310510 Kemenhub Awasi Harga Tiket Liburan Sekolah

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) melalui Ditjen Hubungan Udara berjanji akan mengawasi harga tiket pesawat terbang selama liburan sekolah agar tidak melanggar tarif batas atas sesuai yang diatur dalam KM 26/2010.

“Sesuai dengan azas penawaran dan permintaan, tentunya harga tiket pesawat selama musim libur sekolah akan menyesuaikan. Regulator tidak akan mencampuri ranah bisnis itu, tetapi kami akan awasi harganya tidak melampaui tarif batas atas sesuai regulasi,” ungkap Direktur Angkutan Udara Ditjen Hubungan Udara Tri S Sunoko kepada Koran Jakarta, Minggu (30/5).

Diharapkannya, maskapai mampu menjaga pelayanan selama musim libur sekolah walau permintaan meningkat karena pelanggan adalah aset dari operator. “Jangan sampai hak-hak pelanggan diabaikan. Pola pikir operator harus diubah yakni pelanggan adalah aset karena merekalah yang menentukan kelangsungan hidup perusahaan,” jelasnya.

Ditegaskannya, regulator tidak akan menindak tegas maskapai yang melakukan eksploitasi ke pelanggan karena permintaan yang meningkat “Pelanggan itu adalah subyek, bukan obyek yang bisa dimainkan. Ini dilindungi undang-undang,” jelasnya.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono berjanji akan meningkatan meningkatkan uji acak terhadap maskapai penerbangan nasional dari yang hanya tiga kali menjadi lima kali.

“Uji acak itu dijalankan bertepatan dengan masa liburan sekolah Juni-Juli.Ini akan menjadi pemanasan sebelum masa penerbangan lebaran,” jelasnya.

Diungkapkannya, jika sebelumnya pemeriksaan acak hanya tiga kali secara periodik, sekarang ditambah dua kali. “Kami tidak main-main, karena jika ada pelanggaran (standar keselamatan) tentu kami akan jatuhkan sanksi tegas (grounded pesawat),” tegasnya.

Menurutnya, semua itu dilakukan agar maskapai penerbangan memberikan keselamatan terbaik bagi penggunanya. “Nantinya hasil uji ini bisa diketahui masyarakat, sehingga mereka dapat menilai maskapai penerbangan yang ada. Prinsipnya, penerbangan yang nyaman dan aman. “Ada yang kita sebut no fear (tidak ada ketakutan,” jelasnya.

Secara terpisah, juru bicara Sriwijaya Airlines Ruth Hanna Simatupang menegaskan, maskapai siap kapan pun diperiksa oleh regulator karena keselamatan merupakan komitmen utama dari operator. “Sejauh ini memasuki masa libur sekolah tingkat isian (Load factor) sudah mengalami peningkatan 15 persen. Beberapa bulan terakhir load factor sekitar 73 persen. Sedangkan untuk harga belum ada kenaikan walau sudah regulasi baru,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Freddy Numberi telah menandatangani KM 26/2010 yang merupakan revisi KM No 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Dalam perubahan regulasi, ditetapkan maksimum kenaikan tarif batas atas mencapai 10 persen dari harga tiket yang berlaku saat ini. Harga tiket yang berlaku saat ini adalah tarif batas atas versi 2002, ditambah pajak, asuransi, dan fuel surcharge.

Revisi itu juga memuat golongan dari maskapai yang bisa menggunakan tarif batas atas sesuai dengan golongannya. Golongan berdasarkan jasa yang ditawarkan itu adalah layanan maksimum (full service), menengah (medium services), dan minimum (no frill/ LCC).

Regulasi ini diyakini akan memicu harga tiket pesawat sejumlah maskapai penerbangan dalam negeri naik antara 10 hingga 20 persen dari tarif lama.[dni]

310510 Layanan Mobile Music Sumbang 6 % Pendapatan BTEL

JAKARTA—Layanan mobile music milik PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) berhasil menyumbang 6 persen bagi total pendapatan pemilik merek dagang Esia itu hingga kuartal pertama 2010.

