040510 SKTT Harus Tetap Jalan

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mendesak  Sistem Kliring Trafik Telekomunikasi (SKTT) harus tetap jalan meskipun PT Pratama Jaringan Nusantara (PJN) sedang mengalami kendala internal.

“SKTT harus tetap jalan. BRTI dan pemerintah akan mengawasi jalannya program tersebut,” tegas Anggota Komite BRTI Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (3/5).

SKTT merupakan sistem kliring yang telah diagendakan oleh pemerintah sejak 2004 lalu untuk menggantikan sistem otomatisasi kliring interkoneksi (SOKI) milik operator.  Posisi regulator dalam pelaksanaan sistem kliring sebagai pengawas, sedangkan untuk pelaksanaanya diserahkan pada operator yang meng-outsourcing pekerjaan tersebut pada PJN.

PJN sedang mengalami masalah internal seiring Direktur Utama,  Mas Wigrantoro mundur dari jabatan direktur utama PT Pratama Jaringan Nusantara (PJN) pekan lalu.

Sejak penunjukkannya, PJN terus diterpa masalah, mulai dari ketidaksetujuan DPR, operator yang menolak memberikan data, hingga PJN harus merelakan penyelenggara SKTT diserahkan ke operator di mana PJN hanya sebagai pelaksana, sampai pemailitan Gunawan Tjandra, pemilik lama PJN, yang berimbas pada kelangsungan operasional perusahaan.

Mundurnya sang direktur utama dikabarkan karena adanya pemailitan salah satu pemilik oleh Rabo Bank. Operator sendiri yang tergabung dalam Asosiasi Kliring Trafik Telekomunikasi (Askitel) saat ini sedang membentuk badan usaha untuk mengikat kerjasama dengan PJN.

Badan usaha dibentuk untuk membentengi masalah keuangan PJN tidak merembet ke para operator. Selain itu harga fee Call Data Record (CDR) pun mengalami perubahan dari kesepakatan awal yakni 0,4 dollar AS menjadi semakin kecil karena PJN menggunakan perangkat Askitel.

Menurut Heru, dijalankannya SKTT  membuat data trafik real dapat diketahui. Sedangkan  bagi operator pun  settlement  dalam hal interkoneksi bisa lebih cepat dan transparan. “Kami pun sewaktu-waktu  dan periodik akan dapat melakukan monitoring terhadap trafik,”jelasnya.

Secara terpisah, Mas Wig mengungkapkan, terdapat gelombang besar yang memaksa dirinya untuk mundur. “Ibarat nakhoda kapal, gelombang yang datang sangat besar, hingga akhirnya saya menyerah,“ ujarnya.  .

Diuakuinya,  gelombang yang datang bukan hanya dari operator, tetapi juga datang dari pemerintah meski sangat kecil.

“Saya meminta maaf kepada semua pihak yang menaruh perhatian kepada SKTT karena telah gagal untuk menghidupkannya. Saya sudah mengajukannya kepada pemegang saham, tetapi belum dikabulkan,” ujarnya.[dni]

040510 Indonesia Harus Siapkan Peta Spektrum Frekuensi

JAKARTA—Indonesia harus menyiapkan peta spektrum frekuensi untuk pengembangan mobile broadband untuk meningkatkan penetrasi internet dan menekan biaya akses data.

“Pembuatan peta (Road map) spektrum harus dibuat oleh pemerintah agar operator bisa menyesuaikan dengan rencananya mengembangkan mobile broadband. Frekuensi ini menjadi kunci pengembangan mobile broadband,” ungkap Direktur Kebijakan Spektrum GSMA Kristin Due Hauge kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, jika tidak ada road map spektrum akan membuat para pelaku bisnis menjadi kurang nyaman berekspansi karena terkendala dalam pengembangan sumber daya. “Isu kekurangan frekuensi untuk mobile broadband sudah terjadi di Indonesia. Regulator harus memberikan kepastian kapan keluarnya lisensi baru dan penambahan spektrum,” jelasnya.

Disarankannya, untuk jangak pendek regulator sebaiknya mempercepat penambahan spektrum di 2,1 GHz agar operator bisa menyelenggarakan layanan suara dan data masing-masing di satu kanal. Spektrum ini digunakan untuk pengemangan inovasi 3G. baru tiga operator yang menambah satu kanal yakni Telkomsel, Indosat, dan XL.

Selain itu regulator harus memberikan sebagian spektrum 700 MHZ bagi pengembangan Long Term Evolution (LTE) dan  menyiapkan refarming frekuensi di spektrum  900 and 1800 MHz agar teknologi High Speed Acsess (HSPA) bisa dikembangkan.

