190510 Pembagian Otoritas Pelabuhan Diharapkan Tidak Tibulkan Biaya Tinggi

JAKARTA—Para pemangku kepentingan di sector pelayaran dan pelabuhan mengharapkan ide untuk membagi otoritas pelabuhan menjadi empat wilayah tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi bagi pelaku usaha.

“Ide itu sudah baik, harapannya jangan sampai pembagian wilayah itu menjadikan terhambatnya arus barang dan makin tingginya biaya ekonomi yang ditanggung pelaku usaha,” ungkap Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut Indonesia (Depalindo) Toto Dirgantoro kepada Koran Jakarta, Selasa (18/5).

Ketua Dewan Pengurus Pusat Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Johnson W. Sutjipto menilai, langkah yang dilakukan oleh Kementrian Perhubungan untuk membagi otoritas pelabuhan atas empat wilayah sudah tepat karena tidak akan menimbulkan resiko yang besar di lapangan.

“Kemenhub sepertinya meneruskan pembagian wilayah ala Pelindo yang membagi wilayah kerja menjadi empat. Saya rasa ini lebih tepat, ketimbang melakukan perubahan drastic yang justru bermasalah di kemudian hari,” katanya.

Menurutnya, hadirnya otoritas pelabuhan akan memacu kompetisi di lapangan dimana akan banyak investor swasta masuk ke usaha tersebut. “Ini justru bagus karena menimbulkan kompetisi. Kalau sudah begini bisa saja biaya pelabuhan di Indonesia menjadi lebih kompetitif,” katanya.

Masih menurut Johnson, saat ini terjadi ketimpangan biaya pelabuhan di Indonesia khususnya antara kawasan barat dan timur. “Di barat banyak yang memiliki komersial, tetapi di timur itu banyak pelabuhan perintis,” jelasnya.

Sementara Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pelayaran, Pelabuhan dan Lingkungan Maritim (MAPPEL), Oentoro Surya menilai Menteri Perhubungan salah persepsi dengan tidak mendalami jiwa dari Undang-Undang Pelayaran dengan membagi otoritas pelabuhan menjadi empat wilayah kerja. “ Mungkin pandangan beliau saking luasnya wilayah Indonesia dibuatlah area kerja sama dengan Pelindo. Sebenarnya tidak harus demikian. Nanti kami akan memberikan masukan,” katanya.

Sebelumnya, Kemenhub mengusulkan pembentukan otoritas pelabuhan dalam bentuk regionalisasi. Lembaga ini akan dibagi dalam empat wilayah regional dan mengatur pelabuhan-pelabuhan yang ada di wilayahnya.

Keempat wilayah tersebut meliputi Wilayah I yang membawahi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Jambi dengan kantor pusat di Pelabuhan Belawan, Medan.

Sedangkan wilayah II yang rencananya berkantor pusat di Tanjung Priok, Jakarta akan membawahi Provinsi DKI Jakarta, Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, Banten, Jawa Barat dan
Kalimantan Barat.

Sementara wilayah III meliputi wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan pusat di Tanjung Perak. Terakhir untuk pelabuhanpelabuhan wilayah timur Indonesia yang meliputi 11 provinsi yaitu Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat akan terpusat di Pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar.

Meski otoritas pelabuhan belum dibentuk administrator pelabuhan (Adpel) di seluruh Indonesia telah menerapkan fungsi otorisasi pelabuhan. Hal ini terkait dengan aturan menteri yang telah diperintahkan
kepada masing-masing pelabuhan.

Fungsi otoritas Pelabhunan antara lain menyediakan lahan pelabuhan, pemeliharaan pelabuhan dan sarana navigasi, penjaminan keamanan dan ketertiban, mengusulkan tarif penggunaan pelabuhan dan fasilitasnya serta menjamin kelancaran arus barang.

Ide pembentukan otoritas pelabuhan sendiri mendapatkan tantangan dari The National Maritime Institute (Namarin) Jakarta dengan mengajukan gugatan uji materi terhadap UU No 17/2008 tentang Pelayaran khususnya pasal yang mengatur otoritas pelabuhan.

Sejumlah pasal yang akan digugat antara lain Pasal 86 UU Pelayaran yang menyebutkan personel Badan Otoritas Pelabuhan berasal dari PNS yang punya kemampuan dan kompetensi kepelabuhanan.

Dengan membatasi kesempatan hanya kepada PNS, pasal itu telah melawan UUD 1945. Di samping itu, lanjutnya, sangat sulit mencari PNS yang mumpuni dalam bidang pelabuhan. Menurut Namarin, bila dipaksakan, Badan Otoritas Pelabuhan hanya akan menjadi beban anggaran saja.

