290510 Kemenhub Diharapkan Siapkan Rencana Pengembangan Pelabuhan

JAKARTA—Kementrian Perhubungan (Kemenhub) diharapkan menyiapkan rencana pengembangan pelabuhan yang matang agar bisa memberikan kepastian investasi bagi pelaku usaha.

“Kemenhub harusnya menyiapkan rencana progresif untuk mengantisipasi perkembangan usaha di sektor pelabuhan. Jika tidak, bisa terjadi pemborosan investasi dari pelaku usaha karena tidak adanya acuan road map pelabuhan,” ungkap Anggota Komisi V DPR Yudi Widiana Adia di Jakarta, Jumat (28/5).

Menurutnya, Kemenhub harus segera menyiapkan rencana pelabuhan alternatif jika memang nantinya terjadi overloaded di Tanjung Priok. “Harus ada kejelasan lokasi mana yang dipilih,” katanya.

Sementara Ketua Umum Indonesia Shipowner Association (ISA) Jaka A Singgih mengaku tidak keberatan dengan rencana PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II membangun pelabuhan di Kerawang asalkan sudah ada kepastian dari pemerintah.

“Bagi saya rencana membangun pelabuhan itu hal yang wajar karena Indonesia memang kekurangan infrastruktur. Masalahnya, pemerintah pernah mengatakan akan membangun pelabuhan di Bojonegara sebagai alternatif Tanjung Priok, itu nasibnya bagaimana?” tanyanya.

Menurutnya, pemerintah harus secepatnya memastikan lokasi mana yang akan dijadikan sebagai pengganti Tanjung Priok agar pelaku usaha pun bisa membuat rencana bisnis mengikuti road map pemerintah.

Wakil Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut dan Pelabuhan Kadin Indonesia Anwar Sata meminta Pelindo II tetap melanjutkan proyek pengembangan Tanjung Priok sesuai dengan yang tertuang di dalam dokumen cetak biru 2025, meskipun ada rencanan Tanjung Priok dipindahkan ke Kerawang.

“Pengembangan itu tetap harus dilaksanakan untuk mengindari terjadinya kongesti,” katanya.

Kadin sendiri mendukung Pelindo II dan Pemerintah membangun pelabuhan baru pengganti Tanjung Priok di Karawang, Jawa Barat mengingat pertumbuhan arus peti kemas maupun kargo umum di pelabuhan itu sangat signifikan.

Sebelumnya, Pelindo II sudah mengumumkan segera membangun megaproyek pelabuhan pengumpul (hub port) baru di Kerawang Jawa Barat berkapasitas 10 juta TEUs sebagai pengganti Pelabuhan Tanjung Priok lima tahun mendatang.

Direktur Utama Pelindo II Richard Jose Lino mengatakan rencana itu secara otomatis akan membatalkan program pengembangan Pelabuhan Bojonegara Banten sebagai pelabuhan kontainer pengganti Tanjung Priok.

Pada tahap awal, Pelindo II menyiapkan dana 6 triliun rupiah guna membangun sampai mengoperasikan pelabuhan itu lima tahun sampai 10 tahun mendatang. Proses mencari mitra pun sudah dilakukan melalui tender terbatas.

Sedangkan untuk pelabuhan Tanjung Priok sendiri belum lama ini Pelindo II melakukan investasi dengan menambah 15 unit alat bongkar muat yang terdiri dari 13 unit jenis Gantry Lifthing and Jib Crane dan dua unit jenis container crane twinlift untuk meningkatkan pelayanan bagi penggunanya.

Investasi untuk 13 unit Gantry Lifthing and Jib Crane senilai 216 milliar rupiah, sedangkan dua unit jenis container crane twinlift yang mampu mengangkat dua petikemas sekaligus senilai 11 juta dollar AS.

Di samping itu juga akan ada investasi untuk peningkatan fasilitas pelayanan kapal. Rencananya akan dilakukan penambahan dua unit kapal tunda berkapasitas 1.600 HP dengan dua mesin senilai 91,5 milliar rupiah, satu unit kapal kepil baja kapasitas 115 HP senilai 1,5 milliar rupiah. Disamping dilakukan pembangunan breakwater sisi timur dengan menyiapkan anggaran mencapai 60 milliar rupiah.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengungkapkan, untuk menentukan lokasi pelabuhan pengganti Tanjung Priok belum dapat diputuskan karena masih menunggu hasil studi Japan International Corporation Agency (JICA) yang ditargetkan rampung dalam waktu 1,5 bulan ke depan. “Lokasinya bisa saja di Cilamaya, Karawang, atau Indramayu. Tunggu saja hasil studinya,” katanya.