“Jumlah itu merupakan yang tertinggi dibandingkan perusahaan telekomunikasi lainnya di Indonesia ditengah tingginya angka pembajakan yang hampir menguasai 90 persen angka pembelian lagu,” ungkap Wakil Dirut Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer melalui keterangan tertulisnya, Minggu (30/5).

Layanan mobile music milik esia adalah Ring Back Tone (RBT), Music Messaging dan Mobile Radio. Pada tahun lalu total pendapatan BTEL 3,436 triliun rupiah. Jika musik menyumbang 6 persen bagi total omset, maka angkanya sekitar 206,16 miliar rupiah.

Erik menjelaskan, RBT tetap sebagai kontributor utama dari layanan mobile musik setelah dikeluarkannya inovasi paket pembayaran harian dan mingguan, serta menciptakan mekanisme mencoba sebelum membeli atau Pre Listen sebagai proses edukasi pelanggan. Inovasi lainnya untuk RBT adalah menyederhanakan proses pencarian bagi pelanggan melalui layanan seperti “TEKAN BINTANG”, pencarian lagu dengan suara atau M-Search, pusat layanan telepon untuk NSP, dan berbagai layanan lainnya.

Inovasi-inovasi tersebut menghasilkan tingkat penetrasi 20 persen di pelanggan Esia, atau setara dengan dua juta pelanggan yang aktif. “Rata-rata pemasukan dari RBT sebesar 11-12 miliar rupiah untuk perusahaan. Pencapaian ini merupakan kesuksesan karena rata-rata industri untuk penetrasi RBT adalah 5-12 persen,” jelasnya.

Diungkapkannya, untuk penetrasi layanan berbayar unduh musik digital (Full Track Download) telah lebih dari 70 persen di antara pengguna perangkat musik. Ini berarti terdapat lebih dari 120.000 pengguna aktif layanan tersebut. Selain itu lebih dari 1 juta lagu telah diunduh dalam kurun waktu 200 hari sejak peluncuran layanan tersebut.

Menurutnya, menjual musik digital tidak gampang di Indonesia karena terkait banyak pihak, keterbatasan geografi dan pola pembayaran. “Produk yang bagus saja tidak cukup, harus bisa dibungkus dengan komunikasi pemasaran yang jitu,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, masalah harga dan ketersediaan masih menjadi kendala sehingga banyak konsumen tetap memilih yang gratisan alias illegal. “Perlu usaha besar untuk mengubah pola itu. Itulah salah satu tujuan kenapa esia sangat agresif dalam promosi dan inovasi musik legal di Indonesia karena industri ini harus diselamatkan dari pembajakan,” tegasnya.

Ketua Masyarakat Industri Kreatif TIK Indonesia (MIKTI) Indra Utoyo mengungkapkan, bisnis dari industri musik bagi pelaku usaha digital lumayan besar. Tercatat, pada tahun lalu dari layanan Ring Back Tone (RBT) saja ada uang berputar sebesar 1,2 triliun rupiah.

“Sayangnya, untuk lagu yang diunduh lengkap (Full Track Download) jumlahnya masih kecil hanya sekitar 62 miliar rupiah, sedangkan untuk tahun ini diperkirakan tumbuh 30 persen,” katanya.[dni]

290510 Kemenhub Diharapkan Siapkan Rencana Pengembangan Pelabuhan

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) diharapkan menyiapkan rencana pengembangan pelabuhan yang matang agar bisa memberikan kepastian investasi bagi pelaku usaha.

“Kemenhub harusnya menyiapkan rencana progresif untuk mengantisipasi perkembangan usaha di sektor pelabuhan. Jika tidak, bisa terjadi pemborosan investasi dari pelaku usaha karena tidak adanya acuan road map pelabuhan,” ungkap Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia di Jakarta, Jumat (28/5).

Menurutnya, Kemenhub harus segera menyiapkan rencana pelabuhan alternatif jika memang nantinya terjadi overloaded di Tanjung Priok. “Harus ada kejelasan lokasi mana yang dipilih,” katanya.

