140610 BUMN Masih Menjadi Mainan Penguasa

Antiklimaks. Inilah ungkapan yang tepat dari suasana Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) pada Jumat (11/6) lalu.

Publik yang menanti keputusan Tim Penilai Akhir (TPA) terkait nasib direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut disuguhi cerita sinetron yang bertele-tele sehingga akhir cerita menggantung.

Kementrian BUMN lebih memilih jalan aman yakni memperpanjang masa jabatan dari Rinaldi Firmansyah sebagai direktur utama dan juga pesaingnya untuk duduk di Telkom-1, Arief Yahya sebagai Direktur Wholesale and Enterprise.

Tidak hanya itu, posisi Tanri Abeng sebagai Komisaris Utama pun turut aman walau secara aturan korporasi masa edarnya sudah kadaluarsa di Telkom. Tanri sudah dua periode menduduki posisi itu dan diperpanjang selama dua kali pula.

“Saya meminta manajemen yang diperpanjang masa baktinya untuk menyelesaikan isu-isu yang berkembang selama ini dalam masa perpanjangan,” tegas Deputi Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi BUMN, Sahala Lumban Gaol di Jakarta, akhir pekan lalu.

Sayangnya, Sahala tidak tegas mengungkapkan isu strategis yang dimaksud. Jurus menghindar lebih banyak dikeluarkan kala pewarta bertanya penundaan itu dikaitkan dengan aksi menyelesaikan konsolidasi Telkom-Bakrie Telecom (BTEL)

“Isu-isu strategis itu berupa aksi korporasi. Telkom adalah perusahaan yang penting, karena itu pemilihan direksi harus hati-hati. Diperpanjangnya masa dewan direksi dan komisaris merupakan proses korporasi yang biasa. Tidak ada sangkutpautnya dengan politik atau menyelesaikan konsolidasi dengan BTEL. Isu itu kalian (media) yang buat saja,” kilahnya.

Alasan yang lebih aneh dilontarkan oleh Menneg BUMN pada Jumat paginya. “TPA belum menyelesaikan masa tugasnya. Jadi dewan direksi diperpanjang masa tugasnya,” katanya.

Tentunya ini tidak bisa diterima oleh akal sehat karena pemerintah terkesan bermain-main mengelola perusahaan sebesar Telkom yang menjadi andalan sebagai penghasil pajak dan dividen bagi negara.

Pasalanya, Mustafa sendiri yang menggebu-gebu mengungkapkan akan ada pergantian dewan direksi dan tiga nama dari kalangan internal sudah dikantongi TPA.

Pengamat pasar modal lainnya Yanuar Rizky melihat, dipertahankannya manajemen lama, menunjukkan adanya tarik-menarik kepentingan di pemerintah.

“Menneg BUMN sendiri yang bilang mau diganti, kenapa berubah. Ini menunjukkan ketidakprofesionalan pemerintah. Seharusnya pemerintah menyelesaikan dahulu hasil seleksi calon direksi oleh TPA, baru mengumumkan agenda pergantian direksi,” ketusnya.

Dikatakannya, pembatalan tiba-tiba ini menunjukkan terdapat tarik-menarik kepentingan diantara penguasa mengingat Telkom merupakan BUMN dengan profit besar. “Dengan ini terkonfirmasi pula bahwa di dalam pemerintah senditi tidak solid dan terjadi kasak-kusuk. Masa sudah diumumkan akan diganti, tiba-tiba mendadak dibatalkan,” katanya.

Diingatkannya, pemerintah seharusnya lebih berhati-hati menangani perusahaan sebesar Telkom karena merupakan emiten blue chip di pasar modal yang menggerakkan indeks harga saham gabungan di bursa efek Indonesia.

Pengamat pasar modal Adler Manurung menilai langkah mempertahankan direksi hal yang lumrah karena ada aksi penting sedang dijalankan oleh Telkom. “Baiknya selesaikan dulu konsolidasi itu baru dilakukan pergantian,” katanya.

Ya, faktor konsolidasi dengan BTEL menjadi bumbu tak sedap dalam cerita sinetron yang dibangun oleh pemerintah. Apalagi, selama ini manajemen Telkom sendiri selalu menutupi aksi korporasi itu karena tidak ingin berada di posisi yang lemah dalam bernegosiasi.

Entah kenapa, justru Mustafa yang melontarkan ke publik pekan lalu dan setelah itu disusul dengan semacam reaksi positif dari pasar melalui keterangan tertulis salah salah satu lembaga pemeringkat bahwa konsolidasi hal yang mutlak dilakukan di industri telekounikasi.

Praktisi telematika Suryatin Setiawan menilai aksi konsolidasi dilakukan Telkom karena ingin mendapatkan pertumbuhan dari sisi usaha un organic. “Ini bisa menaikkan pangsa pasar Telkom dan daya tawar ke vendor perangkat. Langkah ini sesuai dengan strategi pertumbuhan un organik Telkom,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengingatkan, sebagai perusahaan yang sahamnya dikuasai oleh negara, Telkom harus berhati-hati mendekati BTEL.

“Saya masih belum melihat ada yang menarik dari BTEL. Apalagi operator ini memiliki hutang hingga 4 triliun rupiah. Jika yang disasar masalah frekuensi, solusinya sharing resources atau konvergensi manajemen lebih masuk akal,” katanya.

BTEL mungkin tidak menarik secara teknis atau bisnis saat ini. Tetapi sebagai perusahaan yang dimiliki oleh salah satu tokoh berkuasa di negeri ini, tentu ada selalu cerita menarik yang ditawarkannya. Kita tunggu saja season berikutnya dari sinetron ini.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s