220510 Pelabuhan Tanjung Priok Tambah Alat

JAKARTA—Pelabuhan Tanjung Priok menambah 15 unit alat bongkar muat yang terdiri dari 13 unit jenis Gantry Lifthing and Jib Crane dan dua unit jenis container crane twinlift untuk meningkatkan pelayanan bagi penggunanya.

Asisten Manager Pelayanan Pelanggan dan Humas Pelabuhan Tanjung Priok Hambar Wiyadi mengungkapkan, investasi untuk 13 unit Gantry Lifthing and Jib Crane senilai 216 milliar rupiah, sedangkan dua unit jenis container crane twinlift yang mampu mengangkat dua petikemas sekaligus senilai 11 juta dollar AS.

“Tahun ini juga ada investasi untuk peningkatan fasilitas pelayanan kapal. Rencananya akan dilakukan penambahan dua unit kapal tunda berkapasitas 1.600 HP dengan dua mesin senilai 91,5 milliar rupiah, satu unit kapal kepil baja kapasitas 115 HP senilai 1,5 milliar rupiah. Disamping dilakukan pembangunan breakwater sisi timur dengan menyiapkan anggaran mencapai 60 milliar rupiah,” jelasnya di Jakarta, Jumat (21/5).

Menurutnya, investasi harus agresif dilakasanakan karena manajemen telah menandatangani kesepakatan service level agreement dan service level guarantee dengan sejumlah perusahaan pelayaran internasional maupun lokal.
“Kami juga ingin meningkatkan tingkat produktivitas bongkar muat pelabuhan secara keseluruhan yang pada akhirnya akan memberikan tingkat efesiensi dalam pelayanan sehingga biaya logistik di pelabuhan menjadi murah. Tentunya ini akan memberikan barang berupa produk-produk ekspor mampu bersaing ditingkat global,” katanya.

Diungkapkannya, proses meningkatkan pelayanan sudha dilakukan sejak dua tahun lalu melalui perkuatan fasilitas dan pendalaman kolam di dermaga dengan investasi mencapai 102,4 milliar rupiah. Kemudian peningkatan dan pelebaran jalan pelabuhan mencapai 97,2 milliar rupiah dan penataan pintu masuk sebesar 11 milliar rupiah. “Peningkatan dan pelebaran jalan dan penataan gate itu dilakukan baik di lini 1 maupun di lini 2,” jelasnya.

Direncanakan, untuk tahun ini manajemen pelabuhan Priok akan melakukan perkuatan dan perluasan di enam lokasi dermaga yakni dermaga 101,102,210,211,eks terminal besi bekas, 101 utara serta perkuatan lapangan 301-303, perkuatan lapangan lini 1 dan lini 2 dengan investasi keseluruhan mencapai 150 milliar rupiah.
Investasi lainnya akan dilakukan disisi perairan dengan menambah empat unit kapal pembersih sampah dan satu unit mobil penyapu jalan dengan nilai investasi 2,85 milliar rupiah. Kapal pembersih sampah yang ada saat ini sebanyak empat unit, dengan penambahan itu nantinya disetiap kolam pelabuhan akan dioperasikan masing-masing dua unit kapal pembersih sampah.

Tambahan 4 unit kapal penangkap sampah ini, akan memperkuat armada 4 unit yang telah ada saat ini yang melakukan pembersihan di 4 birai pelabuhan. Dimana nantinya kapal penangkap sampah ini akan melakukan pembersihan sampah pada lokasi di bibir-bibir dermaga dan antara kapal. Berarti nantinya ada 2 unit kapal penangkap yang beroperasi pada masing-masing birai untuk melakukan kegiatan pembersihan sampah di perairan pelabuhan.[dni]

220510 Pemerintah Harus Perhatikan Marjin Angkutan Haji

JAKARTA—Pemerintah diminta untuk memperhatikan marjin yang diambil oleh maskapai penyelenggara haji jika seandainya tender pengadaan jasa tersebut batal dilaksanakan untuk tahun ini.

“Jika akhirnya tender dibatalkan dan ditunjuk dua pemain lama, maka harus diperhatikan marjin yang diambil oleh pelaku usaha. Marjin itu harus seimbang dengan level pelayanan yang diberikan ke konsumen,” tegas Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo kepada Koran Jakarta, Jumat (21/5).

