290510 Opsel Siap Bayar Airtime Wartel

JAKARTA—Operator Seluler (Opsel) yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) bersedia membayar kewajiban airtime kepada pengusaha wartel asalkan basis perhitungan bisa dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada satupun operator yang mengelak dari kewajiban membayar airtime ke pengusaha wartel. Masalahnya, harus jelas dulu basis perhitungan dan periodenya,” ungkap Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno kepada Koran Jakarta, Jumat (28/5).

Airtime adalah biaya penggunaan jaringan seluler dari telepon jaringan tetap. Biaya ini dihilangkan sejak berlakunya Permenkominfo No 5/2006 karena interkoneksi dijalankan berbasis biaya.

Sebelumnya, operator seluler telah membayarkan biaya airtime periode Agustus 2002 hingga Maret 2005 ke pengusaha wartel melalui APWI senilai total 120 miliar rupiah.

Pembayaran itu berdasarkan KM 46/2002 tentang penyelenggaraan wartel yang menyatakan pendapatan airtime dari penyelenggara jaringan bergerak seluler sekurang-kurangnya 10 persen.

Airtime selama berlaku, oleh pengusaha wartel disetorkan melalui Telkom. Setelah itu oleh Telkom disetorkan ke operator seluler.

Sarwoto yang juga Dirut Telkomsel mengaku, perusahannya siap melakukan pembayaran untuk periode yang tidak bermasalah dan sekarang sedang menunggu rincian data dari Telkom.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) Srijanto Tjokrosudarmo mengakui, pihaknya dengan Telkomsel sudah mencapai kata sepakat, tetapi belum dengan opsel lainnya untuk periode April 2005 hingga Desember 2006 dimana total tunggakan mencapai sekitar 54,093 miliar rupiah.

Padahal, kewajiban membayar airtime ke wartel masih melekat pada Keputusan Menkominfo sebelumnya dan penegasan Dirjen Postel atas hak pengusaha wartel periode April 2005 hingga 31 Desember 2006 melalui surat yang dikeluarkan pada awal Mei lalu.

“Kalau dengan Telkomsel sudah ada kata sepakat untuk tunggakan airtime senilai 37,007 miliar rupiah. Telkomsel tinggal menunggu surat perintah pencairan dari Telkom sebagai induk usaha,” katanya.

Sementara VP Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia menegaskan, Telkom tidak punya kewajiban membayar airtime karena hanya sebagai fasilitator saja. “Kami ini bukan penjamin pembayaran hak airtime Wartel kepada para penyelenggara wartel melainkan hanya sebatas fasilitator,” katanya.

Sebagai fasilitator, lanjutnya, Telkom sebatas membantu menyiapkan data wartel dan data panggilan dari Wartel ke Opsel, melakukan proses splitting untuk mengetahui jumlah panggilan dari Wartel ke masing-masing Opsel, sehingga diketahui jumlah hak airtime yang semestinya dibayarkan oleh para Opsel kepada para penyelenggara Wartel.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan, masalah pembayaran airtime sekarang tergantung itikad baik dari Opsel karena untuk jangka waktu sudah ditetapkan oleh lembaganya yakni April 2005-Desember 2006. “Tadinya APWI minta hingga Januari 2007, sekarang mereka sudah mengalah. Tinggal kita lihat itikad baik opsel saja,” katanya.

Sebelumnya, APWI menuntut tujuh operator(Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Mobile-8 Telecom, Smart Telecom, Natrindo Telepon Seluler, dan Sampoerna Telecom Indonesia) untuk membayar tunggakan airtime periode April 2005 hingga Desember 2006.

Telkomsel dengan airtime 37,007 miliar rupiah merupakan penunggak yang terbesar (68,4%). Lainnya, Indosat 12,1 miliar rupiah (22,3%), XL Axiata 4,174 miliar rupiah (7,7%), Mobile-8 729 juta rupiah (1,4%), Smart 75,1 juta rupiah (0,1%), dan Axis 5,8 juta rupiah. (0,01%).[dni]

260510 Akankah LTE Diadopsi? – Oleh Heru Sutadi*

Perbincangan mengenai Long Term Evolution (LTE), generasi selanjutnya dari generasi ketiga (3G) dalam teknologi telekomunikasi bergerak, menyeruak menyusul kabar adanya beberapa operator telekomunikasi bergerak yang telah bersiap mengadopsi teknologi ini dengan meminta kepada pemerintah untuk dapat melakukan uji coba. Bukan hanya operator, para penyedia perangkat (vendor) pun gencar mempromosikan produk terbarunya utnuk dapat dipakai di operator.

Ketika diundang berbicara dalam Forum LTE Asia di Hong Kong tahun lalu, mengingat posisi Indonesia sebagai dynamic follower alias pasar, dan bukan produsen perangkat, pertanyaan yang banyak diajukan adalah kapan Indonesia akan mengadopsi LTE? Pertanyaan tersebut sama seperti ketika pemerintah belum mengeluarkan kebijakan mengenai WiMAX atau bahkan 3G. Harap maklum, selain pasar, negara ini dikenal haus akan teknologi baru, sehingga hampir semua teknologi telekomunikasi di adopsi dan ada di sini. Sebut saja AMPS, CDMA, GSM, GPRS/EDGE, 3G maupun WiMAX. Sehingga, kebijakan kapan Indonesia akan mengadopsi LTE, amat sangat ditunggu.

