280410 Pemerintah Berencana Perbaharui Kerjasama Rute Penerbangan

JAKARTA—Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana memperbaharui kerjasama rute penerbangan dengan dua negara untuk memperlancar ekspansi maskapai lokal. Kedua negara yang dibidik adala Rusia dan India.

“Kedua negara sebenarnya sudah memiliki kerjasama resiprokal. Namun saat ini sudah kadaluarsa, sehingga harus diperbaharui lagi. Dulu pernah ada payungnya, tetapi harus diperbaharui berdasarkan
kondisi sekarang,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti S Gumay di Jakarta, Selasa (27/4).

Menurutnya  , untuk rute ke India setidaknya ada dua maskapai nasional yang berminat terbang kesana. “Mandala dan Batavia mau ke India, sementara maskapai sana yang mau ke Indonesia salah satunya Jet Air,” katanya.

Sebelumnya, pada Februari lalu, Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko memastikan Jet Airways asal Mumbai, India tertarik membuka rute baru ke Indonesia.  kemungkinan untuk kembali membuka izin penerbangan bagi maskapai India sangat terbuka. Pasalnya, India masih memiliki slot
penerbangan yang tidak digunakan sejak Air India tidak lagi terbang ke Indonesia.

“Untuk rute menuju Bombay dan Calcutta bisa langsung diterbangi oleh maskapai Indonesia. Tapi khusus untuk rute ke Madras, Chennai harus dilakukan kembali perjanjian kerjasama kedua belah pihak.
Masing-masing per kota tujuan harus memenuhi kapasitas sebanyak 1.000 kursi,” katanya.

Bagi maskapai India, kota yang boleh langsung dituju adalah Jakarta sementara untuk ke Denpasar harus ada perjanjian lagi.

Sedangkan  untuk kerjasama rute penerbangan dengan Rusia, Herry mengaku telah mengirimkan satu tim ke Rusia kemarin untuk menyempurnakan rancangan kerjasama tersebut.

“Garuda dulu pernah kesana, tapi saat ini belum ada rencana. Tetapi ada maskapai carter Rusia yang ingin terbang secara reguler ke Indonesia,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Transportasi Rusia Andrew Medosekov mengungkapkan keinginan salah satu maskapai Rusia, TransAero untuk membuka penerbangan berjadwal langsung menuju Indonesia. Selama ini TransAero hanya melayani rute Moskow-Denpasar dengan penerbangan sewa.

Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Tengku Burhanudin mendukung upaya pemerintah memperbaharui  kesepakatan penerbangan dengan dua negara tersebut.

“Pasar penumpang ke Rusia dan India memang besar. Tetapi jumlah penumpang yang bepergian dari dan ke Indonesia menuju sana sangat sedikit,” katanya.[dni]

280410 Investor Asing Harus Tonjolkan Kearifan Lokal

JAKARTA –Investor asing yang ingin mengembangkan bisnis penerbangan diharapkan menonjolkan kearifan lokal untuk menggaet pasar domestik.

“Kearifan lokal itu salah satunya adalah menggunakan nama lokal untuk maskapainya. Jangan masih membawa nama negara asalnya,” ujar Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono di Jakarta, Selasa (27/3).

Menurutnya,  pihaknya tidak akan mengizinkan investor asing yang ingin membuat maskapai di Indonesia tetapi kentara sekali menonjolkan aroma asing.  “Pokoknya harus ada nama yang mencerminkan Indonesia,” tegasnya.

Sementara Direktur Jenderal Perhubungan Udara Herry Bakti Singayudha Gumay mengungkapkan, maskapai swasta dari Malaysia, Firefly,  tengah mengajukan surat izin usaha penerbangan (SIUP) yang kedua. “Firefly mengajukan lagi, suratnya sudah kami terima beberapa hari lalu,” kata Herry.

Dijelasdkannya,  pada pengajuan SIUP pertama, permintaan  Firefly ditolak oleh Ditjen Hubungan Udara  karena tidak memenuhi syarat penanaman modal yaitu single majority. Saat itu komposisi sahamnya adalah 50 persen investor asing dan 50 persen investor dalam negeri.

Dalam pengajuan keduanya, anak usaha Malaysia Airlines (MAS) itu  mengurangi sahamnya 2 persen dan menjual ke investor dalam negeri sehingga sekarang komposisinya 52 persen saham lokal dan 48 saham saham untuk investor asing.

Hal ini membuat pemilik saham Firefly yang sedang diajukan ada tiga pihak, pertama MAS 48 persen, dan dua investor lokal yang memiliki masing-masing saham 2 persen dan 50 persen. “Investor itu adalah investor perseorangan. Tetapi namanya saya lupa,” jelasnya.

Lokal Berkuasa
Pada kesempatan lain, Direktur Angkutan Udara Tri S Sunoko mengungkapkan, untuk angkutan udara domestic pada awal tahun ini masih dikuasai pemain lokal yakni  PT Lion Mentari Airlines (Lion
Air), PT Garuda Indonesia (Persero) dan Sriwijaya Air.

