170610 KemenKominfo Minta Konten Internet Disaring

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) meminta Penyedia Jasa Internet (PJI) untuk menyaring konten di internet dari aksi pornografi.

“Saya meminta PJI untuk tidak gegabah meloloskan konten-konten negatif,” tegas Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Rabu (16/6).

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Roy Rahajasa Yamin mengaku siap menyaring konten yang masuk ke internet.   “Rencananya besok kami akan bertemu dengan menkominfo dan operator lain untuk membahas hal tersebut. Selama ini   memang belum ada ketentuan khusus untuk memblokir konten negatif seperti pornografi, “ katanya.

Sementara Ketua Umum  asosiasi warung internet Indonesia (AWARI)  Irwin Day menghimbau  seluruh warnet di Indonesia untuk memblokir akses internet ke situs-situs internet yang memuat rekaman video porno mirip artis terkenal yang sedang heboh di masyarakat.

“Kami harus mendudukkan masalah soal konten ini. Ada salah kaprah di lapangan yang digerebek adalah warnet. Padahal penyebaran itu bisa lewat mana saja,” sesalnya.

Pada kesempatan lain, Praktisi telematika Heru Nugroho meminta KemenKominfo mengoptimalkan   Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) untuk menyaring konten negatif.

“ Harusnya maraknya peredaran video porno belakangan ini yang melibatkan artis terkenal bisa dicegah jika lembaga itu bekerja optimal,” tegasnya.

Dijelaskannya, sebagai lembaga yang  memiliki tugas pokok   melakukan pemantauan , pendeteksian ,  dan peringatan dini terhadap ancaman terhadap jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri, lembaga itu bisa menghalangi maraknya beredar video porno.

“Saya tidak mendengar ada suara dari ID-SIRTII untuk mencegah hal tersebut. Padahal peredaran itu jelas merusak kampanye internet sehat. Lebih ironis, mereka bisa mencegah dengan berbagai cara tanpa harus melakukan pemblokiran secara membabi-buta, tetapi kok malah adem ayem,” sesalnya.

Menurutnya, mandulnya kinerja ID-SIRTII tak bisa dilepaskan posisi lembaga tersebut yang berada di bawah Ditjen Postel sehingga tidak memiliki wewenang yang kuat. “Di negara seperti Malaysia, lembaga sejenis ini berada di bawah Perdana Menteri. Di Indonesia sepertinya belum paham ancaman dari dunia maya terhadap moral masyarakat,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s