180510 Kualitas Layanan Masih Terjaga

JAKARTA—Operator telekomunikasi dinilai masih bisa menjaga kualitas layanan yang diberikan ke pelanggan walau penawaran gratis  SMS banyak ditawarkan.

“Jika melihat fenomena masih ditawarkannya SMS gratis, berarti belum ada masalah dengan kualitas layanan. Apalagi operator lebih bisa mengukur kondisi jaringan dan  pelanggan mulai belajar memilih layanan telekomunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan perilakunya dalam bertelekomunikasi,” ungkap Sekjen Mastel  Mas Wigrantoro Roes Setiyadi di Jakarta, Senin (17/5).

Menurutnya, fenomena penawaran gratis yang ditawarkan operator tak sepenuhnya benar karena sebagai  spesies yang mencari untung sebanyak-banyaknya, tentu tidak ada makan siang gratis. “Jika ada kalimat “Gratis” yang ditawarkan operator, sebetulnya hanyalah potongan harga atau diskon. Hal ini karena untuk mendapatkan gratis  pelanggan mesti memenuhi syarat tertentu dan membeli dalam jumlah tertentu,” jelasnya.

Diungkapkannya, munculnya penawaran gratis ala operator tak bisa dinafikan pada masuknya industri pada fase persaingan setelah era membuka askes selesai dilakukan. “Fase ini membutuhkan inovasi pemasaran. Sekarang ada mesin pintar yang  dimanfaatkan untuk identifikasi peluang pada ceruk pasar yang perlu digarap secara intensif. Mesin ini   membantu operator memahami kebutuhan pelanggannya dengan membedakan segmentasi, kebutuhan, perilaku dan letak geografis pelanggan,” katanya.

Implementasi dari masukan mesin pintar itu adalah terjadi kebijakan pembedaan harga (price discrimination) untuk jenis layanan yang sama dan kelompok pengguna yang berbeda. Price discrimination dimaksudkan agar pengguna jasa membeli harga produk yang sesuai dengan kebutuhannya.

Mas Wig menyarankan, menghadapi fase persaingan ini regulator tak perlu reaktif dengan membuat aturan yang bisa menghentikan kompetisi. “Wacana mengubah basis tagihan SMS dari Sender Keep All ke biaya itu menunjukkan regulator panic. Buktinya tidak ada operator atau pelanggan yang dirugikan dengan penawaran SMS gratis. Kalau sudah begiu, biarkan seleksi alam yang menentukan nasib penawaran gratis itu,” katanya.[dni]

180510 Persaingan FWA Semakin Ketat

JAKARTA—Persaingan operator  Fixed Wireless Access (FWA) memperebutkan pelanggan pada semester kedua nanti diyakini makin keras seiring Bakrie Telecom  akan mengomersialkan layanan broadband melalui anak usaha Bakrie Connectivity.

“Pertarungan di FWA hanya milik Bakrie Telecom melalui Esia dan Telkom dengan Flexi. Kedua operator ini sangat getol berinovasi dan ekspansi,” ungkap Pengamat Telematika Bayu Samudiyo kepada Koran Jakarta, Senin (17/5).

Menurutnya, langkah esia yang ikut menggarap layanan akses internet seperti ingin keluar dari paradigma selama ini dimana FWA identik dengan jasa untuk suara dan SMS. “Esia ingin mengoptimalkan kanal di luar Jabodetabek dan Jawa Barat. Biasanya pasar akan terganggu dengan strategi disruptive ala esia,” jelasnya.

Sementara, Direktur Konsumer Telkom I Nyoman G Wiryanata menegaskan, Flexi tetap tidak bisa digoyang sebagai pemimpin pasar FWA dengan menguasai hamper 60 persen pangsa pasar dengan melayani 320 kota melalui 5.500 BTS.

“Hingga Kuartal I 2010, jumlah pelanggan Flexi secara nasional telah berjumlah 15,9 juta nomor. Sekarang kami muncul dengan tagline  baru yakni  ‘Flexi, Lebih Irit, kan’, tidak lagi ‘Bukan Telepon Biasa’. Jargon baru ini diharapkan mempertegas posisi Flexi sebagai yang terdepan dengan harga terjangkau dibanding kompetitor,” katanya.