Sekretaris Ditjen Perhubungan Laut Bobby R. Mamahit menyatakan, pendirian otoritas pelabuhan atau port authority telah diatur secara tegas dalam UU Pelayaran dan Peraturan Pemerintah No.61/2009 yang berfungsi mewakili pemerintah dalam memberikan konsesi atau bentuk lain kepada badan usaha pelabuhan untuk menjalankan usaha kepelabuhanan.

Menurutnya, dengan menambahkan port authority berperan sebagai regulator sedangkan badan usaha pelabuhan seperti PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) menjadi operator. Pemisahan regulator dan operator itu diharapkan meningkatkan minat swasta terlibat dalam pengembangan pelabuhan di Indonesia. “Karena regulator secara otomatis personelnya juga harus dari pemerintah yakni PNS,” ucapnya.[dni]

190510 Angkutan Haji Wajar Ditambah

JAKARTA–Angkutan untuk layanan haji wajar ditambah agar konsumen mendapatkan harga dan pelayanan yang lebih baik.

“Menambah pemain itu salah satu cara terbaik ketimbang meregulasi harga. Kompetisi akan memaksa adanya penawaran dengan harga terjangkau dan layanan lebih baik,” ungkap Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Selasa (18/5).

Menurutnya, jika pemerintah serius ingin menambah pemain maka tender untuk pengadaan dilakukan 10 bulan sebelum jadwal keberangkatan pertama agar peserta tender bisa menyiapkan diri.

“Jangan dua bulan sebelum keberangkatan. Kalau begitu bagaimana pemain baru menyiapkan diri, khususnya untuk sewa pesawat,” katanya.

Danang pun merasa aneh dengan pernyataan dari Kemenhub tentang dua maskapai (Lion dan Batavia) yang dianggap tidak siap melayani jemaah haji. “Kalau pembukaan tender jadwalnya panjang tentu persiapan keduanya lebih baik. Soal armada itu tidak masalah, bisa sewa. Saya curiga yang tidak siap maskapai atau regulatornya?” tanyanya.

Berkaitan dengan marjin yang ditetapkan 10 persen bagi angkutan haji, Danang mengungkapkan, besarannya masih wajar karena sudah memperhitungkan sisi bisnis. “Tapi jika ditender terbuka bisa saja angka itu berkurang,” jelasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay menyatakan, dua maskapai lokal, PT Lion Mentari Airlines (Lion Air) dan PT Metro Batavia (Batavia Air) belum siap melayani angkutan haji 2010.

Menurutnya, ketidaksiapan dua maskapai itu bisa dilihat dari keterbatasan armada
yang digunakan untuk melayani rute Jakarta-Riyadh-Jeddah saat ini.

“Lion dan Batavia masing-masing menggunakan dua pesawat untuk melayani
penerbangan reguler. Kalau mau ikut menerbangkan haji, jangan sampai
regulernya terganggu. Mereka mungkin bisa melakukannya kalau menyewa pesawat khusus haji atau melakukan kerjasama dengan maskapai lain. Kalau bisa seperti itu silahkan saja,” katanya.

Diungkapkannya, penumpang alias jemaah yang diterbangkan ke Arab Saudi untuk menunaikan ibadah haji tidak sedikit. Setiap
tahun pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota setidaknya 230.000
jemaah dari Indonesia, termasuk yang menggunakan fasilitas ONH Plus. Sementara jumlah jemaah haji reguler tahun ini diperkirakan 191.174 orang.”Jumlah sebesar itu butuh maskapai dengan armada yang kuat,” katanya.

Sedangkan menurut Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Tri S Sunoko, Lion dan
Batavia belum memiliki pengalaman untuk melayani angkutan haji.

Dijelaskannya, Lion yang baru
melayani penerbangan ke Jeddah akhir tahun lalu dan Batavia yang baru akan melayani penerbangan ke Jeddah 23 Mei 2010 nanti belum memiliki cukup infrastruktur di Arab Saudi untuk melayani haji.

“Izin mereka memang sudah punya, tapi bagaimana dengan gate kedatangan dan keberangkatan haji bandara disana. Lalu bagaimana dengan angkutan jemaah menuju lokasi ibadah dari bandaranya. Itu semua harus dipikirkan, karena tidak mudah mengangkut jemaah haji,” jelasnya.

Berdasarkan paparan diatas Kemenhub menyarankan Kementerian Agama agar menunda pelaksanaan tender maskapai
angkutan haji tahun ini.

Paling tidak sampai tahun depan, dengan terus mendukung upaya Lion dan Batavia mematangkan kesiapan dan infrastruktur untuk melayani angkutan haji.

