050610 Azas Cabotage Terlindungi

JAKARTA—Penerapan azas cabotage dipastikan semakin mulus dengan terpilihnya Indonesia menjadi   Ketua Asian Shipowners’ Forum (ASF) periode 2010—2011 karena intervensi asing bisa diminimalisir.

“Terpilihnya Indonesia sebagai ketua ASF  itu memiliki nilai strategis, tidak hanya bisa diamankan masalah azas cabotage, tetapi juga mempromosikan potensi pelayaran negeri ini,” ungkap Ketua Umum Indonesian National Shipwners’ Association (INSA) Johnson W. Sutjipto di Jakarta, Jumat (4/6).

ASF didirikan pada April 1992. Pertemuan pertama diadakan di Jepang. Sebagai salah satu organisasi pelayaran penting di dunia, organisasi ini terdiri dari delapan anggota yang mewakili asosiasi para pemilik kapal negara-negara Asia Pasifik.

Anggota ASF adalah Australian Shipowners’ Association (ASA), China Shipowners’ Association (CSA),  The Federation of Asean Shipowners Association (FASA),  The Hong Kong Shipowners Association (HKSOA), The Japanese Shipowners Association (JSA),   The Korea Shipowners Association (KSA),  The National Association of Chinese Shipowners (NACS) dan  Indian National Shipowners’ Association (INSA).

Serah terima jabatan dari Ketua ASF periode 2009—2010 Kenneth Koo kepada Ketua ASF baru periode 2010—2011 dilakukan pada akhir acara Annual General Meeting (AGM) yang ke-19 yang digelar di Hong Kong, pekan lalu. Johnson yang merupakan Ketua Umum INSA dan   Ketua Federation of Asean Shipowners Association (FASA)  diangkat menjadi Ketua Asian Shipowners’ Forum periode 2010—2011.

Azas cabotage sendiri  adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011.

Guna mendukung diterapkannya azas cabotage Kemenhub  menetapkan tiga kelompok kapal pada angkutan laut lepas pantai. Tujuan pengelompokan itu agar secara jelas dapat diketahui kapal-kapal lepas pantai bisa mengikuti penerapan cabotage.

Pada kelompok A, kapal lepas pantai jenis kecil seperti crew boat, tongkang, tug boat. Kelompok B, kapal jenis FSO dan lainnya,dan pada kelompok jenis Sesmic.

Saat ini kapal lokal menguasai 70 persen angkutan barang dalam negeri.
Sedangkan untuk angkutan ke luar negeri baru sekitar 5 persen.

Johnson mengungkapkan, posisi Asia sangat kuat di pelayaran internasional  dimana 50 persen dari total angkutan dunia sebesar 7,7 miliar ton diangkut oleh kapal Asia. Indonesia sendiri menikmati 11 persen atau sekitar 800 juta ton pada tahun ini. Belum lagi 90 persen dari pembangunan kapal dilakukan juga di Asia.

“Sayangnya, daya tawar Asia itu lemah. Lihat saja pergelaran International Maritime Organization (IMO) atau inter cargo yang berpusat di Eropa. Kerja keras kita ke depan membuat Asia menjadi lebih strategis,” katanya.

Berkaitan dengan aturan pajak baru untuk pelayaran, Johnson mengungkapkan, hasil pertemuan dengan Komite Pajak belum lama ini ditemukenali  ini ada 1.000 kapal  yang beroperasi di Indonesia belum menyelesaikan kewajiban fiskalnya.

“Masalah itu lebih kepada tidak tersosialisasinya aturan dengan baik di lapangan. Tidak mungkin pengusaha membeli kapal senilai dua juta dollar AS tidak mengurus Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan   SKB PPN,” katanya.

Dijelaskannya, Bea masuk dan PPN untuk kapal adalah  0 persen. Sebelum 2001 untuk mendapatkan status bebas tinggal di stempel saja. Tetapi setelah 2001 diharuskan  mengurus SKB PPN ke kantor pelayanan pajak, dan ini tidak dikomunikasikan dengan baik oleh pemerintah.
“INSA  sudah menjamin akan membantu anggotanya mendapatkan SKB PPN dan PIB tersebut. Dalam data INSA, sampai saat ini ada 9.300 kapal niaga yang beroperasi di Indonesia. Jika seribu kapal itu dianggap illegal bisa mempengaruhi dunia pelayaran Indonesia, apalagi keberadaanya banyak di kawasan timur Indonesia,” jelasnya.

Juru bicara Kemenhub  Bambang Supriyadi Ervan menambahkan,  tidak mungkin pelaku usaha yang dibina lembaganya   sengaja mengemplang pajak.  Pengadaan kapal dan pesawat saat ini  dikenakan bea masuk dan pajak nol persen. Karenanya, para operator kapal dan maskapai tidak perlu membayar pajak  dan bea masuk.

Akan tetapi agar tidak dikenakan bea masuk dalam proses pengadaannya, secara administratif operator harus mendapatkan izin dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Izin berupa surat keterangan bebas PPN dan surat bebas bea masuk dikeluarkan oleh Ditjen Pajak.

Diungkapkannya,  Kemenhub pekan lalu meminta kepada Komite Pengawas Perpajakan yang dipimpin oleh Dirjen Pajak Anwar Suprijadi untuk memfasilitasi agar alat-alat transportasi tersebut diberikan surat pembebasan dari pungutan itu.

Bambang membenarkan, selain seribu kapal dari berbagai operator kapal di Indonesia,  43 pesawat komersial yang belum diberi surat pembebasan pajak adalah milik dua maskapai  di Indonesia yaitu Garuda Indonesia dan Susi Air.

“Pesawat milik Garuda yang belum diurus surat-surat pembebasan pajaknya berjumlah sekitar 29 unit, sisanya milik Susi Air.  Harus diingat sudah tidak masalah lagi dengan kapal dan pesawat itu, karena tinggal menunggu surat pembebasan pajaknya saja,” tegasnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s