Angkutan Domestik Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Hemi Pamuraharjo mengungkapkan,  maskapai-maskapai  itu sudah mendapat persetujuan penerbangan (flight approval) untuk extra flight pada H-7 hingga H+7 Lebaran.

“Untuk domestik itu ada sembilan maskapai yang disetujui permohonannya. Itu digunakan maskapai dengan melihat animo masyarakat,” katanya , di Jakarta, Kamis (2/9).

Dalam data yang dilansir Kemenhub, Lion Air sebanyak 59.847 kursi, Batavia Air 48.640 kursi, Mandala Airlines 37.120 kursi, Garuda Indonesia 23.648 kursi, Sriwijaya Airlines 11.050 kursi, Trigana Air 12.608 kursi, Indonesia AirAsia 9.737 kursi, Merpati Nusantara Airlines 8.212 kursi, dan Wings Air sebanyak 432 kursi.

Sedangkan untuk rute internasional, Pamuraharjo menambahkan, untuk rute Internasional, instansinya sudah memberikan persetujuan extra flight kepada sembilan maskapai dengan total 97.186 kursi tambahan dengan 202 frekuensi penerbangan.

Maskapai itu adalah Air Asia Berhad, Silk Air, Singapore Airlines, China Airlines, Cathay Pacific, Malaysia Airlines, Firefly. Juga Garuda Indonesia dan Indonesia AirAsia.

Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengungkapkan, pihaknya mengantungi flight approval sejak pekan lalu. Kendati jumlah penambahan kursi cukup banyak, belum tentu nantinya digunakan seluruhnya. Pemakaian extra flight itu akan didasarkan pada permintaan pasar.

“Penggunaannya itu melalui prinsip request of demand atau permintaan pasar. Jadi nanti belum tentu semuanya akan terpakai, tergantung pasar gimana,” jelasnya.

Edward mengungkapkan, pihaknya juga akan menerapkan tarif pesawat berdasarkan keterisian penumpang (load factor) pada saat berangkat dan kembali ke bandara asal. Jika saat berangkat dan pulang (pp) maka tarif bisa lebih murah.

Sebaliknya jika ketika berangkat penuh dan ketika balik ada indikasi tidak penuh maka tarif batas atas diberlakukan secara penuh.[Dni]

030910 Gapasdap Minta Port Clearance Tidak Dipersulit

JAKARTA–Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) meminta Administrator Pelabuhan (Adpel) tidak mempersulit pemberian  Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) agar pelayanan ke masyarakat tidak terganggu.

“Kami tidak ada masalah dengan Port Clearance karena itu menyangkut keselamatan pelayaran. Tetapi jangan gunakan itu untuk mempersulit operator, sehingga munculnya biaya-biaya tidak resmi,” kata Ketua Umum Gapasdap Sjarifuddin Mallarangan di Jakarta, Kamis (2/9).

Port Clearance diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No KM 01/2010 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance). Inti dari regulasi itu adalah proses tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar atau yang akan meninggalkan pelabuhan untuk memastikan kapal, awak kapal, dan muatannya secara teknis dan administratif telah memenuhi persyaratan kelailautan.

Ketua DPC Gapasdap Lembar Sekartadji Anwar mengungkapkan, bentuk  nyata tidak nyamannya implementasi Port Clearance adalah di rute Lembar-Padang Bai yang diisi oleh 7 operator dan 20 kapal penyeberangan.

“Administratur Pelabuhan (Adpel) dan Kepala Seksi Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai rute tersebut dalam mengimplementasikan Port Clearance  cenderung melakukan penyimpangan dan terjadi pungutan liar (pungli). Ini merugikan pengusaha secara materi dan waktu,” sesalnya.

Dicontohkannya, terjadinya kesulitan pengurusan ijin berlayar bagi kapal-kapal yang akan melaksanakan dock maupun selesai dock yang akan memasuki jadwalnya.

Semakin tidak terciptanya layanan prima karena pengurusan yang semula berlokasi di pos pelayanan anrea pelabuhan dialihkan ke kantor yang berlokasi jauh dari kegiatan operasional sehingga bertentangan dengan KM 11/2002.

Belum lagi  tingginya pungutan biaya-biaya tidak resmi yang sulit dipertanggungjawabkan dari segala bentuk pelayanan di Kantor Adpel seperti ijin pengelasan, ijin olah gerak, ijin bunker, dan lainnya.