Deputy Executive General Manager Commerce Telkom Flexi Iskriono Windiarjanto menambahkan,  untuk mempertegas tagline baru itu  diluncurkan  program Flexi Irit Mingguan lima ribu rupiah. “Program ini memungkinkan pelanggan Flexi mendapatkan top up pulsa dengan nilai 100 kali lipat sebesar  500 ribu rupiah  untuk melakukan panggilan ke sesama Flexi di seluruh Indonesia,” katanya.

Dijelaskannya, untuk mengikuti program terbaru itu pelanggan cukup SMS dengan format syntax 5000 kirim ke 123. Selanjutnya, pelanggan akan mendapatkan SMS balasan sebagai konfirmasi pengisian pulsa. Apabila berhasil, pelanggan akan menerima SMS notifikasi dan dikenakan biaya sebesar  5 ribu rupiah   per minggu (termasuk PPN 10%).

Masih menurutnya, selain paket Bicara Irit Mingguan Rp 5.000,- Flexi juga memiliki paket-paket irit mingguan lainnya. Diantaranya paket Facebook dan Twitter masing-masing seribu rupiah   per minggu, paket Online (Flexi Messenger, YM dan GTalk) Rp 2.000,- per minggu serta paket Internet Unlimited  15 ribu rupiah   per minggu.[dni]

180510 Upaya Mengurangi Kesenjangan Digital

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui  Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) akhirnya melakukan penandatanganan kontrak   Penyediaan Layanan Internet Kecamatan (PLIK)  untuk 5.748 desa di 4.700 kecamatan di Indonesia dengan para pemenang tender pekan lalu.

PLIK terbagi atas  11 zona wilayah dengan total pagu anggaran tahun pertama  370,5 miliar rupiah atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk jangka waktu lima tahun.

Dari 11 zona paket wilayah tersebut, Telkom akan mengerjakan paket 1 (Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara), paket 10 (Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah) dan paket 11 (Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara).

Sedangkan Aplikanusa Lintasarta, anak perusahaan Indosat, akan mengerjakan paket 7 (Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur), paket 8 (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur), dan paket 9 (Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua).

Sementara Jastrindo Dinamika memenangkan paket 2 (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Riau), paket 3 (Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau) dan paket 6 (Jawa Timur).

Sisanya, paket 4 (Jawa Barat dan Banten) dan paket 5 (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) akan digarap oleh Sarana Insan Muda Selaras.

“Kami optimistis pengerjaan PLIK akan selesai pada November nanti seiring telah ditandatanganinya kontrak dengan para pemenang tender. Hal ini karena semua paket harus  diselesaikan 6 bulan  terhitung sejak di tandatangani, kecuali Paket 9 karena tingkat kendala geografis cukup tinggi. Contohnya paket 7 harus selesai paling lambat  14 Oktober 2010, sedangkan  paket 9 paling lambat 14 November 2010,” ungkap Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, seiring ditandatangani kontrak oleh para pemenang maka masalah dengan beberapa pihak yang kalah sudah tidak ada lagi.  “Pihak yang kalah sudah bersedia menerima penjelasan dari BTIP. Jadi, tidak ada lagi persengketaan,” katanya.

Sebelumnya, PT Inti dan  Icon+ yang membuat konsorsium dalam tender PLIK mengajukan keberatan karena dikalahkan BTIP.  Konsorsium ini mengajukan penawaran harga terendah dengan nilai bobot total  tertinggi di 6 paket pekerjaan (Paket1,2,3,4,5 dan 6).  Konsorsium itu terus berjuang hingga tahap banding sanggah.

Kepala BTIP Santoso Serad menegaskan, program PLIK ini akan menunjang rencana pemerintah untuk meningkatkan penetrasi internet mencapai 50 juta pengguna  mengingat akan melibatkan 28.740  personal computer client atau komputer pengakses server yang dapat diselenggarakan secara terpusat.

“Tender ini berbeda dengan Universal Service Obligation (USO) desa berdering yang lebih memprioritaskan sambungan telepon. Di tender ini lebih kepada memberikan layanan internet dengan kecepatan mulai 256 Kbps atau standar broadband. Kesenjangan digital (Digital divide) di negara ini bisa dikurangi ,” jelasnya.