Sebenarnya, sebelum menjawab pertanyaan kapan Indonesia akan mengadopsi LTE, pertanyaan dasar yang perlu dijawab lebih dahulu adalah apakah kita perlu mengadopsi LTE? Hal itu mengingat jaringan 3G saja belum tersebar merata, dan baru saja operator Telkomsel dan Indosat ’menebus’ tambahan 5 MHz kedua di akhir tahun lalu.  Selain itu, tentunya, adalah manfaat apa yang akan didapat jika LTE diadopsi. Jika hanya menjadikan negara sebesar Indonesia sebagai pasar, dan tidak ada nilai tambah lain, LTE bisa jadi tidak diperlukan.

Agar bisa diadopsi, LTE kemungkinan harus mengikuti kewajiban yang sama seperti dibebankan saat akan menentukan adopsi WiMAX dimana untuk subscriber station wajib memenuhi sekurang-kurangnya 30% tingkat kandungan dalam negeri dan 50% untuk base station. LTE bisa saja diadopsi jika memang memberikan kesempatan bagi lokal untuk berkontribusi berupa share teknologi, membuka lapangan kerja dan lebih bagus lagi jika dapat membangun pabrik di sini. Selain itu, tentunya adopsi LTE juga akan tergantung pada para operator apakah memang LTE diperlukan untuk menjawab kebutuhan pita lebar (broadband) masyarakat.

Soal kapan akan diadopsi, jika melihat negara tetangga Singapura, Infocomm Development Authority (IDA) sebagai regulator juga baru melakukan konsultan publik terkait spektrum yang digunakan untuk 4G, yaitu 2,3 GHz dan 2,5 GHz (yang di Eropa dikenal dengan 2,6 GHZ). Walaupun konsultasi dilakukan hingga 7 Juni mendatang, namun nampaknya peluncuran komersial LTE akan tertunda karena pita frekuensi 2,3/2,6 GHz tidak lowong setidaknya hingga 2015.

Sementara itu, pemerintah Malaysia berencana akan melakukan lelang di frekuensi 2,6 GHz untuk LTE tahun depan. Adapun besar pita yang akan dilelang adalah dua blok 70 (2 x 70) MHz dan satu blok 50 (1 x 50) MHz. Namu begitu, akan ada konsultasi publik lebih dulu terkait dengan rencana melelang frekuensi di 2,6 GHz tersebut. Selain itu, regulator MCMC juga melakukan konsultasi tertutup dengan empat operator di sana—Maxis, Celcom, Digi dan U Mobile, terkait dengan refarming spektrum 2G di 850 MHz, 900 MHz and 1800 MHz untuk 3G.

Di Eropa, beberapa negara seperti Norwegia, Swedia dan Finlandia sudah melelang frekuensi 2,6 GHz untuk layanan telekomunikasi bergerak. Di Jerman, lelang dalam proses. Sementara di Belanda, Austria dan mungkin juga Inggris, lelang direncanakan dua tahun mendatang. Dan nampaknya, di berbagai dunia, ada kebutuhan yang besar terhadap frekuensi di 2,6 GHz. Selain itu, tentunya adalah penggunaan spektrum frekuensi yang ditinggalkan televisi analog ke digital di rentang 790-862 MHz, yang disebut juga dengan digital dividend, untuk LTE. Seperti Australia yang akan menggunakan digital dividend untuk layanan data broadband pada 2011 atau 2012, sebesar 2 x 20 MHz.

Lalu bagaimana dengan kondisi Indonesia untuk adopsi LTE? Yang jelas, saat ini yang kendala utama adalah frekuensi. Untuk frekuensi 2,6 GHz, walau pada pita frekuensi 2500 – 2520 MHz dan 2670 – 2690 MHz, tidak diberikan lagi izin baru untuk aplikasi non BWA, pita frekuensi 2520 – 2670 MHz digunakan untuk penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi bagi layanan penyiaran berbayar melalui satelit yang dilaksanakan oleh Media Citra Indostar. Meski disebut banyak pihak penguasaan frekuensi 150 MHz dinilai teralu besar, proses evaluasi optimalisasi frekuensi, juga akan butuh waktu. Sementara itu, untuk dapat memanfaatkan digital dividend, juga nampaknya masih butuh waktu panjang. Dari rencana digitalisasi radio dan televisi yang dikeluarkan pemerintah, paling cepat 2015 dan paling lambat 2018, tidak ada lagi siaran analog karena sudah pindah ke digital.

Yang juga menarik dari kondisi di sini adalah Indonesia belum setahun  menyelesaikan lelang WiMAX, yang hingga kini belum ada satupun pemenang lelang secara resmi memberikan layanan komersialnya. Ini perlu juga diperhatikan, mengingat belum jelas apakah antara LTE dan WiMAX akan saling berkompetisi atau komplemen, sebab keduanya akan fokus di layanan data berpita lebar (broadband) dengan alokasi frekuensi LTE yang lebih besar per bloknya sekitar 20 MHz, sementara WiMAX ‘hanya’ 15 MHz.

Idealnya, adopsi LTE dilakukan setelah melihat pengalaman keberhasilan  adopsi LTE di beberapa negara lain, minimal se-kawasan, namun tetap dengan memperhatikan keunikan negeri ini. Sehingga, proses komunikasi dan diskusi dengan negara se-ASEAN maupun Asia Pasifik, perlu diintensifkan. Sebab selain harmonisasi frekuensi untuk interoperabilitas, teknologi yang dipakai bersama di banyak negara tentunya juga akan lebih murah. Apalagi kalau kita dapat memproduksi perangkat LTE sendiri, maka potensi eksport juga besar.

