150510 Penjualan Perangkat Rumah Tangga Tumbuh 15 %

JAKARTA—Penjualan perangkat rumah tangga (Home Appliance) pada kuartal kedua 2010 diperkirakan naik 15 persen walaupun mulai April lalu diterapkan regulasi kena pajak bagi pengusaha dengan omset 600 juta rupiah.

“Pada kuartal pertama lalu terjadi peningkatan penjualan sebesar 15 hingga 20 persen dibandingkan periode sama 2009 dengan total penjualan 4,1 juta unit. Kuartal kedua pasar tetap tumbuh,” ungkap Direktur Penjualan LG Electronic Indonesia Budi Setiawan di Jakarta, Jumat (14/5).

Home appliance dalam industri elektronika dikenal melalui produk lemari es, AC, mesin cuci, dan microwave. Pada kuartal pertama lalu LG berhasil menjual 160 ribu unit lemari es, 210 ribu unit AC, dan masing-masing 80 ribu unit mesin cuci serta microwave.

Diperkirakannya, pada kuartal kedua nanti pertumbuhan penjualan tetap terjadi karena daya beli masyarakat masih tinggi. “Kebijakan pengusaha kena pajak itu menekan pemesanan ke produsen dari distributor turun 30 persen. Tetapi itu hanya transisi karena pedagang tradisional masih kaget dengan kebijakan itu,” katanya.

Dijelaskannya, jalur distribusi untuk produk elektronika masih dikuasai oleh pedagang tradisional sebesar 85 persen dan sisanya toko modern. “Toko-toko modern tidak ada masalah dengan sistem pajak. Sedangkan para pedagang harus menyesuaikan dulu inventorinya,” katanya.

Diungkapkannya, penjualan akan mulai membaik pada Juni nanti karena adanya libur sekolah dan Piala Dunia. “Ini biasanya akan mendorong penjualan,” katanya.

Menurutnya, segmen menengah atas masih menjanjikan untuk digarap, apalagi kalangan ini mulai sensitif dengan perkembangan teknologi. “Kami memiliki keunggulan pada teknologi. Karena itu LG ingin fokus menggarap segmen ini. Kami sendiri mengharapkan pada tahun ini pangsa pasar bisa dikuasai hingga 35 persen,” katanya.

Presiden Direktur LGEIN Kim Won Dae menambahkan, untuk memperkokoh posisi perseroan meluncurkan program Helath Plus Campaign. “Gerakan ini merupakan bagian dari upaya LG untuk turut menciptakan lingkungan bersih dan sehat bagi konsumen yang dimulai dari skala kecil yaitu rumah,” katanya.

Dijelaskannya, jajaran produk yang masuk dalam keluarga besar Home Appliance dibagi atas tiga kategori besar yakni nutritious living, fresh living, dan clean living. Nutritious living dihadirkan melalui microwave dan lemari es. Clean living melalui mesin cuci, dan frsh living dari AC.[dni]

150510 Dirjen Hubud Siap Bersaksi

    //
JAKARTA—Dirjen Hubungan Udara (Dirjen Hubud) Kementrian Perhubungan Herry Bakti Singayudha Gumay siap menjadi saksi ahli dalam sidang banding terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang kasus kartel biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge) yang akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

“Saya siap saja jika dipanggil sebagai saksi ahli jika memang dibutuhkan. Soalnya ini kan berkaitan juga dengan regulasi yang dikeluarkan Kemenhub,” tegasnya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Diungkapkannya, maskapai yang terlibat dalam kasus yang ditudingkan oleh KPPU telah bertemu regulator dan meminta bantuan untuk menjelaskan duduk masalah ke KPPU. “Ada pertemuan belum lama ini. Kita hormati proses hukum yang berlaku,” katanya.

Secara terpisah, Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi menyesalkan adanya salah persepsi  di masyarakat yang membuat seolah-olah lembaganya   menguji  peraturan menteri perhubungan tentang eksistensi fuel surcharge. “Kami tidak menguji itu. KPPU mencermati   praktek kesepakatan untuk menerapkan harga eksesif fuel surcharge atau penerapan margin di atas fuel surcharge oleh pelaku usaha,” katanya.

Menurutnya, tidak  tepat bila beberapa pihak menganggap bahwa seakan-akan harga eksesif di atas fuel surcharge yang terbukti disepakati dan dilakukan oleh 9 maskapai dalam rentang waktu tahun 2006-2009 dibenarkan karena melaksanakan peraturan  menteri perhubungan.