Pada kesempatan lain, praktisi telematika Raherman Rahanan mengingatkan operator untuk berhati-hati dalam mengembangkan teknologi mobile broadband karena menyangkut investasi yang besar. “Pendapatan operator itu 80 persend dari suara dan di Indonesia ada 11 operator. Tidak mudah mengatur frekuensinya,” katanya.

Menurutnya, jika untuk pengembangan LTE harus mengorbankan frekuensi 3G bisa dilakukan dalam jangka pendek walau konsekuensinya jangakuan yang diberikan kecil. Apalagi ekosistem LTE belum terbentuk.

“Jika ingin dilakukan refarming frekuensi, lebih baik dilakukan di eksisting frekuensi  3G  ketimbang 2G. Kalaupun mau pakai frekuensi  2G, maka spektrum  1800 Mhz lebih direkomendasi  ketimbang 900 Mhz. “Tapi kalau regulator bisa menetapkan ada  bandwitdh  frekuensi baru untuk LTE, lebih bagus, syaratnya harus dilihat juga, apakah supplier bisa mendukung  range frekuensi baru tersebut,” jelasnya.[dni]

040510 XL dan Telkomsel Terus “Bertempur”

JAKARTA—Dua operator besar, Telkomsel dan XL, terus bertempur memasuki pertengahan periode kuartal kedua dengan menawarkan program pemasaran yang nyaris sama.

Telkomsel adalah penguasa pasar seluler dengan 82 juta pelanggan atau menguasai 50 persen pangsa pasar, sementara Xl memiliki 32,6 juta pelanggan atau memiliki 19 persen pangsa pasar.

Pertempuran dua operator ini bisa dilihat dari penawaran untuk menyasar segmen penggila bola dimana masing-masing ingin memanfaatkan momen piala dunia pada Juni nanti.

“Kami  mengincar satu juta pelanggan segmen muda baru  di empat kota yakni Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya melalui kartu perdana baru ini,” ungkap General Manager Channel Operation  XL Alfie T. Prasetyo, di Jakarta, belum lama ini.

Kartu perdana baru yag dibanderol dua ribu rupiah itu memberikan  gratis 1.000 SMS, 100 menit telpon dan Internet 1 megabyte dari paket Nelpon Gila.

Promo ini juga menyediakan berbagai keuntungan lainnya untuk pelanggan di antaranya mendapatkan games bola, update informasi seputar perkembangan sepakbola, layanan value added service (VAS) berupa remix XL RBT Kotak-Beraksi, Games bola, XL MMS Berita Bola, serta SMS Facebook, dan berbagai paket penawaran menarik lainnya.

Paket promo yang dikemas dalam XL Bola Gila (Bonus Langsung Gratis Segalanya) dan berlaku 1 Mei 2010-akhir Juli 2010 itu juga dalam rangka menyambut Piala Dunia 2010.

Sebelumnya Telkomsel sudah meluncurkan program pemasaran berbau piala dunia dengan menggandeng dua stasiun TV swasta pemegang hak siar acara yang digemari masyarakat itu. Konten khusus pun ditawarkan berbau piala dunia.

Tak hanya itu, guna mengejar pertambahan pelanggan dan pendapatan yang terkesan melandai pada kuartal pertama lalu, Telkomsel memanfaatkan momentum ulang tahun dengan membanting murah konten layanan dan handset bundlingnya. Terbaru adalah menawarkan palet Nexian seharga 299 ribu rupiah dengan Kartu As.

Direktur Niaga Telkomsel Leong Shin Loong menegaskan,  kompetisi masih milik tiga besar hingga menjelang tutup semester I 2010. “ XL gencar sekali di perang above the line, sementara Indosat di below the line. Kami sebagai penguasa 50 persen pangsa pasar harus menghadapi gempuran itu,” ungkapnya.

Ditegaskannya, walau kompetisi keras, perseroan tetap optimistis meraih 100 juta pelanggan pada akhir tahun ini setelah pada 2009 mendapatkan 81,6 juta pelanggan.

“Kami meladeni setiap tawaran “perang” dari kompetitor. Lihat saja aksi penawaran gratis SMS atau banting harga perdana  Simpati. Itu untuk bereaksi terhadap pasar,” katanya.[dni]

040510 Penerapan OMH : Upaya Meningkatkan Penetrasi

Code Division Multiple Access (CDMA) Group belum lama ini mengumumkan pengguna inovasi tersebut di seluruh dunia mencapai setengah miliar pelanggan yang berasal dari 330 operator di 120 negara pada akhir tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, sekitar 142 juta pelanggan menggunakan evolusi broadband dari CDMA 2000 yakni Evolution Data Optimized (EV-DO).