*Heru Sutadi. Pengamat Telematika.

260510 Penyedia Konten Sebaiknya Tidak Dikuasai Asing

JAKARTA—Penyedia konten sebaiknya sahamnya tidak dikuasai oleh asing agar kreatifitas anak bangsa tidak dieksploitir oleh pemodal luar negeri.

“Bisnis konten adalah masalah kreatifitas dan itu merupakan kekuatan dari bangsa Indonesia. Rasanya miris jika untuk yang satu ini ada perusahaan lokal yang rela menjual seluruh sahamnya ke pihak asing,” sesal Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi kepada Koran Jakarta, Rabu (26/5).

Diakuinya, dalam regulasi yang diatur untuk penyedia konten harus berbadan hukum Indonesia tetapi tidak ada pembatasan kepemilikan asing. “Namun, harusnya ada nasionalisme dari pemilik. Jangan karena ada tawaran terus dijual. Kalau begitu kasihan kreator konten, yang untung pemilik usaha alias pemodal,” ketusnya.

Menurutnya, sudah saatnya dunia perbankan memberikan bantuan bagi para penyedia konten berupa skema kredit yang lunak agar tidak menjual usahanya ke pemilik asing. “Kendala utama pemain ini umumnya pemodalan. Masalahnya di dunia perbankan belum ada jaminan menggunakan kreatifitas. Jika dunia perbankan sadar potensi bisnis ini, tentu tidak ada aksi jual usaha karena kepepet modal,” tandasnya.

Sebelumnya, salah satu media jejaring sosial berbasis lokasi produk pengembang lokal, Koprol.com, dibeli 100 persen sahamnya oleh  Yahoo Incorporation. Konten ini memiliki 75 ribu anggota yang aktif.

Chief Creative Officer Koprol.com Satya Witoelar mengatakan aksi akuisisi itu akan membuat kontennya  terus berkembang, dan kami menerima tawaran akuisisi Yahoo karena mereka mampu memberikan solusi yang paling dibutuhkan,” ujarnya hari ini.

Pasca akuisisi oleh  Yahoo, Korprol.com akan fokus dengan pasar lokal terlebih dulu dan menggunakan server di pusat data Internetindo Data Centra Jakarta.

Sumber daya Yahoo akan membantu Koprol.com dalam hal pemasaran, pengembang secara penuh waktu. Sedangkan C11 pengembang dan pendiri situs itu akan menjadi bagian dari sumber daya manusia Yahoo.

Vice President & Managing Director Yahoo Asia Tenggara Yvonne Chang, mengatakan potensi pengguna media sosial berbasis lokasi geografis besar. “Kami memposisikan layanan ini sebagai yang unik dan penting,” ujarnya.

Yvone menambahkan saat ini Yahoo telah memiliki lebih dari 600 juta pengguna di dunia. Koprol yang dikembangkan dengan platform teknologi terbuka Yahoo itu membantu memudahkan pengguna berinteraksi dan berbagi pengetahuan tentang komunitas mereka, termasuk berbagi foto, resensi mengenai satu lokasi secara langsung menggunakan browser yang terdapat di ponsel.

Sebagai media sosial, Korprol.com menjadi alat komunikasi antartempat dan berbasis lokasi yang dapat digunakan di berbagai jenis handset tidak saja ponsel cerdas atau smartphone.[dni]

260510 Pelindo II Cari Mitra Bangun Pelabuhan Karawang

JAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II  mencari mitra untuk  membangun Pelabuhan dan Terminal Karawang, Jawa Barat melalui tender terbatas.

“Kami butuh mitra untuk membangun infrastruktur di sana karena dana yang dibutuhkan lumayan besar yakni sekitar 6 triliun rupiah,” ungkap  Direktur Utama Pelindo II Richard Jose Lino di Jakarta, Rabu (26/5).

Menurutnya,   strategi pengembangan pelabuhan baru itu  harus bekerjasama dengan perusahaan perkapalan. “Kami akan mengundang setidaknya lima perusahaan untuk ikut tender terbatas. Saat ini yang menyampaikan minat sudah banyak, mayoritas perusahaan asing,” ungkapnya.

Diungkapkannya, salah satu perusahaan yang berminat  berasal dari   Perancis  yakni CMA-CGM   “CMA-CGM sebelumnya pernah berminat membangun pelabuhan di Batam tetapi tidak jadi.. Mungkin karena itulah mereka akhirnya berminat ke Karawang,” jelasnya.

Dijelaskannya, saat ini proses perizinan untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan tersebut sedang di proses di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kalau mau buat Pelabuhan besar dengan cara biasa, selesai dalam waktu 10 tahun sudah bagus. Tetapi kami inginnya pemerintah menerbitkan Keppres khusus untuk proyek ini, sehingga seluruh tahapan pembebasan tanah sampai pembangunan bisa selesai dalam 5 tahun saja. Saya yakin Menko Perekonomian akan mendukung rencana ini, karena Pelabuhan itu vital perannya bagi arus ekspor-impor barang. Sementara Pelabuhan Tanjung Priok sudah terbatas sekali pengembangannya,” jelasnya.