Sementara Ketua Umum Indonesia Shipowner Association (ISA) Jaka A Singgih mengaku tidak keberatan dengan rencana PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II membangun pelabuhan di Kerawang asalkan sudah ada kepastian dari pemerintah.

“Bagi saya rencana membangun pelabuhan itu hal yang wajar karena Indonesia memang kekurangan infrastruktur. Masalahnya, pemerintah pernah mengatakan akan membangun pelabuhan di Bojonegara sebagai alternatif Tanjung Priok, itu nasibnya bagaimana?” tanyanya.

Menurutnya, pemerintah harus secepatnya memastikan lokasi mana yang akan dijadikan sebagai pengganti Tanjung Priok agar pelaku usaha pun bisa membuat rencana bisnis mengikuti road map pemerintah.

Wakil Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut dan Pelabuhan Kadin Indonesia Anwar Sata meminta Pelindo II tetap melanjutkan proyek pengembangan Tanjung Priok sesuai dengan yang tertuang di dalam dokumen cetak biru 2025, meskipun ada rencanan Tanjung Priok dipindahkan ke Kerawang.

“Pengembangan itu tetap harus dilaksanakan untuk mengindari terjadinya kongesti,” katanya.

Kadin sendiri mendukung Pelindo II dan Pemerintah membangun pelabuhan baru pengganti Tanjung Priok di Karawang, Jawa Barat mengingat pertumbuhan arus peti kemas maupun kargo umum di pelabuhan itu sangat signifikan.

Sebelumnya, Pelindo II sudah mengumumkan segera membangun megaproyek pelabuhan pengumpul (hub port) baru di Kerawang Jawa Barat berkapasitas 10 juta TEUs sebagai pengganti Pelabuhan Tanjung Priok lima tahun mendatang.

Direktur Utama Pelindo II Richard Jose Lino mengatakan rencana itu secara otomatis akan membatalkan program pengembangan Pelabuhan Bojonegara Banten sebagai pelabuhan kontainer pengganti Tanjung Priok.

Pada tahap awal, Pelindo II menyiapkan dana 6 triliun rupiah guna membangun sampai mengoperasikan pelabuhan itu lima tahun sampai 10 tahun mendatang. Proses mencari mitra pun sudah dilakukan melalui tender terbatas.

Sedangkan untuk pelabuhan Tanjung Priok sendiri belum lama ini Pelindo II melakukan investasi dengan menambah 15 unit alat bongkar muat yang terdiri dari 13 unit jenis Gantry Lifthing and Jib Crane dan dua unit jenis container crane twinlift untuk meningkatkan pelayanan bagi penggunanya.

Investasi untuk 13 unit Gantry Lifthing and Jib Crane senilai 216 milliar rupiah, sedangkan dua unit jenis container crane twinlift yang mampu mengangkat dua petikemas sekaligus senilai 11 juta dollar AS.

Di samping itu juga akan ada investasi untuk peningkatan fasilitas pelayanan kapal. Rencananya akan dilakukan penambahan dua unit kapal tunda berkapasitas 1.600 HP dengan dua mesin senilai 91,5 milliar rupiah, satu unit kapal kepil baja kapasitas 115 HP senilai 1,5 milliar rupiah. Disamping dilakukan pembangunan breakwater sisi timur dengan menyiapkan anggaran mencapai 60 milliar rupiah.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengungkapkan, untuk menentukan lokasi pelabuhan pengganti Tanjung Priok belum dapat diputuskan karena masih menunggu hasil studi Japan International Corporation Agency (JICA) yang ditargetkan rampung dalam waktu 1,5 bulan ke depan. “Lokasinya bisa saja di Cilamaya, Karawang, atau Indramayu. Tunggu saja hasil studinya,” katanya.