Menurutnya, pelayanan dari angkutan haji harus ditingkatkan karena dari tahun ke tahun keluhan konsumen tetap sama yakni masalah keterlambatan keberangkatan atau kepulangan. “Sebenarnya jika ada tender pengadaan itu yang diharapkan terjadi kompetisi karena masing-masing pelaku usaha akan menawarkan harga terbaik dengan level layanan yang diinginkan konsumen,” jelasnya.

Namun, mengingat singkatnya waktu dan kemungkinan ditundanya tender pengadaaan angkutan haji maka disarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyewa konsultan untuk mengetahui struktur tarif dari maskap[ai agar tidak terkecoh dengan penawaran yang diberikan.

“Di DPR sedikit yang paham struktur tarif maskapai, sebaiknya sewa konsultan saja. Selain itu Kementrian Perhubungan juga harus tegas membuat Service Level Agreement (SLA) untuk angkutan haji dengan sanksinya agar konsumen terlayani haknya,” katanya

Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, untuk angkutan haji tidak ditentukan spesifik SLA-nya. Regulasi yang digunakan adalah KM 25/2008 tentang penyelenggaraan angkutan udara yang mengatur jasa penerbangan.

“Sejauh ini pengalaman pelayanan oleh Garuda Indonesia sebagai operator angkutan haji kami nilai sudah cukup. Kecuali masalah keterlambatan, tapi sebagian besar terjadi kala fase pemulangan karena padatnya penerbangan dan slot time di Bandar aKIng Abdul Aziz yang sangat terbatas,” jelasnya.

Dirjen Hubungan Udara Kementrian Perhubungan Herry Bakti Singayudha Gumay mengungkapkan, hingga saat ini belum ada koordinasi dengan Kementrian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam urusan haji.

“ Soal tender itu wewenang Kemenag. Kalau dari kami rekomendasinya tender ditunda karena Lion Air dan Batavia Air belum siap. Kita lihat kepentingan nasional setiap tahun. Layanan haji ini prioritas, bukan masalah angkutan saja tetapi juga pelayanan disana dan transportasi daratnya,” katanya.

Sedangkan untuk mergin yang diambil oleh maskapai, Herry menegaskan, masalah itu bukan kewenangan Kemenhub. “Itu wewenang Kemenag, biar maskapai negosiasi dengan lembaga itu. Kita memberi masukan saja komponen yang bisa dipotong seperti marjin atau jasa-jasa petugas yang bekerja di bandara sana. Intinya efisiensi,” katanya.

Sebelumnya Kemenag kemungkinan besar membatalkan rencana tender penerbangan haji tahun ini, kendati Batavia Air berminat ikut serta dalam pelayanan angkutan haji dengan menyiapkan dua pesawat berbadan lebar (wide body).

Dengan keputusan itu, maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines akan tetap menjadi maskapai pengangkut jemaah haji pada musim tahun ini.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Slamet Riyanto mengatakan tender pelayanan angkutan haji membutuhkan waktu sekitar 1 tahun sejak ditetapkan.

“Tidak mungkin dengan waktu sesingkat ini, karena tender membutuhkan persiapan yang panjang sekitar 1 tahun,” katanya.

Tender penerbangan haji melibatkan sejumlah pihak seperti Kementerian Perhubungan untuk menentukan spesifikasi pesawat dan tarif penerbangan jemaah haji.

Untuk itu, Kementerian Agama akan mengagendakan tender penerbangan haji dimulai tahun depan dengan memberikan peluang maskapai selain Garuda dan Saudi Arabian Airlines terlibat pengangkutan jemaah haji.

Sedangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih berpeluang turun terutama komponen penerbangan yang mendominasi hingga 52,7 persen dari total biaya haji atau ONH (ongkos naik haji).

Sebelumnya, Garuda menjanjikan memangkas margin keuntungan menjadi 3,01 persen atau tarif penerbangan haji maskapai pelat merah itu menjadi 1.779 dollar AS per jemaah dari hitungan tarif dasar 1.725,5 dollar AS.

Perhitungan itu berbeda dari Kementerian Perhubungan yang menghitung tarif dasar penerbangan haji tahun ini adalah 1.595 dollar AS per jemaah.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menyatakan pihaknya menolak pembatalan tender penerbangan haji dengan alasan maskapai Batavia Air sanggup mengangkut 25.000 jemaah haji tahun ini.

“Tetap dibuka ruang untuk tender.. Tetap belum putus karena BPIH belum ditandatangani. Kita tetap memberikan peluang ke Batavia mengangkut jemaah haji,” kata Karding.

