270410 Sriwijaya Air Datangkan 20 Unit B 737-800 NG

JAKARTA—Maskapai swasta Sriwijaya Air berencana  mendatangkan 20 unit pesawat baru jenis Boeing 737-800 NG hingga 2015 langsung dari Pabrikan Boeing di Seattle Amerika Serikat guna memperkuat rencana perseroan berekspansi ke rute regional.

“Kedatangan pesawat akan dimulai Oktober 2010 sebanyak tiga unit,” ungkap Direktur Utama Sriwijaya Air Chandra Lie di Jakarta, Senin (26/4).

Diungkapkannya, rencana pengadaan 20 unit Boeing itu menggunakan uang kas perusahaan dengan skema sewa beli (leasing). Berdasarkan catatan,  satu unit  pesawat Boeing 737-800 NG seharga 40 juta dollar AS .

“Dengan pesawat tersebut (B 737-800 NG), kami bisa menerbangi rute-rute dengan jarak tempuh satu hingga satu jam setengah,” ujarnya.

Seiring dengan rencana mendatangkan pesawat, Sriwjaya juga berupaya memperkuat Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada saat ini. Salah satunya yaitu dengan membangun Flying School (Sekolah Penerbang) di Pangkal Pinang yang mulai dioperasikan Mei mendatang. Saat ini sekolah penerbang itu sudah memiliki dua pesawat latih.

Rawat Pesawat
Selanjutnya diungkapkan, untuk perawatan pesawat yang sudah ada, Sriwijaya Air akan menyerahkan ke GMF setelah sebelumnya mengirimkan armada  ke Singapura dan Malaysia.

Dalam kontrak tersebut, PT GMF akan merawat dan memelihara 14 pesawat Boeing 737-400 dan Boeing 737-300 milik Sriwijaya Air. Sementara untuk perawatan pesawat Boeing jenis 737-200, Sriwijaya Air masih memercayakan pada PT Aero Nusantara Indonesia.

Direktur Utama Garuda Maintenance Facility (GMF) Richard Budihadianto  menjelaskan,  perseroan memberikan harga spesial pada Sriwijaya dan kontraknya pun jangka panjang. Kontrak perawatan pesawat tersebut akan mencakup level A-Check hingga D-Check.

”Kontrak ini jangka waktunya tiga tahun. Kami akan memberi kesempatan Sriwijaya melihat kembali setelah tiga tahun ini apakah menguntungkan jika bekerjasama dengan GMF,” katanya.

Namun, Richard enggan menyebutkan besaran nilai kontrak yang dilakukan kedua belah pihak.

Sementara itu, Direktur Teknik Sriwijaya Air Supardi mengatakan, dengan mengirimkan 14 unit pesawat jenis Boeing 737-300 dan 400 ke GMF akan lebih murah dibanding melakukan perawatan di  Malaysia dan Singapura. “Tapi hasil akhirnya tergantung dari penemuan dalam inspeksinya, itu yang akan menentukan harga akhirnya. Kondisi pesawat juga dinilai menentukan harga akhir,” katanya.[dni]

270410 Angkasa Pura Diminta Fokus ke Bisnis Layanan

JAKARTA—Pemerintah meminta agar  PT Angkasa Pura (AP) I dan II  lebih memfokuskan pada bisnis layanan bandara setelah  fungsi sebagai  Air Traffic Controller (ATC) services ditangani  oleh Perum Khusus Navigasi Penerbangan  di masa mendatang.

“Tahun ini akan dibentuk Perum yang khusus menangani ATC. Baiknya AP fokus saja menawarkan layanan bandara,” tegas Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S Gumay di Jakarta, Senin (26/4).

Dijelaskannya,  pemisahan ATC dan operator bandara tidak bisa dihindari karena adanya aturan baru dalam UU No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. “Praktik ini  sudah biasa  dilakukan di hampir seluruh negara di dunia,” katanya.

Herry meminta agar AP tidak ngotot berusaha mempertahankan bisnis ATC-nya, karena hal itu sudah tidak mungkin dilakukan lagi. Bahkan menurutnya, AP bisa memperoleh keuntungan dengan tidak harus mengeluarkan biaya operasi peralatan ATC jika layanan tersebut dilakukan pihak lain.