Junaidi juga mempertanyakan dampak dari sanksi itu  adanya  kerugian atau kehancuran maskapai di Indonesia dengan argumentasi bahwa denda dan ganti rugi itu mengancam keseimbangan cashflow perusahaan.

“Bukankah fuel surcharge memang sejatinya bukan untuk perusahaan penerbangan tapi sekedar “peralihan langsung” uang konsumen kepada penyedia avtur. Munculnya opini yang mempertanyakan  justru   mempertegas fakta bahwa eksessif fuel surcharge seperti yang selama ini dikenakan pada konsumen sebenarnya telah beralih fungsi menjadi “pendapatan perusahaan” dan bukan sekedar margin kompensasi yang dibayarkan langsung konsumen-penyedia avtur,” katanya.

Sebelumnya,   KPPU menghukum 9   maskapai nasional harus memberikan ganti rugi ke konsumennya akibat menikmati tarif terlalu tinggi dari penetapan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) selama periode 2006-2009.

Kesembilan maskapai itu berikut masing-masing ganti rugi yang harus dikeluarkan  adalah Garuda Indonesia (Rp 25 miliar), Sriwijaya Air (Rp 9 miliar), Merpati Nusantara Airlines (Rp 8 miliar), Mandala Airlines (Rp 5 miliar), Travel Express Aviation Service (Rp 1 miliar), Lion Air (Rp 17 miliar), Wings Air ( Rp 5 miliar), Kartika Airlines (Rp 1 miliar), dan Batavia Airlines (Rp 9 miliar).

“Ganti rugi itu dihitung dari total kerugian konsumen selama periode 2006-2009 sekitar 5,81 hingga 13,8 triliun rupiah. Dana ganti rugi nantinya digunakan untuk peningkatan fasilitas bandara-bandara,” ungkap Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Benny Pasaribu.

Dikatakannya, selain menetapkan harus memberikan ganti rugi melalui rekening negara, sembilan maskapai tersebut dinyatakan melanggar  Pasal 5 UU No 5/99 tentang persaingan usaha tidak sehat dalam tindakan kartel fuel surcharge periode 2006-2009

Pasal tersebut menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yanh harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan.

Akibatnya sembilan maskapai dipaksa membatalkan perjanjian penetapan fuel surcharge secara tertulis dan membayar denda senilai total 80 miliar rupiah kepada negara.

Pemeringkatan
Sementara itu, berkaitan dengan pemeringkatan keselamatan maskapai, Herry mengungkapkan,  Garuda Indonesia masih menjadi maskapai dengan peringkat keselamatan paling tinggi. “Garuda masih menjadi maskapai paling safety diantara yang ada di kategori I,” ungkapnya.

Menurut Herry, pemeringkatan keselamatan maskapai hingga saat ini masih tetap diterapkan oleh regulator penerbangan. Hasilnya pun terus berubah.

Namun Herry tak mau menjelaskan sifat dinamis dari pemeringkatan tersebut apakah ada maskapai yang turun kelas atau tidak.

Pemeringkatan keselamatan maskapai yang terakhir dirilis oleh Kemenhub adalah pada Juni 2009 lalu. Setelah itu Kemenhub tidak merilis kepada publik, bahkan  rilis peringkat yang sebelumnya dimuat di situs resmi Kemenhub pun turut terhapus.

Pada kesempatan lain, Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, pelaksanaan pemeringkatan layanan oleh maskapai ditunda hingga tahun depan karena  kurangnya kerjasama dari pihak penyelenggara.

“Bandara-bandara tidak mau melaporkan layanan maskapai, sehinggakita kesulitan mendapatkan data,” katanya.

Menurutnya penyelenggara bandara yaitu PT Angkasa Pura (AP) I dan II masih enggan bekerjasama memberi data layanan-layanan maskapai terutama pada bandara-bandara besar di Indonesia. Padahal informasi seperti ketepatan waktu penerbangan  pesawat dan layanan lainnya sangat penting.

Karena sulit bekerjasama dengan pihak bandara, Kemenhub akan melakukan pola lain berdasarkan  yang telah dilakukan dalam mekanisme International Air Transport Association (IATA). “Mungkin modelnya nanti seperti yang dilakukan Skytrax yaitu dengan sistem pembintangan atau dengan model lainnya, kita sedang membahasnya,” ujarnya.

Herry mengatakan, saat ini beberapa  maskapai sudah  mengajukan pilihan kategori layanan. Tiga maskapai mengajukan untuk menjadi  medium service. Ketiga maskapai itu adalah  Mandala Airlines, Merpati, dan Indonesia AirAsia.

