200510 Garuda Mampu Terbangkan 114.000 Haji

JAKARTA—Maskapai nasional,  Garuda Indonesia menyatakan kesiapannya untuk melakukan operasi pelayanan jemaah haji pada musim haji 2010 mendatang.

“Guna menunjukkan kesiapan, Garuda   segera melakukan tender pengadaan 15 unit
pesawat untuk operasional haji. Armada itu akan disewa dari berbagai lessor di seluruh dunia,” tegas Direktur Utama Garuda, Emirsyah Satar di Jakarta, Rabu (19/5).

Ditegaskannya,  Garuda mampu menerbangkan 100 persen kuota penerbangan
yang diberikan kepada penerbangan nasional. Pada 2010 lalu adalah
114 ribu jemaah, sedangkan jumlah yang sama diserahkan kepada maskapai asal Arab yaitu Saudi Arabian Airlines (SV).

“Jangankan cuma 114 ribu, seluruh jamaah asal Indonesia pun sebenarnya kami siap terbangkan. Asalkan pengumumannya dilakukan jauh hari, sehingga kami siap dengan armada dan krunya,” tegasnya.

Emir juga mengungkapkan,   Garuda dalam penyelenggaraan haji hanya sebesar yiga persen, bukan  10 persen seperti diungkapkan Menhub Freddy Numberi belum lama ini.  “Tidak besar, keuntungannya hanya sebesar 3 persen, karenanya harus pintar-pintar mengatur, karena harga avtur juga berfluktuasi,” tandasnya.

Sementara  Direktur Umum Lion Air, Edward Sirait mengatakan, Lion belum siap dengan penyelenggaraan haji. “Masih ada beberapa hal yang mesti dipersiapkan sehingga Lion belum bisa mengusulkan ikut dalam penyelenggaraan haji,” katanya.

Putusan KPPU
Pada kesempatan lain, Anggota Komisi V DPR RI, Yudi Widiana menghargai  putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menghukum sembilan maskapai penerbangan untuk membayar denda dan ganti rugi senilai total 584, 5 miliar rupiah.

“Namun hukuman tersebut jangan sampai merugikan masa depan Industri penerbangan nasional yang terancam bangkrut akibat hukuman tersebut,” katanya.

Yudi mengatakan, DPR sendiri tidak bermaksud mengintervensi proses hukum yang dilakukan,  walau  keputusan KPPU bahwa sembilan maskapai penerbangan nasional terbukti melakukan kartel tidak terlalu kuat bahkan berlebihan.

“Sekarang ini rute penerbangan yang tersedia masih lebih besar dibanding jumlah penumpang. Jadi, tudingan praktik kartel tidak cukup kuat,” katanya.

Yudi mensinyalir keputusan KPPU itu hanya akan menguntungkan maskapai penerbangan asing. Bila denda diterapkan, maka banyak maskapai penerbangan nasional yang akan gulung tikar dan pihak perusahaan penyewaan pesawat (lessor) juga akan menarik pesawatnya. Ini karena maskapai penerbangan tidak akan lagi mampu membayar.

“Betapapun kelangsungan maskapai penerbangan nasional harus tetap eksis ditengah persaingan ketat dengan maskapai dari negara-negara lain, khususnya di kawasan regional Asia Tenggara,” tegasnya.

Yudi mengaku khawatir jika keputusan KPPU tersebut akan berpengaruh besar terhadap perkembangan maskapai penerbangan nasional dan menjadi preseden buruk di saat waktu pemberlakukan liberalisasi penerbangan di ASEAN sudah semakin dekat.

“Saya mendukung  upaya kesembilan maskapai penerbangan itu untuk melakukan upaya banding terhadap putusan KPPU,” katanya.[dni]

200510 Azas Cabotage Buka Peluang Usaha

JAKARTA— Penerapan azas cabotage di industri pelayaran Indonesia dianggap bisa membuka peluang usaha baru bagi pengusaha lokal.

Azas cabotage adalah ketentuan muatan domestik diangkut kapal-kapal berbendera nasional. Azas ini berlaku untuk  kapal-kapal jenis cair dan lepas pantai pada  tahun 2010 dan 2011.

“Penerapan regulasi ini membuat banyak pengusaha lokal yang ingin memiliki kapal sendiri untuk melakukan bisnis pelayaran. Ini bagus bagi Indonesia karena selama ini banyak kapal berbendera Indonesia di luar negeri,” ungkap Chairman & Group CEO Thome Groud, Olav Thorstensen di Jakarta, Rabu (19/5).