PLT Dirjen Postel Muhammad Budi Setiawan optimistis PLIK bisa menurunkan tarif internet di wilayah timur Indonesia. “Setidaknya ini akan membuat akses internet melalui warnet di kawasan timur bisa sama dengan barat. Selama ini di wilayah timur biaya akses melalui warnet bisa 10 ribu rupiah per jam. Pemerintah ingin melalui PLIK membuat orang ingin mencoba memakai internet, setelah itu tinggal dididik dan dilatih,” katanya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi memperikarakan baru lima tahun ke depan separuh dari populasi penduduk di negara ini terkoneksi dengan internet. “Penetrasi internet baru 17 persen dari total populasi. Isu utama di Indonesia adalah kesenjangan infrastruktur, misalnya keberadaan serat optik sebagai tulang punggung jaringan antara kawasan timur dan barat,” jelasnya.

Diungkapkannya, pemerintah pada 2010 menyediakan anggaran 38 juta dollar AS untuk membuat 72 ribu desa terkoneks akses internet. Selain itu juga  ada dukungan dana dari Asia Pacific Economic Cooperation Telecommunications and Information Working Group (APEC TEL) dan    World Summit on the Information Society (WSIS) yang belum dielaborasi.

Anggota Komite lainnya, Nonot Harsono menjelaskan, program seperti PLIK yang dipayungi dana USO memang bisa menjadi “obat” sementara untuk mengejar kesenjangan wawasan di satu kawasan, tetapi jika hirarki konsep tidak didukung kekuatan implementasi, maka semuanya akan sia-sia. “Masih banyak ditemukan di lapangan masalah penetapan area yang menjadi kontroversi sehingga dianggap PLIK itu tak lebih menguber target dari Kemenkominfo,” katanya.

Nonot mengingatkan, pemerintah pun harus berhati-hati dalam mengadopsi satu teknologi karena bisa memicu semakin tingginya kesenjangan digital. “Biasanya teknologi baru itu diimplementasikan di area komersial. Kalau begini, di kota juga yang mencicipi kemajuan, sedangkan di rural area tetap saja menikmatinya belakangan,” katanya.

Nonot menyarankan, agar program USO tepat sasaran, BTIP diberikan payung Keputusan Presiden (Keppres) agar bisa leluasa bergerak sebagai Badan layanan Umum (BLU). “Jika tidakada Keppres, BTIP akan susah bergerak karena memiliki dua induk yakni Kemenkeu dan Kemenkominfo. Akhirnya lembaga ini lebih sibuk memenuhi administrasi keuangan karena takut diaudit,” jelasnya.

Jika BTIP independen, Nonot mengharapkan, lembaga ini akan lebih agresif membangun tulang punggung jaringan untuk disewakan ke Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di area non komersil sebagai penunjang last mile. “ Kalau begini baru ekonomi di kawasan tertinggal bisa bergerak. Selain itu penyedia akses juga harus bekerjasama dengan Kementrian Desa Tertinggal dan Diknas untuk mengisi aplikasi agar anggaran kedua lembaga bisa dioptimalkan. Jangan seperti sekarang, semua jalan sendiri-sendiri,” sesalnya.

Pada kesempatan lain, Ketua Umum Asosiasi Warung Internet Indonesia (Awari) Irwin Day mengakui kendala utama mengurangi kesenjangan digital di Indonesia adalah masalah ketersediaan tulang punggung jaringan yang didukung serat optik.

“Pernyataan pejabat yang mengatakan PLIK menurunkan sewa warnet di kaasan timur itu ngawur. Kalau tidak ada serat optik tentu menggunakan satelit, itu biayanya lebih mahal. Apalagi ketersediaan listrik di timur itu minim. Tidak mungkin tarif turun kalau tidak ada subsidi,” ketusnya.

Menurutnya, program USO yang dijalankan oleh pemerintah jika tidak dilakukan rehabilitasi bisa berakhir menjadi ‘Monumen Subsidi” untuk mengurangi kesenjangan digital karena di area yang dipilih sudah berdiri warnet yang disediakan oleh pihak swasta.

”Sebaiknya pemerintah itu tidak usah masif melakukan pembangunan area USO. Dipilih 100-200 desa, direvisi jika ada yang salah, setelah itu dilanjutkan ke 300-500 desa berikutnya. Harus diingat, Indonesia ini luas, satu konsep berhasil di Aceh, belum tentu sukses di Ambon,” katanya.