Terakhir, pemberlakuan over draft (tenggelamnya garis load line) yang terkesan terjadi ketidaksamaan perlakuan antara kapal. “Kapal-kapal yang telah bersepakat dengan pihak syahbandar atau Adpel diloloskan walau jelas memuat penuh muatan,” katanya.

Dikatakannya, para pelaku usaha sudah melakukan perlawanan atas ketidaksewenangan itu dengan melakukan boikot selama 4 jam pada 11 Agustus lalu. Selain itu juga mengirimkan surat kepada Menteri Perhubungan untuk menindak dua pejabat pelabuhan setempat. “Jika surat kami tidak diindahkan, kami memberhentikan sementara kegiatan operasi kapal sebagai bentuk protes,” tegasnya.

Sjarifuddin menilai maraknya penyimpangan implementasi Permenhub No 01/2010 karena kala regulasi dikeluarkan pada 8 januari 2010 kurang sosialisasi. “Salinan keputusan saja tidak disampaikan kepada Dirjen Hubungan Darat selaku pembina penyeberangan dan DPP Gapasdap. Akhirnya banyak kerancuan kala implementasi,” sesalnya.

Secara terpisah, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Leon Muhammad mengatakan akan memeriksa keluhan dari para pengusaha terkait port clearance.

“Saya belum mendengar adanya keluhan ataupun adanya boikot beberapa waktu lalu. Tetapi satu hal yang pasti, kami tidak akan menolerir pungli. Jika terbukti benar, langsung dilakukan tindakan. Arahan menteri perhubungan soal itu sudah jelas,” tegasnya.[Dni]

030910 Telkom Gandeng ALU

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom menggandeng penyedia jaringan Alcatel-Lucent (ALU) untuk  melaksanakan transformasi besar-besaran pada jaringan backbonenya.

“Kami mengeluarkan investasi sebesar 170 miliar rupiah yang diambil dari belanja modal 2010 untuk mengkonvergensi IP dan jaringan-jaringan optic untuk meningkatkan lalu lintas data dan menyederhanakan jaringan,” ungkap VP Public Relation and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia kepada Koran Jakarta, Kamis (2/9).

Berdasarkan catatan, pada tahun ini Telkom memiliki belanja modal sebesar 20,6 triliun rupiah lebih tinggi 6,25 persen dibandingkan tahun lalu yang mencapai 19,2 triliun rupiah. Sedangkan pada 2011 direncanakan besarannya sekitar  20,4 triliun rupiah.

Telkom pada semester I 2010 membukukan laba bersih 6,003 triliun rupiah atau  turun 0,7 persen dibanding periode sama sebelumnya 6,043 triliun rupiah. Penurunan tersebut dikarenakan melonjaknya pos beban usaha dari 21,03 triliun rupiah  menjadi 22,88 triliun rupiah  atau naik 9 persen. Sedangkan  pendapatan  hanya naik lima persen dari 32,61 triliun rupiah menjadi  39,87 triliun rupiah.

Executive General Manager Divisi Akses Telkom Muhammad Awaluddin menambahkan, ALU menangani Node Metro Etehernet untuk area Jakarta, Sumatera, Jawa Barat, dan Kalimantan.

“Program konvergensi jaringan dilakukan sejal 2007 dan sebagian besar sudah selesai. Selain dengan ALU, vendor lainnya yang diajak bekerjasama adalah Huawei dan Tellabs,” ungkapnya.

Dijelaskannya, tujuan dilakukannya konvergensi untuk meningkatkan kapasitas backplane metro Ethernet transport Telkom sehingga mampu melewati 200 Gbos.

Fungsi metro ethernet sebagai jaringan transport , penghubung antara infrastruktur layer access sampai ke layer backbone, dan IP core network “Saat ini per node kapasitasnya 10 Gbps. Sekarang ditingkatkan menjadi 40 hingga 200 Gbps,” jelasnya.

Head of Alcatel-Lucent Activity in Indonesia Frederic Chapelard menjelaskan, solusi  Converged Backbone Transformation (CBT) milik ALU dapat mengatasi tantangan-tantangan operasional dan konsumsi energi yang diakibatkan dari peningkatan lalu-lintas, sambil menyederhanakan pengelolaan dari perangkat jaringan yang ada.

“Solusi IP dan optik kami yang terpadu memberikan sebuah arsitektur baru bagi Telkom yang akan secara drastis menurunkan biaya transport yang dapat dipercaya dari lalu-lintas ber-volume tinggi sambil memberikan platform yang kuat untuk memulai dan mendukungan layanan baru yang inovatif,” katanya.[Dni]