060510 Tanjung Priok Belum Direlokasi

JAKARTA—Pemerintah belum berencana untuk merelokasi pelabuhan Tanjung Priok walau ada keinginan dari sejumlah perusahaan untuk membangun pelabuhan di luar area tersebut.

“Hingga saat ini tidak ada keinginan dari pemerintah untuk membangun pelabuhan di luar Tanjung Priok seperti Karwan, Bekasi atau Tangerang. Itu tidaka da di rencana kepelabuhan nasional,” tegas Dirjen Perhubungan Laut Soenaryo di Jakarta, Rabu (5/5).

Menurutnya, domain izin mendirikan pelabuhan berada di tangan regulator, sehingga jika ada operator yang ingin mendirikan pelabuhan sebaiknya berkonsultasi dulu dengan pemerintah. “Sepertinya ada yang masih merasa menjadi operator sekaligus regulator sehingga lupa porsi wewenang. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.

Diungkapkannya, jika pun tiga kawasan itu akan dikembangkan yang akan dibangun adalah terminal peti kemas sehingga bisa menekan biaya ekonomi tinggi. “Kalau membangun terminal di dekat daerah penghasil industri itu justru bisa menekan biaya operasional. Karena itu sebaiknya setiap rencana perusahaan mengikuti masterplan nasional,” jelasnya.

Direktur Kepelabuhanan dan Pengerukan Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Suwandi Saputro menambahkan, pemerintah menunggu hasil kajian Japan International Cooperation Aqency (JICA) untuk menetapkan lokasi pengganti Pelabuhan Tanjung Priok dalam 5 tahun mendatang.

Saat ini JICA melakukan studi terhadap lima lokasi di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.”Kelima lokasi itu, yakni Cilamaya Karawang, Bekasi, Marunda, Ancol Timur, dan Tangerang. Diharapkan studinya selesai pada akhir 2010 tentang revisi master plan Tanjung Priok pada 2025 dengan mengembangkan terminal,” katanya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia II R.J. Lino mengungkapkan pihaknya segera membangun megaproyek pelabuhan pengumpul (hub port) baru di Karawang, Jawa Barat.Pelabuhan baru itu berkapasitas 10 juta TEUs kontainer per tahun sebagai pengganti Pelabuhan Tanjung Priok dalam 5 tahun mendatang.

Ketua Komite Tetap Perhubungan Laut Kadin Carmelita Hartoto menilai rencana membangun pelabuhan di Karawang sudah tepat karena pemindahan Pelabuhan Priok harus ke lokasi yang lebih besar dan dekat dengan kawasan industri.

Ketua Umum Dewan Pemakai Jasa Angkutan Laut (Depalindo) Toto Dirgantoro mengatakan organisasinya sudah sejak lama menyuarakan reposisi Pelabuhan Priok ke kawasan yang dekat dengan pusat produksi, karena dapat menghemat biaya logistik.

“Reposisi Tanjung Priok bisa menghemat biaya pengiriman dari dan ke pelabuhan hingga 40 persen, selain akan ada efisiensi waktu,” katanya.[dni]

060510 Garuda Indonesia Tambah Pesawat Kargo

JAKARTA—Maskapai nasional Garuda Indonesia (Garuda) berencana menambah dua pesawat pengangkut kargo tak lama lagi guna menyasar pasar luar negeri.

“Kita rencananya akan tambah dua pesawat berbadan lebar untuk mengangkut kargo. Rencannya ini untuk melayani rute China, Korea, dan Jepang,” ungkap Direktur Strategis dan Teknologi Informasi Garuda Elisa Lumbantoruan di Jakarta,  Rabu (5/5).

Dijelaskannya, pasar kargo ke negara tersebut tiap tumbuh setiap tahunnya, ditambah adanya perdgangan bebas dengan China. “Pasarnya menjanjikan,” katanya.

Direktur Garuda Indonesia Emirsyah Satar mengungkapkan, untuk angkutan penumpang, perseroan juga agresif bekerjasama dengan pasar korporasi. Salah satu yang dibidik adalah Kedutaan Besar dari para negara sahabat.

“Kami berhasil menggandeng 15 kantor kedutaan besar negara sahabat di Jakarta dalam hal pemanfaatan produk dan layanan Garuda. Target kita sekitar 200 Kedubes bisa menggunakan layanan Garuda,” jelasnya.