Menurutnya, Kemenhub terbuka merevisi master plan pengembangan Tanjung Priok hingga 2025 setelah lokasi pelabuhan penggantinya ditetapkan. “Pelabuhan Priok telah ditetapkan menjadi hub port internasional dalam tatanan kepelabuhan Indonesia. Jadi, kalau ada pelabuhan pengganti, lokasinya harus dekat dengan Tanjung Priok,” jelasnya.[dni]

290510 Opsel Siap Bayar Airtime Wartel

JAKARTA—Operator Seluler (Opsel) yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) bersedia membayar kewajiban airtime kepada pengusaha wartel asalkan basis perhitungan bisa dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada satupun operator yang mengelak dari kewajiban membayar airtime ke pengusaha wartel. Masalahnya, harus jelas dulu basis perhitungan dan periodenya,” ungkap Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno kepada Koran Jakarta, Jumat (28/5).

Airtime adalah biaya penggunaan jaringan seluler dari telepon jaringan tetap. Biaya ini dihilangkan sejak berlakunya Permenkominfo No 5/2006 karena interkoneksi dijalankan berbasis biaya.

Sebelumnya, operator seluler telah membayarkan biaya airtime periode Agustus 2002 hingga Maret 2005 ke pengusaha wartel melalui APWI senilai total 120 miliar rupiah.

Pembayaran itu berdasarkan KM 46/2002 tentang penyelenggaraan wartel yang menyatakan pendapatan airtime dari penyelenggara jaringan bergerak seluler sekurang-kurangnya 10 persen.

Airtime selama berlaku, oleh pengusaha wartel disetorkan melalui Telkom. Setelah itu oleh Telkom disetorkan ke operator seluler.

Sarwoto yang juga Dirut Telkomsel mengaku, perusahannya siap melakukan pembayaran untuk periode yang tidak bermasalah dan sekarang sedang menunggu rincian data dari Telkom.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) Srijanto Tjokrosudarmo mengakui, pihaknya dengan Telkomsel sudah mencapai kata sepakat, tetapi belum dengan opsel lainnya untuk periode April 2005 hingga Desember 2006 dimana total tunggakan mencapai sekitar 54,093 miliar rupiah.

Padahal, kewajiban membayar airtime ke wartel masih melekat pada Keputusan Menkominfo sebelumnya dan penegasan Dirjen Postel atas hak pengusaha wartel periode April 2005 hingga 31 Desember 2006 melalui surat yang dikeluarkan pada awal Mei lalu.

“Kalau dengan Telkomsel sudah ada kata sepakat untuk tunggakan airtime senilai 37,007 miliar rupiah. Telkomsel tinggal menunggu surat perintah pencairan dari Telkom sebagai induk usaha,” katanya.

Sementara VP Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia menegaskan, Telkom tidak punya kewajiban membayar airtime karena hanya sebagai fasilitator saja. “Kami ini bukan penjamin pembayaran hak airtime Wartel kepada para penyelenggara wartel melainkan hanya sebatas fasilitator,” katanya.

Sebagai fasilitator, lanjutnya, Telkom sebatas membantu menyiapkan data wartel dan data panggilan dari Wartel ke Opsel, melakukan proses splitting untuk mengetahui jumlah panggilan dari Wartel ke masing-masing Opsel, sehingga diketahui jumlah hak airtime yang semestinya dibayarkan oleh para Opsel kepada para penyelenggara Wartel.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan, masalah pembayaran airtime sekarang tergantung itikad baik dari Opsel karena untuk jangka waktu sudah ditetapkan oleh lembaganya yakni April 2005-Desember 2006. “Tadinya APWI minta hingga Januari 2007, sekarang mereka sudah mengalah. Tinggal kita lihat itikad baik opsel saja,” katanya.

Sebelumnya, APWI menuntut tujuh operator(Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Mobile-8 Telecom, Smart Telecom, Natrindo Telepon Seluler, dan Sampoerna Telecom Indonesia) untuk membayar tunggakan airtime periode April 2005 hingga Desember 2006.