Thome Group adalah   perusahaan manajemen perkapalan yang berbasis di Singapura. Perusahaan ini memberikan jasa manajemen, solusi teknologi informasi, dan advokasi lainnya di bidang pelayaran.

“Kami melihat pasar di Indonesia menjanjikan, apalagi jika pengusaha lokal menggandeng manajemen pelayaran seperti Thome. Perusahaan ini bisa menaikkan daya saing dan mempermudah bisnis di luar negeri,” jelasnya.

Olav menjelaskan Thome membuka kantor cabang di Indonesia. Karena tingginya kebutuhan kapal di Indonesia. Sebagai contohnya, industri migas dan logistik tumbuh pesat di Indonesia. “Potensi tersebut yang coba kami ambil”, ujarnya.

Sebagai ahli  manajemen pelayaran, jelasnya, investasi di Indonesia tidak membutuhkan modal banyak. Pihaknya hanya menjadi pihak ketiga yang memfasilitasi pengadaan kapal dari si produsen dengan perusahaan yang membutuhkan kapal tersebut.

Diungkapkannya,  investasi Thome berkisar 400 ribu dollar AS hingga 500 ribu dollar saja. Krunya juga tidak banyak hanya sekitar enam orang staf per kantor. Mereka akan berusaha menyiapkan jasa pihak ketiga di kapal kargo dan kapal lepas pantai.

Dia menjelaskan, dengan semakin banyaknya permintaan kapal di Indonesia, maka para perusahaan manajemen kapal asing wajar bila melirik negeri ini untuk ekspansi. “Selama ada potensi pasti ada yang akan investasi,” tandasnya.

Presiden Thome Offshore Management Pte Ltd, Claes Eek Thorstensen menambahkan, beberapa proyek yang digarap adalah pertambangan gas lepas pantai di laut dalam Makassar. “Blok di Selat Makassar itu dimiliki oleh BP Indonesia, ExxonMobil dan StatOil,” jelasnya.

Thome Group menyediakan kapal angkut gas maupun kapal pendukung logistik untuk proyek tersebut dari perusahaan lokal.

Secara terpisah, Ketua Umum  Indonesia Shipowner Association (ISA) Jaka A Singgih mengingatkan, pemilik kapal lokal harus waspada dengan jasa konsultan yang ditawari oleh perusahaan asing dengan memanfaatkan azas cabotage. “Harus jelas dulu jenis bantuan yang diberikan. Di negara mana pun azas cabotage itu untuk  kapal dari negara bersangkutan dan kepentingan nasional,” katanya.

Jaka mengaku tidak enggan dengan bantuan konsultan asalkan memberikan kontribusi yang jelas bagi industri pelayaran, misalnya membuka lapangan kerja, penghematan devisa, dan meningkatkan keterampilan anak buah kapal melalui pelatihan. “Kalau itu tidak diberikan, perusahaan konsultan itu tak lebih dari makelar saja. Bahkan ini bisa berbahaya karena menyuburkan perusahaan pelayaran bodong,” katanya. [dni]

200510 Uji Coba LTE : Ancaman atau Kebutuhan Teknologi

Lembaga riset Maravedis memperkirakan dalam waktu lima tahun ke depan  sebanyak 25 operator di dunia akan melayani sekitar 226,7 juta pelanggan menggunakan perangkat yang bisa mengakses teknologi Long Term Evolution (LTE) dan 3G/UMTS. Pada saat itu akan dibangun 242 ribu  makro base stations LTE oleh operator di seluruh dunia.

Senior Analis Maravedis Esteban Monturus memperkirakan hampir 84 persen operator di seluruh dunia akan meningkatkan kemampuan jaringannya ke   High Speed Packet Access (HSPA)/HSPA+  dalam mengantisipasi evolusi LTE dan hanya  16 persen operator akan pindah ke Code Division Multiple Access (CDMA) atau Evolution Data Optimized (EVDO).

“Banyak operator mengembangkan LTE sebagai akses data. Hanya  40 persen yang akan menggunakan teknologi ini untuk suara,” katanya seperti dikutip Cellular News belum lama ini.

LTE  menjadi buah bibir belakangan karena inilah  kelanjutan dari teknologi seluler generasi ketiga (3G),  setelah high speed downlink packet access (HSDPA), dan HSPA +. LTE adalah satu set perangkat tambahan ke universal mobile telecommunications system (UMTS) yang diperkenalkan pada 3rd generation partnership project (3GPP) release 8.

