080510 Indosat Akui Kinerja Belum Membaik

JAKARTA–PT Indosat Tbk (Indosat) mengakui kinerja layanan selulernya belum membaik secara keuangan walau selama kuartal pertama 2010 telah berhasil menambah 6 juta pelanggan baru sehingga total memiliki 39,1 juta pengguna.

“Pertumbuhan pendapatan seluler memang belum mendekati industri. Kami fokus mendapatkan pelanggan baru, setelah itu baru meningkatkan pendapatan. Ini butuh waktu,” ungkap Presiden Director dan CEO Indosat Harry Sasongko di Jakarta, Jumat (7/5).

Untuk diketahui, kinerja usaha organik Indosat pada kuartal pertama 2010  mengalami pertumbuhan untuk semua lisensi yang dimiliki sekitar 2,5 persen dibanding periode sama tahun lalu atau senilai 4,730,9 triliun rupiah.

Jasa seluler selama ini berkontribusi sebesar 76 persen bagi total pendapatan atau sekitar  3.5954.84 triliun rupiah.

Jika hanya dibandingkan untuk jasa seluler, angka  itu dibawah XL yang  mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan nilai 4,2 triliun rupiah.

Bahkan XL berhasil meningkatkan pertumbuhan Average Revenue Per Users (ARPU) sebesar 21 persen dibandingkan periode sama tahun lalu menjadi 35 ribu rupiah.

Padahal, XL  “hanya” mendapatkan 1,2 juta pelanggan selama periode kuartal pertama 2010.

Harry memperkirakan,  kinerja akan membaik pada kuartal keempat 2010 seiring proses peremajaan jaringan berjalan sehingga kapasitas dan kualitas layanan meningkat.

Pada kuartal keempat itu diperkirakan pertumbuhan pendapatan mencapai 10-15 persen atau sama dengan industri seluler tahun ini.

“Sekarang kita sedang bekerjasama dengan Ericsson meremajakan jaringan di Jabotabek. sekitar 60 persen trafik ada di wilayah ini, setelah itu kita remajakan area Jawa. Peremajaan ini bagian dari meningkatkan pendapatan,” jelasnya.

Diungkapkannya, anggaran untuk meremajakan jaringan sekitar 3 ribu BTS  berlaku selama tiga tahun yang diambil dari belanja modal di masing-masing tahun buku.

“Untuk alokasinya dari belanja modal tak bisa diungkap. Belanja modal sendiri tahun ini sekitar 20 persen kurang atau lebih dari 2009. Pemenuhan dari obligasi, pinjaman bank, dan vendor financing,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, belanja modal Indosat pada 2009 sebesar 600 juta dollar AS. Jika besaran kurang lebih 20 persen diatas atau dibawahnya maka kisarannya sekitar 480-720 juta dollar AS.

Sedangkan tentang obligasi dari Indosat yang akan jatuh tempo pada tahun ini senilai 234,7 juta dollar AS pada tahun ini, Harry mengungkapkan, akan dibayar melalui refinancing dengan menerbitkan obligasi.

“Nilai dan teknisnya belum bisa diungkap. Kami masih dalam periode diam karena induk usaha Qatar Telecom belum selesai laporan keuangannya,” katanya.

Bantah Retak
Berkaitan dengan  mundurnya Chief Sales Officer Indosat, Syakieb A Sungkar per Juni 2010 nanti, Harry membantah terjadi keretakkan di manajemen yang dipimpinnya.

“Tidak ada hubungannya dengan kinerja atau kekompakkan manajemen. Jika ada yang mundur, baiknya ditanya ke pihak bersangkutan,” katanya.

Menurutnya, perpindahan personel di perusahaan besar merupakan hal yang biasa terjadi karena adanya kompetisi. “Jadi baiknya jangan dikaitkan ke hal yang tidak-tidak,” tegasnya.

Syakieb pada periode 2007 pernah menjabat sebagai Direktur penjualan regional dibawah Direktur Utama Johnny Swandi Sjam. Pada 2009, di bawah kepemimpinan Harry Sasongko,  pria yang dikenal memiliki jaringan luas dikalangan distributor kartu perdana itu menjadi Chief Sales Officer

Syakieb diisukan pindah ke Axis untuk memegang posisi penting dalam mengurusi distribusi dan penjualan.[Dni]

070510 Kemenhub Tidak Tahu Kenaikan Tarif Kepelabuhan di Tanjung Priok

JAKARTA –Kementrian Perhubungan (Kemenhub) mengaku belum tahu adanya kenaikan tarif pelabuhan atau pembagian bongkar muat di Tanjung Priok.

“Memang ada usulan dari Pelindo II. Tetapi hingga sejauh ini belum ada keputusan menteri soal itu,” ungkap Dirjen Perhubungan Laut Soenaryo di Jakarta, Kamis (6/5).

