260510 Akankah LTE Diadopsi? – Oleh Heru Sutadi*

Perbincangan mengenai Long Term Evolution (LTE), generasi selanjutnya dari generasi ketiga (3G) dalam teknologi telekomunikasi bergerak, menyeruak menyusul kabar adanya beberapa operator telekomunikasi bergerak yang telah bersiap mengadopsi teknologi ini dengan meminta kepada pemerintah untuk dapat melakukan uji coba. Bukan hanya operator, para penyedia perangkat (vendor) pun gencar mempromosikan produk terbarunya utnuk dapat dipakai di operator.

Ketika diundang berbicara dalam Forum LTE Asia di Hong Kong tahun lalu, mengingat posisi Indonesia sebagai dynamic follower alias pasar, dan bukan produsen perangkat, pertanyaan yang banyak diajukan adalah kapan Indonesia akan mengadopsi LTE? Pertanyaan tersebut sama seperti ketika pemerintah belum mengeluarkan kebijakan mengenai WiMAX atau bahkan 3G. Harap maklum, selain pasar, negara ini dikenal haus akan teknologi baru, sehingga hampir semua teknologi telekomunikasi di adopsi dan ada di sini. Sebut saja AMPS, CDMA, GSM, GPRS/EDGE, 3G maupun WiMAX. Sehingga, kebijakan kapan Indonesia akan mengadopsi LTE, amat sangat ditunggu.

Sebenarnya, sebelum menjawab pertanyaan kapan Indonesia akan mengadopsi LTE, pertanyaan dasar yang perlu dijawab lebih dahulu adalah apakah kita perlu mengadopsi LTE? Hal itu mengingat jaringan 3G saja belum tersebar merata, dan baru saja operator Telkomsel dan Indosat ’menebus’ tambahan 5 MHz kedua di akhir tahun lalu.  Selain itu, tentunya, adalah manfaat apa yang akan didapat jika LTE diadopsi. Jika hanya menjadikan negara sebesar Indonesia sebagai pasar, dan tidak ada nilai tambah lain, LTE bisa jadi tidak diperlukan.

Agar bisa diadopsi, LTE kemungkinan harus mengikuti kewajiban yang sama seperti dibebankan saat akan menentukan adopsi WiMAX dimana untuk subscriber station wajib memenuhi sekurang-kurangnya 30% tingkat kandungan dalam negeri dan 50% untuk base station. LTE bisa saja diadopsi jika memang memberikan kesempatan bagi lokal untuk berkontribusi berupa share teknologi, membuka lapangan kerja dan lebih bagus lagi jika dapat membangun pabrik di sini. Selain itu, tentunya adopsi LTE juga akan tergantung pada para operator apakah memang LTE diperlukan untuk menjawab kebutuhan pita lebar (broadband) masyarakat.

Soal kapan akan diadopsi, jika melihat negara tetangga Singapura, Infocomm Development Authority (IDA) sebagai regulator juga baru melakukan konsultan publik terkait spektrum yang digunakan untuk 4G, yaitu 2,3 GHz dan 2,5 GHz (yang di Eropa dikenal dengan 2,6 GHZ). Walaupun konsultasi dilakukan hingga 7 Juni mendatang, namun nampaknya peluncuran komersial LTE akan tertunda karena pita frekuensi 2,3/2,6 GHz tidak lowong setidaknya hingga 2015.

Sementara itu, pemerintah Malaysia berencana akan melakukan lelang di frekuensi 2,6 GHz untuk LTE tahun depan. Adapun besar pita yang akan dilelang adalah dua blok 70 (2 x 70) MHz dan satu blok 50 (1 x 50) MHz. Namu begitu, akan ada konsultasi publik lebih dulu terkait dengan rencana melelang frekuensi di 2,6 GHz tersebut. Selain itu, regulator MCMC juga melakukan konsultasi tertutup dengan empat operator di sana—Maxis, Celcom, Digi dan U Mobile, terkait dengan refarming spektrum 2G di 850 MHz, 900 MHz and 1800 MHz untuk 3G.