Garuda memberikan layanan bagi   seluruh staf kedutaan besar negara sahabat beserta keluarga menggunakan penerbangannya   baik pada rute domestik maupun internasional dengan harga dan layanan khusus berupa special net corporate fare, priority reservation, city check-in, cargo serta pembukuan group. Selain itu, Garuda Indonesia juga melibatkan anak perusahaannya yaitu Aerowisata untuk memenuhi kebutuhan perjalanan wisata mereka.

Dijelaskannya,  Garuda Indonesia secara konsisten telah melaksanakan penggarapan pasar korporasi sejak lama mengingat bahwa pangsa pasar ini merupakan target market yang potensial bagi Garuda. Hingga saat ini, Garuda Indonesia berhasil menjalin kerjasama “corporate sales” dengan sekitar 785 perusahaan besar di Indonesia. “Pada tahun ini Garuda Indonesia menargetkan pendapatan dari “corporate sales” sebesar  2 triliun rupiah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Emirsyah menjelaskan, untuk meningkatkan layanan bagi penumpang,   Garuda Indonesia dan Direktorat Jenderal Immigrasi sepakat untuk mengembangkan  layanan ”Immigration on Board” pada penerbangan  rute Amsterdam – Dubai – Jakarta dan rute Osaka – Denpasar pada tanggal 2 Juni 2010 mendatang. “Sebelumnya layanan ini diberikan untuk rute Tokyo,” katanya.[dni]

060510 Putusan KPPU Dikhawatirkan Ganggu Perekonomian Nasional

JAKARTA—Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menghukum 9 maskapai dalam kasus kartel biaya tambahan bahan bakar (Fuel Surcharge) dikhawatirkan bisa menganggu perekonomian nasional.

“Denda dan ganti rugi yang ditetapkan oleh KPPU sangat besar. Semua maskapai kondisi keuangannya sedang tidak bagus. Jika dipaksa untuk membayar, bisa mempengaruhi arus kas dan opersional. Ujung-ujungnya perekonomian nasional terganggu,” ketus Sekjen
Asosiasi Penerbangan Nasional/INACA, Tengku Burhanuddin di Jakarta, Kamis (5/5).

Menurutnya, putusan yang diambil oleh KPPU tidak tepat karena tidak menimbang data dan fakta yang ada di lapangan. “Praktik fuel surcharge itu biasa di dunia penerbangan. Bahkan ini diketahui oleh regulator penerbangan, dalam hal ini Ditjen Hubungan Udara, Kemenhub,” katanya.

Diakuinya, pada awalnya ada surat kesepakatan mengatur fuel surcharge, tetapi belum seminggu berjalan, KPPU mengeluarkan surat, dan akhirnya asosiasi membatalkan semua isi surat itu. “Jadi tidak benar itu ada kesepakatan untuk menjalankan tarif karena isi surat yang dibuat tidak pernah dijalankan,” katanya.

Tengku pun memastikan semua maskapai yang terkena hukuman dari KPPU akan melakukan banding dari putusan yang dikeluarkan pada Selasa (4/5) lalu karena tidak puas dengan hasilnya.

Ketua INACA Emirsyah Satar meminta regulator untuk mendukung operator dalam menyajikan data ke KPPU agar lembaga itu bisa melihat permaslahan lebih jernih. “Kita akan minta bantuan juga ke regulator untuk memberikan data yang lebih valid,” katanya.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan Freddy Numbery mempersilakan kepada maskapai penerbangan untuk melakukan aksi banding. “Sebaiknya keputusan itu dihargai. Biarkan  semua berjalan dengan proses hukum,” katanya.

Wakil Menhub Bambang Susantono menyatakan Kemenhub akan membantu maskapai penerbangan yang akan melakukan naik banding dengan menyediakan data-data yang ada. “Jika ini berdampak pada perekonomian nasional, tentu kita akan bantu dengan data-data,” katanya.

Sebelumnya,   KPPU menghukum 9   maskapai nasional harus memberikan ganti rugi ke konsumennya akibat menikmati tarif terlalu tinggi dari penetapan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) selama periode 2006-2009.

Kesembilan maskapai itu berikut masing-masing ganti rugi yang harus dikeluarkan  adalah Garuda Indonesia (Rp 25 miliar), Sriwijaya Air (Rp 9 miliar), Merpati Nusantara Airlines (Rp 8 miliar), Mandala Airlines (Rp 5 miliar), Travel Express Aviation Service (Rp 1 miliar), Lion Air (Rp 17 miliar), Wings Air ( Rp 5 miliar), Kartika Airlines (Rp 1 miliar), dan Batavia Airlines (Rp 9 miliar).