Irwin pun meminta, pemerintah memberikan dukungan jika ada pihak swasta yang masuk ke rural area berupa insentif atau kemudahan perizinan. “Operator satelit juga ada yang masuk ke rural, mereka gandeng provider ponsel untuk perangkat dan sediakan akses telepon serta internet. Keinginan seperti ini harus didukung,” katanya.[dni]

180510 Mengubah Gaptek Menjadi Melek

18051Bank Dunia belum lama ini mengeluarkan riset tentang dampak penetrasi mobile broadband di Indonesia. Lembaga itu memprediksi setiap 10 persen penetrasi yang terjadi untuk broadband bisa menumbuhkan Gross Domestic Product (GDP) dari negara ini sekitar 1,3 persen. Sedangkan jika penetrasi bisa mencapai 100 persen bisa membuat GDP Indonesia tumbuh hingga 3,3 persen.

“Statistik yang ditunjukkan oleh Bank Dunia itu ada benarnya jika broadband digunakan untuk hal yang memberdayakan masyarakat seperti e-government, e-edukasi, atau hal lainnya yang berbasis internet sehingga bisa memupus kesenjangan digital. Konsep ini harus diingat oleh pemenang tender Universal Service Obligation (USO),” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, Senin (17/5).

GM Corporate Communication Telkomsel Ricardo Indra menjelaskan, sebagai salah satu pemenang tender USO desa berdering dua tahun lalu,   telah menyelesaikan pengerjaan   membangun jaringan telekomunikasi di sekitar 25.400 desa. “Tak hanya itu, kami sadar kalau intinya program ini adalah memberdayakan masyakarat, karena itu  104 Desa Pinter alias dengan koneksi internet  dihadirkan juga pada Maret 2010,” katanya.

Dijelaskannya, saat ini Telkomsel sedang berada pada tahap pembuatan portal untuk sistem informasi pedesaan yang berfungsi menggabungkan jaringan internet dengan SMS, sehingga diharapkan semua Desa Berdering dapat mengirim dan menerima informasi melalui SMS ke portal yang dapat disebarkan melalui internet. “Langkah ini diharapkan mampu menekan kesenjangan informasi,” jelasnya.

VP HR Services Telkomsel Irwin Sakti menambahkan, program lain yang dilakukan untuk mengubah gagap teknologi (Gaptek) menjadi melek informasi adalah menggandeng  Intel, Cisco, dan Packet System untuk mendukung e-edukasi.

“Kami menamakannya Gaptek menjadi Melek untuk 15 sekolah di area penyangga Jabodetabek.  Kami memberikan komputer   yang dilengkapi software pendidikan interaktif, laptop, modem Telkomsel Flash, dan jaringan  Wifi gratis di sekolah,” jelasnya.

Dalam program itu para murid  diajarkan cara-cara mudah berkenalan dengan internet, membuat email dan saling berkirim surat, serta dasar-dasar membuat blog dan  situs gratis yang nantinya akan dipakai sebagai media komunikasi maupun promosi.

Tak lupa juga ada pembekalan infrastruktur dasar  Wifi   dan komputer yang dapat digunakan sebagai server.   “Hal ini dipersiapkan mengingat visi pendidikan ke depan akan mengarah kepada sinergi teknologi, misalnya sekolah Online yang terhubung satu sama lain, serta akses berbagai info sekolah seperti jadwal ujian, absensi dan sebagainya melalui ponsel maupun perangkat lainnya,” tuturnya.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno menambahkan, tidak hanya di rural area, perseoran pun menghadirkan sinyal di 15 kapal milik Pelni karena menyadari Indonesia sebagai negara bahari.

“Omzet dari satu kapal itu tidak besar, hanya sekitar  satu miliar rupiah per tahunnya.  Bandingkan dengan investasi yang bisa mencapai 30 miliar rupiah. Tetapi ini komitmen kami untuk menghadirkan sinyal dimanapun,” tegasnya.

Untuk diketahui, dari kemenangan tender desa berdering pun sebenarnya Telkomsel tidak mendapatkan keuntungan secara finansial. Lihat saja,  perseroan menyiapkan anggaran sebesar 600 miliar rupiah   untuk pembangunan di tahun pertama. Sedangkan untuk pengoperasian selama lima tahun dibutuhkan dana sebesar 2,5 triliun rupiah.

Angka itu memunculkan selisih dengan insentif yang diberikan pemerintah sebesar 900 miliar rupiah karena pagu hanya  1,6 triliun rupiah. Tetapi itu tidak mengurangi semangat Telkomsel untuk mengubah masyarakat di rural area dari gaptek menjadi melek informasi dan teknologi.[dni]

170510 Calon Menkeu Jangan Hanya Pikirkan Pajak

JAKARTA–Calon Menteri Keuangan (Menkeu) yang akan menggantikan Sri Mulyani Indrawati diharapkan tidak hanya memikirkan penerimaan negara dari sektor pajak sehingga memberatkan sektor riil.