Di Eropa, beberapa negara seperti Norwegia, Swedia dan Finlandia sudah melelang frekuensi 2,6 GHz untuk layanan telekomunikasi bergerak. Di Jerman, lelang dalam proses. Sementara di Belanda, Austria dan mungkin juga Inggris, lelang direncanakan dua tahun mendatang. Dan nampaknya, di berbagai dunia, ada kebutuhan yang besar terhadap frekuensi di 2,6 GHz. Selain itu, tentunya adalah penggunaan spektrum frekuensi yang ditinggalkan televisi analog ke digital di rentang 790-862 MHz, yang disebut juga dengan digital dividend, untuk LTE. Seperti Australia yang akan menggunakan digital dividend untuk layanan data broadband pada 2011 atau 2012, sebesar 2 x 20 MHz.

Lalu bagaimana dengan kondisi Indonesia untuk adopsi LTE? Yang jelas, saat ini yang kendala utama adalah frekuensi. Untuk frekuensi 2,6 GHz, walau pada pita frekuensi 2500 – 2520 MHz dan 2670 – 2690 MHz, tidak diberikan lagi izin baru untuk aplikasi non BWA, pita frekuensi 2520 – 2670 MHz digunakan untuk penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi bagi layanan penyiaran berbayar melalui satelit yang dilaksanakan oleh Media Citra Indostar. Meski disebut banyak pihak penguasaan frekuensi 150 MHz dinilai teralu besar, proses evaluasi optimalisasi frekuensi, juga akan butuh waktu. Sementara itu, untuk dapat memanfaatkan digital dividend, juga nampaknya masih butuh waktu panjang. Dari rencana digitalisasi radio dan televisi yang dikeluarkan pemerintah, paling cepat 2015 dan paling lambat 2018, tidak ada lagi siaran analog karena sudah pindah ke digital.

Yang juga menarik dari kondisi di sini adalah Indonesia belum setahun  menyelesaikan lelang WiMAX, yang hingga kini belum ada satupun pemenang lelang secara resmi memberikan layanan komersialnya. Ini perlu juga diperhatikan, mengingat belum jelas apakah antara LTE dan WiMAX akan saling berkompetisi atau komplemen, sebab keduanya akan fokus di layanan data berpita lebar (broadband) dengan alokasi frekuensi LTE yang lebih besar per bloknya sekitar 20 MHz, sementara WiMAX ‘hanya’ 15 MHz.

Idealnya, adopsi LTE dilakukan setelah melihat pengalaman keberhasilan  adopsi LTE di beberapa negara lain, minimal se-kawasan, namun tetap dengan memperhatikan keunikan negeri ini. Sehingga, proses komunikasi dan diskusi dengan negara se-ASEAN maupun Asia Pasifik, perlu diintensifkan. Sebab selain harmonisasi frekuensi untuk interoperabilitas, teknologi yang dipakai bersama di banyak negara tentunya juga akan lebih murah. Apalagi kalau kita dapat memproduksi perangkat LTE sendiri, maka potensi eksport juga besar.

*Heru Sutadi. Pengamat Telematika.

260510 Penyedia Konten Sebaiknya Tidak Dikuasai Asing

JAKARTA—Penyedia konten sebaiknya sahamnya tidak dikuasai oleh asing agar kreatifitas anak bangsa tidak dieksploitir oleh pemodal luar negeri.

“Bisnis konten adalah masalah kreatifitas dan itu merupakan kekuatan dari bangsa Indonesia. Rasanya miris jika untuk yang satu ini ada perusahaan lokal yang rela menjual seluruh sahamnya ke pihak asing,” sesal Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi kepada Koran Jakarta, Rabu (26/5).

