070510 Kemenhub Tidak Tahu Kenaikan Tarif Kepelabuhan di Tanjung Priok

JAKARTA –Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengaku belum tahu adanya kenaikan tarif pelabuhan atau pembagian bongkar muat di Tanjung Priok.

“Memang ada usulan dari Pelindo II. Tetapi hingga sejauh ini belum ada keputusan menteri soal itu,” ungkap Dirjen Perhubungan Laut Soenaryo di Jakarta, Kamis (6/5).

Dijelaskannya, urusan kenaikan tarif adalah wewenang dari regulator sehingga operator tidak bisa menaikkan sepihak. “Jika benar di lapangan terjadi kenaikan, itu berarti liar. Pengguna jasa berhak untuk menuntut ke operator,” tegasnya.

Secara terpisah,  Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta Sodik Hardjono,  menuding Pelindo II melakukan praktek pungutan liar sebab tarif baru yang ditetapkan mulai 1 April ternyata illegal karena  belum mendapat persetujuan Menteri Perhubungan Freddy Numberi seperti diatur dalam UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Kami  menolak tarif  liar tersebut dan mendesak agar Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) membatalkan tarif bagi hasil (sharing) yang dibebankan Pelindo II kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” tegasnya.

Menurutnya, tarif bagi hasil mestinya tidak ada karena tidak dikenal dalam KM Perhubungan No 72/2005 tentang jenis ,struktur dan golongan tariff mau pun KM No 35/2007 tentang pedoman penghitungan tarif.

Diungkapkannya,  asosiasinya sudah beberapa kali bertemu dengan manajemen Pelindo II namun tidak pernah dicapai keputusan untuk menghilangkan atau menurunkan besaran tarif bagi hasil  atas kegiatan bongkar muat.

“Pekan lalu kami sudah bertemu dengan Pelindo tetapi tidak dicapai kesepakatan mengenai hal itu. Kalau kondisinya seperti ini lambat laun PBM di Priok akan gulung tikar karena terus merugi,” ujarnya.

APBMI DKI Jakarta telah menyampaikan usulan untuk menurunkan tarif bagi hasil bongkar muat rata-rata 35 persen  dari yang ditetapkan Pelindo II yang sebelumnya ditetapkan sebesar 10.250 rupiah perton, diusulkan turun menjadi 6.630 rupiah  perton. Sedangkan untuk barang umum ekspor impor diusulkan turun menjadi 11.125 rupiah  perton dari penetapan sebelumnya oleh Pelindo 12.000 rupiah  perton. Untuk kargo jenis curah kering [batubara, pasir, dan semen curah] diusulkan turun menjadi 5000 rupiah per-ton dari sebelumnya 8.000 rupiah  perton. (dni)

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s