“Ganti rugi itu dihitung dari total kerugian konsumen selama periode 2006-2009 sekitar 5,81 hingga 13,8 triliun rupiah. Dana ganti rugi nantinya digunakan untuk peningkatan fasilitas bandara-bandara,” ungkap Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Benny Pasaribu.

Dikatakannya, selain menetapkan harus memberikan ganti rugi melalui rekening negara, sembilan maskapai tersebut dinyatakan melanggar  Pasal 5 UU No 5/99 tentang persaingan usaha tidak sehat dalam tindakan kartel fuel surcharge periode 2006-2009

Pasal tersebut menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yanh harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan.

Akibatnya sembilan maskapai dipaksa membatalkan perjanjian penetapan fuel surcharge secara tertulis dan membayar denda senilai total 80 miliar rupiah kepada negara.

Komisioner lainnya M. Nawir Messi menyarankan, belajar dari kasus ini regulator penerbangan tidak lagi memberikan wewenang bagi maskapai untuk menetapkan harga atau tarif. “Apalagi perilaku ini masih terjadi walau revisi tarif batas atas yang ditetapkan pada 24 April melalui KM No 26/2010 telah berlaku. Sembilan maskapai masih menetapkan fuel surcharge secara bersama-sama,” sesalnya.[dni]

060510 Telkom Tak Gentar Aksi BTEL

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mengaku tak gentar sama sekali dengan aksi Bakrie Telecom (BTEL) yang tengah menyiapkan layanan broadband melalui teknologi Evolution Data Optimized (EV-DO).

“Pertanyaanya jangan diputar balik dong. Siapa yang pertama bermain akses data. Kenapa Telkom harus takut dengan langkah BTEL. Harusnya sebaliknya. Flexi semakin mantap di pasar,” tegas Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Executive General Telkom Flexi Triana Mulyatsa menambahkan, sebagai sesama pemain Fixed Wireless Access (FWA) yang didukung oleh teknologi CDMA, tentunya bisa diprediksi langkah yang dilakukan BTEL. “Jumlah kanal yang dimiliki sama. Kita juga punya strategi sendiri menghadapi aksi kompetitor,” katanya.

Salah satu strategi yang dilakukan adalah berkonsentrasi menggarap segmen komunitas melalui tayanan pembicaraan bersama (Conference call) yang dikenal dengan nama  Flexi ngROOMpi. Layanan ini sejak diperkenalkan tiga bulan lalu  berhasil menarik tujuh ribu pengguna dengan 17 ribu panggilan.

“Layanan ini mampu membuat komunitas baru dalam jejaring sosial. Jika sebelumnya marak jejaring sosial dalam bentuk teks di instant messaging, sekarang dengan Flexi ngROOMpi muncul fenomena jejaring sosial dengan suara,” ungkapnya.

Flexi ngROOMpi adalah   penawaran percakapan telepon dengan tarif  49 rupiah per menit (berlaku setiap saat dan tidak ada perbedaan tarif untuk seluruh zona waktu, lokal maupun SLJJ) dimana tidak terjadi panggilan putus.

Layanan ini menyediakan 999 room dalam bentuk open room.  Selain room yang bersifat open room, juga tersedia privat room yang bisa diakses melalui *55*0, setelah itu muncul sms notifikasi yang berisikan nomor ruang dan PIN.

Dijelaskannya, hingga saat ini ruang percakapan lebih dari 20 room yang selalu terisi oleh pelanggan. Pelanggan yang mendominasi layanan ini berasal dari Kalimantan, Jakarta, dan Jawa Timur. “Kami ingin meningkatkan penggunaan layanan ini dengan memberikan stimulus program Miss ngROOMpi yang menawarkan hadiah lima juta untuk lima nomor pelanggan,” katanya.

Program Miss ngROOMpi diefektifkan sejak 1 Mei 2010 dimana pelanggan diminta untuk menebak keberadaan sosok Miss ngROOMPi.