Sekretaris Perusahaan Pelindo II Rima Novianti menambahkan,pelabuhan Karawang akan difungsikan sebagai multi-purpose port alias pelabuhan multi fungsi. “Disana banyak industrinya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan industri dengan layanan terminal kontainer,” kata Rima.

Diperkirakannya,  pelabuhan Karawang akan memiliki kapasitas tampung 10 juta TEUs kontainer per tahun.   Karawang dipilih sebagai lokasi karena dengan dengan puluhan kawasan industri di Cikarang, Karawang, Purwakarta, dan Subang yang saat ini memasok 70 persen barang ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut (Depalindo) Toto Dirgantoro  mengakui diperlukannya dibangunnya sebuah pelabuhan yang lebih dekat dengan pusat produksi industry karena dapat menekan biaya pengiriman dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok sampai 40 persen.

Tuntutan Karyawan
Berkaitan dengan   tuntutan serikat pekerja Terminal Petikemas (TPK) Koja yang menghendaki kenaikan gaji sampai 83,6 persen, Lino memastikan tidak akan meluluskan.

Lino menjelaskan, setidaknya ada dua alas an tuntutan serikat pekerja tidak dipenuhi.  Pertama, tahun ini manajemen sudah menetapkan kenaikan gaji 9,6 persen  untuk seluruh pekerja. Sehingga anggaran
gaji seluruh pegawai yang tadinya sudah ditetapkan 104,6 miliar rupiah naik menjadi  114,7 miliar rupiah.  Kedua, standar gaji 485 pekerja di TPK Koja sudah sangat tinggi. Rinciannya,  total take home pay meliputi gaji pokok, gaji ke 13, tunjangan cuti, THR dan bonus .

Namun, Serikat Pekerja TPK Koja Tedy Hardian membantah seluruh data gaji pekerja yang disampaikan Lino. Menurutnya gaji pekerja TPK Koja ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirut Pelindo II dan PT Hutchinson Ports Indonesia Nomor HK.56/5/7/PI.II-09 dan SKB
Nomor 023/SKB-HII/IX/09 tanggal 1 september 2009.

“Dia menyebutkan operator head truck gajinya  12,5 juta rupiah , padahal
dalam SKB ini gajinya hanya  2,621 juta rupiah  plus tunjangan perumahan
462 ribu rupiah  dan tunjangan transportasi 975 ribu rupiah. Saya tidak tahu data yang dia gunakan itu yang mana,” kata Tedy.

Rima mencatat, aksi mogok kerja 1-3 Mei yang diprakarsai Serikat Pekerja TPK Koja telah menimbulkan kerugian tidak hanya bagi perseroan tetapi juga pengguna
jasa pelabuhan.

“Dalam satu hari, kerugian yang dialami mencapai  727 juta rupiah  yang berasal dari pendapatan lapangan dan 195.782 dollar AS. Kehilangan pendapatan dari kegiatan bongkar muat petikemas di dermaga,” kata Rima.

Sementara Anggota  Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia meminta konflik antara karyawan Terminal Peti Kemas Koja (TPK) dengan pihak manejemen Kerja Sama Operasi TPK (KSO TPK) dan Direksi PT Pelindo II sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.

“Banyak pihak dirugikan seperti pengusaha, buruh pabrik dan sopir serta masyarakat luas akibat konflik tersebut . Jika konflik dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian maka kerugian yang dicapai akan terus membesar,” katanya. [dni]

260510 Mengoptimalkan Pendapatan dari Musik

Musik bisa dikatakan sebagai “ibu” dari dunia seni. Hiburan yang satu ini berhasil menjadi pusat perhatian sejak dulu hingga sekarang. Bahkan di era digital sekalipun, keinginan manusia untuk menikmati alunan lagu sangat tinggi.

Simak saja data yang dipaparkan Google Trend untuk periode April bagi  situs di internet  yang kental dengan unsur musik. Situs ilike.com yang merupakan laman berbayar untuk mengunduh musik di kunjungi oleh 4,7 juta orang setiap harinya, dan Indonesia berada di peringkat ketiga untuk jumlah pengunjung. Padahal, ilike.com mengharuskan membayar untuk mengunduh lagu.

Selain itu juga ada laman Gudanglagu.com yang dikunjungi 2,1 juta orang dan seluruhnya berasal dari negeri ini. Situs ini menjadi favorit karena menawarkan lagu gratis. Sayangnya, lagu yang ditawarkan masuk kategori ilegal karena pemilik lagu tidak mendapatkan apa-apa dari setiap lagu yang diunduh dari situs ini.

“Diperkirakan di Indonesia terdapat 10 juta lagu ilegal diunduh sehari melalui berbagai portal. Sedangkan untuk yang legal hanya satu juta lagu dalam sebulan,” ungkap Komisaris Utama Generasi Indonesia Digital (GENiD) Heru Nugroho kepada Koran Jakarta, Rabu (26/5).

Direktur Teknologi Informasi Telkom Indra Utoyo mengungkapkan, bisnis dari industri musik bagi pelaku usaha digital lumayan besar. Tercatat, pada tahun lalu dari layanan Ring Back Tone (RBT) saja ada uang berputar sebesar 1,2 triliun rupiah.