Inovasi ini memberikan tingkat kapasitas downlink sedikitnya 100 Mbps, dan uplink paling sedikit 50 Mbps dan RAW round-trip kurang dari 10 ins.  Layanan LTE pertama di dunia dibuka oleh TeliaSonera di dua kota Skandinavia yaitu Stockholm dan Oslo pada 14 Desember 2009.

Head of Network Systems Product Management Nokia Siemens Network (NSN)  Tommi Uitto menyakini, hadirnya LTE akan membuat akses internet melalui ponsel jauh lebih murah.

Berdasar data NSN, tanpa layanan suara sekalipun dengan teknologi LTE  operator dapat mempertahankan belanja modal dan operasional sebesar 3 euro per pelanggan atau sekitar 33.864 rupiah.

Ilustrasinya,  biaya capex dan opex berkurang ketika terdapat lebih banyak pelanggan yang berbagi biaya. Dengan sedikitnya 500 pelanggan per situs yang masing-masing menggunakan kurang dari 2GB per bulan, capex dan opex bulanan akan mencapai 3 euro per pelanggan.

Jika penggunaan data rata-rata dapat dijaga kurang dari 2 GB dan densitas pelanggan sangat tinggi, sangat mungkin untuk menekan capex dan opex bulanan sehingga kurang dari 2 euro. Jika biaya sewa situs dan backhaul sebagian dialokasikan untuk layanan suara, maka capex dan opex bulanan untuk data broadband akan menjadi lebih rendah lagi.

Sebagai perbandingan, saat ini koneksi internet unlimited milik  XL dengan batas bandwith 1GB  dibanderol 150 ribu rupiah. Sementara untuk layanan unlimited 1 hari dengan batas bandwith lebih rendah, konsumen diwajibkan membayar 10 ribu rupiah.

Belum Izin

Di Indonesia, terdapat tiga operator yang sudah berancang-ancang melakukan uji coba LTE pada semester kedua ini. Ketiga operator itu adalah Telkomsel, Indosat, dan XL.

Menkominfo Tifatul Sembiring mengungkapkan, hingga saat ini belum memberikan izin bagi  tiga operator untuk melakukan uji coba. “Setahu saya baru penyedia jaringan Ericcson yang akan menaruh laboratorium kecil berbentuk kontainer untuk trial LTE. Kami berikan waktu 9 bulan bagi vendor itu melakukan uji coba,” katanya.

PLT Dirjen Postel M. Budi Setiawan menambahkan, jika pun LTE diujicoba  tahun ini, teknologi itu baru bisa dikomersialkan   paling cepat mulai tahun 2012-2013 nanti. “Banyak hal yang harus dikaji,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengungkapkan,  terdapat empat hal yang menjadi perhatian regulator.   Pertama, perlu dipikirkan di mana pita frekuensi yang akan dipakai, dan berapa besar porsi yang bisa dimanfaatkan untuk LTE.

Kedua, belum ada kejelasan terkait bagaimana kontribusi lokal dalam mengadopsi LTE. Ketiga,  posisi LTE terkait dengan implementasi  WiMax di slot frekuensi 2,3 GHz. Hal ini karena dua inovasi (LTE dan WiMax) diklaim sama-sama reinkarnasi menuju 4G.

Wimax sendiri adalah  teknologi berbasis data yang bekerja pada spektrum pita lebar layaknya Wi-Fi namun dengan jangkauan lebih luas dan kemampuan transmisi lebih cepat yakni mencapai 75 Mbps.

Keempat, regulator masih melihat juga best practise di beberapa negara lain mengenai adopsi LTE tentunya dengan memperhatikan keunikan Indonesia. “Untuk frekuensi sendiri, Indonesia sebetulnya masih terkendala dengan frekuensi yang tidak lowong saat ini, seperti di slot 2,5 GHz maupun 700 MHz. Persoalan ini masih dibahas,” ungkapnya.

Ancaman

Sikap Kemenkominfo yang terkesan memberi angin bagi LTE, membuat banyak pihak mencibir karena pemerintah terkesan mengikuti saja kemauan dari vendor asing dan para petinggi operator.