Dia menyatakan hanya maskapai Garuda Indonesia saja yang telah memasukkan pilihan menjadi maskapai layanan penuh (full service), sedangkan sisanya memilih layanan medium dan sebagian kecil layanan minimum (no frills).

Herry menambahkan sebagian kecil saja yang belum memasukkan pilihan jenis pelayanan penumpang selama penerbangan. “Hanya satu atau dua maskapai saja yang belum memasukkan. Prinsipnya dalam minggu ini harus sudah memasukkan,” ucapnya.[dni]

140510 BCON Komersial Semester II

JAKARTA—PT Bakrie Telecom Tbk (BTEL) akan mengomersialkan anak usaha yang baru dibentuknya dalam jasa broadband, Bakrie Connectivity (BCON) pada semester kedua 2010 seiring proses investasi diselesaikan dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan.

“Sekarang masih dalam proses investasi, jadi belum bisa banyak diungkap tentang langkah untuk anak usaha ini,” ungkap Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi kepada Koran Jakarta, Kamis (13/5).

Dijelaskannya, walaupun BCON mendapatkan alokasi modal sebesar 100 juta dollar AS, tetapi itu tidak mengubah total belanja modal perseroan tahun ini senilai 200 juta dollar AS. “Investasinya bukan di BCON, tetapi di BTEL. Karena itu besarannya tetap sama,” katanya.

Berkaitan dengan  anak usaha baru lainnya,  PT Bakrie Network (BNET) pada 11 Maret 2010 yang bergerak di bidang pembangunan infrastruktur jasa telekomunikasi, Rakhmat mengungkapkan, salah satu fokus dari perseroan itu adalah menyewakan serat optik. “Kalau menara milik BTEL sebagian sudah dijual tahun lalu,” katanya.

Telkom
Sementara Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah mengungkapkan, telah menunjuk Macquarie Securities sebagai advisor pembelian menara Telkomsel oleh anak usaha lainnya,  Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel).

“Kajian untuk membeli 5.600 menara milik Telkomsel  sudah mau selesai. Kami akan mengajukan penawaran ke pihak Singtel sebagai salah satu pemilik,  apakah  setuju melepasnya. Kalau iya, kita beli,” katanya.

Rinaldi mengungkapkan, jika pembelian menara milik Telkomsel terealisasi oleh Mitratel, maka dalam waktu tiga tahun ke depan anak usaha itu akan di go public lewat inital public offering (IPO)

Diperkirakannya,  harga satu menara baru milik Telkomsel   berkisar  600-700 juta rupiah. Sedangkan untuk menara baru bisa mencapai  satu miliar rupiah. “Angka untuk keseluruhan menara belum bisa diungkap. Itu kan bagian dari penawaran,” katanya.

VP Public Relations and Marketing Communication Telkom Eddy Kurnia menambahkan, perseroan juga mulai serius menggarap layanan Cloud Computing dengan menggandeng Microsoft.

Cloud Computing adalah solusi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) melalui mekanisme yang memungkinkan pengguna menyewa layanan TIK, sedangkan pengelolaan infrastuktur, platform, maupun aplikasi IT Service dilakukan oleh provider. Hal ini membuat pengguna  tidak  harus berinvestasi, sehingga simple dan lebih efisien.

Pengembangan bisnis Cloud Computing dalam arti luas meliputi, Infrastructure as a Service (IAAS), Platform as a Service (PAAS), sampai kepada Software as a Service (SAAS) yang dideliver melalui cloud yang aman (trusted).

Vice President Corporate Account Management Telkomsel, Nyoto Priyono mengungkapkan, yang dibidik oleh layanan ini adalah Usaha Kecil dan menengah dimana sekitar 30-35 juta kelompok ini   belum memanfaatkan TIK untuk menunjang keberlangsungan bisnis usahanya.

menurutnya, kendala UKM susah mengakses TIK karena mahalnya biaya   “Tapi itu dulu. Kini dengan solusi Cloud Computing yang ditawarkan Telkom dan Telkomsel, UKM cuma perlu keluar biaya  4-5 juta rupiah. Saat ini kami memiliki 4500 pelanggan korporasi di segmen UKM, sementara untuk korporasi secara keseluruhan kami memiliki 6500 perusahaan,” katanya.

Telkomsel sendiri menargetkan hingga akhir 2010 nanti mendapatkan tambahan klien 500 UKM. “Tapi secara keseluruhan hingga akhir tahun kami berani menargetkan jadi 9000 pelanggan korporasi,” tuturnya.[dni].