Di Indonesia, teknologi yang diusung oleh enam operator tersebut diperkirakan pada tahun lalu digunakan oleh 35 juta pelanggan. Keenam operator itu adalah Telkom Flexi, Indosat StarOne, Bakrie Telecom, Mobile-8 Telecom, Smart Telecom, dan Sampoerna Telekomunikasi.

Pada tahun ini diperkirakan pengguna yang menikmati  teknologi saingan dari global system for mobile communication (GSM) itu naik sekitar enam juta pelanggan alias mencapai 41 juta pengguna. Telkom Flexi akan memimpin pasar dengan menguasai 51 persen pangsa pasar, setelah itu diikuti Bakrie Telecom sekitar 35 persen dan sisanya direbutkan oleh empat pemain lainnya.

VP Marketing CDMA Development Group (CDG) Joe Lawrence mengatakan teknologi CDMA tetap akan diminati oleh pengguna walaupun GSM telah lebih dulu hadir dan menguasai pasar. “GSM hadir terlebih dahulu. Tetapi keberadaan CDMA tidak bisa dianggap enteng melihat pertumbuhannya setiap tahun. Apalagi di Indonesia baru sedikit kelebihan CDMA yang dieksploitir,” jelasnya di Jakarta, belum lama ini.

Untuk diketahui, CDMA sebenarnya di belahan dunia lain lebih dikenal sebagai teknologi akses data yang mumpuni. Di Indonesia, teknologi ini lebih banyak digunakan untuk basic telephony seperti suara dan SMS. Hal ini tak bisa dilepaskan dari keterbatasan kanal dan investasi yang lebih murah ketimbang GSM.

Diungkapkannya, berdasarkan kajian yang dilakukan belum lama ini kebutuhan akan akses data mulai meningkat sejak dua tahun lalu seiring tingginya permintaan ponsel pintar (Smartphones).

“Diperkirakan mulai 2008 hingga 2010   CAGR smartphone bisa mencapai 3,8 persen. Ini artinya ke depan kebutuhan akan ponsel yang bisa mendukung akses data itu harus dipenuhi oleh semua teknologi,” katanya.

OMH

Dijelaskannya, guna mengantisipasi hal tersebut para pengembang teknologi CDMA mulai mengembangkan Open Market Handset (OMH) sejak dua tahun lalu dan diluncurkan pertama kali Agustus tahun lalu.

OMH merupakan  salah satu standar ponsel internasional   yang mengatur konfigurasi jaringan serta data pengguna dari memori internal ponsel ke sim card, sehingga pengguna dapat menggunakan semua tipe ponsel berbasis CDMA tanpa harus melakukan pengaturan awal pada handset. Platform ini tidak hanya bisa mendeteksi standar layanan dari satu operator, tetapi juga memudahkan pengguna menjalankan layanan akses data.

Indonesia menjadi negara kedua setelah India yang menggunakan teknologi simcard OMH. Empat operator yakni  Bakrie Telecom, Telkom Flexi, Smart Telecom Smart dan Mobile-8.  menyatakan mendukung OMH.

Dijelaskannya, keuntungan dari diterapkannya sistem ini bagi operator  bisa mengurangi biaya distribusi dan resiko membeli handset, disamping bisa meningkatkan Average Revenue Per User (ARPU) karena operator mulai bermain di akses data.

Sedangkan bagi distributor ponsel bisa mempercepat penetrasi ponsel baru masuk ke pasar sehingga tercapai sekala ekonomi yang menguntungkan. Terakhir bagi pelanggan bisa memiliki pilihan ponsel yang beragam dan mengeksplorasi layanan dari operator.

Mendorong Penetrasi

Wakil Dirut Bidang Pemasaran Bakrie Telecom Erik Meijer optimistis, platform OMH akan memicu  perpindahan pelanggan di industri  bergerak positif ke CDMA karena inovasi ini hadir untuk   menambah jumlah   ponsel  di segmen menengah ke atas.

“Kami optimistis cukup banyak pengguna ponsel CDMA yang ingin up grade handset. Apalagi konsumen Indonesia sangat peka harga. Perpindahan bisa saja terjadi seperti dulu GSM mengalami hype. Esia sendiri telah memasarkan 1,4 juta SIM card OMH sejak awal tahun ini,” katanya.