“Sayangnya, untuk lagu yang diunduh lengkap (Full Track Download) jumlahnya masih kecil hanya sekitar 62 miliar rupiah, sedangkan untuk tahun ini diperkirakan tumbuh 30 persen. Ini karena derasnya aksi pembajakan di Indonesia. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Korea Selatan dimana pada 2009 dari  digital music download nilai bisnisnya mencapai  660 juta dollar AS,” ungkapnya.

Garap Pasar

Sadar akan besarnya potensi yang bisa diberikan dunia musik, Telkom pun menggandeng SK Telecom dari Korea Selatan untuk membuat anak usaha yang bergerak di bidang Digital Content Exchange Hub (DCEH).

DCEH adalah jenis baru hub untuk mendistribusikan konten digital, seperti file musik, permainan dan klip video yang nantinya dapat diakses  tidak hanya oleh konsumen tetapi juga toko musik online dan operator telepon baik yang berbasis kabel maupun selular. Dana sebesar 100 miliar ditanamkan oleh kedua perusahaan dimana komposisinya 51 persen untuk Telkom dan sisanya ditalangi SK Telecom.

“SK Telecom sudah memiliki proven bisnis di dunia untuk digital musik. Banyak perusahaan yang bergerak di portal musik, tetapi yang berhasil hanya segelintir, dan SK Telecom salah satunya. Selain itu kami ingin memanfaatkan  master license bank dari perusahaan itu yang menguasai hampir 2 juta lagu,” ungkap Indra.

Jika ini terwujud, Indra optimistis, anak usaha itu akan menjadi gudang besar (super warehouse) bagi penyaluran musik digital karena pemain lokal yang diwakili GENiD hanya memiliki  puluhan  ribu lagu lokal. “Kami pun tetap akan menggunakan GENiD sebagai pemasok lagu untuk portal Melon nantinya. Jadi, portal ini tidak head on dengan GENiD,” tegasnya.

GENiD adalah perusahaan lokal yang   mengembangkan  sistem kliring musik digital atau gudang digital sejak dua tahun lalu di Indonesia dengan menggandeng 11 label besar (anggota Asosiasi Industri Rekaman Indonesia/ASIRI) yang menguasai 80 persen industri musik.

Sistem kliring digital sendiri adalah fungsi  menghubungkan antara label musik besar dengan reseller yang meliputi operator telekomunikasi, penyedia portal Internet, konten, dan penyedia aplikasi ponsel. Saat ini sudah lebih dari 70 retailer yang sudah tersambung dengan digital warehouse tersebut dan lebih dari 60.000 full track song, dengan 16 tipe konten.

Selanjutnya Indra mengungkapkan, langkah ke depan yang dilakukan Telkom adalah menerapkan model bisnis yang dilakukan SK Telecom di Indonesia seperti membeli lagu per unduh, per hari, atau berlangganan per bulan. “Banyak model bisnisnya, kita akan cari mana yang bisa diterapkan di Indonesia. Selain itu kami juga akan mengembangkan handset  yang mempermudah untuk mengunduh lagu layaknya iPhone dengan iTunes,” jelasnya.

Penataan

Chief Executive Officer GENiD M. Gopal Utiarrachman mengakui, sebenarnya pasar musik legal di Indonesia sangat besar jika melihat  jumlah kunjungan pada situs lagu.

“Situs ilike.com itu berbayar dan tetap ada yang mengunduh. Sekarang tinggal bagaimana membuat kesadaran publik perlunya membeli sesuatu yang legal. Bayangkan jika dari 10 juta lagu ilegal itu berubah jadi legal, ini signifikan membantu dunia musik lokal,” jelasnya.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh GENiD adalah membuat portal musiclegal.com yang menawarkan lagu secara gratis untuk dua kali putar. Hal ini dimungkinkan karena Digital Right Management (DRM) dari lagu sudah terdaftar. “Ini kami lakukan untuk menstimulus masyarakat sadar akan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Jika benar-benar suka satu lagu, beli dong yang legal,” katanya.

Musisi Senior James F Sundah menjelaskan, langkah untuk menata infrastruktur digital musik sebenarnya sudah terlambat. “Harusnya dilakukan 5-10 tahun lalu. Di Indonesia bisnis musik sudah jalan, infrastruktur digitalnya  compang-camping,” katanya.

Menurutnya, jika tidak dilakukan pembenahan secepatnya, maka bisa saja potensi devisa lari keluar negeri karena lagu-lagu lokal di-hosting di luar negeri karena era digital tidak memiliki batasan.

Disarankannya, sembari menyiapkan infrastruktur untuk era digital,  masalah regulasi juga harus dibereskan seperti pembagian hak cipta dan struktur bisnis. “Harus ada standar yang jelas untuk semua itu. Misalnya, pembagian hak pencipta jika hosting di Singapura lebih besar ketimbang di Indonesia, tentu pencipta lagu lari ke luar negeri,” katanya.

James pun meminta musisi lokal untuk lebih melek kemajuan teknologi dan sadar akan HAKI yang dimilikinya agar pembajakan tidak merajalela. “Membuat musik yang bagus saja tidak cukup di era sekarang jika tidak mengerti bisnis di masa depan,” ketusnya.

