180510 Upaya Mengurangi Kesenjangan Digital

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui  Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) akhirnya melakukan penandatanganan kontrak   Penyediaan Layanan Internet Kecamatan (PLIK)  untuk 5.748 desa di 4.700 kecamatan di Indonesia dengan para pemenang tender pekan lalu.

PLIK terbagi atas  11 zona wilayah dengan total pagu anggaran tahun pertama  370,5 miliar rupiah atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk jangka waktu lima tahun.

Dari 11 zona paket wilayah tersebut, Telkom akan mengerjakan paket 1 (Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara), paket 10 (Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah) dan paket 11 (Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara).

Sedangkan Aplikanusa Lintasarta, anak perusahaan Indosat, akan mengerjakan paket 7 (Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur), paket 8 (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur), dan paket 9 (Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua).

Sementara Jastrindo Dinamika memenangkan paket 2 (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Riau), paket 3 (Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau) dan paket 6 (Jawa Timur).

Sisanya, paket 4 (Jawa Barat dan Banten) dan paket 5 (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) akan digarap oleh Sarana Insan Muda Selaras.

“Kami optimistis pengerjaan PLIK akan selesai pada November nanti seiring telah ditandatanganinya kontrak dengan para pemenang tender. Hal ini karena semua paket harus  diselesaikan 6 bulan  terhitung sejak di tandatangani, kecuali Paket 9 karena tingkat kendala geografis cukup tinggi. Contohnya paket 7 harus selesai paling lambat  14 Oktober 2010, sedangkan  paket 9 paling lambat 14 November 2010,” ungkap Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, seiring ditandatangani kontrak oleh para pemenang maka masalah dengan beberapa pihak yang kalah sudah tidak ada lagi.  “Pihak yang kalah sudah bersedia menerima penjelasan dari BTIP. Jadi, tidak ada lagi persengketaan,” katanya.

Sebelumnya, PT Inti dan  Icon+ yang membuat konsorsium dalam tender PLIK mengajukan keberatan karena dikalahkan BTIP.  Konsorsium ini mengajukan penawaran harga terendah dengan nilai bobot total  tertinggi di 6 paket pekerjaan (Paket1,2,3,4,5 dan 6).  Konsorsium itu terus berjuang hingga tahap banding sanggah.

Kepala BTIP Santoso Serad menegaskan, program PLIK ini akan menunjang rencana pemerintah untuk meningkatkan penetrasi internet mencapai 50 juta pengguna  mengingat akan melibatkan 28.740  personal computer client atau komputer pengakses server yang dapat diselenggarakan secara terpusat.

“Tender ini berbeda dengan Universal Service Obligation (USO) desa berdering yang lebih memprioritaskan sambungan telepon. Di tender ini lebih kepada memberikan layanan internet dengan kecepatan mulai 256 Kbps atau standar broadband. Kesenjangan digital (Digital divide) di negara ini bisa dikurangi ,” jelasnya.

PLT Dirjen Postel Muhammad Budi Setiawan optimistis PLIK bisa menurunkan tarif internet di wilayah timur Indonesia. “Setidaknya ini akan membuat akses internet melalui warnet di kawasan timur bisa sama dengan barat. Selama ini di wilayah timur biaya akses melalui warnet bisa 10 ribu rupiah per jam. Pemerintah ingin melalui PLIK membuat orang ingin mencoba memakai internet, setelah itu tinggal dididik dan dilatih,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi memperikarakan baru lima tahun ke depan separuh dari populasi penduduk di negara ini terkoneksi dengan internet. “Penetrasi internet baru 17 persen dari total populasi. Isu utama di Indonesia adalah kesenjangan infrastruktur, misalnya keberadaan serat optik sebagai tulang punggung jaringan antara kawasan timur dan barat,” jelasnya.

Diungkapkannya, pemerintah pada 2010 menyediakan anggaran 38 juta dollar AS untuk membuat 72 ribu desa terkoneks akses internet. Selain itu juga  ada dukungan dana dari Asia Pacific Economic Cooperation Telecommunications and Information Working Group (APEC TEL) dan    World Summit on the Information Society (WSIS) yang belum dielaborasi.

Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono menjelaskan, program seperti PLIK yang dipayungi dana USO memang bisa menjadi “obat” sementara untuk mengejar kesenjangan wawasan di satu kawasan, tetapi jika hirarki konsep tidak didukung kekuatan implementasi, maka semuanya akan sia-sia. “Masih banyak ditemukan di lapangan masalah penetapan area yang menjadi kontroversi sehingga dianggap PLIK itu tak lebih menguber target dari Kemenkominfo,” katanya.

Nonot mengingatkan, pemerintah pun harus berhati-hati dalam mengadopsi satu teknologi karena bisa memicu semakin tingginya kesenjangan digital. “Biasanya teknologi baru itu diimplementasikan di area komersial. Kalau begini, di kota juga yang mencicipi kemajuan, sedangkan di rural area tetap saja menikmatinya belakangan,” katanya.

Nonot menyarankan, agar program USO tepat sasaran, BTIP diberikan payung Keputusan Presiden (Keppres) agar bisa leluasa bergerak sebagai Badan layanan Umum (BLU). “Jika tidakada Keppres, BTIP akan susah bergerak karena memiliki dua induk yakni Kemenkeu dan Kemenkominfo. Akhirnya lembaga ini lebih sibuk memenuhi administrasi keuangan karena takut diaudit,” jelasnya.

Jika BTIP independen, Nonot mengharapkan, lembaga ini akan lebih agresif membangun tulang punggung jaringan untuk disewakan ke Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di area non komersil sebagai penunjang last mile. “ Kalau begini baru ekonomi di kawasan tertinggal bisa bergerak. Selain itu penyedia akses juga harus bekerjasama dengan Kementrian Desa Tertinggal dan Diknas untuk mengisi aplikasi agar anggaran kedua lembaga bisa dioptimalkan. Jangan seperti sekarang, semua jalan sendiri-sendiri,” sesalnya.

Pada kesempatan lain, Ketua Umum Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari) Irwin Day mengakui kendala utama mengurangi kesenjangan digital di Indonesia adalah masalah ketersediaan tulang punggung jaringan yang didukung serat optik.

“Pernyataan pejabat yang mengatakan PLIK menurunkan sewa warnet di kaasan timur itu ngawur. Kalau tidak ada serat optik tentu menggunakan satelit, itu biayanya lebih mahal. Apalagi ketersediaan listrik di timur itu minim. Tidak mungkin tarif turun kalau tidak ada subsidi,” ketusnya.

Menurutnya, program USO yang dijalankan oleh pemerintah jika tidak dilakukan rehabilitasi bisa berakhir menjadi ‘Monumen Subsidi” untuk mengurangi kesenjangan digital karena di area yang dipilih sudah berdiri warnet yang disediakan oleh pihak swasta.

”Sebaiknya pemerintah itu tidak usah masif melakukan pembangunan area USO. Dipilih 100-200 desa, direvisi jika ada yang salah, setelah itu dilanjutkan ke 300-500 desa berikutnya. Harus diingat, Indonesia ini luas, satu konsep berhasil di Aceh, belum tentu sukses di Ambon,” katanya.

Irwin pun meminta, pemerintah memberikan dukungan jika ada pihak swasta yang masuk ke rural area berupa insentif atau kemudahan perizinan. “Operator satelit juga ada yang masuk ke rural, mereka gandeng provider ponsel untuk perangkat dan sediakan akses telepon serta internet. Keinginan seperti ini harus didukung,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s