Telkomsel dengan airtime 37,007 miliar rupiah merupakan penunggak yang terbesar (68,4%). Lainnya, Indosat 12,1 miliar rupiah (22,3%), XL Axiata 4,174 miliar rupiah (7,7%), Mobile-8 729 juta rupiah (1,4%), Smart 75,1 juta rupiah (0,1%), dan Axis 5,8 juta rupiah. (0,01%).[dni]

260510 Akankah LTE Diadopsi? – Oleh Heru Sutadi*

Perbincangan mengenai Long Term Evolution (LTE), generasi selanjutnya dari generasi ketiga (3G) dalam teknologi telekomunikasi bergerak, menyeruak menyusul kabar adanya beberapa operator telekomunikasi bergerak yang telah bersiap mengadopsi teknologi ini dengan meminta kepada pemerintah untuk dapat melakukan uji coba. Bukan hanya operator, para penyedia perangkat (vendor) pun gencar mempromosikan produk terbarunya utnuk dapat dipakai di operator.

Ketika diundang berbicara dalam Forum LTE Asia di Hong Kong tahun lalu, mengingat posisi Indonesia sebagai dynamic follower alias pasar, dan bukan produsen perangkat, pertanyaan yang banyak diajukan adalah kapan Indonesia akan mengadopsi LTE? Pertanyaan tersebut sama seperti ketika pemerintah belum mengeluarkan kebijakan mengenai WiMAX atau bahkan 3G. Harap maklum, selain pasar, negara ini dikenal haus akan teknologi baru, sehingga hampir semua teknologi telekomunikasi di adopsi dan ada di sini. Sebut saja AMPS, CDMA, GSM, GPRS/EDGE, 3G maupun WiMAX. Sehingga, kebijakan kapan Indonesia akan mengadopsi LTE, amat sangat ditunggu.

Sebenarnya, sebelum menjawab pertanyaan kapan Indonesia akan mengadopsi LTE, pertanyaan dasar yang perlu dijawab lebih dahulu adalah apakah kita perlu mengadopsi LTE? Hal itu mengingat jaringan 3G saja belum tersebar merata, dan baru saja operator Telkomsel dan Indosat ’menebus’ tambahan 5 MHz kedua di akhir tahun lalu.  Selain itu, tentunya, adalah manfaat apa yang akan didapat jika LTE diadopsi. Jika hanya menjadikan negara sebesar Indonesia sebagai pasar, dan tidak ada nilai tambah lain, LTE bisa jadi tidak diperlukan.

Agar bisa diadopsi, LTE kemungkinan harus mengikuti kewajiban yang sama seperti dibebankan saat akan menentukan adopsi WiMAX dimana untuk subscriber station wajib memenuhi sekurang-kurangnya 30% tingkat kandungan dalam negeri dan 50% untuk base station. LTE bisa saja diadopsi jika memang memberikan kesempatan bagi lokal untuk berkontribusi berupa share teknologi, membuka lapangan kerja dan lebih bagus lagi jika dapat membangun pabrik di sini. Selain itu, tentunya adopsi LTE juga akan tergantung pada para operator apakah memang LTE diperlukan untuk menjawab kebutuhan pita lebar (broadband) masyarakat.

Soal kapan akan diadopsi, jika melihat negara tetangga Singapura, Infocomm Development Authority (IDA) sebagai regulator juga baru melakukan konsultan publik terkait spektrum yang digunakan untuk 4G, yaitu 2,3 GHz dan 2,5 GHz (yang di Eropa dikenal dengan 2,6 GHZ). Walaupun konsultasi dilakukan hingga 7 Juni mendatang, namun nampaknya peluncuran komersial LTE akan tertunda karena pita frekuensi 2,3/2,6 GHz tidak lowong setidaknya hingga 2015.