Diakuinya, dalam regulasi yang diatur untuk penyedia konten harus berbadan hukum Indonesia tetapi tidak ada pembatasan kepemilikan asing. “Namun, harusnya ada nasionalisme dari pemilik. Jangan karena ada tawaran terus dijual. Kalau begitu kasihan kreator konten, yang untung pemilik usaha alias pemodal,” ketusnya.

Menurutnya, sudah saatnya dunia perbankan memberikan bantuan bagi para penyedia konten berupa skema kredit yang lunak agar tidak menjual usahanya ke pemilik asing. “Kendala utama pemain ini umumnya pemodalan. Masalahnya di dunia perbankan belum ada jaminan menggunakan kreatifitas. Jika dunia perbankan sadar potensi bisnis ini, tentu tidak ada aksi jual usaha karena kepepet modal,” tandasnya.

Sebelumnya, salah satu media jejaring sosial berbasis lokasi produk pengembang lokal, Koprol.com, dibeli 100 persen sahamnya oleh  Yahoo Incorporation. Konten ini memiliki 75 ribu anggota yang aktif.

Chief Creative Officer Koprol.com Satya Witoelar mengatakan aksi akuisisi itu akan membuat kontennya  terus berkembang, dan kami menerima tawaran akuisisi Yahoo karena mereka mampu memberikan solusi yang paling dibutuhkan,” ujarnya hari ini.

Pasca akuisisi oleh  Yahoo, Korprol.com akan fokus dengan pasar lokal terlebih dulu dan menggunakan server di pusat data Internetindo Data Centra Jakarta.

Sumber daya Yahoo akan membantu Koprol.com dalam hal pemasaran, pengembang secara penuh waktu. Sedangkan C11 pengembang dan pendiri situs itu akan menjadi bagian dari sumber daya manusia Yahoo.

Vice President & Managing Director Yahoo Asia Tenggara Yvonne Chang, mengatakan potensi pengguna media sosial berbasis lokasi geografis besar. “Kami memposisikan layanan ini sebagai yang unik dan penting,” ujarnya.

Yvone menambahkan saat ini Yahoo telah memiliki lebih dari 600 juta pengguna di dunia. Koprol yang dikembangkan dengan platform teknologi terbuka Yahoo itu membantu memudahkan pengguna berinteraksi dan berbagi pengetahuan tentang komunitas mereka, termasuk berbagi foto, resensi mengenai satu lokasi secara langsung menggunakan browser yang terdapat di ponsel.

Sebagai media sosial, Korprol.com menjadi alat komunikasi antartempat dan berbasis lokasi yang dapat digunakan di berbagai jenis handset tidak saja ponsel cerdas atau smartphone.[dni]

260510 Pelindo II Cari Mitra Bangun Pelabuhan Karawang

JAKARTA—PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II  mencari mitra untuk  membangun Pelabuhan dan Terminal Karawang, Jawa Barat melalui tender terbatas.

“Kami butuh mitra untuk membangun infrastruktur di sana karena dana yang dibutuhkan lumayan besar yakni sekitar 6 triliun rupiah,” ungkap  Direktur Utama Pelindo II Richard Jose Lino di Jakarta, Rabu (26/5).

Menurutnya,   strategi pengembangan pelabuhan baru itu  harus bekerjasama dengan perusahaan perkapalan. “Kami akan mengundang setidaknya lima perusahaan untuk ikut tender terbatas. Saat ini yang menyampaikan minat sudah banyak, mayoritas perusahaan asing,” ungkapnya.

Diungkapkannya, salah satu perusahaan yang berminat  berasal dari   Perancis  yakni CMA-CGM   “CMA-CGM sebelumnya pernah berminat membangun pelabuhan di Batam tetapi tidak jadi.. Mungkin karena itulah mereka akhirnya berminat ke Karawang,” jelasnya.