Dia juga mengimbau agar AP melakukan subsidi silang saja antara bandara yang
Dikelolanya karena secara keseluruhan kedua perusahaan itu tidak mengalami kerugian. “Kalau rugi, sudah cepat diganti itu direksinya. Selain itu kan memang ada fungsi pelayanan juga di bandara, jadi jangan hanya cari untung saja,” ujarnya.

Seperti diketahui, untuk AP II, baru ada beberapa bandara yang untung. Keuntungan ini bisa menyubsidi bandara lain yang belum bisa menghasilkan laba. Tetapi secara total, AP II tetap untung, karena kerugian di bandara yang masih rugi masih kecil dibandingkan dengan keuntungan pada bandara lain yang padat dengan penerbangan, seperti bandara Soekarno Hatta, Cengkareng.

Herry meminta agar AP tidak mengeluh dengan potensi kerugian yang bakal didapatkan setelah tidak bermain di bisnis ATC lagi. “Belum juga Perum nya mulai beroperasi kok sudah bilang merugi. AP harus mengembangkan bisnis dari sisi bandaranya, mereka harus pintar mencari inovasi yang lain,” kata Herry.

Selanjutnya diungkapkan, posisi terakhir dari Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perum Khusus Navigasi Penerbangan sudah berada di Kementerian Hukum dan HAM
untuk dilakukan harmonisasi sebelum diajukan ke Sekretariat Negara agar ditandatangani  Presiden.[dni]

270410 Tarik Ulur BHP Berbasis Pita

Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi berbasis izin stasiun radio (ISR) yang diberlakukan bagi operator mulai menjadi polemik di industri telekomunikasi sejak dua tahun lalu.

Hal ini karena operator besar yang agresif mengembangkan jaringan merasa ada ketimpangan dalam pembayaran dibanding operator kecil walau penguasaan frekuensi tidak jauh beda.

Apalagi jika ditelisik ke lisensi yang di dipegang. Penyandang lisensi seluler merasa ada ketidakadilan dengan Fixed Wireless Access (FWA) yang menikmati pembayaran BHP seperdelapan lebih murah.

BHP  berdasarkan  Izin Stasiun Radio (ISR)  mengandung arti bahwa besaran BHP frekuensi sangat tergantung kepada jumlah pemancar stasiun radio, sedangkan BHP berbasis pita adalah penarikan biaya frekuensi radio berdasarkan lebar pita (bandwidth) untuk semua jenis izin penyelenggaraan.

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sendiri sudah menyusun white paper dari BHP berbasis pita. Dalam draft tersebut, pada Januari 2010 tarikan berbasis pita akan berlaku bagi   para penyelenggara bergerak seluler di frekuensi 850/900/1800 MHz dan FWA di spektrum 850 MHz. Guna memberikan konsolidasi bagi industri, masa transisi diberikan selama 5 tahun.

“Teorinya memang sudah mulai berlaku dengan masa transisi lima tahun. Tetapi ada perlawanan dari operator kecil seperti Axis dan Three yang mencoba melobi ke Kementrian Keuangan dengan memaparkan jika BHP berbasis pita dilaksanakan, negara akan mengalami penurunan setoran dari Telkomsel dan XL,” ungkap sumber Koran Jakarta, Senin (26/4).

Menurut sumber tersebut, kedua operator itu melobi punggawa di lapangan banteng (Kantor Kemenkeu) untuk menjalankan BHP berbasis pita 10 tahun ke depan. Jika pun BHP berbasis pita yang dijalankan, pemain medioker meminta pembayaran hanya 40 persen  dari BHP pita, setelah itu   naik sedikit demi sedikit.  “Jika ini terjadi, tentunya operator sekelas Telkomsel mensubsidi kompetitor selama lima tahun. Telkomsel tentu tidak rela,” katanya.