Dikatakannya, standar ini akan memperluas pasar CDMA dengan membuat para produsen ponsel  berani memproduksi lebih banyak dan variatif handset  dengan harga lebih murah karena pasti bisa dipasarkan secara standar di seluruh dunia. “Dulu operator kesulitan mencari handset. Bukan rahasia lagi target pelanggan operator selalu melebihi ketersediaan handset. Untuk menutupi hal itu operator terpaksa membeli sendiri handset. Sekarang saling melengkapi berkat OMH,” katanya.

Deputy Executive General Manager Commerce Telkom Flexi   Iskriono Windiarjanto menambahkan OMH  membuat bisnis menjadi lebih mudah, sederhana, serta hemat waktu dan biaya. “Perpindahan pelanggan pasti terjadi, namun dengan masuknya segmen kelas menengah atas, maka ARPU juga terdongkrak dan pendapatan perusahaan bertambah. Flexi mulai memasarkan perdana dengan simcard OMH mulai bulan depan sebanyak 400.000 unit,” ujarnya.

Group Division Head Vas and Brand Marketing Indosat Teguh Prasetya mengungkapkan, konsep OMH bisa membuat harga smartphone CDMA bisa turun sebesar 10 persen di pasar. “Untuk murahnya tergantung nominal harga retail yang ditetapkan vendor dan persepsi murah di mata pelanggan,” katanya.

Division Head Core Product and Branding Smart Telecom Ruby Hermanto memprediksi hadirnya OMH tidak hanya  memperketat persaingan antara GSM dan CDMA, tetapi juga sesama pemain CDMA karena handset sudah bisa dipakai untuk semua operator. “Bahkan Smart yang selama ini terkendala bermain di spektrum 1.900 MHz bisa menganggu operator di 800 MHz berkat chipset seri hipset QC1110, QC1100, dan OMH yang dikembangkan Qualcomm,” katanya.

Ruby memprediksi, hingga dua tahun ke depan semua SIM Card milik operator akan berbasis OMH, sedangkan  pasar handset tetap terbagi dua yakni mendukung platform OMH dan tidak mendukung OMH. “Ini karena operator ingin melindung investasi karena subsidi handset sehingga margin tipis maka impor tanpa OMH dan single band tetap terjadi. Jika OMH ingin sukses di Indonesia, tidak bisa hanya membidik segmen atas, harus terbuka untuk semua pasar. Segmen atas itu hanya 6 persen dari pasar CDMA,” jelasnya.

Sementara Director Product Development Divison PT Metrotech Jaya Komunika sebagai prinsipal ponsel Nexian, Isnur Rochmad  mengungkapkan,  pihaknya berencana meluncurkan ponsel berlisensi OMH pada kuartal III tahun ini. “Tahap awal akan masuk dua hingga tiga tipe ponsel dengan harga masih di bawah 1 juta rupiah  per unit,” ujarnya.

Direktur Utama Metrotech Jaya Komunika Martono Jaya Kusuma menambahkan, prinsip high end di matanya adalah ponsel QWERTY dan didukung aplikasi jejaring sosial. “Sekarang kami sedang tes terus supaya tidak ada komplain,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Praktisi telematika Bayu Samudiyo meragukan jika OMH disasar untuk menengah atas karena di Indonesia sudah kadung dipersepsikan segmen itu untuk GSM. “Agak janggal kalau pengguna  CDMA yang rata-rata  kelas ekonomi menengah ke bawah tapi handsetnya high end. Dibutuhkan   edukasi pasar, meskipun berpeluang utk mendapat pangsa pasar sendiri, tapi pasti penetrasinya  tidak besar. Ini dengan syarat harga handsetnya tidak semahal GSM,” jelasnya.[dni]

040510 Salah Persepsi yang Dilestarikan

Hadirnya teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) di Indonesia tujuh tahun lalu sempat digadang-gadang akan mempercepat penetrasi akses data di Indonesia.

Hal ini tak bisa dilepaskan dari kecepatan data yang ditawarkan oleh teknologi CDMA 2000 yang bisa mengalahkan 2G dari GSM. Bahkan ketika GSM memperkenalkan 3G, CDMA sebenarnya telah mendahuui dengan Evolution Data Optimized (EVDO) atau EVDO Rev A dan B

Mobile-8 Telecom bisa dikatakan sebagai operator pertama yang mencoba memperkenalkan keunggulan layanan data milik CDMA ketika pertama komersial di Indonesia. Usaha ini harus dilakukan oleh pemilik merek Fren itu karena lisensi yang dimiliki adalah seluler sehingga harus berkompetisi dengan teknologi GSM yang memegang ijin tersebut.