Dijelaskannya, saat ini proses perizinan untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan tersebut sedang di proses di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kalau mau buat Pelabuhan besar dengan cara biasa, selesai dalam waktu 10 tahun sudah bagus. Tetapi kami inginnya pemerintah menerbitkan Keppres khusus untuk proyek ini, sehingga seluruh tahapan pembebasan tanah sampai pembangunan bisa selesai dalam 5 tahun saja. Saya yakin Menko Perekonomian akan mendukung rencana ini, karena Pelabuhan itu vital perannya bagi arus ekspor-impor barang. Sementara Pelabuhan Tanjung Priok sudah terbatas sekali pengembangannya,” jelasnya.

Sekretaris Perusahaan Pelindo II Rima Novianti menambahkan,pelabuhan Karawang akan difungsikan sebagai multi-purpose port alias pelabuhan multi fungsi. “Disana banyak industrinya, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan industri dengan layanan terminal kontainer,” kata Rima.

Diperkirakannya,  pelabuhan Karawang akan memiliki kapasitas tampung 10 juta TEUs kontainer per tahun.   Karawang dipilih sebagai lokasi karena dengan dengan puluhan kawasan industri di Cikarang, Karawang, Purwakarta, dan Subang yang saat ini memasok 70 persen barang ke Pelabuhan Tanjung Priok.

Secara terpisah, Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut (Depalindo) Toto Dirgantoro  mengakui diperlukannya dibangunnya sebuah pelabuhan yang lebih dekat dengan pusat produksi industry karena dapat menekan biaya pengiriman dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok sampai 40 persen.

Tuntutan Karyawan
Berkaitan dengan   tuntutan serikat pekerja Terminal Petikemas (TPK) Koja yang menghendaki kenaikan gaji sampai 83,6 persen, Lino memastikan tidak akan meluluskan.

Lino menjelaskan, setidaknya ada dua alas an tuntutan serikat pekerja tidak dipenuhi.  Pertama, tahun ini manajemen sudah menetapkan kenaikan gaji 9,6 persen  untuk seluruh pekerja. Sehingga anggaran
gaji seluruh pegawai yang tadinya sudah ditetapkan 104,6 miliar rupiah naik menjadi  114,7 miliar rupiah.  Kedua, standar gaji 485 pekerja di TPK Koja sudah sangat tinggi. Rinciannya,  total take home pay meliputi gaji pokok, gaji ke 13, tunjangan cuti, THR dan bonus .

Namun, Serikat Pekerja TPK Koja Tedy Hardian membantah seluruh data gaji pekerja yang disampaikan Lino. Menurutnya gaji pekerja TPK Koja ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirut Pelindo II dan PT Hutchinson Ports Indonesia Nomor HK.56/5/7/PI.II-09 dan SKB
Nomor 023/SKB-HII/IX/09 tanggal 1 september 2009.

“Dia menyebutkan operator head truck gajinya  12,5 juta rupiah , padahal
dalam SKB ini gajinya hanya  2,621 juta rupiah  plus tunjangan perumahan
462 ribu rupiah  dan tunjangan transportasi 975 ribu rupiah. Saya tidak tahu data yang dia gunakan itu yang mana,” kata Tedy.

Rima mencatat, aksi mogok kerja 1-3 Mei yang diprakarsai Serikat Pekerja TPK Koja telah menimbulkan kerugian tidak hanya bagi perseroan tetapi juga pengguna
jasa pelabuhan.

“Dalam satu hari, kerugian yang dialami mencapai  727 juta rupiah  yang berasal dari pendapatan lapangan dan 195.782 dollar AS. Kehilangan pendapatan dari kegiatan bongkar muat petikemas di dermaga,” kata Rima.

Sementara Anggota  Komisi V DPR RI, Yudi Widiana Adia meminta konflik antara karyawan Terminal Peti Kemas Koja (TPK) dengan pihak manejemen Kerja Sama Operasi TPK (KSO TPK) dan Direksi PT Pelindo II sebaiknya diselesaikan secara kekeluargaan.