“Kemenkominfo sangat memanjakan teknologi yang didukung oleh Asosiasi GSM dunia yakni  LTE. Padahal, Indonesia akan mengomersialkan Wimax sebentar lagi. Kedua teknologi ini sama-sama mengusung 4G,” tegas Pengamat Telematika dari Universitas Indonesia Gunawan Wibisono.

Gunawan meminta, pemerintah mengeluarkan regulasi untuk uji coba LTE  seketat wimax misalnya pemenuhan konten lokal.  “Perusahaan manufaktur dalam negeri sudah berinvestasi membuat perangkat wimax. Jika LTE dibiarkan tanpa kandungan konten lokal, tentu saja ini bisa melibas produk dalam negeri. Apalagi pengguna LTE itu dalam skala ekonomi lebih menjanjikan,” katanya.

Menurutnya, kebijakan pemerintah yang berubah-ubah mencerminkan tidak adanya roadmap kebutuhan teknologi dan spektrum bagi industri telekomunikasi. “Jika begini operator wimax yang akan komersial bisa beralih ke LTE. Soalnya mereka membayar frekuensi berbasis pita yang artinya bisa untuk teknologi netral. Sebaiknya matangkan dulu satu teknologi sesuai kebutuhan masyarakat,” katanya.

Pengamat telematika Suhono Harso Supangkat  menyarankan jika uji coba dilakukan bukan dalam bentuk test bed, pemerintah secepatnya memberikan arahan. “Harus ada kajian komprehensif terutama bagi industri dalam negeri. Indonesia butuh akses broadband itu benar, tetapi apakah kita harus mengadopsi semua inovasi. Ini harus dipelajari dulu,” katanya.

Sementara Sekjen Indonesia Wireless Broadband (IDWIBB) Y. Sumaryo Bambang Hadi mendesak regulator berfikir dua langkah di depan dalam menata industri. “Sekarang regulator terkesan reaktif bukan antisipatif. Padahal teknologi itu tidak bisa dibatasi ruang geraknya,” katanya.

Menurutnya, LTE dan Wimax bisa saling melengkapi untuk akses broadband, persaingan terletak pada  penawaran konten yang diberikan ke pelanggan. “Kuncinya adalah kesetaraan hidup. Jangan  LTE diberi penomoran, WiMAX tidak. Ini sudah jelas ada ketimpangan,” tegasnya. [dni]

200510 Solusi TI Naikkan Daya Saing BPR

JAKARTA—Solusi Teknologi Informasi (TI) diyakini bisa menaikkan daya saing dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sehingga bisa membuat usaha tersebut menjadi lebih agresif mengembangkan layanan.

“Jika satu BPR memiliki solusi TI yang mumpuni itu akan membuat adanya jaminan sistem terpercaya sehingga bisa menaikkan kredibiltas dan menekan tingkat resiko. Ini akan bisa menekan biaya asuransi,” ungkap Executive General Manager Divisi Business Service (DBS) Telkom Slamet Riyadi kepada Koran Jakarta, Rabu (19/5).

Menurutnya, BPR tak perlu membangun sendiri solusi TI-nya tetapi bisa menggunakan penyedia jasa seperti unit yang dipimpinnya. “Kami bisa memberikan solusi end to end. Ini bisa menghemat biaya Total Cost ownership (TCO) karena belanja modal dikonversi menjadi biaya operasional. Jika bangun sendiri keluar dana sekitar 200 juta rupiah untuk BPR dengan 5 cabang, menggunakan jasa DBS hanya sekitar 20 juta rupiah,” ungkapnya.

Diungkapkannya, jasa end to end yang disediakan oleh DBS adalah backend, core application, front end, dan cloud computing solution. BPR yang disasar oleh DBS adalah dengan omset sekitar 20 miliar rupiah. Total pelanggan DBS sekarang dari segmen ini sekitar 20 BPR. Saat ini jumlah BPR dengan kategori itu sebanyak 350 unit, ditargetkan setengah dari jumlah yang ada menjadi pelanggan DBS.

Masih menurut Slamet, pasar dari DBS yang masuk dalam kategori services di unitnya ini memiliki pertumbuhan yang menjanjikan pada tahun ini yakni sekitar 16-17 persen. “Kami membagi segmen menjadi manufacturing, trading dan services. Kategori services ini adalah perbankan atau hospitality seperti hotel. Manufaktur dan trading belanja TI-nya diperkirakan tumbuh 14 persen tahun ini,” katanya.