Sementara dua pemain yang telah hadir sebelumnya, Telkom Flexi dan Bakrie Telecom, lebih condong menonjolkan tarif murah untuk basic telephony karena diuntungkan oleh lisensi Fixed Wireless Access (FWA).

Persepsi yang dibangun oleh dua operator pendahulu  berhasil diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga akhirnya pemain seperti Mobile-8 tertatih-tatih hingga sekarang menambah pelanggannya. Bisa dikatakan Smart Telecom yang berhasil menjual data karena waktu masuk ke pasar, industri nirkabel mulai keranjingan akses data.

“Secara natural teknologi CDMA itu untuk selular. Indonesia dan India memberlakukan lisensi FWA dan seluler. Ini membuat teknologi itu dikebiri dan kompetisi menjadi pincang antara dua teknologi,” sesal Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Senin (3/5).

Division Head Core Product and Branding Smart Telecom Ruby Hermanto mengakui, persepsi CDMA itu murah banyak terjadi di negara berkembang. “Khusus Indonesia karena ada lisensi FWA. Jika penarikan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berbasis pita dilakukan, tidak ada lagi perbedaan lisensi, semua berbasis teknologi netral,” katanya.

Division Head Vas and Brand Marketing Indosat Teguh Prasetya mengakui, persepsi murah yang dibangun oleh operator pertama yang mengenalkan  teknologi CDMA memaksa semua ekosistem pendukung juga harus “murah”. “Akhirnya hingga handset pun harus murah. Padahal chipset dari Qualcomm sebagai pemegang lisensi CDMA itu lebih mahal ketimbang GSM,” jelasnya.

Direktur Utama Metrotech Jaya Komunika Martono Jaya Kusuma mengungkapkan, harga chipset CDMA memang lebih mahal ketimbang GSM. “Jika GSM itu sekitar 20 dollar AS, untuk CDMA itu lebih mahal 20 persen,” katanya.

Ruby meminta, jika CDMA ingin dikembangkan menjadi teknologi yang kompetitif untuk mencapai skala ekonomi ideal maka diperlukan juga pengorbanan oleh Qualcomm menurunkan harga chipset CDMA agar sama dengan milik GSM.

“Qualcomm  harus berani potong harga chipset tripple band-nya kalau ingin operator membeli sendiri handset berbasis Open Market handset.  Ini penting karena komponen terbesar harga handset CDMA  adalah chipset.  Jadi operator akan senang jual handset Open Market Handset (OMH) tripple band karena tidak perlu subsidi dan resiko rugi,” katanya.

Praktisi telematika Bayu Samudiyo mengakui  CDMA memiliki  teknologi tinggi, bahkan untuk akses data lebih baik ketimbang GSM. “Untuk bisa mengalahkan GSM walau sudah ada OMH rasanya hal yang mustahil. Tetapi mulai mengembalikan teknologi ini ke khitahnya, OMH bisa melakukan itu,” katanya.

Bayu pun meminta, regulator secepatnya menata persaingan antara dua teknologi ini dengan secepatnya melakukan BHP frekuensi berbasis pita agar persaingan seimbang. “Praktik di lapangan, FWA banyak melakukan roaming melalui virtual number. Pemain seluler pun tidak senang dengan praktik ini karena menganggu pasarnya. Baiknya dibuka saja kompetisi yang seimbang, bukan dikebiri teknologinya,” katanya.[dni]

040510 Pemeringkatan Maskapai Harus Diumumkan

JAKARTA—Pemerintah harus tetap mengumumkan hasil pemeringkatan maskapai sebagai acuan bagi publik menggunakan operator dan menjunjung azas keterbukaan.

“Seharusnya hasil pemeringkatan atau kategorisasi disampaikan ke publik karena ini berkaitan dengan masyarakat. Ini hukumnya wajib, agar masyarakat bisa memberikan masukan ke pemerintah,” tegas Pengamat penerbangan Prof Dr K Martono di Jakarta, Senin (3/5).

Dijelaskannya,   pengumuman kepada publik juga sudah dilindungi oleh Undang-Undang No 1 tahun 2009. Dalam Bab XVIII  tentang  Sistem Informasi Penerbangan pasal 379 ayat 3 disebutkan  data dan informasi penerbangan didokumentasikan dan dipublikasikan  serta dapat diakses dan digunakan oleh masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.