Praktisi telematika Koesmarihati  Koesnowarso menegaskan, BHP berbasis pita merupakan konsep yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan di industri, hal itu terlihat di frekuensi 3G yang telah menggunakan konsep itu.

“Sekarang ini tidak adil. Lihat saja, seluler hanya akan menggunakan  3 persen dari total frekuensi tetapi memberikan  sumbangan 60 persen untuk total  pendapatan frekuensi. Kita harus merestrukturisasi industri secara keseluruhan,” tegasnya.

PLT Dirjen Postel M. Budi Setiawan menegaskan, untuk masalah pungutan BHP frekuensi segera dicarikan jalan keluarnya melalui pungutan berbasis pita. “Kita sedang membahas hal itu karena masih dalam kekuasaan Ditjen Postel konsepnya. Segera dicarikan solusi terbaik bagi industri,” jelasnya.

Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah menegaskan, operator atau negara tidak perlu takut dengan diberlakukannya BHP berbasis pita karena justru menguntungkan kedua belah pihak.

“Sebenarnya konsep ini seperti memencet balon, di satu sisi ditekan, akan menggelembung disisi lain. Jika BHP frekuensi berbasis pita dijalankan, produktifitas terjadi, akhirnya Pajak Penghasilan (PPH) perusahaan naik. Kalau begitu setoran ke negara  tetap naik,” katanya.

Dikatakannya, BHP berbasis pita  justru bisa menyelamatkan penggunaan sumber daya alam terbatas karena operator akan realistis dengan penguasaan frekuensi yang diperlukan.

“Sekarang banyak frekuensi yang dikuasai oleh operator tetapi tidak dioptimalkan. Jika berbasis pita, mereka yang tidak produktif akan berfikir dua kali menguasai frekuensi karena bayarannya. Ketimbang tidak dipakai, lebih baik diserahkan kepada yang memerlukan,” katanya.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam mengakui,  pengurangan BHP frekuensi   bisa dilakukan  saat konsepnya diganti dari berbasis ISR ke  sistem pita. “Pihak yang repot itu   operator  kecil. Rasanya wajar ada masa   transisi dalam perubahan tersebut,” katanya.

Diungkapkannya, bagi operator seperti Telkomsel dan XL, konsep berbasis pita akan membuat pungutan frekuensi menurun, sedangkan bagi Indosat kemungkinan justru akan naik. Hal ini karena Telkomsel dan XL hanya memiliki frekuensi 7,5 MHz di spektrum 900 Mhz, sedangkan Indosat memiliki 100 MHz akibat penggabungan dari Satelindo dan IM3.[dni]

270410 Pengurangan Pungutan : Upaya Mendorong Ekspansi

Pada tahun lalu Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Kementrian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) mencapai angka sekitar 9 triliun rupiah alias melampaui target yang dibebani sebesar 7 triliun rupiah. Angka itu membuat lembaga tersebut menyumbang 6,4 persen bagi total PNBP negara. Sedangkan pada tahun ini dtargetkan  angka itu melonjak sekitar 30 persen atau menjadi sekitar 8,5 hingga 9,1 triliun rupiah.

Penyumbang terbesar bagi PNBP itu datang dari sektor telekomunikasi. Sektor ini juga berhasil menyumbang sebesar 1,2 persen dari Product Domestic Bruto (PDB) negara pada tahun lalu.

Namun, tingginya sumbangan yang dihasilkan oleh sektor ini baik berupa PNBP atau pajak  mulai mengkhawatirkan banyak kalangan karena dianggap telekomunikasi akan dijadikan sapi perahan ditengah upaya operator meningkatkan ekspansi dan kualitas layanan.

Untuk diketahui, di Indonesia pungutan berupa pajak yang dikenakan pada operator adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH). PPN biasanya sudah dikenakan dalam harga kartu perdana dan tarif layanan ke pelanggan. Sementara PPH diambil dari pendapatan operator.

Sedangkan komponen  PNBP adalah  biaya lisensi (up front fee),  Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi, BHP jasa telekomunikasi (Jastel), serta sumbangan Universal Service Obligation (USO).

