140610 Kemenkominfo Kaji Kerjasama MCI

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah mengaji kerjasama antara PT Media Citra Indostar (MCI) dengan SES World Skies (SES) sebagai pemilik satelit Indostar II.

“Prioritas Kemenkominfo adalah masalah kerjasama dulu. Soal ada rencana pemindahan slot orbit satelit tersebut belum ada surat masuk secara resmi ke kami,” ungkap Direktur Kelembagaan Internasional Ditjen Postel Ikhsan Baidirus di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, mengklarifikasi masalah kerjasama itu lebih menjadi prioritas karena di masyarakat timbul kontroversi yang mengatakan satelit Indostar II adalah milik asing. “Kontroversi ini sudah terjadi sejak mengangkasa tahun lalu. Kami tidak mau dibilang terlambat bertindak. Sambil kita bereskan regulasi, kita akan lakukan klarifikasi,” katanya.

Untuk diketahui, pada tahun lalu kepemilikan Protostar II (nama lain Indostar II) berubah seiring bangkrutnya mitra MCI yakni Protostar Ltd. SES World Skies (SES) membeli satelit tersebut seharga 185 juta dollar AS, sehingga kepemilikan satelit sekarang diklaim oleh MCI adalah milik bersama dengan perusahaan Perancis itu.

PT Global Mediacom Tbk sendiri sebagai induk usaha MCI akan melunasi pembayaran sewa Protostar II untuk 15 tahun. Dengan melunasi pembayaran tahun ini, perusahaan media ini hanya akan membayar sekitar 90 juta dollar AS dari nilai kontrak sebelumnya yang mencapai 325,25 juta dollar AS. Hingga saat ini, perseroan baru melakukan pembayaran sewa senilai 7,9 juta dollar AS.

Sedangkan berkaitan dengan klaim dari Filipina terhadap kepemilikan filing satelit pada orbit 107,7o bujur timur (BT) dan orbit 146o BT, Ikhsan menegaskan, aset itu masihmilik Indonesia sesuai yang didaftarkan di International Telecommunication Union (ITU).

Filing satelit pada orbit 107,7o BT dikelola oleh PT Media Citra Indostar (MCI)-pemilik Indovision, sementara orbit 146o BT dikelola oleh PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN).

Filing satelit merupakan data teknis perencanaan satelit suatu negara yang nantinya diwujudkan pada fisik satelit yang didaftarkan ke ITU agar tidak terjadi interferensi. Metode pemrosesan setiap filing di ITU adalah first come first served (siapa lebih dulu, dia yang dapat) dengan beberapa aturan, yang paling utama adalah soal batasan waktu yang dapat menyebabkan satu filing tidak bisa lagi diteruskan (

“Itu tidak benar kita kehilangan filling. Dari dulu sudah terdaftar itu milik kita. Masalahnya ada satelit patungan milik perusahaan Indonesia-Filipina. Nah, Filipina mendaftarkan filling itu. Tetapi pasti ditolak oleh ITU karena terdaftar milik Indonesia,” tegasnya.

Menurut Ikhsan, kontroversi seputar bisnis satelit akan berhenti jika revisi regulasi tentang satelit akan selesai pada tahun ini guna menjamin kepastian investasi di sektor tersebut.

“Saat ini revisi untuk KM No 37/2006 tentang Penggunaan Satelit sedang diselesaikan. Draft-nya sudah di meja Menkominfo. Kalau tidak ada perubahan dalam waktu dekat akan ditandatangani,” ungkapnya.

Dijelaskannya, revisi regulasi dibutuhkan karena saat ini bisnis satelit mengalami banyak
perubahan sementara aturan belum mengakomodasinya. “Dalam revisi itu beberapa hal baru diakomodasi, terutama tentang pola kerjasama satelit secara condosat yang dilakukan MCI,” jelasnya.

Condosat adalah praktik satu satelit menggunakan beberapa filing. Tujuannya untuk mengurangi harga per transponder terutama di biaya peluncuran. Sedangkan hal lain yang dibahas dalam revisi regulasi adalah tentang filling yang didaftarkan atas nama Indonesia dan kebijakan slot orbit.

Deputi Direktur Perencanaan dan Kebijakan Spektrum Ditjen Postel Denny Setiawan mengungkapkan, permintaan akan jasa satelit tetap tinggi di Indonesia dalam tahun-tahun mendatang. “Hal ini karena Indonesia menargetkan seluruh program USO akan mencapai penetrasi 100 persen hingga 2014. Untuk menjangkau area USO, satelit biasanya menjadi andalan,” katanya.

Diungkapkannya, saat ini di Indonesia terdapat 7 satelit dengan total 159 transponder. “Kebutuhan transponder tiap tahun naik. Terutama ada pergeseran untuk akses internet dan video,” katanya.

Ketua Asosiasi Satelit Seluruh Indonesia (ASSI) Tonda Priyanto mengakui, dibutuhkannya revisi regulasi secepatnya karena sudah dibahas sejak tiga tahun lalu. “Kami sudah tidak ada masalah dengan draftnya. Kita menunggu realisasi dari pemerintah,” katanya.

Dikatakannya, tahun ini bisnis satelit diperkirakan akan mencapai 5,75 triliun rupiah atau tumbuh 10-15 persen ketimbang tahun lalu. Angka itu dari sewa transponder, penyewaan VSAT, DTH, dan backbone operator.

“Tetapi pertumbuhan ketersediaan transponder itu kecil, hanya sekitar 10 persen. Kita bisa mengakali dengan pola kerjasama bersama mitra luar negeri. Masalahnya harus ada kejelasan dulu dari pemerintah,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s