BTEL sendiri diketahui tengah menyiapkan unit usaha broadband dan akan diluncurkan menjelang tutup semester pertama 2010. Unit ini akan mengoptimalkan kanal yang dimiliki oleh BTEL di luar Jabotabek dan Jawa Barat untuk meningkatkan pendapatan dari layanan data.[dni]

060510 Indonesia Tidak Ingin Jadi Pasar

JAKARTA—Indonesia tidak akan buru-buru mengadopsi satu teknologi akses data karena enggan  hanya menjadi pasar dari penyedia perangkat jaringan broadband luar negeri.

“Sudah cukup kita kecele di 3G atau setengah kemakan di Wimax. Kita harus bisa berdikari menentukan sendiri nasib bangsa,” tegas Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, para penyedia jaringan dari luar negeri selalu datang dengan asumsi jika satu teknologi broadband di adopsi akan mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan negara, sehingga pemerintah menjadi tergoda untuk menjalankannya.

“Asumsi yang diberikan memang indah secara akademis. Tetapi berbeda dengan realitas. Lihat saja 3G, sudah hadir empat tahun kualitas akses masih minim. Terus sekarang dipaksa untuk melompat ke Long Term Evolution (LTE). Kalau begini kita hanya jadi pasar,” ketusnya.

Disarankannya, Indonesia mematangkan satu teknologi yang ada untuk mengembangkan broadband sembari menguatkan manufaktur dalam negeri agar bisa memproduksi sendiri perangkat. “Isu utama kala satu teknologi itu hadir adalah bisa membuat lapangan kerja baru. Lapangan kerja itu bisa diciptakan jika ada pabrik dibuka,” jelasnya.

Masih menurutnya, ada ketidaktransparanan dari penyedia jaringan dalam mengembangkan teknologi dan terkesan memonopoli kebenaran. Dicontohkannya Qualcomm yang mendapatkan posisi paling diuntungkan jika High Speed Access (HSPA) dan Code Division Multiple Access (CDMA) berkembang karena kedua teknologi   menggunakan chipset perusahaan itu.

“Kita harusnya bisa menciptakan perusahaan sekelas Qualcomm itu. Hitung saja berapa keuntungan Qualcomm, jika nanti teknologi mana yang dipilih untuk mengembangkan broadband,” tandasnya.

Sebelumnya, GSMA mendorong pemerintah Indonesia untuk secepatnya membuat peta frekuensi bagi pengembangan teknologi broadband agar adanya kepastian investasi di teknologi LTE.

Gabungan operator GSM dunia itu pun menyakini jika penetrasi mobile broadband di Indonesia bisa mencapai 100 persen akan meningkatkan GDP hingga 3,3 persen. [dni]

060510 Buah dari Agresifitas

PT XL Axiata Tbk (XL) bisa dikatakan sebagai kampiun pada kuartal pertama ini bagi pemain seluler. Lihat saja, operator yang sahamnya dominan dimiliki Axiata Group tersebut berhasil mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dengan nilai 4,2 triliun rupiah.

Juara kedua adalah Telkomsel, yang mencatat pertumbuhan pendapatan sebesar 9 persen dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu sebesar 10,67 triliun rupiah. Telkomsel memang memiliki nominal pendapatan yang besar, tetapi untuk pertumbuhan, masih belum bisa menyaingi XL.

Bahkan XL berhasil meningkatkan pertumbuhan Average Revenue Per Users (ARPU) sebesar 21 persen dibandingkan periode sama tahun lalu menjadi 35 ribu rupiah. Sementara ARPU Telkomsel turun 9 persen dari 47 ribu menjadi 43 ribu rupiah.

Finalis ketiga adalah Indosat yang mengalami pertumbuhan pendapatan untuk semua lisensi dimiliki sebesar 2, 5 persen atau senilai  4,730,9 triliun rupiah.

Jika menilik selama ini jasa seluler menyumbang sekitar 75 persen bagi  total pendapatan Indosat,  bisa dikatakan layanan itu memiliki nominal  hanya sebesar  3,548,1 triliun rupiah. Angka itu tentu sangat jauh dibawah XL yang berhasil mencatat pendapatan di atas 4 triliun rupiah.

Padahal, Indosat mencatat lonjakan pelanggan yang luar biasa jika dibandingkan dengan posisi akhir 2009. Tercatat, Indosat mendapatkan enam juta pelanggan baru hanya dalam kuartal pertama sehingga memiliki 39,1 juta nomor.

Bandingkan dengan XL yang  “hanya’mendapatkan 1,2 juta pelanggan atau Telkomsel yang hanya mampu memikat 306 ribu pelanggan baru.