Up front fee  dikeluarkan oleh operator untuk mendapatkan lisensi, besarannya tergantung penawaran kala tender. BHP frekuensi ditarik berbasis izin stasiun radio (ISR) alias tergantung area yang dikembangkan dan jumlah Base Transceiver Station (BTS). Sedangkan BHP Jastel  0,5 persen  dan USO 1,25 persen dari pendapatan kotor operator.

“Operator menjadi susah untuk berekspansi jika banyak pungutan yang dikenakan,” ungkap Chairman Lirne Asia Rohan Samarajiva kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, beragamnya pungutan yang dialami sektor telekomunikasi karena banyak pemerintahan di negara Asia   mulai menyadari industri itu  memiliki nilai yang tinggi. “Sayangnya pemerintahan itu lupa, jika penarikan pajak terlalu tinggi justru yang dibebani adalah masyarakat karena operator akan mengalihkan beban itu ke pengguna,” katanya.

Dicontohkannya pengenaan pajak untuk pulsa dan kartu perdana dimana sebenarnya pihak yang paling terbebani adalah masyarakat kecil karena layanan telekomunikasi sudah masuk hingga ke pedesaan. “Ini sesuatu hal yang aneh jika ada pengguna dengan pendapatan rendah malah mensubsidi segmen masyarakat lain dengan pendapatan tinggi,” katanya.

Peneliti lain dari Lirne Asia Helani Galpaya mengungkapkan, jika pemotongan pajak terjadi di sektor telekomunikasi akan signifikan mendorong tingkat penetrasi di satu negara. “Di Turki yang menerapkan pajak sangat tinggi jika terjadi pemotongan pajak diperkirakan akan meningkatkan penetrasi nyaris satu persen dari target,” katanya.

Kurangi Beban

Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Sarwoto Atmosutarno mengakui pungutan yang dibebankan kepada operator mempengaruhi keinginan berekspansi. “Biasanya pungutan itu masuk ke biaya operasional. Untuk BHP frekuensi saja bisa mempengaruhi biaya operasional sebesar 15-20 persen. Belum lagi pajak-pajak di daerah, itu lumayan banyak juga,” ungkapnya.

Dikatakannya, jika pemerintah bisa mengurangi pungutan bagi operator akan signifikan menurunkan biaya operasional sehingga pelanggan bisa mendapatkan tarif yang lebih terjangkau dan ekspansi jaringan lebih agresif. “Jika BHP frekuensi dikurangi itu bisa menekan biaya produksi hingga 30 persen,” jelasnya.

Direktur Korporasi Bakrie Telecom Rakhmat Junaedi menyarankan,  pemerintah  harus melihat kembali segala jenis kontribusi yang diinginkan dari industri, terlebih dengan persaingan yang makin kuat dan penurunan average revenue per user (ARPU) yang  terus terjadi.

Chief Marketing Officer Indosat mengungkapkan,  hampir semua perusahaan telekomunikasi  mengalami arus kas yang negatif, jika benar ada pengurangan beban, tentu akan signifikan membantu untuk berkompetisi.

Pungutan PNBP

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam mengungkapkan, hal yang harus dikurangi oleh pemerintah adalah pungutan yang masuk dalam kategori PNBP seperti   lisensi fee dan  BHP frekuensi. “Jika itu dikurangi, operator bisa terus ekspansi untuk menambah kapasitas, feature dan  jumlah pelanggan. Hal ini akan membuat pendapatan meningkat yang akhirnya setoran dari PPH atau PPN bisa naik terus.   Jadi pajak itu dilihat hasil akhirnya bukan dari awal,” jelasnya.

Digambarkannya,  biaya frekuensi di Hongkong sekitar 5 persen  dari pendapatan satu operator, sementara di  India (2-6% dari pendapatan) dan , China 0,5 persen dari pendapatan. Di Indonesia untuk operator besar yang jaringannya sudah besar kurang lebih 7-9 persen dari pendapatan dan ini  belum termasuk BHP Jastel dan USO.

“Di Indonesia operator belum beroperasi sudah dipungut. Ini kan aneh.  Jadi kalau dilihat dari perbandingan dengan negara lain pengurangan BHP ke depannya bisa cukup besar, mungkin 10-25 persen,” jelasnya.

Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi mengakui ada yang aneh dari pola penarikan BHP frekuensi karena tidak berbasis pada pendapatan atau laba. “Prinsip sekarang  bayar dulu, terlepas layanannya  dipakai atau tidak. Ini jelas membebani operator. Kalau pajak, kita bayar setelah ada pendapatan. Jadi walaupun berat tapi diambil dari pendapatan yang sudah ada,” katanya.

Sementara Rakhmat tidak setuju jika BHP frekuensi diambil dari pendapatan karena menyangkut penggunaan sumber daya alam terbatas. “Nanti kalau operator itu tidak investasi dan tidak ada pedapatan, terus tidak bayar frekuensi. Enak sekali. Baiknya yang ditimbang itu adalah asumsi dari penarikan BHP frekuensi yang sudah tidak update karena ARPU terus turun,” katanya.

Secara terpisah, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono mengakui skenario pungutan bagi operator memang menarik untuk dikaji  karena kondisi saat ini  yang terbesar adalah PPN dimana menjadi  beban langsung pengguna, sedangkan  PPH untuk operator  sangat kecil   di Indonesia.

“BHP Jastel dan USO sangat kecil di Indonesia. Kalau BHP frekuensi dan lisensi fee itu memang besar,” akunya.

Menurutnya, menurunkan BHP jastel  yang cuma 0.5 persen jelas tidak logis. Hal yang rasional adalah  PPN  diturunkan,  dan BHP Jastel dan PPH perusahaan  dinaikkan sehingga lebih asil bagi rakyat karena elemen biaya perusahaan akan masuk ke komponen kompetisi.

“Sedangkan BHP frekuensi yang merupakan “bayar di muka” bisa saja diturunkan untuk mengurangi entry barrier. Ini akan membuat total kontribusi ke negara  bisa saja konstan atau  naik tetapi lebih fair karena dipungut sesuai revenue, bukan di muka ( di danai dari belanja modal),” jelasnya.

Hal lain yang disorot Nonot adalah penggunaan dari infrastruktur USO sebaiknya berupa  open access network mengingat dana itu adalah iuran dari semua pelaku industri. “Jika ini bisa dilakukan,  tarif bisa di tekan sangat rendah khususnya di  daerah layanan USO sehingga  terjadi subsidi silang dari daerah mampu ke daerah tertinggal hingga dicapai level komersial yang layak. Kalau sudah begini, operator tidak akan keberatan pungutan USO dinaikkan,” katanya.[dni]

270410 Indosat Siapkan 100 ribu Unit Ponsel Murah

JAKARTA—Pemain kedua terbesar di jasa  seluler,  Indosat memasok 100 ribu unit ponsel murah   untuk mengincar segmen pasar pengguna kelas pemula yang pertumbuhannya dinilai cukup tinggi.

“Kami bekerjasama dengan TiPhone untuk seri T18 yang dibundel dengan kartu prabayar IM3. Ponsel ini seharga 200 ribu rupiah tetapi memiliki total bonus senilai 3,7 juta rupiah yang dapat digunakan setahun penuh,” ungkap Group Head Strategic Marketing  Indosat   Fuad Fachroeddin di Jakarta, akhir pekan lalu.

Endy Purwanto VP Product TiPhone Mobile Indonesia mengungkapkan,  jumlah ponsel kelas pemula yang akan dipasarkannya pada tahun ini  berkisar 30 persen  terhadap total portofolio produk ponsel TiPhone. “Akan banyak lagi ponsel murah yang kita keluarkan bekerjasama dengan beberapa operator lainnya,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, GM Supertone Raymond Tedjokusumo menilai,  derasnya ponsel lokal yang masuk ke Indonesia, dengan desain dan rupa yang hampir seluruhnya sama, membuat masing-masing produsen ponsel lokal memutar otak untuk tetap bertahan di pasar.

PT Supertone adalah  pemegang merk dagang SPC Indonesia, sebagai salah satu dari 80 produsen merk lokal di Tanah Air.