Dijelaskannya, tantangan dari menjual solusi TI ke segmen Usaha Kecil dan Menengah (UKM) adalah memberikan pemahaman kepada pemilik bahwa solusi TI dibutuhkan. “Biasanya mereka sensitif kepada harga. Tetapi Telkom memiliki produk yang lengkap sehingga nilainya menjadi lebih tinggi dengan harga terjangkau,” jelasnya.

DBS  adalah unit yang dibentuk Telkom dikhususkan untuk mengelola pelanggan bisnis yang sebagian besar merupakan segmen UKM. Pada segmen ini, Telkom akan menawarkan beragam solusi untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan bisnis melalui penerapan teknologi komunikasi informasi (ICT) yang tepat.
Beberapa aplikasi berbasis platform as as services (PAAS) cloud computing sudah disiapkan Telkom, di antaranya e-UKM, aplikasi untuk BPR (Bank Perkreditan Rakyat), aplikasi untuk pengelolaan koperasi, dan lainnya. Cloud computing  adalah pemanfaatan teknologi internet untuk menyediakan sumber komputing.

DBS berada di bawah kendali direktorat  Enterprise and Wholesale. Direktorat ini sendiri berkontribusi sebesar 50 persen bagi pendapatan perusahaan dalam neraca unconsiladated. Sedangkan DBS ditargetkan meraih pendapatan 3 triliun rupiah pada tahun ini. [dni]

200510 Kemenkominfo Akan Selidiki Indostar II

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan menyelidiki keberadaan dari satelit Indostar II karena menyangkut kedaulatan dari negara di angkasa.

“Jika memang Media Citra Indostar (MCI) berencana memindahkan slot orbit dari satelit itu harus melapor ke Kemenkominfo dan Internasional Telecomunication Union (ITU), tidak bisa main pindah saja. Ini menyangkut kedaulatan negara karena filling yang dipakai milik Indonesia,” tegas Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, Rabu (19/5).

Tifatul sendiri mengaku tidak tahu tentang rencana tersebut walau isu tentang pemindahan slot orbit sudah menyeruak sejak beberapa bulan lalu seiring berpindahnya kepemilikan Indostar II. “Saya harus cek dulu ke Kelembagaan Internasional Ditjen Postel. Nanti kita klarifikasi semuanya,” tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono meminta,  pemerintah   untuk tegas terhadap kepemilikan satelit Indostar II karena infrastruktur tersebut sekarang telah berada di slot orbit asing.

Menurutnya, jika Indostar II   tetap berada di orbit milik Indonesia tanpa ada hubungan bisnis, maka Negara ini  kehilangan dua sumber daya terbatas yakni  orbit satelit dan  frekuensi sebesar  150MHz di spektrum  2.5GHz.

Untuk diketahui, belum lama ini SES World Skies (SES) membeli satelit Indostar II dari  PT Protostar seharga 185 juta dollar AS.  Indostar II selama ini digunakan oleh  operator televisi berbayar MCI untuk melayani pelanggan Indovision.

Satelit tersebut  menempati slot orbit milik Indonesia sesuai registrasi di International telecommunication Union (ITU) yaitu  107,7 derajat  BT dengan  membawa 32 transponder.   Pemilik baru Indostar II tengah melakukan  kajian teknis untuk memindahkan satelit tersebut   ke slot   108,8 derajat  Bujur Timur. Pemindahan dilakukan agar  Ku-Band   dapat dimanfaatkan secara optimal karena selama ini  bersinggungan  dengan S-Band dari satelit lainnya.

Sementara itu, berkaitan dengan nasib dua pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA), Internux dan Comtronics, Tifatul menegaskan, Internux sudah resmi dicabut izinnya, sedangkan Comtronics masih dipelajari apakah dicabut atau tidak. “Pemain BWA itu harus yang serius. Kalau uangnya setengah-setengah, baiknya tidak usah ikut. Apalagi seperti Internux yang menang di Jabodetabek, tetapi kemampuan modal tidak kuat. Ini sangat disayangkan,” sesalnya.

Tifatul mengungkapkan, tender untuk menggantikan dua perusahaan itu akan dilaksanakan setelah ada kepastian hukum. “Tender ulang akan dilaksanakan untuk area yang ditinggalkan dua perusahaan itu,” katanya.[dni]

200510 Venusiana Papasi : Saya Akan Agresif

Kala nama wanita ini muncul sebagai pengganti Irwin Sakti menduduki posisi nomor satu alias Vice President (VP) di Telkomsel Area II, banyak pihak terkaget-kaget.