Untuk diketahui, selama ini jemaah haji dilayani oleh Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Sedangkan Lion dan Batavia baru saja mendapatkan izin terbang ke Arab Saudi.

Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding yang membidangi urusan
agama meminta rencana melakukan tender itu terus dilakukan.

Tujuannya tidak lain supaya ongkos haji khususnya dari sisi transportasi bisa ditekan serendah mungkin sehingga mengurangi beban biaya calon jemaah.

Diungkapkannya, Komisi VIII DPR berencana
memanggil tujuh maskapai dalam maupun luar negeri untuk melakukan
presentasi layanan penerbangan haji yang dimilikinya. Ketujuh maskapai
itu adalah Saudi Arabia Airlines, Qatar Airlines, Emirates, Etihad,
Malaysia Airlines, Lion Air, dan Garuda Indonesia.[Dni]

180510 Sektor Telekomunikasi Tumbuh 5%

JAKARTA—Pertumbuhan sektor telekomunikasi dari sisi omzet pada kuartal kedua 2010 diprediksi di bawah  5 persen jika dibandingkan dengan kuartal I 2010.

“Jika dibandingkan per kuartal pertumbuhan terjadi sebesar itu. Soalnya perang makin ketat mulai Maret lalu dengan aktifnya operator besar melawan inovasi pemasaran penantang,” ungkap Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi kepada Koran Jakarta, Senin (17/5).

Sedangkan untuk pertumbuhan industri  secara tahunan,  Hasnul memperkirakan, terjadi pertumbuhan sebesar 10 hingga 15 persen jika dibandingkan dengan tahun lalu. “Industri sudah mendapatkan keseimbangan mulai tahun lalu. Tahun ini bisa stabil pertumbuhannya,” jelasnya.

Sementara itu,  Chief Operations Officer Fujitsu Indonesia  Achmad S. Sofwan mengungkapkan, belanja sector telekomunikasi untuk produk Teknologi Informasi (TI) pada tahun ini cenderung stagnan karena belanja modal yang dikeluarkan tidak berbeda jauh dengan tahun lalu.

“Beberapa operator ada yang mengalami penurunan belanja modalnya. Hanya Telkom yang stabil. Ini menunjukkan operator belum mau agresif ekspansi di barang-barang TI. Mungkin ingin mengembalikan dulu investasi kala krisis dua tahun lalu,” jelasnya.

Sebelumnya, laman Cellular-News memprediksi krisis ekonomi global hanya memiliki dampak kecil bagi pertumbuhan pasar telekomunikasi nirkabel di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Diperkirakan pertumbuhan pelanggan di Indonesia akan mencapai 31 persen dibandingkan 2009. Sedangkan pendapatan akan tumbuh sebesar 11 persen alias lima kali lebih tinggi dari raihan global.  Potongan harga dan sistem tarif per detik menjadi pemicu pertumbuhan layanan nirkabel.

Cellular-News juga mengumumkan, Telkomsel berhasil menjadi kontributor terbesar bagi pendapatan sebelum pajak dari salah satu raksasa Asia Tenggara, Singapore Telecommunications (SingTel) pada tahun lalu dimana terjadi pertumbuhan sebesar 12 persen atau 546 juta dollar Singapura dibandingkan periode sama 2008.[dni]

180510 Penambahan Pemain Angkutan Haji Masih Alot

JAKARTA–Penambahan pemain untuk angkutan haji dipastikan masih alot walau  Kementerian Agama berencana untuk menenderkan tambahan operator pada tahun ini.

Selama ini jemaah haji Indonesia diangkut oleh Garuda Indonesia dan satu maskapai Arab Saudi, Saudi Arabian Airlines.
Padahal, Arab Saudi dan Indonesia telah menandatangani kesepakatan penerbangan kedua negara bisa dilakukan banyak maskapai.

“Dua maskapai lokal,   PT Lion Mentari Airlines (Lion Air) dan PT Metro Batavia (Batavia Air) belum siap melayani angkutan haji 2010,” tegas  Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay di Jakarta, Senin (17/5).

Menurutnya, ketidaksiapan dua maskapai itu bisa dilihat dari keterbatasan armada
yang digunakan untuk melayani rute Jakarta-Riyadh-Jeddah saat ini.

“Lion dan Batavia masing-masing menggunakan dua pesawat untuk melayani penerbangan reguler. Kalau mau ikut menerbangkan haji, jangan sampai regulernya terganggu. Mereka mungkin bisa melakukannya kalau menyewa pesawat khusus haji atau melakukan kerjasama dengan maskapai lain. Kalau bisa seperti itu silahkan saja,” katanya.