“Salah satu cara untuk menyiasati kondisi tersebut adalah pada pengembangan layanan nilai tambah (value added service) yang ditempelkan pada ponsel. Kami sekarang mau fokus ke pengembangan software inhouse supaya terlihat perbedaan antara ponsel SPC Mobile dan merek lokal lainnya,”katanya.

Menurutnya, sekarang ini, yang membedakan satu ponsel lokal dengan ponsel lokal lainnya hanya casing dan desain.  Sedangkan pola   pemasarannya rata-rata sama. “Sebab itu, supaya pelanggan tidak dibingungkan, kami berkompetisi di layanan nilai tambah, khususnya software,” ucapnya.

Lebih lanjut, Raymond menjelaskan, software yang nantinya akan muncul pada perangkat SPC Mobile adalah semacam aplikasi chatting atau instant messaging (IM), push-mail, hingga aplikasi khusus untuk mengakses situs-situs jejaring sosial, seperti Facebook dan Twitter.

Sayangnya Raymond tidak bisa memastikan kapan layanan nilai tambah itu bisa dinikmati pengguna SPC Mobile. Namun, kemungkinan akan dirilis bersamaan dengan keluarnya varian ponsel baru SPC Mobile.

Di samping layanan nilai tambah, Raymond mengatakan, isu terpenting yang harus diperhatikan para produsen ponsel lokal adalah kualitas.

“Kami sangat concern dengan hal ini. Meski hanya punya tujuh service point, tapi kami menjamin ponsel yang rusak bisa dibenarkan dalam waktu maksimal lima hari kerja. Tidak perlu berbulan-bulan menunggu karena sparepart-nya indent atau diimpor dulu,” tegasnya.

Tujuh service point SPC Mobile tersebar di sejumlah kota besar di Jawa dan Bali, meliputi Jakarta, Bandung, Surabaya, Yogyakarta, Semarang, Denpasar, dan satu di Sumatera, yakni Jambi. Tahun ini, SPC berencana menambah sekitar lima service point lagi. [dni]

270410 Dua Operator Retas Jalan ke 4G

Dua Operator Retas Jalan ke  4G

JAKARTA—Dua operator seluler mengembangkan evolusi teknologi GSM untuk menyambut datangnya era 4G. Kedua operator itu adalah Indosat dan XL yang telah memiliki pelanggan mobile data di atas sekitar satu juta pelanggan.

“Kami mengembangkan High Speed Access plus (HSPA+) dengan kecepatan hingga 42 Mbps di beberapan titik di Jakarta. Ini pengembangan dari HSPA+ sebelumnya yang telah mencapai 21 Mbps,” ungkap Group Head Vas and Brand Marketing Indosat Teguh Prasetya di Jakarta, Senin (26/4).

HSPA+ adalah evolusi dari teknologi 3G yang bisa menghantarkan kecepatan data hingga 21 Mbps. Setelah inovasi ini, dalam road map teknologi GSM, operator melompat ke Long Term Evolution (LTE) yang bisa menghantarkan data hingga 100 Mbps.

Dijelaskannya, keinginan Indosat untuk mengembangkan HSPA+  karena sudah memiliki dua kanal spektrum frekuensi 3G yang harus dioptimalkan. “Kami sudah mengeluarkan dana lumayan besar sekitar 320 miliar rupiah untuk tambahan satu kanal 3G, tentu ini harus dioptimalkan guna meraih 2,5 juta pelanggan mobile data di akhir tahun nanti,” jelasnya.

Diungkapkannya, saat ini untuk pengembangan teknologi 3G Indosat telah didukung 5 ribu Node B (BTS 3G), dimana 52 diantaranya sudah siap menjalankan HSPA+.

Secara terpisah, Presiden Direktur XL Hasnul Suhaimi menegaskan, inovasi HSPA+ hanya merupakan gimmick pemasaran karena hingga saat ini belum ada perangkat untuk pelanggan yang mendukung. “Itu hanya permainan pemasaran. Kami sendiri mengembangkan HSPA+, tetapi tidak mau gemabr-gembor karena pelanggan belum bisa menikmati kecepatan sebenarnya akibat keterbatasan perangkat di tataran Consumer Premise Equipment (CPE),” katanya.