Wakil Dirut Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer mengingatkan, menjual musik digital tidak gampang di Indonesia karena terkait banyak pihak, keterbatasan geografi dan pola pembayaran. “Produk yang bagus saja tidak cukup, harus bisa dibungkus dengan komunikasi pemasaran yang jitu,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, masalah harga dan ketersediaan masih menjadi kendala sehingga banyak konsumen tetap memilih yang gratisan  alias illegal. “Perlu usaha besar untuk mengubah pola itu. Itulah salah satu tujuan kenapa esia sangat agresif dalam promosi dan inovasi  musik legal  di Indonesia karena industri ini harus diselamatkan dari pembajakan,” tegasnya.[dni]

260510 Indonesia Tetap Membutuhkan Wimax

JAKARTA—Indonesia dinilai tetap membutuhkan teknologi Worldwide Interoperability for Microwave Access (Wimax) untuk meningkatkan penetrasi broadband internet.

“Wimax itu bagus untuk menjadi backhaul dan last mile. Walaupun ada teknologi Long Term Evolution (LTE) yang sama-sama 4G, tetapi itu tidak bisa menafikan hadirnya Wimax,” ungkap Praktisi Telematika Raherman Rahanan kepada Koran Jakarta, Rabu (26/5).

Menurutnya, teknologi Wimax memiliki daya jangkau yang luas sehingga cocok sekali untuk melayani kondisi geografis Indonesia yang belum dijangkau broadband internet.  Ling of Sight (LOS) Wimax  bisa mencapai 40-50 km untuk backhaul, sedangkan sebagai  last mile (ke pelanggan) bisa mencapai 3-10 km radius.  Sementara untuk last mile hanya  500 meter, paling jauh 3-4 km di areal terbuka.

“Saya yakin jika pun LTE nantinya diimplementasi hanya dinikmati oleh masyarakat di perkotaan. Lantas bagaimana dengan mereka yang tinggal di rural. Wimax ini adalah solusi bagi mereka yang mengakses internet di perumahan. Karena itu kedua teknologi ini sebaiknya dibiarkan berjalan beriringan,” katanya.

Pada kesempatan lain, salah satu vendor perangkat LTE, Alcatel-Lucent (ALU) , terus memamerkan kecanggihan teknologi ini kepada dunia.

Kali ini ALU membantu stasiun TV menyajikan siaran video secara langsung lomba German Grand Prix World Match Racing Tour menggunakan LTE 4G  menggantikan video streaming tradisional.

“Peristiwa unik ini menunjukkan bahwa Alcatel-Lucent berada di garis depan untuk

memperkenalkan manfaat baru secara teknologi dan komersial melalui portofolio teknologi mobile dan fixed generasi mendatang,” ujar, Dr. Erich Zielinski, end to end 4G/LTE solutions Alcatel-Lucent.

Pada kesempatan lain, VP Channel Management Telkomsel Gideon Edie Purnomo, mengungkapkan, pihaknya sudah memasuki  tahap akhir untuk persiapan uji coba teknologi LTE bersama kedua induk perusahaannya, Telkom dan SingTel.
“Semua vendor LTE akan kita pakai untuk uji coba, NSN (Nokia Siemens Network), Ericsson, Huawei. Semua vendor yang support Telkomsel harus bisa running LTE. Untuk LTE, BTS Node B-nya akan disiapkan dari kita. Kemudian, backbone-nya pakai Telkom, dan SingTel untuk jaringan internasionalnya,” katanya.[dni]

260510 Garuda Indonesia Kembangkan Sayap di KTI

JAKARTA—Garuda Indonesia (Garuda) mengembangkan sayapnya ke kawasan timur Indonesia (KTI) dalam rangka meningkatan pelayanan kepada para penggunanya.

Kawasan KTI yang dilayani mulai Selasa (25/05) ini adalah rute penerbangan baru Jakarta – Ternate (Maluku Utara) pp dengan melakukan transit di Menado.

Direktur Niaga Garuda Indonesia Agus Priyanto mengatakan pembukaan rute baru itu merupakan upaya perseroan untuk mengembangkan rute ke seluruh ibukota propinsi di Indonesia khususnya Indonesia Timur. “Upaya ini juga dimaksudkan untuk membantu peningkatan ekonomi kota – kota yang mempunyai potensi untuk berkembang, khususnya Ternate dan sekitarnya,” jelasnya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/5).

Diungkapkannya, selain Ternate, Garuda Indonesia juga akan membuka beberapa rute baru di domestik antara lain rute penerbangan Jakarta – Ambon pada tanggal 3 Juni, serta Jakarta – Palu pada tanggal 3 Juli mendatang.

Selain itu, Garuda Indonesia juga akan membuka beberapa rute baru di internasional yaitu rute Jakarta – Amsterdam pada tanggal 1 Juni, serta rute Surabaya – Hongkong dan Denpasar – Hongkong masing – masing pada tanggal 1 Juni dan 3 Juli 2010 mendatang.

Sedangkan penerbangan Jakarta-Ternate dengan GA-600 berangkat dari Jakarta pukul 06.10 WIB, tiba di Menado pukul 10.30 WITA, berangkat kembali dari Menado pukul 11.10 WITA, tiba di Ternate pukul 13.00 WIT. GA-601 berangkat dari Ternate pukul 13.40 WIT, tiba di Menado pukul 13.30 WITA, berangkat kembali dari Menado pukul 14.10 WITA, tiba di Jakarta pukul 16.20 WIB. Penerbangan Jakarta – Ternate dilayani satu kali setiap hari dengan menggunakan pesawat Boeing 737-300 dengan kapasitas tempat duduk 16 dikelas bisnis dan 94 tempat duduk di kelas ekonomi. [dni]

260510 Penjualan Komputer Kuartal II Melemah

JAKARTA—Penjualan komputer pada kuartal II tahun ini diprediksi melemah dibandingkan kuartal pertama 2010 akibat diterapkannya sistem penarikan pajak baru bagi para pengusaha.

