310510 KPPU Kaji Empat Notifikasi Merger

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sedang mengaji empat notifikasi merger yang disampaikan oleh perusahaan yang akan melakukan aksi akuisis atau merger.

“Sejak  Peraturan Komisi No. 1 Tahun 2009 tentang Pedoman Pra – Notifikasi Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan disahkan pada 13 Mei 2009, sudah ada empat pra notifikasi yang masuk dan 37 konsultasi dilakukan oleh pelaku usaha terkait aksi merger,” ungkap Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi di Jakarta, Minggu (30/5).

Menurutnya, aksi yang dilakukan oleh perusahaan tersebut  menunjukkan munculnya kesadaran  tentang pentingnya kepastian hukum terhadap rencana aksi akuisisi korporasi yang dijalankannya. “Padahal pemberitahuan ini hanya bersifat sukarela. Terbaru, kami mendapatkan   notifikasi rencana akuisisi Unilever Indonesia Holding, B.V. terhadap Sara Lee Body Care Tbk sebagai rangkaian dari akuisisi global perusahaan induknya di tingkat internasional pada 19 Mei 2010,” jelasnya.

Dijelaskannya, untuk aksi yang dilakukan Unilever itu   proses notifikasi masih dalam tahap pengumpulan dokumen sebagai prasyarat dimulainya pemeriksaan awal yang akan berlangsung selama 30 hari kerja. Dalam tahap pemeriksaan awal, Komisi akan menilai 2  hal, yaitu apakah pelapor dalam notifikasi termasuk dalam threshold pelaku usaha yang perlu notifikasi pada KPPU, dan kedua melihat konsentrasi pasar yang akan terbentuk sebelum dan sesudah akuisisi berlangsung.

Apabila konsentrasi pasar yang terbentuk <1800 HHI (Hirschman Herfindahl Index/indeks konsentrasi pasar), KPPU akan menyatakan tidak keberatan. Sementara jika konsentrasi terbentuk >1800 HHI, maka KPPU akan melaksanakan pemeriksaan menyeluruh. Pemeriksaan menyeluruh meliputi pemeriksaan atas perhitungan efisiensi, hambatan usaha, argumentasi potensi kerugian, dan potensi terjadinya perilaku persaingan usaha tidak sehat.

“Draft PP merger sendiri dalam tahap harmonisasi di Sekretariat Negara menunggu masukan dari Kementrian dan institusi terkait,” katanya.

Pada prinsipnya, draft PP Merger bersifat post notifikasi yang memungkinkan adanya tahap konsultasi kepada KPPU sebelum merger dilaksanakan. Apabila post notifikasi bersifat mandatory, maka konsultasi akan bersifat voluntary.

KPPU berharap agar PP merger ini akan segera berlaku karena selain memang diperintahkan keberadaannya oleh UU sejak 11 tahun lalu, juga dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk menjamin kepastian hukum atas ekspansi bisnisnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s