Menurutnya, Kemenhub terbuka merevisi master plan pengembangan Tanjung Priok hingga 2025 setelah lokasi pelabuhan penggantinya ditetapkan. “Pelabuhan Priok telah ditetapkan menjadi hub port internasional dalam tatanan kepelabuhan Indonesia. Jadi, kalau ada pelabuhan pengganti, lokasinya harus dekat dengan Tanjung Priok,” jelasnya.[dni]

290510 Opsel Siap Bayar Airtime Wartel

JAKARTA—Operator Seluler (Opsel) yang tergabung dalam Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) bersedia membayar kewajiban airtime kepada pengusaha wartel asalkan basis perhitungan bisa dipertanggungjawabkan.

“Tidak ada satupun operator yang mengelak dari kewajiban membayar airtime ke pengusaha wartel. Masalahnya, harus jelas dulu basis perhitungan dan periodenya,” ungkap Ketua Umum ATSI Sarwoto Atmosutarno kepada Koran Jakarta, Jumat (28/5).

Airtime adalah biaya penggunaan jaringan seluler dari telepon jaringan tetap. Biaya ini dihilangkan sejak berlakunya Permenkominfo No 5/2006 karena interkoneksi dijalankan berbasis biaya.

Sebelumnya, operator seluler telah membayarkan biaya airtime periode Agustus 2002 hingga Maret 2005 ke pengusaha wartel melalui APWI senilai total 120 miliar rupiah.

Pembayaran itu berdasarkan KM 46/2002 tentang penyelenggaraan wartel yang menyatakan pendapatan airtime dari penyelenggara jaringan bergerak seluler sekurang-kurangnya 10 persen.

Airtime selama berlaku, oleh pengusaha wartel disetorkan melalui Telkom. Setelah itu oleh Telkom disetorkan ke operator seluler.

Sarwoto yang juga Dirut Telkomsel mengaku, perusahannya siap melakukan pembayaran untuk periode yang tidak bermasalah dan sekarang sedang menunggu rincian data dari Telkom.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) Srijanto Tjokrosudarmo mengakui, pihaknya dengan Telkomsel sudah mencapai kata sepakat, tetapi belum dengan opsel lainnya untuk periode April 2005 hingga Desember 2006 dimana total tunggakan mencapai sekitar 54,093 miliar rupiah.

Padahal, kewajiban membayar airtime ke wartel masih melekat pada Keputusan Menkominfo sebelumnya dan penegasan Dirjen Postel atas hak pengusaha wartel periode April 2005 hingga 31 Desember 2006 melalui surat yang dikeluarkan pada awal Mei lalu.

“Kalau dengan Telkomsel sudah ada kata sepakat untuk tunggakan airtime senilai 37,007 miliar rupiah. Telkomsel tinggal menunggu surat perintah pencairan dari Telkom sebagai induk usaha,” katanya.

Sementara VP Marketing Communication Telkom, Eddy Kurnia menegaskan, Telkom tidak punya kewajiban membayar airtime karena hanya sebagai fasilitator saja. “Kami ini bukan penjamin pembayaran hak airtime Wartel kepada para penyelenggara wartel melainkan hanya sebatas fasilitator,” katanya.

Sebagai fasilitator, lanjutnya, Telkom sebatas membantu menyiapkan data wartel dan data panggilan dari Wartel ke Opsel, melakukan proses splitting untuk mengetahui jumlah panggilan dari Wartel ke masing-masing Opsel, sehingga diketahui jumlah hak airtime yang semestinya dibayarkan oleh para Opsel kepada para penyelenggara Wartel.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menegaskan, masalah pembayaran airtime sekarang tergantung itikad baik dari Opsel karena untuk jangka waktu sudah ditetapkan oleh lembaganya yakni April 2005-Desember 2006. “Tadinya APWI minta hingga Januari 2007, sekarang mereka sudah mengalah. Tinggal kita lihat itikad baik opsel saja,” katanya.

Sebelumnya, APWI menuntut tujuh operator(Telkomsel, Indosat, XL Axiata, Mobile-8 Telecom, Smart Telecom, Natrindo Telepon Seluler, dan Sampoerna Telecom Indonesia) untuk membayar tunggakan airtime periode April 2005 hingga Desember 2006.

Telkomsel dengan airtime 37,007 miliar rupiah merupakan penunggak yang terbesar (68,4%). Lainnya, Indosat 12,1 miliar rupiah (22,3%), XL Axiata 4,174 miliar rupiah (7,7%), Mobile-8 729 juta rupiah (1,4%), Smart 75,1 juta rupiah (0,1%), dan Axis 5,8 juta rupiah. (0,01%).[dni]