“Pada kuartal I lalu terjual sebanyak satu juta unit komputer, dimana 60 persennya dikuasai oleh komputer jinjing (Laptop). Namun, pada kuartal II ini akan melemah akibat adanya implementasi sistem pajak baru yang mulai berlaku 27 Maret lalu,” ungkap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) Suhanda Wijaya di Jakarta, Selasa (25/5).

Diungkapkannya, sistem pajak baru yang diperkenalkan pemerintah membuat para distributor dari segmen menengah atas tertekan karena harus menyesuaikan pola penjualan. Pola penarikan pajak baru adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) harus dibayar kala transaksi dilakukan atau barang diserahkan.

Pada pola penarikan pajak lama, pengenaan PPN bias dilakukan setelah transaksi atau tidak perlu disaat barang diserahkan. Pola ini mengakomodir sistem distribusi peranti teknologi informasi di Indonesia yang kerap membuat peritel baru membayar kepada distributor dengan kelonggaran waktu 30-40 hari.

“Hal yang menjadi masalah dengan pola penarikan PPN baru itu jika ada konsinyasi. Misalnya, barang dikembalikan, lantas pajak sudah dibayar, siapa yang menanggung kerugian. Kondisi makin pelik karena peritel belum tentu dapat membuat pembukuan yang baik dan standar, dari sisi pemasukan dan pengeluarannya,” katanya.

Menurutnya, dampak dari penarikan pola PPN baru itu penyaluran dari distributor besar tertahan sebesar 30 hingga 40 persen. “Tetapi ini tidak mengurangi optimisme pengusaha hingga akhir tahun nanti ada sekitar 3,8 juta unit computer yang terjual,” katanya.

Anggota Dewan Pembina Apkomindo Hidayat Tjokrodjojo mengusulkan model pemungutan PPN kembali ke model lama yang lebih sederhana yaitu ketika transaksi jual atau beli penjual langsung memungut pajak (PPN).

Di samping itu, pemungutan pajak penghasilan (PPh) juga dinilai masih belum sesuai dengan praktik di bisnis barang teknologi informasi karena PPh-yang seharusnya dibayarkan pada waktu penjual menerima uang-memberatkan penjual yang menerapkan jual rugi barangnya.

Menurutnya, langkah jual rugi itu terpaksa terjadi ketika penjual ingin menghabiskan persediaan barangnya dan inovasi produk Teknologi Informasi (TI) yang berubah pesat mengakibatkan model dan teknologi barang yang masih ada sudah tertinggal. Beban itu masih harus ditambah dengan pungutan retribusi lainnya.

Dipacu Akses
Berkaitan dengan pertumbuhan penjualan komputer pada tahun ini sebesar 23 persen dibandingkan tahun lalu, Suhanda mengungkapkan, hal itu tak bisa dilepaskan dari semakin tingginya akses internet di masyarakat. “Operator telekomunikasi berhasil memperbanyak titik akses, ini membuat penjualan computer jinjing tumbuh pesat, apalagi yang dibekali dengan modem internet,” katanya.

Dikatakannya, saat ini harga komputer jinjing kategori netbook semakin terjangkau yakni sekitar 3 hingga 4 juta rupiah yang membuat masyarakat semakin haus akan akses internet.

VP Channel Management Telkomsel Gideon Edie Purnomo mengatakan, operator telekomunikasi pun mulai sadar dengan pola penjualan computer yang membutuhkan akses internet. “Sekarang kami tidak mengharuskan akses internet di-bundling dengan modem dari Telkomsel. Kami melepas kartu perdana khusus broadband internet,” katanya.

Diungkapaknnya, kartu perdana yang diberikan merk dagang Flash Unlimited dibanderol sekitar 60 ribu rupiah. “Kita harapkan pengguna akses broadband bisa menjadi 5 juta nomor dari sekitar 2,4 juta pelanggan awal tahun ini,” katanya.[dni]

250510 TiPhone Bidik Penggila Bola

JAKARTA—Pemilik ponsel merek lokal, TiPhone, membidik penggila olahraga sepakbola untuk memperluas pangsa pasarnya bersama Telkomsel.

“Kami menggandeng Telkomsel untuk  meluncurkan 2 paket ponsel  bundling Soccer bagi penggila bola. Kita sediakan 100 ribu unit untuk dua jenis ponsel yang dibundling,” ungkap Direktur Utama TiPhone Mobile Indonesia Hengky Setiawan di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dijelaskannya, dua ponsel yang dibundling adalah  TiPhone T88 Soccer Edition dan TiPhone E88 Soccer TV Edition.  Kedua seri TiPhone Soccer tersebut menyajikan aplikasi sepakbola bernama Soccer Mobile.

Untuk bisa menikmati layanan tersebut, pelanggan hanya dikenakan tarif  2.000 rupiah per minggu per menu. “Dengan Soccer Mobile, pengguna TiPhone Soccer bisa mengakses beragam informasi seputar sepakbola secara komprehensif dan murah,” katanya.