Anggota Komisi V DPR Abdul Hakim menambahkan,  pengumuman harus dilanjutkan karena hasilnya telah positif. “Menurut saya agar informasi pengategorian tetap dibuka kepada masyarakat agar tetap diketahui publik,” katanya.

Sementara Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menyatakan sudah tidak perlu kategorisasi keselamatan lagi. “Untuk safety itu perlakuannya harus hitam putih, pesawat yang tidak aman sudah seharusnya diberi izin terbang. Jadi tidak perlu kategorisasi lagi,” tandasnya.

Sudaryatmo menambahkan, sebaiknya pemeringkatan keselamatan penerbangan diganti dengan layanan saja. Dia memberikan contoh Australia yang melakukan hal sama, sebagai imbasnya maskapai terus berlomba memberikan layanan terbaiknya bagi penumpang.

Pada kesempatan lain, Sekjen  Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanuddin  mendukung keputusan Kementerian Perhubungan yang tidak lagi mengumumkan ke publik hasil penilaian kinerja perusahaan penerbangan yang dilakukan periodik setiap 3 bulan sekali.

“Publik belum tentu tahu maksud dari pengumuman itu. Selama ini kami memang menilai tidak ada justifikasi dari publik. Buat apa peringkat maskapai diumumkan? Itu tidak begitu penting, lagi pula publik juga belum tentu faham,” katanya.

Menurutnya,  sebaiknya maskapai juga tidak usah diberitahu perihal peringkat yang diperoleh, atau dengan kata lain hasil audit tiga bulanan supaya hanya menjadi konsumsi internal dari Kemenhub saja.

Di negara lain, katanya, tidak ada pemeringkatan maskapai yang diumumkan. “Kami harapkan biarkan saja itu menjadi konsumsi Kemenhub, maskapai juga tidak usah diberitahu. Bukan karena dampaknya terhadap persaingan bisnis, karena tidak ada hubungannya,” katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan memutuskan untuk tidak mengumumkan ke publik hasil audit terhadap maskapai yang dilakukan periodik setiap 3 bulan sekali, guna menghindari adanya justifikasi terhadap maskapai.

Adapun audit terhadap kinerja operasional maskapai berjadwal maupun sewa (carter) mencakup aspek keselamatan, keamanan, pelayanan, dan pemenuhan (safety, security, service, dan compliance).

Direktur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub Yurlis Hasibuan,  mengatakan pihaknya tetap melakukan audit dan pemeringkatan maskapai, namun hasilnya kini tidak dipublikasikan.

“Pemeringkatan maskapai tetap jalan. Kami tidak ingin ada justifikasi terhadap maskapai,” katanya.

Keputusan tersebut dipilih oleh Kemenhub sendiri tanpa adanya usulan atau tekanan dari maskapai. Sebelumnya, secara rutin Kemenhub mengumumkan audit kinerja. Hasil audit akan berbentuk peringkat maskapai, mana yang masuk kategori I dan II. Publik dapat mengetahui pemeringkatan maskapai melalui situs resmi Kemenhub.

Saat ini Kemenhub sedang menggodok manajemen keselamatan penerbangan yang
Baru yang   mengarah pada evaluasi sesuai standar ICAO
(International Civil Aviation Organization)

Pendekatan yang dilakukan oleh ICAO adalah dengan membagi-bagi wilayah-wilayah benua dan negara bersangkutan. Nantinya ICAO akan melihat rata-rata kecelakaan di wilayah tersebut. Dari rasio kecelakaan yang ada itu nantinya akan dipampang dalam pengumuman ICAO, sehingga masyarakat akan tahu negara mana yang kecelakaan penerbangannya paling banyak. Negara tersebut akan dimasukkan dalam kategori Significant Safety Consent (SSC).[dni]

030510 Sriwijaya Air Garap Rute TKI

JAKARTA—Maskapai swasta nasional, Sriwijaya Air menggarap rute yang banyak menjadi tujuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mulai Juni ini. Salah satu rute yang dibidik adalah  rute Surabaya – Johor Bahru (Malaysia) karena banyaknya TKI yang bekerja di sektor perkebunan di wilayah itu.

“Persiapannya sudah matang. Pada Juni nanti kita akan buka rute baru tersebut,” ungkap Direktur Komersial Sriwijaya, Toto Nursatyo di Jakarta, akhir pekan lalu.