Dia menyatakan keputusan tender penerbangan haji tidak bisa diputuskan Dirjen tanpa melibatkan DPR.[dni]

220510 Pemerintah Harus Perhatikan Marjin Angkutan Haji

JAKARTA—Pemerintah diminta untuk memperhatikan marjin yang diambil oleh maskapai penyelenggara haji jika seandainya tender pengadaan jasa tersebut batal dilaksanakan untuk tahun ini.

“Jika akhirnya tender dibatalkan dan ditunjuk dua pemain lama, maka harus diperhatikan marjin yang diambil oleh pelaku usaha. Marjin itu harus seimbang dengan level pelayanan yang diberikan ke konsumen,” tegas Anggota Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo kepada Koran Jakarta, Jumat (21/5).

Menurutnya, pelayanan dari angkutan haji harus ditingkatkan karena dari tahun ke tahun keluhan konsumen tetap sama yakni masalah keterlambatan keberangkatan atau kepulangan. “Sebenarnya jika ada tender pengadaan itu yang diharapkan terjadi kompetisi karena masing-masing pelaku usaha akan menawarkan harga terbaik dengan level layanan yang diinginkan konsumen,” jelasnya.

Namun, mengingat singkatnya waktu dan kemungkinan ditundanya tender pengadaaan angkutan haji maka disarankan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyewa konsultan untuk mengetahui struktur tarif dari maskap[ai agar tidak terkecoh dengan penawaran yang diberikan.

“Di DPR sedikit yang paham struktur tarif maskapai, sebaiknya sewa konsultan saja. Selain itu Kementrian Perhubungan juga harus tegas membuat Service Level Agreement (SLA) untuk angkutan haji dengan sanksinya agar konsumen terlayani haknya,” katanya

Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, untuk angkutan haji tidak ditentukan spesifik SLA-nya. Regulasi yang digunakan adalah KM 25/2008 tentang penyelenggaraan angkutan udara yang mengatur jasa penerbangan.

“Sejauh ini pengalaman pelayanan oleh Garuda Indonesia sebagai operator angkutan haji kami nilai sudah cukup. Kecuali masalah keterlambatan, tapi sebagian besar terjadi kala fase pemulangan karena padatnya penerbangan dan slot time di Bandar aKIng Abdul Aziz yang sangat terbatas,” jelasnya.

Dirjen Hubungan Udara Kementrian Perhubungan Herry Bakti Singayudha Gumay mengungkapkan, hingga saat ini belum ada koordinasi dengan Kementrian Agama (Kemenag) sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam urusan haji.

“ Soal tender itu wewenang Kemenag. Kalau dari kami rekomendasinya tender ditunda karena Lion Air dan Batavia Air belum siap. Kita lihat kepentingan nasional setiap tahun. Layanan haji ini prioritas, bukan masalah angkutan saja tetapi juga pelayanan disana dan transportasi daratnya,” katanya.

Sedangkan untuk mergin yang diambil oleh maskapai, Herry menegaskan, masalah itu bukan kewenangan Kemenhub. “Itu wewenang Kemenag, biar maskapai negosiasi dengan lembaga itu. Kita memberi masukan saja komponen yang bisa dipotong seperti marjin atau jasa-jasa petugas yang bekerja di bandara sana. Intinya efisiensi,” katanya.

Sebelumnya Kemenag kemungkinan besar membatalkan rencana tender penerbangan haji tahun ini, kendati Batavia Air berminat ikut serta dalam pelayanan angkutan haji dengan menyiapkan dua pesawat berbadan lebar (wide body).

Dengan keputusan itu, maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines akan tetap menjadi maskapai pengangkut jemaah haji pada musim tahun ini.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Slamet Riyanto mengatakan tender pelayanan angkutan haji membutuhkan waktu sekitar 1 tahun sejak ditetapkan.

“Tidak mungkin dengan waktu sesingkat ini, karena tender membutuhkan persiapan yang panjang sekitar 1 tahun,” katanya.

Tender penerbangan haji melibatkan sejumlah pihak seperti Kementerian Perhubungan untuk menentukan spesifikasi pesawat dan tarif penerbangan jemaah haji.

Untuk itu, Kementerian Agama akan mengagendakan tender penerbangan haji dimulai tahun depan dengan memberikan peluang maskapai selain Garuda dan Saudi Arabian Airlines terlibat pengangkutan jemaah haji.

Sedangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) masih berpeluang turun terutama komponen penerbangan yang mendominasi hingga 52,7 persen dari total biaya haji atau ONH (ongkos naik haji).

Sebelumnya, Garuda menjanjikan memangkas margin keuntungan menjadi 3,01 persen atau tarif penerbangan haji maskapai pelat merah itu menjadi 1.779 dollar AS per jemaah dari hitungan tarif dasar 1.725,5 dollar AS.

Perhitungan itu berbeda dari Kementerian Perhubungan yang menghitung tarif dasar penerbangan haji tahun ini adalah 1.595 dollar AS per jemaah.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Abdul Kadir Karding menyatakan pihaknya menolak pembatalan tender penerbangan haji dengan alasan maskapai Batavia Air sanggup mengangkut 25.000 jemaah haji tahun ini.

“Tetap dibuka ruang untuk tender.. Tetap belum putus karena BPIH belum ditandatangani. Kita tetap memberikan peluang ke Batavia mengangkut jemaah haji,” kata Karding.

Dia menyatakan keputusan tender penerbangan haji tidak bisa diputuskan Dirjen tanpa melibatkan DPR.[dni]

210510 Damri Akan Tambah Armada

JAKARTA–Perum Damri pada semester kedua ini akan membeli 15 unit truk untuk mengembangkan usaha angkutan barang.

” Kita sudah siapkan dana, dengan alokasi harga per unitnya sekitar 550 juta rupiah,” ungkap Direktur Utama Perum Damri Twitjara Adjie di Jakarta, Kamis (20/5).

Dijelaskannya, penambahan armada dilakukan karena perseroan ingin serius menggarap pangsa pasar logistik di tanah air.

“Kami menargetkan bisa mengangkut antara 25 ribu ton hingga 30 ribu ton barang,” jelasnya.

Diungkapkannya, saat ini Damri memiliki sebanyak 80 unit armada barang, dari total 1700 armada yang dimiliki termasuk bus penumpang. Tiap tahun Damri mem programkan untuk terus melakukan penambahan armada guna meningkatkan kapasitas antara 15-20 persen dari yang sudah ada.

Twitjara optimistis target menggarap pasar logistik dapat dicapai perusahaannya, seiring dengan terus meningkatnya pangsa pasar angkutan barang yang dapat dilayani Damri saat ini di sejumlah daerah.

”Angkutan barang selalu bisa meraih target yang kita buat. Selama Januari-Februari kemarin, kita sudah bisa mengangkut 4 ribu ton lebih. Dengan penambahan armada yang kita lakukan, saya yakin 25-30 ribu ton bisa kita dapatkan sampai akhir tahun nanti,” katanya.

Hingga saat ini, lanjut dia, pergerakan distribusi angkutan barang di Pulau Jawa masih mendominasi jumlah barang yang diangkut Damri.

Penambahan 15 armada tahun ini, menurutnya, akan memperluas jangkauan armadanya di wilayah Sumatera, Riau dan Nusa Tenggara Barat. ”Konsentrasi kita memperluas pasar di wilayah itu, terutama Sumatera. Kita ingin menggarap mulai dari Medan, hingga ke Lampung, Pekanbaru, terus Sumbawa. Selama ini, kita hanya sampai Pekanbaru,” jelasnya.

Sejalan dengan itu, Twitjara menambahkan, baru-baru ini pihaknya menggelar program peningkatan kualitas SDM dengan menggelar lokakarya manajemen moderen bertemakan Program Pelatihan Leadership The Art of Selling 2010.

Acara yang digelar di Jakarta itu diadakan bagi seluruh pimpinan UPT Damri di seluruh wilayah.”Ini salah satu upaya penyegaran. Kita ingin meningkatkan kualitas leadership mereka dengan memberikan ilmu manajemen baru, arahnya lebih ke pemasaran. Kita mau, mereka bisa meningkatkan pendapatan dengan peningkatan pelayanan dan pengembangan pasar. Selama ini kan mereka hanya dijejali pekerjaan-pekerjaan rutin dengan format yang telah tersedia. Kita ingin  ke depan berubah,” tandasnya.[Dni]

210510 Tender Ulang BWA Bulan Depan

JAKARTA–Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana menggelar tender ulang layanan Broadband Wireless Access (BWA) untuk wilayah yang ditinggalkan dua pemenang sebelumnya.