Diungkapkannya, soccer mobile menyajikan beragam informasi tentang Tim Nasional Sepakbola Indonesia dan PSSI, Liga Super Indonesia, Liga Divisi Utama, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, dan liga-liga lain, serta Bola Dunia, Prediksi, Opini, Sekolah Sepakbola, Futsal, dan Gallery. Tersedia pula berita, jadwal pertandingan, klasemen, profil klub, dan profil pemain. Tak ketinggalan informasi seputar Piala Dunia, Piala Eropa, dan Liga Champions Eropa.

TiPhone T88 Soccer Edition dijual dengan harga  799 ribu rupiah.  sementara TiPhone E88 Soccer TV Edition seharga  899 ribu rupiah. Pembeli paket bundling TiPhone Soccer memperoleh perdana simPATI dari Telkomsel yang telah dilengkapi dengan gratis akses internet sebesar 4 MB per bulan selama 6 bulan. Bonus ini diperoleh setelah mengisi pulsa simPATI minimal Rp 50.000 per bulan.

Deputy VP Channel Management Telkomsel Agus Setia Budi mengatakan, kolaborasi dengan

TiPhone   merupakan bagian dari kemitraan Telkomsel dalam siaran pertandingan Piala

Dunia FIFA 2010.

Kabar beredar mengatakan Telkomsel menyiapkan dana pemasaran hingga 90 miliar rupiah

untuk mensponsori siaran Piala Dunia baik berupa kegiatan on atau off air.[dni]

250510 2012, LCC Angkut 217 juta Penumpang di Asia Pasifik

JAKARTA–Maskapai berbasis layanan Low Cost Carrier (LCC) dalam waktu dua tahun mendatang diperkirakan akan mengangkut 217 juta penumpang di Asia Pasifik karena perkembangan ekonomi dan jaringan internet yang semakin maju di kawasan itu.

“Diperkirakan hingga 2012 level CAGR dari segmen LCC sekitar 16 persen. Hal ini karena pada 2008, segmen ini mengangkut 116 juta penumpang,” ungkap  Country Director Frost & Sullivan Indonesia Eugene van de Weerd di Jakarta, Senin (24/5).

Diungkapkannya, faktor lain pemicu berkembangnya LCC di kawasan Asia Pasifik adalah  tenaga kerja yang murah, pariwisata yang berkembang, dan murahnya biaya sewa pesawat.

Menurutnya, terdapat  korelasi positif tingkat tinggi antara permintaan layanan udara dan aktivitas ekonomi.

Pendapatan perkapita dalam paritas daya beli untuk kawasan Asia Pasifik merupakan yang terendah di dunia. Diharapkan akan meningkat dari 4,181 dollar AS di 2008 menjadi 6,426 dollar AS  pada 2014.

Meskipun pandangan untuk pasar ini terlihat cerah, terdapat beberapa tantangan di dalam pergerakan pasar. Pengeluaran yang tinggi pada bahan bakar dan minyak telah berpengaruh pada keuntungan dari LCC.

Biaya bahan bakar mendekati 40 persen dari pendapatan LCC.”Kenaikan harga minyak mentah akan dapat berdampak buruk pada keuntungan LCC. Selain harga minyak mentah yang berubah-ubah, kurangnya infrastruktur juga berpengaruh pada pelaku pasar,” katanya.

Air Asia
Sementara itu, salah satu pemain LCC di Indonesia,   PT Indonesia AirAsia (IAA), berencana mulai  tahun depan akan secara intensif membicarakan komposisi kepemilika n saham untuk memenuhi kewajiban kepemilikan mayoritas tunggal (single majority) oleh pemodal nasional di perusahan penerbangan.

Salah satu pemilik IAA, Sendjaja Wijaja,  mengatakan masih terlalu dini jika pembicaraan komposisi saham dilakukan pada tahun ini.

“Peraturan itu kan berlakunya masih lama, yakni di 2012. Masih terlalu dini kalau bicara sekarang. Tapi, kami memang sudah diberi tahu kalau itu akan menjadi pembahasan utama, katanya.

Saat ini saham IAA dimiliki oleh AirAsia Group (Malaysia) sebesar 49 persen, sisanya dikuasai oleh pihak Indonesia melalui Sendjaja Wijaja 21 persen , keluarga Harris (Pin Harris) 20 persen, dan PT Fersindo Nusaperkasa 10 persen.

Dengan komposisi demikian, berarti AirAsia Group menjadi pemegang saham tertinggi karena pemegang modal nasional terbagi dalam tiga kepemilikan.

Sesuai dengan UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, di Pasal 108 tentang Perizinan Angkutan Udara Niaga terdapat ayat yang menyebutkan maskapai yang beroperasi di Indonesia seluruh atau sebagian besar saham harus dimiliki badan hukum Indonesia atau WNI.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara KementerianPerhubungan Herry Bakti Singayudha Gumay meminta agar IAAmenyesuaikan dengan komposisi yang diatur oleh UU Penerbangandengan batas waktu akhir 2011.

Sementara Direktur Angkutan Udara Kemenhub, Tri S Sunoko mengatakan,  hingga saat ini IAA belum melapor perubahan pemegangsaham maskapainya. Karena memang sesuai ketentuan dalam UU 1/2009,penerapan single majority akan mulai diberlakukan paling lambat bulan Januari 2012.

Selain IAA, jelasnya, tidak ada maskapai lain yang sama maskapailain di Indonesia. “Setahu kami airline lain tdk ada yg kasusnya sama dengan IAA,” tandasnya.[Dni]