250510 WTU Bantah Belum Lunasi Kewajiban

JAKARTA—Wireless Telecom Universal (WTU) membantah belum melunasi kewajibannya kepada negara sebagai pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA).

“Kami sudah melunasi semua kewajiban kepada pemerintah. Bahkan denda tiga bulan pun sudah dibayar. Semua bukti setor sudah diberikan ke Kementrian Komunikasi dan Infromatika (KemenKominfo),” tegas Direktur Utama WTU Roy Rahajasa Yamin kepada Koran Jakarta, Senin (24/5).

Roy menyesalkan, masiha danya pernyatan dari pejabat negara yang mengancam akan mencabut izin prinsip dari WTU karena belum memenuhi kewajiban. “Sebaiknya dilakukan dulu koordinasi, agar pelaku usaha tenang,” katanya.

Selanjutnya diungkapkan, perseroan pun berminat untuk mengikuti tender ulang di 7 zona yang ditinggalkan oleh dua pemenang jika lelang dilakukan tahun ini. “Kami siap untuk ikut tender lagi. Masalah harga penawaran dasar sama dengan tahun lalu tidak masalah,” tegasnya Pemerintah akan melakukan tender ulang broadband wireless access

Pada kesempatan lain, Kepala Humas dan Pusat Informasi Kementerian Kominfo Gatot S. Dewa Broto mengungkapkan, tender ulang BWA untuk 7 zona yang ditinggalkan  Internux dan Comtronics paling lambat September mendatang.

“Kami melakukan pencabutan bersamaan dengan persiapan tender baru untuk tujuh slot pada tujuh zona yang ditinggalkan. Setelah ini aturan akan segera di buat dan tender baru bisa dilaksanakan paling lambat September tahun ini,” ujarnya.

Ketujuh zona yang akan ditender ulang adalah Jabodetabek, Jawa Barat kecuali Bogor, Depok dan Bekasi, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kepulauan Riau, Maluku dan Maluku Utara, serta Papua.

Dia menjelaskan tender baru nantinya bersifat terbuka sehingga perusahaan yang memenuhi persyaratan bisa mengikutinya, meskipun bukan pemenang di tender sebelumnya.

Gatot memastikan  Internux dicabut izinnya, sedangkan   Konsorsium PT Comtronics System dan PT Adiwarta Perdania (Comtronics) dan WTU  belum memenuhi kewajiban hingga peringatan ketiga.

Menurutnya, WTU  memang telah mengirimkan surat resmi untuk melakukan pembayaran, namun pihaknya tetap akan mencabut karena pembayaran belum dilunasi hingga berakhirnya masa peringatan ketiga.

“Kami juga sedang mengonsultasikan masalah PT Berca Handayaperkasa yang telah membayar kewajiban up front fee dan biaya hak penyelenggaraan tahun pertama, namun belum membayar dendanya hingga saat ini kepada Kementerian Keuangan. Apakah mereka boleh tidak membayar denda atau tidak,” ujarnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s