Menurutnya, ketimbang bermain di tataran “komunikasi pemasaran” perseroan ingin menunjukkan keseriusan mengembangkan LTE  dengan menggandeng penyedia jaringan Ericsson. “Kami tidak mau mengulangi kesalahan yang sama kala investasi awal di 3G yang membuat uang dua triliun rupiah mengambang tidak jelas selama dua tahun pertama. LTE adalah sesuatu yang baru, karena itu kita mau serius, harapannya ketika pertama teknologi ini dikomersialkan langsung ada trafik,” katanya.

Ericsson Regional Head Of South East Asia and Oceania Arun Bansal menambahkan, isu utama dari pengembangan LTE di Indonesia terkait ketersediaan frekuensi. “Sampai sekarang belum jelas frekuensi di spektrum mana yang didedikasikan untuk  LTE. Saya rasa ini yang akan menahan komersial LTE,” jelasnya.[dni]

270410 Telkom Ingin Bermain di Malaysia

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) ingin mengepakkan sayapnya ke negara jiran, Malaysia,  dalam rangka mempertahankan pertumbuhan kinerja perseroan yang positif.

”Selain ingin berekspansi ke segmen teknologi informasi, media, dan edutainment, Telkom tidak pernah melupakan bisnis telekomunikasi. Jika bicara ekspansi, kami ingin sekali ke Malaysia,” ungkap Direktur Utama Telkom Rinaldi Firmansyah kepada Koran Jakarta, Senin (26/4).

Dijelaskannya, negeri Malaysia dibidik karena pasar di area tersebut sangat menjanjikan dari sisi telekomunikasi. ”Pasar Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sangat besar di Malaysia. Jika Telkom bisa menggandeng pemain lokal untuk menghantarkan trafik ke Indonesia tentu akan sangat menguntungkan, baik dari sisi tarif ataupun kapasitas jaringan,” katanya.

Diungkapkannya, hingga saat ini belum ada pembicaraan serius yang dilakukan oleh Telkom dengan beberapa perusahaan setempat dalam rangka ekspansi tersebut. ”Setidaknya saya sudah bicara tertarik untuk berekspansi ke sana. Kita lihat reaksi pasarnya,” katanya.

Untuk diketahui, di Malaysia terdapat dua pemain besar yakni Telekom Malaysia dan Maxis. Kedua operator ini justru sudah bermain di Indonesia melalui XL Axiata (TM) dan Natrindo Telepon Seluler (NTS) di Axis.

Telkom sendiri  berada di jajaran perusahaan terkemuka dunia dalam daftar Forbes Global 2000, bahkan pada survei terbaru yang dilansir Forbes tersebut, disebutkan Telkom berada di peringkat ke-684 atau peringkat tertinggi dari sepuluh perusahaan Indonesia yang masuk ke dalam Forbes Global 2000 tersebut, dengan nilai kapitalisasi  pasar sebesar  17,7 miliar dollar AS.

Forbes Global 2000 adalah daftar peringkat tahunan atas 2.000 perusahaan publik di dunia yang dikeluarkan oleh majalah Forbes, sejak tahun 2003. Pemeringkatan tersebut disusun berdasarkan kombinasi empat kriteria yakni penjualan, laba, aset dan kapitalisasi pasar. Forbes Global 2000 ini mencakup 62 negara.

Telkom merupakan satu-satunya perusahaan telekomunikasi Indonesia yang masuk dalam daftar Forbes Global 2000. Perusahaan lainnya kebanyakan bergerak di sektor jasa perbankan, komoditas, konstruksi dan perusahaan energi (gas).

Pendapatan operasi dari Telkom pada tahun lalu  mencapai 64,6 triliun rupiah.  Dari sisi EBITDA, pencapaian pada tahun 2009 sebesar 36,6 triliun rupiah  Sedangkan laba bersih  mencapai 11,3 triliun rupiah. [dni]