Sementara itu, pemerintah Malaysia berencana akan melakukan lelang di frekuensi 2,6 GHz untuk LTE tahun depan. Adapun besar pita yang akan dilelang adalah dua blok 70 (2 x 70) MHz dan satu blok 50 (1 x 50) MHz. Namu begitu, akan ada konsultasi publik lebih dulu terkait dengan rencana melelang frekuensi di 2,6 GHz tersebut. Selain itu, regulator MCMC juga melakukan konsultasi tertutup dengan empat operator di sana—Maxis, Celcom, Digi dan U Mobile, terkait dengan refarming spektrum 2G di 850 MHz, 900 MHz and 1800 MHz untuk 3G.

Di Eropa, beberapa negara seperti Norwegia, Swedia dan Finlandia sudah melelang frekuensi 2,6 GHz untuk layanan telekomunikasi bergerak. Di Jerman, lelang dalam proses. Sementara di Belanda, Austria dan mungkin juga Inggris, lelang direncanakan dua tahun mendatang. Dan nampaknya, di berbagai dunia, ada kebutuhan yang besar terhadap frekuensi di 2,6 GHz. Selain itu, tentunya adalah penggunaan spektrum frekuensi yang ditinggalkan televisi analog ke digital di rentang 790-862 MHz, yang disebut juga dengan digital dividend, untuk LTE. Seperti Australia yang akan menggunakan digital dividend untuk layanan data broadband pada 2011 atau 2012, sebesar 2 x 20 MHz.

Lalu bagaimana dengan kondisi Indonesia untuk adopsi LTE? Yang jelas, saat ini yang kendala utama adalah frekuensi. Untuk frekuensi 2,6 GHz, walau pada pita frekuensi 2500 – 2520 MHz dan 2670 – 2690 MHz, tidak diberikan lagi izin baru untuk aplikasi non BWA, pita frekuensi 2520 – 2670 MHz digunakan untuk penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi bagi layanan penyiaran berbayar melalui satelit yang dilaksanakan oleh Media Citra Indostar. Meski disebut banyak pihak penguasaan frekuensi 150 MHz dinilai teralu besar, proses evaluasi optimalisasi frekuensi, juga akan butuh waktu. Sementara itu, untuk dapat memanfaatkan digital dividend, juga nampaknya masih butuh waktu panjang. Dari rencana digitalisasi radio dan televisi yang dikeluarkan pemerintah, paling cepat 2015 dan paling lambat 2018, tidak ada lagi siaran analog karena sudah pindah ke digital.

Yang juga menarik dari kondisi di sini adalah Indonesia belum setahun  menyelesaikan lelang WiMAX, yang hingga kini belum ada satupun pemenang lelang secara resmi memberikan layanan komersialnya. Ini perlu juga diperhatikan, mengingat belum jelas apakah antara LTE dan WiMAX akan saling berkompetisi atau komplemen, sebab keduanya akan fokus di layanan data berpita lebar (broadband) dengan alokasi frekuensi LTE yang lebih besar per bloknya sekitar 20 MHz, sementara WiMAX ‘hanya’ 15 MHz.

Idealnya, adopsi LTE dilakukan setelah melihat pengalaman keberhasilan  adopsi LTE di beberapa negara lain, minimal se-kawasan, namun tetap dengan memperhatikan keunikan negeri ini. Sehingga, proses komunikasi dan diskusi dengan negara se-ASEAN maupun Asia Pasifik, perlu diintensifkan. Sebab selain harmonisasi frekuensi untuk interoperabilitas, teknologi yang dipakai bersama di banyak negara tentunya juga akan lebih murah. Apalagi kalau kita dapat memproduksi perangkat LTE sendiri, maka potensi eksport juga besar.

*Heru Sutadi. Pengamat Telematika.

260510 Penyedia Konten Sebaiknya Tidak Dikuasai Asing

JAKARTA—Penyedia konten sebaiknya sahamnya tidak dikuasai oleh asing agar kreatifitas anak bangsa tidak dieksploitir oleh pemodal luar negeri.

“Bisnis konten adalah masalah kreatifitas dan itu merupakan kekuatan dari bangsa Indonesia. Rasanya miris jika untuk yang satu ini ada perusahaan lokal yang rela menjual seluruh sahamnya ke pihak asing,” sesal Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi kepada Koran Jakarta, Rabu (26/5).