Logikanya, jika Indosat berhasil meraup jumlah pelanggan yang besar, tentu akan linear dengan peningkatan jumlah pendapatan, layaknya Telkomsel yang memiliki pelanggan banyak. Sayangnya, paparan dari kinerja Indosat tidak lagi seperti dikuasai Singapore Technologies Telemedia (STT) dimana transparansi dijunjung tinggi dengan menggelar jumpa pers secara terbuka.

Sejak dikuasai Qatar Telecom, manajemen Indosat selalu berlindung dibalik tercatatnya saham indusk usaha di beberapa bursa saham luar negeri, sehingga tidak gampang memaparkan kinerja secara transparan ke publik. Akhirnya, publik meraba-raba kinerja dari Indosat, bahkan tahun lalu perusahaan ini diterpa isu penggelembungan jumlah pelanggan.

Deputi Sekretaris Perusahaan Telkomsel Aulia Ersyah Marinto menjelaskan, masalah kinerja harus ditilik dengan seksama, khususnya berkaitan dengan pencatatan jumlah pelanggan. “Misalnya untuk pelanggan prabayar. Ada operator yang memberikan masa hidup panjang sehingga dicatat terus dalam laporan keuangan walau sudah non aktif,” ketusnya kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Aulia pun telah menyemburkan optimisme akan membalikkan peta pada kuartal kedua nanti. Tak tanggung-tanggung, selain agresif melalui penawaran SMS gratis, stasiun TV swasta yang menyiarkan Piala Dunia di Afrika Selatan pun   digandeng untuk sarana pemasaran. Konon, dana 90 miliar rupiah dikeluarkan untuk memuluskan hal itu.

Praktisi telematika Bayu Samudiyo menilai, menjulangnya XL pada kuartal pertama 2010 tak bisa dilepaskan dari agresifitas pemasaran melalui SMS gratis. “Strategi itu efektif untuk akuisisi pelanggan. Sedangkan bagi kompetitor itu menggerus pertambahan pelanggan dan memangkas pendapatan. Terutama jika operator sekelas Telkomsel melakukan hal yang sama,” katanya.

Namun, Bayu menyakini, pada kuartal kedua nanti klasemen bisa berubah karena Telkomsel menjawab tantangan XL sejak Maret lalu dengan memberikan SMS gratis dan memangkas harga perdana Simpati. “Itu akan menahan kompetitor untuk mendapatkan pemain baru. Soalnya ini dilakukan oleh pemain besar. Masalahnya, apa ini akan sukses menaikkan pendapatan, itu harus dilihat dulu,” jelasnya.

Menurutnya, satu-satunya cara untuk meningkatkan pendapatan adalah operator harus kreatif menawarkan konten ketimbang bermain di SMS gratis. “Kompetisi seperti sekarang menawarkan promo yang berubah-ubah terus hanya menaikkan beban operasional. Lebih baik bermain di konten kreatif agar ARPU meningkat,” katanya.[dni]

050510 9 Maskapai Harus Berikan Ganti Rugi Rp 504,5 Miliar

JAKARTA–Sembilan maskapai nasional harus memberikan ganti rugi ke konsumennya akibat menikmati tarif terlalu tinggi dari penetapan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) selama periode 2006-2009.

Kesembilan maskapai itu berikut masing-masing ganti rugi yang harus dikeluarkan adalah Garuda Indonesia (Rp 25 miliar), Sriwijaya Air (Rp 9 miliar), Merpati Nusantara Airlines (Rp 8 miliar), Mandala Airlines (Rp 5 miliar), Travel Express Aviation Service (Rp 1 miliar), Lion Air (Rp 17 miliar), Wings Air ( Rp 5 miliar), Kartika Airlines (Rp 1 miliar), dan Batavia Airlines (Rp 9 miliar).

“Ganti rugi itu dihitung dari total kerugian konsumen selama periode 2006-2009 sekitar 5,81 hingga 13,8 triliun rupiah. Dana ganti rugi nantinya digunakan untuk peningkatan fasilitas bandara-bandara,” ungkap Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Benny Pasaribu di Jakarta, Selasa (4/5).