“Banyak pihak dirugikan seperti pengusaha, buruh pabrik dan sopir serta masyarakat luas akibat konflik tersebut . Jika konflik dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian maka kerugian yang dicapai akan terus membesar,” katanya. [dni]

260510 Mengoptimalkan Pendapatan dari Musik

Musik bisa dikatakan sebagai “ibu” dari dunia seni. Hiburan yang satu ini berhasil menjadi pusat perhatian sejak dulu hingga sekarang. Bahkan di era digital sekalipun, keinginan manusia untuk menikmati alunan lagu sangat tinggi.

Simak saja data yang dipaparkan Google Trend untuk periode April bagi  situs di internet  yang kental dengan unsur musik. Situs ilike.com yang merupakan laman berbayar untuk mengunduh musik di kunjungi oleh 4,7 juta orang setiap harinya, dan Indonesia berada di peringkat ketiga untuk jumlah pengunjung. Padahal, ilike.com mengharuskan membayar untuk mengunduh lagu.

Selain itu juga ada laman Gudanglagu.com yang dikunjungi 2,1 juta orang dan seluruhnya berasal dari negeri ini. Situs ini menjadi favorit karena menawarkan lagu gratis. Sayangnya, lagu yang ditawarkan masuk kategori ilegal karena pemilik lagu tidak mendapatkan apa-apa dari setiap lagu yang diunduh dari situs ini.

“Diperkirakan di Indonesia terdapat 10 juta lagu ilegal diunduh sehari melalui berbagai portal. Sedangkan untuk yang legal hanya satu juta lagu dalam sebulan,” ungkap Komisaris Utama Generasi Indonesia Digital (GENiD) Heru Nugroho kepada Koran Jakarta, Rabu (26/5).

Direktur Teknologi Informasi Telkom Indra Utoyo mengungkapkan, bisnis dari industri musik bagi pelaku usaha digital lumayan besar. Tercatat, pada tahun lalu dari layanan Ring Back Tone (RBT) saja ada uang berputar sebesar 1,2 triliun rupiah.

“Sayangnya, untuk lagu yang diunduh lengkap (Full Track Download) jumlahnya masih kecil hanya sekitar 62 miliar rupiah, sedangkan untuk tahun ini diperkirakan tumbuh 30 persen. Ini karena derasnya aksi pembajakan di Indonesia. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Korea Selatan dimana pada 2009 dari  digital music download nilai bisnisnya mencapai  660 juta dollar AS,” ungkapnya.

Garap Pasar

Sadar akan besarnya potensi yang bisa diberikan dunia musik, Telkom pun menggandeng SK Telecom dari Korea Selatan untuk membuat anak usaha yang bergerak di bidang Digital Content Exchange Hub (DCEH).

DCEH adalah jenis baru hub untuk mendistribusikan konten digital, seperti file musik, permainan dan klip video yang nantinya dapat diakses  tidak hanya oleh konsumen tetapi juga toko musik online dan operator telepon baik yang berbasis kabel maupun selular. Dana sebesar 100 miliar ditanamkan oleh kedua perusahaan dimana komposisinya 51 persen untuk Telkom dan sisanya ditalangi SK Telecom.

“SK Telecom sudah memiliki proven bisnis di dunia untuk digital musik. Banyak perusahaan yang bergerak di portal musik, tetapi yang berhasil hanya segelintir, dan SK Telecom salah satunya. Selain itu kami ingin memanfaatkan  master license bank dari perusahaan itu yang menguasai hampir 2 juta lagu,” ungkap Indra.

Jika ini terwujud, Indra optimistis, anak usaha itu akan menjadi gudang besar (super warehouse) bagi penyaluran musik digital karena pemain lokal yang diwakili GENiD hanya memiliki  puluhan  ribu lagu lokal. “Kami pun tetap akan menggunakan GENiD sebagai pemasok lagu untuk portal Melon nantinya. Jadi, portal ini tidak head on dengan GENiD,” tegasnya.