Diakuinya, dalam regulasi yang diatur untuk penyedia konten harus berbadan hukum Indonesia tetapi tidak ada pembatasan kepemilikan asing. “Namun, harusnya ada nasionalisme dari pemilik. Jangan karena ada tawaran terus dijual. Kalau begitu kasihan kreator konten, yang untung pemilik usaha alias pemodal,” ketusnya.

Menurutnya, sudah saatnya dunia perbankan memberikan bantuan bagi para penyedia konten berupa skema kredit yang lunak agar tidak menjual usahanya ke pemilik asing. “Kendala utama pemain ini umumnya pemodalan. Masalahnya di dunia perbankan belum ada jaminan menggunakan kreatifitas. Jika dunia perbankan sadar potensi bisnis ini, tentu tidak ada aksi jual usaha karena kepepet modal,” tandasnya.

Sebelumnya, salah satu media jejaring sosial berbasis lokasi produk pengembang lokal, Koprol.com, dibeli 100 persen sahamnya oleh  Yahoo Incorporation. Konten ini memiliki 75 ribu anggota yang aktif.

Chief Creative Officer Koprol.com Satya Witoelar mengatakan aksi akuisisi itu akan membuat kontennya  terus berkembang, dan kami menerima tawaran akuisisi Yahoo karena mereka mampu memberikan solusi yang paling dibutuhkan,” ujarnya hari ini.

Pasca akuisisi oleh  Yahoo, Korprol.com akan fokus dengan pasar lokal terlebih dulu dan menggunakan server di pusat data Internetindo Data Centra Jakarta.

Sumber daya Yahoo akan membantu Koprol.com dalam hal pemasaran, pengembang secara penuh waktu. Sedangkan C11 pengembang dan pendiri situs itu akan menjadi bagian dari sumber daya manusia Yahoo.

Vice President & Managing Director Yahoo Asia Tenggara Yvonne Chang, mengatakan potensi pengguna media sosial berbasis lokasi geografis besar. “Kami memposisikan layanan ini sebagai yang unik dan penting,” ujarnya.

Yvone menambahkan saat ini Yahoo telah memiliki lebih dari 600 juta pengguna di dunia. Koprol yang dikembangkan dengan platform teknologi terbuka Yahoo itu membantu memudahkan pengguna berinteraksi dan berbagi pengetahuan tentang komunitas mereka, termasuk berbagi foto, resensi mengenai satu lokasi secara langsung menggunakan browser yang terdapat di ponsel.

Sebagai media sosial, Korprol.com menjadi alat komunikasi antartempat dan berbasis lokasi yang dapat digunakan di berbagai jenis handset tidak saja ponsel cerdas atau smartphone.[dni]

260510 Pelindo II Cari Mitra Bangun Pelabuhan Karawang

JAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II  mencari mitra untuk  membangun Pelabuhan dan Terminal Karawang, Jawa Barat melalui tender terbatas.

“Kami butuh mitra untuk membangun infrastruktur di sana karena dana yang dibutuhkan lumayan besar yakni sekitar 6 triliun rupiah,” ungkap  Direktur Utama Pelindo II Richard Jose Lino di Jakarta, Rabu (26/5).

Menurutnya,   strategi pengembangan pelabuhan baru itu  harus bekerjasama dengan perusahaan perkapalan. “Kami akan mengundang setidaknya lima perusahaan untuk ikut tender terbatas. Saat ini yang menyampaikan minat sudah banyak, mayoritas perusahaan asing,” ungkapnya.

Diungkapkannya, salah satu perusahaan yang berminat  berasal dari   Perancis  yakni CMA-CGM   “CMA-CGM sebelumnya pernah berminat membangun pelabuhan di Batam tetapi tidak jadi.. Mungkin karena itulah mereka akhirnya berminat ke Karawang,” jelasnya.

