170510 Pengunduran Implementasi Revisi Tarif Batas Gerus Wibawa Regulator

JAKARTA—Pengunduran implementasi revisi tarif batas atas melalui KM 26/2010 dinilai menggerus wibawa dari regulator karena kurangnya komunikasi dengan pemangku kepentingan di industri penerbangan.

“Kebijakan yang diambil oleh Kemenhub untuk mengundurkan jadwal implementasi dari 15 Mei menjadi 1 Juni 2010 mencerminkan selama ini tidak ada konsultasi dengan pemangku kepentingan di industri penerbangan. Jika pola ini dilakukan berulang kali, wibawa regulator bisa mengendur,” tegas Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Minggu (16/5).

Menurutnya, selama penggodokkan regulasi itu terlihat Ditjen Hubungan Udara Kemenhub terkesan jalan sendiri dan tidak menggali lebih dalam kebutuhan dari industri penerbangan. “Jika sampai ada yang meminta dimundurkan jadwalnya itu berarti masukan publik tidak semuanya di dengar,” katanya.

Hal itu dibuktikan dengan jadwal implementasi yang diambil pada pertengahan bulan, padahal operator biasanya melakukan review perjanjian dengan agen perjalanan dalam jangka waktu tiga bulanan. “Kalau diimplementasikan pertengahan bulan, maskapai menjadi susah komunikasi dengan agen,” katanya.

Danang pun menyoroti isi regulasi tarif batas atas yang memaksakan pengkelasan masakapai padahal tugas dari regulator adalah membuat standar keselamatan, menciptakan market entry yang liberal, dan penegakkan aturan. “Masalah kelas layanan itu urusan kompetisi. Biarkan pasar yang menentukan,” katanya.

Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay mengungkapkan, waktu pemberlakuan aturan tarif batas atas diundur sampai 1 Juni 2010.

“Dalam pertemuan kami dengan INACA (Asosiasi Maskapai Nasional) dan seluruh maskapai penerbangan awal pekan ini, mereka meminta pemberlakuannya ditunda sampai 1 Juni,”ujarnya.

Herry mengungkapkan, Ditjen Perhubungan Udara sudah mengagendakan melakukan sosialisasi sekaligus pengecekan kesiapan sistem dari maskapai untuk menjalankan revisi tarif batas atas.

Berdasarkan aturan tarif batas atas baru yang diteken Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada 14 April 2010, pemerintah mengelompokkan maskapai yang beroperasi di Indonesia berdasarkan tiga jenis layanan.

Untuk diketahui, di KM 26/2010 operator penerbangan digolongan berdasarkan jasa yang ditawarkan yakni layanan maksimum (full service), menengah (medium services) dan minimum (no frill/ LCC)
.
Kategorisasi ini sesuai Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Nantinya untuk maskapai full service 100 persen diperkenankan menggunakan tarif batas atas hingga 100 persen, medium (90 persen), dan no frill 85 persen.

Pemerintah memberikan waktu satu bulan lamanya kepada maskapai penerbangan untuk menyesuaikan tarif batas atas sesuai aturan yang baru ke dalam sistem reservasi tiketnya

Sekjen Inaca Tengku Burhanuddin, mengatakan, dibutuhkan waktu untuk sosialisasi KM 26/2010, terutama terkait masalah pembagian kelas layanan dari maskapai.”Harus ada klarifikasi tentang penggunaan batas atas untuk masing-masing segmen. Apakah bisa di round up atau down,” jelasnya.

Selain itu, Tengku mengungkapkan, salinan dari KM tidak diterima secara serentak oleh anggotanya sehingga butuh waktu untuk mempelajarinya. “Ada yang terima beberapa hari, tetapi ada juga yang dua minggu baru terima sejak dikeluarkan. Jadi perlu sosialisasi agar tidak ada lagi yang dipersoalkan di kemudian hari,” katanya.[dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s