Diungkapkannya,  TKI yang bekerja di perkebunan di sekitar Johor Bahru jumlahnya mencapai ratusan ribu. Selama ini, pada TKI tersebut jika ingin  pulang ke Indonesia harus ke Kuala Lumpur dahulu.

“Kami ingin lebih mendekatkan lagi pada TKI yang biasanya lewat Kuala Lumpur nantinya bisa langsung ke Johor Bahru,” katanya.

Kota Surabaya yang dipilih Sriwijaya, jelas Toto, karena mayoritas TKI yang bekerja di perkebunan sawit Johor Bahru adalah masyarakat asal Nusa Tenggara dan Jawa Timur.  Menurutnya, penerbangan dari Surabaya ke Johor Bahru akan lebih efisien.

“Tentu TKI tidak akan capek ke Jakarta. Dari Surabaya bisa langsung ke Johor Bahru, sehingga untuk mencapainya tidak lama. Waktu penerbangannya selama dua jam,” tandasnya.

Untuk mengoperasikan penerbangan rute ini, jelasnya, Sriwijaya telah menyiapkan Boeing 737-300 dengan kapasitas sekitar 140 orang. Untuk pertama kalinya, Sriwijaya akan beroperasi sekali pulang pergi. “Kalau pemintaan bertambah maka kami akan menambah penerbangannya. Target pertama kami dalam beberapa bulan nanti load factornya sudah mencapai 80 persen,” jelasnya.

Ditambahkannya. saat ini baru satu airlines yang beroperasi pada rute serupa yaitu AirAsia (Malaysia). Dengan hadirnya Sriwijaya, maka penerbangan ke rute tersebut sudah ada alternatifnya. Sriwijaya akan memberikan layanan premium, sementara AirAsia dalah maskapai low cos carrier (LCC). Sementara dua maskapai yang melayani Surabaya – Kuala Lumpur adalah Malaysia Airlines dan Batavia Air.

Manfaatkan Kerjasama
Pada kesempatan lain, Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Danang Parikesit menghimbau maskapai lokal untuk memanfaatkan kerjasama yang dibuka oleh pemerintah untuk melakukan ekspansi.

“Pemerintah sudah membuka jalan bagi maskapai lokal untuk ekspansi. Saatnya pemain lokal lebih agresif berekspansi, baik itu rute regional atau internasional,” katanya.

Menurutnya, jika maskapai lokal lamban memanfaatkan peluang yang ada, waktu untuk masuk ke pasar luar negeri bisa terlambat, sementara di dalam negeri mulai diganggu oleh maskapai asing. “Pertahanan yang baik harus menyerang. Jadi, maskapai lokal harus agresif,” katanya.

Untuk diketahui, belum lama ini pemerintah RI dan Rusia telah menyepakati kerjasama angkutan udara yang memungkinkan terjadinya penerbangan langsung oleh maskapai kedua negara. Saat ini aru Garuda Indonesia yang menyatakan diri memanfaatkan kerjasama tersebut.

Tak lama lagi pemerintah juga akan memperbaharui kerjasama angkutan udara dengan India. Maskapai yang berminat untuk menggarap wilayah itu adalah Batavia Air.[dni]

030510 KPPU Minta Asosiasi Tidak Disalahgunakan

JAKARTA—Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) meminta para pengusaha yang tergabung dalam asosiasi tidak menyalahgunakan organisasinya untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat yang bisa melanggar hukum.

“Asosiasi itu tidak boleh menjadi  instrumen untuk membagi wilayah yang notabene dilarang pasal 9 UU No.5/1999. Terdapat beberapa kasus yang menggunakan asosiasi sebagai alat untuk membagi wilayah usaha. Ini harus dihentikan,” kata Direktur Komunikasi KPPU A. Junaidi di Jakarta, Minggu (3/5).

Menurutnya, asosiasi seharusnya  mendorong persaingan kualitas antar badan usaha  sehingga meningkatkan akses konsumen pada kualitas pelayanan yang baik. Dampaknya, konsumen semakin nyaman dalam menggunakan satu jasa atau produk  yang memang amat dibutuhkannya.

Diungkapkannya, kasus terbaru dimana keputusan KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA) terkait penyalahgunaan asosiasi dalam persaingan usaha adalah yang melibatkan Asosiasi Kontraktor Listrik dan Mekanikal Indonesia (AKLI).

“Asosiasi itu membagi wilayah usaha sehingga  badan usaha konstraktor listrik yang tidak terafiliasi dengan Penanggung Jawab Tehnik (PJT) setempat; tidak boleh ikut satu tender,” katanya.

