080510 Tuslah Domain Kemenhub

JAKARTA–Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan masalah penetapan tuslah tarif penerbangan adalah domain regulator.

“Maskapai hanya boleh mengusulkan, masalah penetapannya, wewenang di  Menteri Perhubungan,” tegas juru bicara Kemenhub Bambang S Ervan di Jakarta, Jumat (7/5).

Dijelaskannya, sesuai Pasal 7 ayat 4 menyatakan dalam keadaan tertentu dimana maskapai mengalami kekosongan kursi saat pulang atau pergi maka tuslah bisa diberlakukan. “Prosesnya, maskapai mengusulkan. Setelah itu dipelajari oleh menhub. Selanjutnya jika memang dinilai wajar diberikan, besarannya ditentukan oleh menhub,” katanya.

Namun, sejauh ini, lanjutnya, maskapai belum ada mengusulkan tuslah untuk Lebaran 2010.

Bambang pun menegaskan, kebijakan itu tidak berbau kartel karena regulasi yang memayunginya jelas. “Kami tidak menyerahkan ke maskapai untuk besarannya. Ini sesuai dengan anjuran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),” katanya.

Pengamat penerbangan Kamis Martono mengatakan, proses pentepan tarif di industri penerbangan memang berlaku seperti itu. “Maskapai mengusulkan setelah itu ditetapkan pemerintah. Nantinya itu jadi putusan pemerintah,” jelasnya.

Secara terpisah, Sekjen Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) Tengku Burhanuddin mengungkapkan, organisasinya  akan mengusulkan pengenaan tuslah ke penumpang pesawat domestik selama periode angkutan Lebaran 2010.

“Maskapai selalu menerapkan extra flight saat Lebaran dengan pesawat penumpang saat berangkat tetapi pulangnya kosong. Kami tak mungkin harus terus menanggung biaya penerbangan kursi kosong,” katanya.

Diungkapkannya,   pihaknya pernah mengajukan usulan tuslah Lebaran 2007 dengan alasan untuk meringankan biaya produksi perusahaan angkutan udara.

Namun, usulan itu ditolak karena tidak ada peraturan yang mengizinkan tuslah Lebaran.

Padahal, mekanisme surcharge,  lazim dikenakan maskapai asing selama penerbangan hari raya.

“Sekarang surcharge Lebaran bisa kami usulkan karena ada aturan yang mengizinkan soal itu kendati tetap melalui persetujuan Menhub,” paparnya.

Dijelaskannya, sampai saat ini INACA belum membahas usulan tuslah Lebaran 2010, menunggu pertemuan antaranggota asosiasi itu.

Dalam Peraturan Menhub No KM 26/2010 pasal 7 ayat (4) disebutkan dalam keadaan tertentu, karena pesawat berangkat dan pulang kosong saat hari raya maka Menhub bisa menetapkan biaya tuslah (surcharge) ke penumpang.[Dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s