190510 Pembagian Otoritas Pelabuhan Diharapkan Tidak Tibulkan Biaya Tinggi

JAKARTA—Para pemangku kepentingan di sector pelayaran dan pelabuhan mengharapkan ide untuk membagi otoritas pelabuhan menjadi empat wilayah tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pelaku usaha.

“Ide itu sudah baik, harapannya jangan sampai pembagian wilayah itu menjadikan terhambatnya arus barang dan makin tingginya biaya ekonomi yang ditanggung pelaku usaha,” ungkap Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro kepada Koran Jakarta, Selasa (18/5).

Ketua Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W. Sutjipto menilai, langkah yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan untuk membagi otoritas pelabuhan atas empat wilayah sudah tepat karena tidak akan menimbulkan resiko yang besar di lapangan.

“Kemenhub sepertinya meneruskan pembagian wilayah ala Pelindo yang membagi wilayah kerja menjadi empat. Saya rasa ini lebih tepat, ketimbang melakukan perubahan drastic yang justru bermasalah di kemudian hari,” katanya.

Menurutnya, hadirnya otoritas pelabuhan akan memacu kompetisi di lapangan dimana akan banyak investor swasta masuk ke usaha tersebut. “Ini justru bagus karena menimbulkan kompetisi. Kalau sudah begini bisa saja biaya pelabuhan di Indonesia menjadi lebih kompetitif,” katanya.

Masih menurut Johnson, saat ini terjadi ketimpangan biaya pelabuhan di Indonesia khususnya antara kawasan barat dan timur. “Di barat banyak yang memiliki komersial, tetapi di timur itu banyak pelabuhan perintis,” jelasnya.

Sementara Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pelayaran, Pelabuhan dan Lingkungan Maritim (MAPPEL), Oentoro Surya menilai Menteri Perhubungan salah persepsi dengan tidak mendalami jiwa dari Undang-Undang Pelayaran dengan membagi otoritas pelabuhan menjadi empat wilayah kerja. “ Mungkin pandangan beliau saking luasnya wilayah Indonesia dibuatlah area kerja sama dengan Pelindo. Sebenarnya tidak harus demikian. Nanti kami akan memberikan masukan,” katanya.

Sebelumnya, Kemenhub mengusulkan pembentukan otoritas pelabuhan dalam bentuk regionalisasi. Lembaga ini akan dibagi dalam empat wilayah regional dan mengatur pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayahnya.

Keempat wilayah tersebut meliputi Wilayah I yang membawahi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi dengan kantor pusat di Pelabuhan Belawan, Medan.

Sedangkan wilayah II yang rencananya berkantor pusat di Tanjung Priok, Jakarta akan membawahi Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat dan
Kalimantan Barat.

Sementara wilayah III meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan pusat di Tanjung Perak. Terakhir untuk pelabuhanpelabuhan wilayah timur Indonesia yang meliputi 11 provinsi yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat akan terpusat di Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar.

Meski otoritas pelabuhan belum dibentuk administrator pelabuhan (Adpel) di seluruh Indonesia telah menerapkan fungsi otorisasi pelabuhan. Hal ini terkait dengan aturan menteri yang telah diperintahkan
kepada masing-masing pelabuhan.

Fungsi otoritas Pelabhunan antara lain menyediakan lahan pelabuhan, pemeliharaan pelabuhan dan sarana navigasi, penjaminan keamanan dan ketertiban, mengusulkan tarif penggunaan pelabuhan dan fasilitasnya serta menjamin kelancaran arus barang.

Ide pembentukan otoritas pelabuhan sendiri mendapatkan tantangan dari The National Maritime Institute (Namarin) Jakarta dengan mengajukan gugatan uji materi terhadap UU No 17/2008 tentang Pelayaran khususnya pasal yang mengatur otoritas pelabuhan.

Sejumlah pasal yang akan digugat antara lain Pasal 86 UU Pelayaran yang menyebutkan personel Badan Otoritas Pelabuhan berasal dari PNS yang punya kemampuan dan kompetensi kepelabuhanan.

Dengan membatasi kesempatan hanya kepada PNS, pasal itu telah melawan UUD 1945. Di samping itu, lanjutnya, sangat sulit mencari PNS yang mumpuni dalam bidang pelabuhan. Menurut Namarin, bila dipaksakan, Badan Otoritas Pelabuhan hanya akan menjadi beban anggaran saja.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Bobby R. Mamahit menyatakan, pendirian otoritas pelabuhan atau port authority telah diatur secara tegas dalam UU Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No.61/2009 yang berfungsi mewakili pemerintah dalam memberikan konsesi atau bentuk lain kepada badan usaha pelabuhan untuk menjalankan usaha kepelabuhanan.

Menurutnya, dengan menambahkan port authority berperan sebagai regulator sedangkan badan usaha pelabuhan seperti PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menjadi operator. Pemisahan regulator dan operator itu diharapkan meningkatkan minat swasta terlibat dalam pengembangan pelabuhan di Indonesia. “Karena regulator secara otomatis personelnya juga harus dari pemerintah yakni PNS,” ucapnya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s