Dijelaskannya, urusan kenaikan tarif adalah wewenang dari regulator sehingga operator tidak bisa menaikkan sepihak. “Jika benar di lapangan terjadi kenaikan, itu berarti liar. Pengguna jasa berhak untuk menuntut ke operator,” tegasnya.

Secara terpisah,  Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) DKI Jakarta Sodik Hardjono,  menuding Pelindo II melakukan praktek pungutan liar sebab tarif baru yang ditetapkan mulai 1 April ternyata illegal karena  belum mendapat persetujuan Menteri Perhubungan Freddy Numberi seperti diatur dalam UU No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.

“Kami  menolak tarif  liar tersebut dan mendesak agar Dirjen Perhubungan Laut (Hubla) membatalkan tarif bagi hasil (sharing) yang dibebankan Pelindo II kepada Perusahaan Bongkar Muat (PBM) karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat,” tegasnya.

Menurutnya, tarif bagi hasil mestinya tidak ada karena tidak dikenal dalam KM Perhubungan No 72/2005 tentang jenis ,struktur dan golongan tariff mau pun KM No 35/2007 tentang pedoman penghitungan tarif.

Diungkapkannya,  asosiasinya sudah beberapa kali bertemu dengan manajemen Pelindo II namun tidak pernah dicapai keputusan untuk menghilangkan atau menurunkan besaran tarif bagi hasil  atas kegiatan bongkar muat.

“Pekan lalu kami sudah bertemu dengan Pelindo tetapi tidak dicapai kesepakatan mengenai hal itu. Kalau kondisinya seperti ini lambat laun PBM di Priok akan gulung tikar karena terus merugi,” ujarnya.

APBMI DKI Jakarta telah menyampaikan usulan untuk menurunkan tarif bagi hasil bongkar muat rata-rata 35 persen  dari yang ditetapkan Pelindo II yang sebelumnya ditetapkan sebesar 10.250 rupiah perton, diusulkan turun menjadi 6.630 rupiah  perton. Sedangkan untuk barang umum ekspor impor diusulkan turun menjadi 11.125 rupiah  perton dari penetapan sebelumnya oleh Pelindo 12.000 rupiah  perton. Untuk kargo jenis curah kering [batubara, pasir, dan semen curah] diusulkan turun menjadi 5000 rupiah per-ton dari sebelumnya 8.000 rupiah  perton. (dni)

070510 KPPU Dianggap Tidak Paham Industri Penerbangan

JAKARTA— Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dianggap tidak memahami industri penerbangan dengan memutuskan 9 maskapai bersalah karena menerapkan biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge) secara kartel selama 2006-2009.

“Putusan yang diambil KPPU mencerminkan tidak memahami industri penerbangan. Praktik fuel surcharge itu lazim di industri dan dipayungi regulasi,” tegas Pengamat Penerbangan Kamis Martono kepada Koran Jakarta, Kamis (6/5).

Diungkapkannya, regulasi yang mengatur tentang fuel surcharge dipayungi oleh Undang-undang (UU) No 1/2009 tentang Penerbangan sedangkan implementasinya dibuat dalam putusan menteri.

“Besaran dari fuel surcharge itu sudah ditentukan oleh pemerintah. Jadi, ini kebijakan pemerintah, tidak sepantasnya di salahkan ke operator,” katanya.

Dijelaskannya, pemerintah dalam mengatur tarif memiliki domain di kelas ekonomi, sedangkan untuk non ekonomi diserahkan ke maskapai untuk mencari margin keuntungan. “Ini yang dinamakan kebijakan neo liberal,” katanya.

Dipaparkannya, pola penentuan tarif di penerbangan biasanya melalui mekanisme yang disepakati maskapai setelah itu diserahkan ke pemerintah. “Ketika pemerintah menyetujui, itu namanya putusan regulator,” jelasnya.

Kamis pun menyoroti, kebijakan KPPU yang hanya fokus pada masalah tarif. Padahal tarif itu tidak bisa dilepaskan dari jenis pesawat, frekuensi dan kapasitas penerbangan. “Jadi, kalau disorot hanya tarif tentu tidak adil,” katanya.

Selanjutnya Kamis pun menyoroti masalah harus dikeluarkannya ganti rugi oleh maskapai karena tidak jelas kompensasi disalurkan untuk siapa. “Subyek yang dirugikan itu siapa? Penentuannya bagaimana,” jelasnya.

Berkaitan dengan masalah ganti rugi sendiri menjadi perdebatan diantara tiga komisioner KPPU yang memeriksa kasus tersebut. Dr. Anna Maria Tri Anggraini memiliki dissenting opinion terhadap masalah ganti rugi tersebut.

Sebelumnya,   KPPU menghukum 9   maskapai nasional harus memberikan ganti rugi ke konsumennya akibat menikmati tarif terlalu tinggi dari penetapan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) selama periode 2006-2009.