Dua pemenang tender BWA yang dicabut izin prinsipnya oleh Kemenkominfo adalah PT Internux dan Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania (Comtronics).

Internux   memenangkan area Jabotabek, sedangkan Comtronics
area Jawa Bagian Barat Kecuali Bogor, Depok dan Bekasi,  Jawa Bagian Tengah, serta  Jawa Bagian Timur.

Internux dicabut izinnya karena tidak mampu membayar kewajiban sebagai pemenang, sementara Comtronics mengembalikan lisensi yang dimiliki.

“Kami akan memanggil semua pemain yang tertarik bermain di BWA tak lama lagi. Kesempatan terbuka bagi semua pelaku usaha,” ungkap Plt Dirjen Postel M. Budi Setiawan di Jakarta, Kamis (20/5).

Dijelaskannya, pemerintah harus berhati-hati dalam menggelar tender ulang tersebut karena berkaitan dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan pembayaran dari Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi serta upfront fee dari pemenang lainnya di zona sama yang ditinggalkan dua perusahaan.

“Kami harus berkoordinasi dengan kementrian keuangan (Kemenkeu). Soalnya lelang ulang tentu akan mengubah besaran setoran PNBP ke negara. Salah-salah melangkah bisa diaudit,” jelasnya.

Diperkirakannya, harga penawaran dasar (Reserved Price) bagi frekuensi yang akan dilelang tak jauh beda dengan tender tahun lalu. “Tak berbeda jauh atau bisa saja sama,” jelasnya.

Untuk diketahui, harga dasar penawaran (reserved price) bagi 15 zona untuk spektrum 2,3GHz sebesar 52,35 miliar rupiah. Harga frekuensi termahal terdapat di zona 4 yakni Jakarta, Banten , Bogor, Tangerang, dan Bekasi senilai 15,16 miliar rupiah per blok.

Pada Juli 2009 pemerintah telah menetapkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Indosat Mega Media (IM2),  PT First Media Tbk (First Media) Berca Hardayaperkasa (Berca), Internux, Jasnita Telekomindo, Konsorsium  Comtronics Systems dan  Adiwarta Perdania (Comtronics), dan PT Wireless Telecom Universal (WTU

Pengamat Telematika Gunawan Wibisono  menilai, tender ulang adalah langkah terbaik.

“Dalam dokumen tender dikatakan BHP berpatokan kepada harga penawaran pemenang kedua. Seandainya diberikan ke IM2 untuk Jabotabek, apa First Media yang telah membayar kewajibannya akan rela membayar BHP berlebih,” katanya.

Menurutnya, langkah itu akan menunjukkan adanya transparansi dan si pemenang pertama di zona itu tidak merasa dirugikan. Tender ulang pun tidak akan membuat harga frekuensinya melonjak, bahkan bisa saja kebanting murah.

Tambah Jartup
Selanjutnya, Budi mengungkapkan, sudah ada tiga hingga empat perusahaan yang mengajukan izin jaringan tertutup (Jartup) untuk menggarap rute Batam Singapura.

“Banyak perusahaan tertarik membangun tulang punggung jaringan (Backbone) untuk rute tersebut, ini karena rute itu memiliki trafik data yang tinggi,” katanya.

Diungkapkannya, PT Pgas Telekomunikasi Nusantara (Pgascom) baru saja meramaikan bisnis jaringan tulang punggung komunikasi internasional melalui kabel serat optik yang menghubungkan Jakarta dengan Batam dan Singapura.

“Sebenarnya ada yang akan menyusul yakni Asia Com, tetapi perusahaan ini masih harus dicermati komitmen pembangunan jaringan walau sudah diberikan izin prinsip,” katanya.

Asia Com direncanakan akan membangun rute serat optik Jakarta-Pangkal Pinang-Batam-Singapura. Perusahaan yang bermain di rute ini yaitu Telkom, Indosat, XL Axiata, Mora Telematika Indonesia, serta Matrix Networks.

Presiden Direktur XL Axiata Hasnul Suhaimi mengakui rute Batam-Singapura banyak diminati investor karena jalur itu dekat ke Tier-1 konseksi Internet. “Kami juga punya Dumai-Batam-Singapura,” katanya.

Namun Budi mengingatkan, pemain di rute barat itu suatu saat akan dibatasi jika terlalu penuh.”Pemerintah itu lebih senang jika backbone dibangun di rute timur. Kami sudah memulai dengan menstimulus melalui dana Universal Service Obligation (USO),” katanya.[dni]