“Sosok pengganti Menkeu lama kita harapkan jangan pajak oriented. Kalau ukurannya hanya ingin mengejar setoran pajak dengan menaikkan persentase, itu bisa memberatkan pengusaha,” ungkap Sekjen Asosiasi Penerbangan Nasional/ Inaca Tengku Burhanuddin kepada Koran Jakarta, Minggu (16/5).

Dijelaskannya, kenaikan pajak tidak hanya memukul sektor riil tetapi juga masyarakat karena beban tersebut dialihkan ke pengguna. “Ujung-ujungnya daya beli menurun. Kalau begini ekonomi tidak bergerak,” katanya.

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Pendanaan dan Prasarana Investasi Kadin, Rakhmat Junaedi meminta calon menteri keuangan memperhatikan industri ICT secara menyeluruh.

“Jangan sepotong-potong sehingga membuat industrinya terbebani oleh berbagai oleh regulasi. Bila memang ternyata desain pengenaan biaya muncul lembaga teknis, hendaknya Kemenkeu juga membuka dialog langsung dengan pelaku usaha agar tidak merasa terbebani apalagi merasa menjadi objek belaka,” katanya.[Dni]

170510 Investigasi Cathay Butuh Waktu Lama

JAKARTA—Investigasi kecelakaan yang dialami oleh Airbus A330-342 milik Cathay Pacific Airways Ltd pada 13 April 2010. diperkirakan membutuhkan waktu lama karena hingga saat ini baru masuk laporan awal investigasi.

“Akhir pekan lalu Komite Nasional Keselamatan Transportasi
(KNKT) telah mendapatkan laporan awal proses investigasi dari Kepala Inspektur Kecelakaan Departemen Penerbangan Sipil Hongkong. Dikatakan dibutuhkan waktu selama satu tahun untuk menganalisis penyebab kecelakaan pesawat yang bertolak dari Bandara Juanda, Surabaya itu,” ungkap Juru Bicara KNKT J.A. Barata, akhir pekan lalu.

Ditegaskannya, adanya laporan awal itu menunjukkan hingga saat ini belum sampai pada kesimpulan bahwa penyebab kerusakan mesin yang dialami pesawat itu akibat kualitas bahan bakar yang dibeli di Indonesia.

Menurut Barata, KNKT terus aktif membantu proses investigasi bersama yang dilakukan oleh tim bentukan otoritas penerbangan sipil Hongkong. Tim tersebut merupakan gabungan investigator dari Departemen Penerbangan Sipil Hongkong, the Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile (BEA) dari Perancis France dan the Air Accidents Investigation Branch (AAIB) dari Inggris.

Sementara pihak KNKT, the National Transport Safety Board (NTSB) dari Amerika Serikat, teknisi dari Airbus, Rolls Royce dan Cathay juga ikut membantu investigasi.

Para Investigator sudah mengumpulkan informasi dari pilot, kru kabin dan penumpang, kami juga sudah mendapatkan data dari Digital Flight Data Recorder (DFDR), Cockpit Voice Recorder (CVR), dan Quick Access Recorder (QAR) sebagai bahan analisis.

Sebagai bahan analisis lainnya, tim investigasi juga sudah mendapatkan dokumen terbang pesawat, catatan perawatan pesawat, informasi cuaca saat kecelakaan, percakapan air traffic controler, catatan radar serta sampel bahan bakar dari pesawat dan bandara keberangkatan.

“Mesin, sistem kontrol dan sistem bahan bakar sedang dipelajari secara detil untuk mengetahui penyebab utama kerja mesin yang tidak normal. Komponen bahan bakar dan sampel bahan bakar sudah kami kirim ke lab di Inggris dan Amerika Serikat untuk dianalisis,” ungkapnya.

Untuk diketahui, 13 April lalu Airbus A330 milik Cathay dengan nomor mesin CX780 yang menerbangi rute Surabaya-Hong Kong harus mendarat darurat di Bandara Internasional Hongkong akibat kerusakan salah satu mesinnya. Sementara satu mesin mati, mesin lain hanya beroperasi 70 persen-nya.

Pesawat mendarat dengan kecepatan 230 knots, padahal normalnya 135 knots dengan beban yang ada pada saat pesawat itu diterbangkan.