Dikatakannya, selain menetapkan harus memberikan ganti rugi melalui rekening negara, sembilan maskapai tersebut dinyatakan melanggar Pasal 5 UU No 5/99 tentang persaingan usaha tidak sehat dalam tindakan kartel fuel surcharge periode 2006-2009

Pasal tersebut menyatakan pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yanh harus dibayar oleh konsumen pada pasar bersangkutan.

Akibatnya sembilan maskapai dipaksa membatalkan perjanjian penetapan fuel surcharge secara tertulis dan membayar denda senilai total 80 miliar rupiah kepada negara.

Komisioner lainnya M. Nawir Messi menyarankan, belajar dari kasus ini regulator penerbangan tidak lagi memberikan wewenang bagi maskapai untuk menetapkan harga atau tarif. “Apalagi perilaku ini masih terjadi walau revisi tarif batas atas yang ditetapkan pada 24 April melalui KM No 26/2010 telah berlaku. Sembilan maskapai masih menetapkan fuel surcharge secara bersama-sama,” sesalnya.

Bantah
Menanggapi hal itu, juru bicara Garuda Indonesia Pudjobroto tidak sependapat dengan KPPU karena menganggap keputusan tidak berdasar hukum dan ekonomi.

“Data yang dipakai tidak valid. Selain itu penetapan fuel surcharge sudah merupakan praktik biasa di dunia penerbangan. Kami akan melakukan perlawanan hukum,” katanya.

Direktur Niaga Sriwijaya Air Toto Nursatyo juga mengatakan, akan melakukan perlawanan hukum. “Kompetisi di dunia penerbangan itu sudah ketat. Bahkan Adam Air saja sampai bangkrut. Jadi tidak benar ada kartel,” katanya.[Dni]

050510 Maskapai Serahkan Soal Pengumuman ke Regulator

JAKARTA–Maskapai nasional menyerahkan masalah pengumuman kategorisasi maskapai ke regulator karena bagian dari wewenangnya.

“Itu hak dari regulator masalah harus diumumkan atau tidak. Kami ikut saja,” tegas juru bicara Garuda Pudjobroto di Jakarta, Selasa (4/5).

Menurutnya, terlepas dari ada atau tidaknya pengumuman maskapai tetap akan memperhatikan aspek keselamatan karena syarat dalam penerbangan.

“Apalagi kita juga menjalankan penerbangan internasional. Itu standarnya sertifikat IOSA,” katanya.

Direktur Niaga Sriwijaya Air Toto Nursatyo menegaskan, ada atau tidak pengumuman audit tetap berjalan.

Menurutnya, masalah pemeringkatan itu tidak perlu diumumkan karena tidak memberikan efek.

“Diumumin buat apa? Safety itu harusnya ada dua. Selamat atau tidak,” tegasnya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memutuskan untuk tidak mengumumkan ke publik hasil audit terhadap maskapai yang dilakukan periodik setiap 3 bulan sekali, guna menghindari adanya justifikasi terhadap maskapai.

Adapun audit terhadap kinerja operasional maskapai berjadwal maupun sewa (carter) mencakup aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, dan pemenuhan (safety, security, service, dan compliance).

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Yurlis Hasibuan,  mengatakan pihaknya tetap melakukan audit dan pemeringkatan maskapai, namun hasilnya kini tidak dipublikasikan.

“Pemeringkatan maskapai tetap jalan. Kami tidak ingin ada justifikasi terhadap maskapai,” katanya.

Keputusan tersebut dipilih oleh Kemenhub sendiri tanpa adanya usulan atau tekanan dari maskapai. Sebelumnya, secara rutin Kemenhub mengumumkan audit kinerja. Hasil audit akan berbentuk peringkat maskapai, mana yang masuk kategori I dan II. Publik dapat mengetahui pemeringkatan maskapai melalui situs resmi Kemenhub.

Saat ini Kemenhub sedang menggodok manajemen keselamatan penerbangan yang

Baru yang   mengarah pada evaluasi sesuai standar ICAO

(International Civil Aviation Organization)

Pendekatan yang dilakukan oleh ICAO adalah dengan membagi-bagi wilayah-wilayah benua dan negara bersangkutan. Nantinya ICAO akan melihat rata-rata kecelakaan di wilayah tersebut. Dari rasio kecelakaan yang ada itu nantinya akan dipampang dalam pengumuman ICAO, sehingga masyarakat akan tahu negara mana yang kecelakaan penerbangannya paling banyak. Negara tersebut akan dimasukkan dalam kategori Significant Safety Consent (SSC).[Dni]