Bagaimana tidak, wanita ini  menghabiskan  karirnya di Telkomsel lebih banyak membangun   jaringan ketimbang di dunia pemasaran. Keberhasilan Telkomsel menghadirkan jaringan hingga Ibu Kota Kecamatan (IKK) beberapa tahun lalu tak bisa dilepaskan dari tangan dingin wanita ini.

Untuk diketahui,  Area II (Jabotabek-Jabar) selama ini dikenal sebagai etalase persaingan dari operator seluler. Pertanyaan yang muncul, apakah wanita yang akrab dipanggil Venus ini akan sukses mengembangkan penjualan dan layanan, layaknya keberhasilannya membangun jaringan hingga ke pelosok Papua?

Wartawan Koran Jakarta, Doni Ismanto, berkesempatan mewawancarai wanita yang suka berpotongan rambut pendek itu pekan ini. Berikut kutipannya.

T: Anda selama ini dikenal sebagai orang jaringan, apakah yakin memimpin Area II

J: Pertanyaan ini banyak muncul, tetapi apa tidak boleh orang jaringan bermain di commerce? Pendahulu saya juga bukan orang commerce dan berhasil. Kalau dia berhasil, kenapa saya tidak. Selain itu, saya yang membangun jaringan  di area II ini.  Jadi, saya tahu area mana yang masih bisa ditingkatkan penjualan atau dinaikkan kualitasnya.

T: Apa yang akan Anda tawarkan di Area II

J: Saya akan agresif mengembangkan layanan data. Telkomsel memiliki bandwitdh data paling besar. Ini akan dioptimalkan. Terutama untuk area outer, selain itu kita juga ingin masuk ke residensial dan komunitas untuk akses data. Target saya akan terjadi pertumbuhan 100 persen untuk akses data dari 500 ribu menjadi 1 juta pengguna. Sedangkan untuk pelanggan seluruhnya kita harapkan ada tambahan 4,6 juta pelanggan hingga akhir tahun menjadi 24,7 juta pengguna di area II.

T: Strategi yang digunakan

J: Telkomsel memiliki produk yang kompetitif  didukung saluran distribusi yang kuat sehingga tersedia dimana-mana. Belum lagi infrastruktur  dengan jumlah BTS 2G dan 3G di Jabodetabek sebanyak 7.700 unit dan di Jawa Barat 550 unit. Belum lagi 80 persen dari 1.900 gedung di Jakarta telah terpasang repeater. Sampai akhir tahun akan ditambah menjadi  2.800 unit BTS di Jabodetabek dan 550 unit BTS di Jawa Barat. Sekarang tinggal strategi pemasaran untuk mengkomunikasikannya. Selanjutnya, mari bertempur secara sehat.

T: Kenyamanan akses data apa bisa dijamin, mengingat  banyak banting harga yang berujung menurunnya kualitas layanan.

J: Di Jakarta semua Node B (BTS 3G) sudah siap untuk High Speed Packet Acces (HSPA+). Kami tinggal meningkatkan kemampuan jaringan seandainya satu area memiliki  trafik tinggi, ditingkatkan menjadi HSPA+. Masalah tarif yang dibanting, itu harus dimengerti oleh pelanggan bahwa penawarannya memiliki persyaratan. Satu hal yang harus diingat, pelanggan butuh akses dengan harga terjangkau, dan Telkomsel menawarkan itu. Percayalah, jika pelanggan bertambah, kuncinya adalah manajemen frekuensi. Saat ini kami terus meningkatkan kualitas layanan agar penawaran pemasaran diimbangi oleh kualitas.

T: Banyak kalangan menduga kinerja Telkomsel di kuartal II ini khususnya di area II mengalami penurunan sejak hadirnya kartu perdana simPATI 5 ribu dan AS 2 ribu

J: Itu tidak benar. Kami memiliki pertumbuhan yang bagus pada kuartal dua ini. Lihat saja nanti. Bulan April saja pertumbuhan pelanggan dan pendapatan sesuai target. Harus diingat, kami memiliki produk untuk semua segmen, sesuai dengan kondisi pasar. Dan itu tercermin dari   strategi harga yang ditawarkan.

J:Bagaimana dengan ujicoba Long Term Evolution (LTE)

T: Jakarta akan menjadi tempat ujicoba LTE tak lama lagi. Soalnya jumlah pelanggan data paling banyak di area ini. Berbagai persiapan sudah dilakukan