Kesembilan maskapai itu berikut masing-masing ganti rugi yang harus dikeluarkan  adalah Garuda Indonesia (Rp 25 miliar), Sriwijaya Air (Rp 9 miliar), Merpati Nusantara Airlines (Rp 8 miliar), Mandala Airlines (Rp 5 miliar), Travel Express Aviation Service (Rp 1 miliar), Lion Air (Rp 17 miliar), Wings Air ( Rp 5 miliar), Kartika Airlines (Rp 1 miliar), dan Batavia Airlines (Rp 9 miliar).

“Ganti rugi itu dihitung dari total kerugian konsumen selama periode 2006-2009 sekitar 5,81 hingga 13,8 triliun rupiah. Dana ganti rugi nantinya digunakan untuk peningkatan fasilitas bandara-bandara,” ungkap Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Benny Pasaribu.

Dikatakannya, selain menetapkan harus memberikan ganti rugi melalui rekening negara, sembilan maskapai tersebut dinyatakan melanggar  Pasal 5 UU No 5/99 tentang persaingan usaha tidak sehat dalam tindakan kartel fuel surcharge periode 2006-2009

Pasal tersebut menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yanh harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan.

Akibatnya sembilan maskapai dipaksa membatalkan perjanjian penetapan fuel surcharge secara tertulis dan membayar denda senilai total 80 miliar rupiah kepada negara.

Komisioner lainnya M. Nawir Messi menyarankan, belajar dari kasus ini regulator penerbangan tidak lagi memberikan wewenang bagi maskapai untuk menetapkan harga atau tarif. “Apalagi perilaku ini masih terjadi walau revisi tarif batas atas yang ditetapkan pada 24 April melalui KM No 26/2010 telah berlaku. Sembilan maskapai masih menetapkan fuel surcharge secara bersama-sama,” sesalnya..[dni]

080510 Tuslah Domain Kemenhub

JAKARTA–Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan masalah penetapan tuslah tarif penerbangan adalah domain regulator.

“Maskapai hanya boleh mengusulkan, masalah penetapannya, wewenang di  Menteri Perhubungan,” tegas juru bicara Kemenhub Bambang S Ervan di Jakarta, Jumat (7/5).

Dijelaskannya, sesuai Pasal 7 ayat 4 menyatakan dalam keadaan tertentu dimana maskapai mengalami kekosongan kursi saat pulang atau pergi maka tuslah bisa diberlakukan. “Prosesnya, maskapai mengusulkan. Setelah itu dipelajari oleh menhub. Selanjutnya jika memang dinilai wajar diberikan, besarannya ditentukan oleh menhub,” katanya.

Namun, sejauh ini, lanjutnya, maskapai belum ada mengusulkan tuslah untuk Lebaran 2010.

Bambang pun menegaskan, kebijakan itu tidak berbau kartel karena regulasi yang memayunginya jelas. “Kami tidak menyerahkan ke maskapai untuk besarannya. Ini sesuai dengan anjuran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU),” katanya.

Pengamat penerbangan Kamis Martono mengatakan, proses pentepan tarif di industri penerbangan memang berlaku seperti itu. “Maskapai mengusulkan setelah itu ditetapkan pemerintah. Nantinya itu jadi putusan pemerintah,” jelasnya.

Secara terpisah, Sekjen Asosiasi Perusahaan Penerbangan Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) Tengku Burhanuddin mengungkapkan, organisasinya  akan mengusulkan pengenaan tuslah ke penumpang pesawat domestik selama periode angkutan Lebaran 2010.

“Maskapai selalu menerapkan extra flight saat Lebaran dengan pesawat penumpang saat berangkat tetapi pulangnya kosong. Kami tak mungkin harus terus menanggung biaya penerbangan kursi kosong,” katanya.

Diungkapkannya,   pihaknya pernah mengajukan usulan tuslah Lebaran 2007 dengan alasan untuk meringankan biaya produksi perusahaan angkutan udara.

Namun, usulan itu ditolak karena tidak ada peraturan yang mengizinkan tuslah Lebaran.

Padahal, mekanisme surcharge,  lazim dikenakan maskapai asing selama penerbangan hari raya.

“Sekarang surcharge Lebaran bisa kami usulkan karena ada aturan yang mengizinkan soal itu kendati tetap melalui persetujuan Menhub,” paparnya.

Dijelaskannya, sampai saat ini INACA belum membahas usulan tuslah Lebaran 2010, menunggu pertemuan antaranggota asosiasi itu.

Dalam Peraturan Menhub No KM 26/2010 pasal 7 ayat (4) disebutkan dalam keadaan tertentu, karena pesawat berangkat dan pulang kosong saat hari raya maka Menhub bisa menetapkan biaya tuslah (surcharge) ke penumpang.[Dni]