MA melalui Putusan No. 32 K/PDT.SUS/2010 tanggal 11 Februari 2010  telah menguatkan Putusan KPPU No. 53/KPPU-L/2008 dugaan pelanggaran terhadap  Pasal 9 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999).

Dugaan pelanggaran tersebut berkaitan dengan pembagian wilayah yang dilakukan oleh DPP AKLI, DPD AKLI Sulawesi Selatan, DPC AKLI Palopo, DPC AKLI Luwu Utara, DPC AKLI Luwu Timur, dan DPC AKLI Tana Toraja.

MA meminta semua terlapor untuk membatalkan perjanjian pembagian wilayah kerja  dan  tidak melaksanakan perjanjian pembagian wilayah kerja PJT.

Dua tahun lalu, kasus yang melibatkan asosiasi juga terjadi di sektor telekomunikasi dimana operator melalui Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) dinilai melakukan kartel tarif SMS.[dni]

030510 Kadin Minta Pemerintah Kaji Ulang PNBP TIK

JAKARTA—Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) meminta pemerintah untuk mengaji ulang besaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dibebankan ke industri Teknologi  Infromasi dan Komunikasi (TIK) karena bisa menghambat laju industri.

“Target Kemenkominfo untuk PNBP 2010 sekitar 9 triliun rupiah. Terjadi peningkatan sekitar 28 persen ketimbang 2009 yang sekitar 7 triliun rupiah. Jika ini dilakukan, industri TIK bisa terhambat perkembangannya,” ungkap Wakil Ketua Komite Tetap Pendanaan dan Prasarana Investasi Kadin Rakhmat Junaidi di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, naiknya besaran PNBP yang ditargetkan oleh pemerintah akan dibebankan oleh pengusaha kepada konsumen dalam bentuk harga retail. “Kalau sudah begini bisa mempengaruhi daya beli,” jelasnya.

Rakhmat juga menyoroti target PNBP yang terlalu besar diharapkan dari sektor telekomunikasi dimana diperkirakan 90 persen realisasi pungutan akan datang dari sektor tersebut. “Persaingan di sektor ini semakin keras. Pemerintah  harus melihat kembali segala jenis kontribusi yang diinginkan dari industri, terlebih dengan persaingan yang makin kuat dan penurunan average revenue per user (ARPU) yang  terus terjadi,” katanya.

Rakhmat meminta, jika tidak ada pengurangan besaran PNBP maka janji memberikan insentif berupa mengurangi  regulasi  yang menyulitkan harus direalisasikan. ” Kemenkeu  meminta kita menyerahkan usulan insentif melalui Kemenkominfo agar industri ini maju. Kita akan secepatnya berikan,” terangnya.

Selain masalah PNBP,  Rakhmat mengungkapkan, kalangan industri juga masih keberatan terhadap bea masuk (BM) yang dibebankan pada impor komponen, karena komponen merupakan bahan baku untuk industri TIK dalam negeri.

Sementara disisilain, pemerintah membebaskan pungutan terhadap impor produk jadi. Seharusnya, komponen industri TIK tertentu perlu mendapat insentif fiskal.  Saat ini BM untuk komponen produk telekomunikasi sebesar 5 persen hingga10 persen.

“Kebijakan ini sangat lucu. Untuk  barang jadi bebas BM, sedangkan bahan baku ada BM. Bagaimana  industri mau berkembang,” tegasnya.

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengakui pungutan yang dibebankan kepada operator mempengaruhi keinginan berekspansi. “Biasanya pungutan itu masuk ke biaya operasional. Untuk BHP frekuensi saja bisa mempengaruhi biaya operasional sebesar 15-20 persen. Belum lagi pajak-pajak di daerah, itu lumayan banyak juga,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika pemerintah bisa mengurangi pungutan bagi operator akan signifikan menurunkan biaya operasional sehingga pelanggan bisa mendapatkan tarif yang lebih terjangkau dan ekspansi jaringan lebih agresif. “Jika BHP frekuensi dikurangi itu bisa menekan biaya produksi hingga 30 persen,” jelasnya.

Berdasarkan catatan, saat ini, investasi di industri TIK tumbuh 10-20 persen  per tahun dengan nilai sekitar 30 triliun rupiah  selama 2010-2011.

GSM Association mencatat industri telekomunikasi bergerak telah berhasil menyerap tiga juta tenaga kerja dan ekosistemnya memberikan nilai tambah bagi Gross Domestic Product (GDP) pada 2008 mencapai 2,7 persen.[dni]