Dijelaskannya, saat ini proses perizinan untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan tersebut sedang di proses di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kalau mau buat Pelabuhan besar dengan cara biasa, selesai dalam waktu 10 tahun sudah bagus. Tetapi kami inginnya pemerintah menerbitkan Keppres khusus untuk proyek ini, sehingga seluruh tahapan pembebasan tanah sampai pembangunan bisa selesai dalam 5 tahun saja. Saya yakin Menko Perekonomian akan mendukung rencana ini, karena Pelabuhan itu vital perannya bagi arus ekspor-impor barang. Sementara Pelabuhan Tanjung Priok sudah terbatas sekali pengembangannya,” jelasnya.

Sekretaris Perusahaan Pelindo II Rima Novianti menambahkan,pelabuhan Karawang akan difungsikan sebagai multi-purpose port alias pelabuhan multi fungsi. “Disana banyak industrinya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan industri dengan layanan terminal kontainer,” kata Rima.

Diperkirakannya,  pelabuhan Karawang akan memiliki kapasitas tampung 10 juta TEUs kontainer per tahun.   Karawang dipilih sebagai lokasi karena dengan dengan puluhan kawasan industri di Cikarang, Karawang, Purwakarta, dan Subang yang saat ini memasok 70 persen barang ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut (Depalindo) Toto Dirgantoro  mengakui diperlukannya dibangunnya sebuah pelabuhan yang lebih dekat dengan pusat produksi industry karena dapat menekan biaya pengiriman dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok sampai 40 persen.

Tuntutan Karyawan
Berkaitan dengan   tuntutan serikat pekerja Terminal Petikemas (TPK) Koja yang menghendaki kenaikan gaji sampai 83,6 persen, Lino memastikan tidak akan meluluskan.

Lino menjelaskan, setidaknya ada dua alas an tuntutan serikat pekerja tidak dipenuhi.  Pertama, tahun ini manajemen sudah menetapkan kenaikan gaji 9,6 persen  untuk seluruh pekerja. Sehingga anggaran
gaji seluruh pegawai yang tadinya sudah ditetapkan 104,6 miliar rupiah naik menjadi  114,7 miliar rupiah.  Kedua, standar gaji 485 pekerja di TPK Koja sudah sangat tinggi. Rinciannya,  total take home pay meliputi gaji pokok, gaji ke 13, tunjangan cuti, THR dan bonus .

Namun, Serikat Pekerja TPK Koja Tedy Hardian membantah seluruh data gaji pekerja yang disampaikan Lino. Menurutnya gaji pekerja TPK Koja ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirut Pelindo II dan PT Hutchinson Ports Indonesia Nomor HK.56/5/7/PI.II-09 dan SKB
Nomor 023/SKB-HII/IX/09 tanggal 1 september 2009.

“Dia menyebutkan operator head truck gajinya  12,5 juta rupiah , padahal
dalam SKB ini gajinya hanya  2,621 juta rupiah  plus tunjangan perumahan
462 ribu rupiah  dan tunjangan transportasi 975 ribu rupiah. Saya tidak tahu data yang dia gunakan itu yang mana,” kata Tedy.

Rima mencatat, aksi mogok kerja 1-3 Mei yang diprakarsai Serikat Pekerja TPK Koja telah menimbulkan kerugian tidak hanya bagi perseroan tetapi juga pengguna
jasa pelabuhan.

“Dalam satu hari, kerugian yang dialami mencapai  727 juta rupiah  yang berasal dari pendapatan lapangan dan 195.782 dollar AS. Kehilangan pendapatan dari kegiatan bongkar muat petikemas di dermaga,” kata Rima.

Sementara Anggota  Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia meminta konflik antara karyawan Terminal Peti Kemas Koja (TPK) dengan pihak manejemen Kerja Sama Operasi TPK (KSO TPK) dan Direksi PT Pelindo II sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.

“Banyak pihak dirugikan seperti pengusaha, buruh pabrik dan sopir serta masyarakat luas akibat konflik tersebut . Jika konflik dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian maka kerugian yang dicapai akan terus membesar,” katanya. [dni]