Diungkapkannya,  setiap
tahun pemerintah Arab Saudi menyediakan kuota setidaknya 230.000 jemaah dari Indonesia, termasuk yang menggunakan fasilitas ONH Plus. Sementara jumlah jemaah haji reguler tahun ini diperkirakan 191.174 orang.”Jumlah sebesar itu butuh maskapai dengan armada yang kuat,” katanya.

Menurut Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara Tri S
Sunoko Lion dan Batavia belum memiliki pengalaman untuk melayani angkutan haji.

Dijelaskannya,  Lion yang baru
melayani penerbangan ke Jeddah akhir tahun lalu dan Batavia yang baru akan melayani penerbangan ke Jeddah 23 Mei 2010 nanti belum memiliki cukup infrastruktur di Arab Saudi untuk melayani haji.

“Izin mereka memang sudah punya, tapi bagaimana dengan gate kedatangan dan keberangkatan haji bandara disana. Lalu bagaimana dengan angkutan jemaah menuju lokasi ibadah dari bandaranya. Itu semua harus dipikirkan, karena tidak mudah mengangkut jemaah haji,” jelasnya.

Berdasarkan paparan diatas Kemenhub menyarankan Kementerian Agama agar menunda pelaksanaan tender maskapai
angkutan haji tahun ini.

Paling tidak sampai tahun depan, dengan terus mendukung upaya Lion dan Batavia mematangkan kesiapan dan infrastruktur untuk melayani angkutan haji.

Menanggapi hal itu,  Ketua Komisi VIII Abdul Kadir Karding yang membidangi urusan agama meminta rencana melakukan tender itu terus dilakukan.

Tujuannya tidak lain supaya ongkos haji khususnya dari sisi transportasi bisa ditekan serendah mungkin sehingga mengurangi beban biaya calon jemaah.

“Sebagian besar biaya haji dari ongkos penerbangan. Padahal ada komponen penerbangan yang bisa ditekan biayanya, belum lagi marjin keuntungan untuk maskapai juga seharusnya tidak 10 persen, tetapi lebih rendah dari itu,”
tegasnya.

Diungkapkannya,  Komisi VIII DPR berencana memanggil tujuh maskapai dalam maupun luar negeri untuk melakukan
presentasi layanan penerbangan haji yang dimilikinya. Ketujuh maskapai itu adalah Saudi Arabia Airlines, Qatar Airlines, Emirates, Etihad, Malaysia Airlines, Lion Air, dan Garuda Indonesia.

Sedangkan Menhub Freddy Numberi mengungkapkan, instansinya.  mematok biaya penerbangan angkutan haji 2010 sebesar 1.754 dolar AS per jemaah.

Angka itu dibawah kalkulasi.  versi PT Garuda Indonesia sebesar 1.779 dolar per jemaah.

“Biaya itu sudah naik rata-rata 10 persen dibanding tahun lalu. Penyebabnya karena kenaikan harga avtur dunia yang berdampak pada peningkatan biaya operasional pesawat,” katanya.

Dijelaskannya, kemenhub  menghitung besaran angkutan penerbangan haji tahun ini dengan biaya dasar sebesar 1.595 dolar AS per jemaah dan setelah diberikan marjin keuntungan 10 persen untuk maskapai, maka biaya finalnya sebesar 1.754 dolar AS.

Berminat
Pada kesempatan lain,
Presiden Direktur PT Metro Batavia Yudiawan Tansar menyatakan berminat  melayani penerbangan jemaah haji pada tahun ini untuk menekan ongkos naik haji (ONH).

“Kalau diberikan kesempatan kami siapkan pesawat Airbus A330-200 atau Boeing 777,” katanya.

Dia menjelaskan pihaknya akan menyiapkan sedikitnya dua pesawat lagi berbadan lebar (wide body) jenis A330-200 atau B777.

Diungkapkannya, perseroan  menyiapkan investasi khusus untuk masuk dalam penerbangan haji sebesar satu juta dollar AS per bulan guna menyewa dua unit pesawat wide body.
Direktur Umum Lion Air Edward Sirait mengatakan jika Komisi VIII dan pemerintah memberi kesempatan bagi Lion untuk melayani penerbangan haji, tentu Lion akan coba memenuhi permintaan tersebut.

“Kalau secara operasional kami yakin bisa, tetapi masalah haji kan
bukan hanya soal ketersediaan pesawat dan hitung-hitungan tarif saja. Kita butuh dukungan pemerintah dan harus memiliki tim yang sebelumnya benar-benar ahli mengangkut haji. Saya belum bisa bilang tidak akan melayani haji tahun ini, lebih baik tunggu proses hearing dulu dengan DPR,” katanya.[Dni]