Kecepatan yang begitu tinggi membuat pengereman pesawat terjadi begitu cepat. Gesekan ban pesawat dengan landasan membikin percikan api dan juga asap.

Setelah investigasi dilakukan pasca-pendaratan darurat tersebut, teknisi maskapai Cathay menemukan indikasi bahwa kualitas bahan bakar pesawat yang jelek dari Bandara Juanda yang menjadi penyebab Airbus A330 itu mengalami kerusakan mesin.[dni]

170510 Pengunduran Implementasi Revisi Tarif Batas Gerus Wibawa Regulator

JAKARTA—Pengunduran implementasi revisi tarif batas atas melalui KM 26/2010 dinilai menggerus wibawa dari regulator karena kurangnya komunikasi dengan pemangku kepentingan di industri penerbangan.

“Kebijakan yang diambil oleh Kemenhub untuk mengundurkan jadwal implementasi dari 15 Mei menjadi 1 Juni 2010 mencerminkan selama ini tidak ada konsultasi dengan pemangku kepentingan di industri penerbangan. Jika pola ini dilakukan berulang kali, wibawa regulator bisa mengendur,” tegas Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit kepada Koran Jakarta, Minggu (16/5).

Menurutnya, selama penggodokkan regulasi itu terlihat Ditjen Hubungan Udara Kemenhub terkesan jalan sendiri dan tidak menggali lebih dalam kebutuhan dari industri penerbangan. “Jika sampai ada yang meminta dimundurkan jadwalnya itu berarti masukan publik tidak semuanya di dengar,” katanya.

Hal itu dibuktikan dengan jadwal implementasi yang diambil pada pertengahan bulan, padahal operator biasanya melakukan review perjanjian dengan agen perjalanan dalam jangka waktu tiga bulanan. “Kalau diimplementasikan pertengahan bulan, maskapai menjadi susah komunikasi dengan agen,” katanya.

Danang pun menyoroti isi regulasi tarif batas atas yang memaksakan pengkelasan masakapai padahal tugas dari regulator adalah membuat standar keselamatan, menciptakan market entry yang liberal, dan penegakkan aturan. “Masalah kelas layanan itu urusan kompetisi. Biarkan pasar yang menentukan,” katanya.

Sementara itu Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay mengungkapkan, waktu pemberlakuan aturan tarif batas atas diundur sampai 1 Juni 2010.

“Dalam pertemuan kami dengan INACA (Asosiasi Maskapai Nasional) dan seluruh maskapai penerbangan awal pekan ini, mereka meminta pemberlakuannya ditunda sampai 1 Juni,”ujarnya.

Herry mengungkapkan, Ditjen Perhubungan Udara sudah mengagendakan melakukan sosialisasi sekaligus pengecekan kesiapan sistem dari maskapai untuk menjalankan revisi tarif batas atas.

Berdasarkan aturan tarif batas atas baru yang diteken Menteri Perhubungan Freddy Numberi pada 14 April 2010, pemerintah mengelompokkan maskapai yang beroperasi di Indonesia berdasarkan tiga jenis layanan.

Untuk diketahui, di KM 26/2010 operator penerbangan digolongan berdasarkan jasa yang ditawarkan yakni layanan maksimum (full service), menengah (medium services) dan minimum (no frill/ LCC)
.
Kategorisasi ini sesuai Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan. Nantinya untuk maskapai full service 100 persen diperkenankan menggunakan tarif batas atas hingga 100 persen, medium (90 persen), dan no frill 85 persen.

Pemerintah memberikan waktu satu bulan lamanya kepada maskapai penerbangan untuk menyesuaikan tarif batas atas sesuai aturan yang baru ke dalam sistem reservasi tiketnya

Sekjen Inaca Tengku Burhanuddin, mengatakan, dibutuhkan waktu untuk sosialisasi KM 26/2010, terutama terkait masalah pembagian kelas layanan dari maskapai.”Harus ada klarifikasi tentang penggunaan batas atas untuk masing-masing segmen. Apakah bisa di round up atau down,” jelasnya.

Selain itu, Tengku mengungkapkan, salinan dari KM tidak diterima secara serentak oleh anggotanya sehingga butuh waktu untuk mempelajarinya. “Ada yang terima beberapa hari, tetapi ada juga yang dua minggu baru terima sejak dikeluarkan. Jadi perlu sosialisasi agar tidak ada lagi yang dipersoalkan di kemudian hari,” katanya.[dni]