Tercatat,  hingga akhir Februari 2010 lalu sebanyak 6.637.742 penumpang diangkut oleh maskapai penerbangan. Lion mengantongi pangsa pasar terbanyak dengan jumlah penumpang 2.786.271 pax atau 41,9 persen.

Diikuti Garuda yang menerbangkan penumpang sebanyak 1.270.224 pax atau 19,1 persen. Posisi ketiga ditempati Sriwijaya yang memiliki pangsa pasar 15,9 persen dengan jumlah penumpang 1.061.101 pax.

“Lion Air masih teratas, sedangkan Sriwijaya naik ke urutan ketiga.
Tahun lalu di bawahnya Batavia Air,” katanya.

Berdasarkan catatan, pemerintah  memprediksi bakal terjadi peningkatan penumpang peawat domestik yang cukup besar dalam lima tahun ke depan. Dalam hitungan moderat pemerintah yaitu setiap tahun terjadi kenaikan penumpang sebesar 10 persen saja, maka pada 2015 jumlah penumpang angkuatn penerbangan domestik menjadi 77,608 juta orang.[dni]

280410 Sektor Perkeretapian Butuh Investasi Rp 700 Triliun

JAKARTA—Kebutuhan investasi untuk pembangunan infrastruktur perkeretapian hingga 2030 nanti diperkirakan membutuhkan dana sebesar  Rp 700 triliun.

Sedangkan untuk jangka 4 tahun kedepan  revitalisasi kereta api di seluruh lintasan di Indonesia  membutuhkan dana sebesar 33,79 triliun rupiah dimana akan digunakan untuk pembiayaan rehabilitasi, peningkatan jalur dan modifikasi sarana KA hingga 2014.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Tundjung Inderawan memperkirakan, sebesar 71 persen atau sekitar 500 triliun rupiah akan disediakan oleh pemerintah, sementara sisa 29 persen atau 200 triliun rupiah dilakukan oleh pihak swasta.

“Undang-undang No 23/2007 tentang perekertapian memungkinkan peluang swasta bermain di sector kereta api. Inilah yang membuat kita optimistis, swasta akan bermain di angkutan penumpang dan barang,” jelasnya di Jakarta, Selasa (27/4).

Dijelaskannnya, pendanaan pemerintah akan diprioritaskan pada infrastruktur yang bersifat meningkatkan aksesibilitas dan keterjangkauan public seperti angkutan kereta api di wilayah perkotaan dan penyediaan kereta api untuk memperlancar pergerakan barang dengan mempertimbangkan besarnya manfaat ekonomi yang diperoleh.

Sedangkan pihak swasta didorong untuk berinvestasi dengan strategi penyiapan program insentif dan paket pembangunan yang menarik dan memberikan keuntungan dalam pengelolaan bisnis perkeretaapian.

“Saat ini  Ditjen Kereta Api telah dan sedang memproses usulan swasta untuk melakukan penyelenggaraan kereta api di Indonesia,” tegasnya

Hal itu ditunjukkan dengan memberikan persetujuan prinsip pembangunan perekeretaapian khusus kepada PT Bukit Asam, Bupati Kutai Timur untuk menerbitkan persetujuan prinsip pembangunan perkeretaapian khusus kepada PT Trans Kutai, serta sedang dilakukan proses pemilihan badan usaha untuk penyelenggaraan perkeretapian umum bandara Soekarno-Hatta.

“Untuk KA bandara itu skemanya diganti, dimana pemerintah menyediakan prasarana. Sementara sarananya melalui konsep Public Private Partnership (PPP),” jelasnya.

Pengelolaan
Berkaitan dengan pengelolaan dan penyelenggaraan sarana serta prasarana perkeretapian eksisting, Tundjung mengungkapkan, telah diterbitkan Keputusan Menteri Perhubungan yang memberikan wewenang pengerjaanya kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Direktur Keselamatan dan Teknik Perkeretapian Asril Syafei mengungkapkan, pemerintah telah memberikan dana Public Service Obligation (PSO) kepada PT KAI sebesar 535 miliar rupiah pada tahun lalu, dan rencananya jumlah serupa akan digelontorkan pada tahun ini.

“Untuk 2009 penyerapan dari PSO itu mencapai 96 persen. Sedangkan pada tahun ini rencananya ada penyesuaian melalui menaikkan tariff tiket ekonomi. Tetapi itu harus dikaji dulu kenaikannya,” jelasnya.

Selanjutnya Tundjung mengungkapkan, pemerintah akan mengeluarkan satu regulasi terkait tentang perubahan atau penutupan rute dari lintas layanan kereta api dimana penyelenggara harus memberikan kajian teknis sebagai alasan penutupan.

“Kasus ditutupnya KA Parahyangan itu sangat disesalkan. Kami tidak diajak diskusi. Walaupun itu rute komersial, sebaiknya diberikan kajian teknis tentang alasan penutupan,” sesalnya.

Tundjung pun menawarkan, rute yang ditinggalkan oleh KA Parahyangan oleh PT KAI diselenggarakan oleh pihak swasta.”Kami akan fasilitasi jika ada swasta yang ingin masuk ke rute tersebut,” tegasnya.[dni]