050510 9 Maskapai Harus Berikan Ganti Rugi Rp 504,5 Miliar

JAKARTA–Sembilan maskapai nasional harus memberikan ganti rugi ke konsumennya akibat menikmati tarif terlalu tinggi dari penetapan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) selama periode 2006-2009.

Kesembilan maskapai itu berikut masing-masing ganti rugi yang harus dikeluarkan adalah Garuda Indonesia (Rp 25 miliar), Sriwijaya Air (Rp 9 miliar), Merpati Nusantara Airlines (Rp 8 miliar), Mandala Airlines (Rp 5 miliar), Travel Express Aviation Service (Rp 1 miliar), Lion Air (Rp 17 miliar), Wings Air ( Rp 5 miliar), Kartika Airlines (Rp 1 miliar), dan Batavia Airlines (Rp 9 miliar).

“Ganti rugi itu dihitung dari total kerugian konsumen selama periode 2006-2009 sekitar 5,81 hingga 13,8 triliun rupiah. Dana ganti rugi nantinya digunakan untuk peningkatan fasilitas bandara-bandara,” ungkap Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Benny Pasaribu di Jakarta, Selasa (4/5).

Dikatakannya, selain menetapkan harus memberikan ganti rugi melalui rekening negara, sembilan maskapai tersebut dinyatakan melanggar Pasal 5 UU No 5/99 tentang persaingan usaha tidak sehat dalam tindakan kartel fuel surcharge periode 2006-2009

Pasal tersebut menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yanh harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan.

Akibatnya sembilan maskapai dipaksa membatalkan perjanjian penetapan fuel surcharge secara tertulis dan membayar denda senilai total 80 miliar rupiah kepada negara.

Komisioner lainnya M. Nawir Messi menyarankan, belajar dari kasus ini regulator penerbangan tidak lagi memberikan wewenang bagi maskapai untuk menetapkan harga atau tarif. “Apalagi perilaku ini masih terjadi walau revisi tarif batas atas yang ditetapkan pada 24 April melalui KM No 26/2010 telah berlaku. Sembilan maskapai masih menetapkan fuel surcharge secara bersama-sama,” sesalnya.

Bantah
Menanggapi hal itu, juru bicara Garuda Indonesia Pudjobroto tidak sependapat dengan KPPU karena menganggap keputusan tidak berdasar hukum dan ekonomi.

“Data yang dipakai tidak valid. Selain itu penetapan fuel surcharge sudah merupakan praktik biasa di dunia penerbangan. Kami akan melakukan perlawanan hukum,” katanya.

Direktur Niaga Sriwijaya Air Toto Nursatyo juga mengatakan, akan melakukan perlawanan hukum. “Kompetisi di dunia penerbangan itu sudah ketat. Bahkan Adam Air saja sampai bangkrut. Jadi tidak benar ada kartel,” katanya.[Dni]

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s