GENiD adalah perusahaan lokal yang   mengembangkan  sistem kliring musik digital atau gudang digital sejak dua tahun lalu di Indonesia dengan menggandeng 11 label besar (anggota Asosiasi Industri Rekaman Indonesia/ASIRI) yang menguasai 80 persen industri musik.

Sistem kliring digital sendiri adalah fungsi  menghubungkan antara label musik besar dengan reseller yang meliputi operator telekomunikasi, penyedia portal Internet, konten, dan penyedia aplikasi ponsel. Saat ini sudah lebih dari 70 retailer yang sudah tersambung dengan digital warehouse tersebut dan lebih dari 60.000 full track song, dengan 16 tipe konten.

Selanjutnya Indra mengungkapkan, langkah ke depan yang dilakukan Telkom adalah menerapkan model bisnis yang dilakukan SK Telecom di Indonesia seperti membeli lagu per unduh, per hari, atau berlangganan per bulan. “Banyak model bisnisnya, kita akan cari mana yang bisa diterapkan di Indonesia. Selain itu kami juga akan mengembangkan handset  yang mempermudah untuk mengunduh lagu layaknya iPhone dengan iTunes,” jelasnya.

Penataan

Chief Executive Officer GENiD M. Gopal Utiarrachman mengakui, sebenarnya pasar musik legal di Indonesia sangat besar jika melihat  jumlah kunjungan pada situs lagu.

“Situs ilike.com itu berbayar dan tetap ada yang mengunduh. Sekarang tinggal bagaimana membuat kesadaran publik perlunya membeli sesuatu yang legal. Bayangkan jika dari 10 juta lagu ilegal itu berubah jadi legal, ini signifikan membantu dunia musik lokal,” jelasnya.

Salah satu langkah yang dilakukan oleh GENiD adalah membuat portal musiclegal.com yang menawarkan lagu secara gratis untuk dua kali putar. Hal ini dimungkinkan karena Digital Right Management (DRM) dari lagu sudah terdaftar. “Ini kami lakukan untuk menstimulus masyarakat sadar akan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Jika benar-benar suka satu lagu, beli dong yang legal,” katanya.

Musisi Senior James F Sundah menjelaskan, langkah untuk menata infrastruktur digital musik sebenarnya sudah terlambat. “Harusnya dilakukan 5-10 tahun lalu. Di Indonesia bisnis musik sudah jalan, infrastruktur digitalnya  compang-camping,” katanya.

Menurutnya, jika tidak dilakukan pembenahan secepatnya, maka bisa saja potensi devisa lari keluar negeri karena lagu-lagu lokal di-hosting di luar negeri karena era digital tidak memiliki batasan.

Disarankannya, sembari menyiapkan infrastruktur untuk era digital,  masalah regulasi juga harus dibereskan seperti pembagian hak cipta dan struktur bisnis. “Harus ada standar yang jelas untuk semua itu. Misalnya, pembagian hak pencipta jika hosting di Singapura lebih besar ketimbang di Indonesia, tentu pencipta lagu lari ke luar negeri,” katanya.

James pun meminta musisi lokal untuk lebih melek kemajuan teknologi dan sadar akan HAKI yang dimilikinya agar pembajakan tidak merajalela. “Membuat musik yang bagus saja tidak cukup di era sekarang jika tidak mengerti bisnis di masa depan,” ketusnya.

Wakil Dirut Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer mengingatkan, menjual musik digital tidak gampang di Indonesia karena terkait banyak pihak, keterbatasan geografi dan pola pembayaran. “Produk yang bagus saja tidak cukup, harus bisa dibungkus dengan komunikasi pemasaran yang jitu,” katanya.

Selain itu, lanjutnya, masalah harga dan ketersediaan masih menjadi kendala sehingga banyak konsumen tetap memilih yang gratisan  alias illegal. “Perlu usaha besar untuk mengubah pola itu. Itulah salah satu tujuan kenapa esia sangat agresif dalam promosi dan inovasi  musik legal  di Indonesia karena industri ini harus diselamatkan dari pembajakan,” tegasnya.[dni]