100510 Revisi Regulasi Tarif Batas Atas Belum Solusi

JAKARTA—Revisi regulasi tarif batas atas yang akan berlaku pada pertengahan Mei ini diyakini belum sebagai solusi dari upaya meningkatkan kualitas standar keselamatan dan pelayanan industri penerbangan.

“Revisi itu belum bisa sebagai solusi. Karena aspek standar keselamatan dan pelayanan tidak menjadi fokus utama dari revisi regulasi. Kementrian Perhubungan (Kemenhub) lebih memberikan perhatian pada tarif batas atas,” ungkap Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Danang Parikesit di Jakarta, Minggu (9/5).

Menurutnya, pengaturan tarif batas atas bukanlah domain dari Kemenhub. Idealnya itu menjadi bagian dari pengaturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). “Kemenhub baiknya fokus pada peningkatan secara gradual masalah kualitas keselamatan dan pelayanan. Sedangkan KPPU mengawasi jika ada implementasi tarif yang overpriced,” jelasnya.

Disarankannya, jika kondisi itu tidak tercapai, sebaiknya Kemenhub berkoordinasi terlebih dulu dengan KPPU dalam menetapkan formula tarif batas atas agar tidak terjadi lagi kasus kartel tarif .

“Jika wewenang tidak mau dibagi, baiknya koordinasi atau konsultasi dengan KPPU, minimal soal  formula dan komponen tarif. Ini untuk menghindari adanya persaingan usaha tidak sehat di masa depan seperti kasus fuel surcharge,” jelasnya.

Selanjutnya Danang mengingatkan, jika dalam revisi regulasi tarif batas atas penerbangan tidak semua surcharge harus dimasukkan dalam komponen tarif. “Komponen risk bisa di mitigasi melalui risk insurance. Ini untuk mengurangi harga tiket,”katanya.

Sebelumnya, Kemenhub telah mengumumkan adanya  Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 26/2010 tentang Tarif Batas Atas Penumpang Kelas Ekonomi mulai pertengahan Mei ini. Regulasi ini diyakini akan memicu harga tiket pesawat sejumlah maskapai penerbangan dalam negeri   naik antara 10 hingga 20 persen  dari tarif lama.

Hal ini dipicu dimasukkan biaya pengganti bahan bakar (fuel surcharge) dalam komponen tarif dasar tiket penerbangan.

Kepala Komunikasi PT Garuda Indonesia, Pujobroto menegaskan,  terbitnya peraturan baru tersebut lebih bermakna pada kepastian segmentasi antar maskapai di Indonesia. Dalam peraturan tersebut tiap maskapai dalam negeri diminta untuk menentukan jenis layanannya, apakah masuk dalam layanan menengah ke atas (full services), pasar menengah (medium services) atau lebih pada menengah ke bawah (low cost carrier).

“Jadi tiap maskapai harus menentukan sasaran pasarnya. Dan dalam hal ini, Garuda dari dulu telah memilih bermain di segmen full services. Sedang di segmen low cost carrier, kami menggunakan Citilink,” jelasnya.

Direktur Strategis dan Teknologi Informasi Garuda Elisa Lumbantoruan mengungkapkan, Citilink berencana akan merambah rute penerbangan internasional pada 2012 nanti. “Rencananya tahun depan, tetapi armada belum siap. Jadi ditunda hingga 2011,” katanya.

Diungkapkannya, untuk melayani rute internasional minimal dibutuhkan 15 unit pesawat.sedangkan sekarang Citilink baru memiliki 5 pesawat beroperasi. “Akhir tahun ini baru beroperasi sekitar 8 armada,” jelasnya.
Sementara Direktur Komersial PT Sriwijaya Air, Toto Nursatyo mengakui, terbitnya regulasi baru   berdampak terhadap kenaikan harga tiket penerbangan.

“Asumsinya awalnya bisa naik 10 hingga 20 persen  karena komponen harga yang lama akan tertambahi oleh komponen fuel surcharge. Namun tentu Sriwijaya tidak akan dengan mudah menaikkan harga tiketnya dengan serta-merta. Kami akan berhitung dulu,” ujarnya.

Perhitungan matang tersebut, menurut Toto, karena tingginya harga tiket penerbangan berhubungan langsung dengan tingkat keterisian pesawat.

Kalau pun nantinya akan menaikkan harga, lanjutnya, hal tersebut berarti memang telah menjadi kebutuhan mendesak dan tidak akan melebihi batas atas yang ditetapkan pemerintah. “Kalau nantinya jadi naik, itu berarti secara biaya produksi kami butuh naik. Jadi bukan semata-mata memanfaatkan keluarnya peraturan yang baru,” tukasnya.[dni]

100510 Kemenkominfo Optimistis PLIK Selesai November

JAKARTA—Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) optimistis Penyediaan Layanan Internet Kecamatan (PLIK)  untuk 5.748 desa di 4.700 kecamatan di Indonesia akan selesai pada November nanti seiring telah ditandatanganinya kontrak dengan para pemenang tender.

“ Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) telah menandatangani kontrak dengan beberapa pemenang sepeti Lintas Arta dan Telkom. Minggu depan menyusul dengan pemenang lainnya,” ungkap Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Minggu (9/5).

Untuk diketahui, PLIK terbagi atas  11 zona wilayah dengan total pagu anggaran tahun pertama  370,5 miliar rupiah atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk jangka waktu lima tahun.

Dari 11 zona paket wilayah tersebut, Telkom akan mengerjakan paket 1 (Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara), paket 10 (Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah) dan paket 11 (Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara).

Sedangkan Aplikanusa Lintasarta, anak perusahaan Indosat, akan mengerjakan paket 7 (Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur), paket 8 (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur), dan paket 9 (Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua).

Sementara Jastrindo Dinamika memenangkan paket 2 (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Riau), paket 3 (Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau) dan paket 6 (Jawa Timur).

Sisanya, paket 4 (Jawa Barat dan Banten) dan paket 5 (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) akan digarap oleh Sarana Insan Muda Selaras.

“Semua paket harus  diselesaikan 6 bulan  terhitung sejak di tandatangani, kecuali Paket 9 karena tingkat kendala geografis cukup tinggi. Contohnya paket 7 harus selesai paling lambat  14 Oktober 2010, sedangkan  paket 9 paling lambat 14 November 2010,” katanya.

Menurutnya, seiring ditandatangani kontrak oleh para pemenang maka masalah dengan beberapa pihak yang kalah sudah tidak ada lagi.  “Pihak yang kalah sudah bersedia menerima penjelasan dari BTIP. Jadi, tidak ada lagi persengketaan,” katanya.

Kepala BTIP Santoso Serad menegaskan, program PLIK ini akan menunjang rencana pemerintah untuk meningkatkan penetrasi internet mencapai 50 juta pengguna  mengingat akan melibatkan 28.740  personal computer client atau komputer pengakses server yang dapat diselenggarakan secara terpusat.

“Tender ini berbeda dengan Universal Service Obligation (USO) desa berdering yang lebih memprioritaskan sambungan telepon. Di tender ini lebih kepada memberikan layanan internet dengan kecepatan mulai 256 Kbps atau standar broadband,” jelasnya.

Sebelumnya, PT Inti dan  Icon+ yang membuat konsorsium dalam tender PLIK mengajukan keberatan karena dikalahkan BTIP.  Konsorsium ini mengajukan penawaran harga terendah dengan nilai bobot total  tertinggi di 6 paket pekerjaan (Paket1,2,3,4,5 dan 6).  Konsorsium itu terus berjuang hingga tahap banding sanggah.[dni]