200410 BRTI Akan Percepat Penyelesaian Kasus Airtime Wartel

JAKARTA—Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) berjanji akan mempercepat penyelesaian kasus sengketa airtime antara Asosiasi Pengusaha Wartel Indonesia (APWI) dengan tujuh operator seluler untuk menghindari sengketa ke meja hijau.

“Kami akan mempercepat mediasi. Soalnya jika dibawa ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), APWI tidak mau. Mereka lebih memilih ke pengadilan jika jalur itu yang ditempuh,” ungkap Anggota Komite BRTI Nonot Harsono kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Diungkapkannya, BRTI akan menampung semua pendapat dari pihak yang bersengketa dan mendudukkan semua ke masalah awal. “Intinya ada keinginan tidak dari operator itu untuk membagi 10 persen pendapatan yang merupakan hak dari wartel sesuai aturan. Jika keinginan itu ada, baru bicara teknis lainnya. Operator jangan terjebak dalam kerangka berfikir yang sempit,” katanya.

Menurutnya, keinginan dari pengusaha wartel merupakan hal yang manusiawi karena ada payung hukum yang melindungi. “Masalahnya, petinggi operator butuh kekuatan hukum misal dari BANI untuk mengeluarkan uang puluhan miliar dari perusahaan. Operator kita kan banyak yang perusahaan terbuka,” jelasnya.

Sebelumnya,   APWI menuntut tujuh operator seluler untuk mengembalikan biaya airtime periode trafik April 2005 hingga Januari 2007 senilai 54,093 miliar rupiah yang merupakan hak pemilik wartel.

Ketujuh operator yang dituntut adalah Telkomsel, Indosat, XL, Mobile-8, Smart Telecom, Axis, dan Sampoerna Telecom. Airtime adalah biaya penggunaan jaringan seluler dari telepon jaringan tetap. Biaya ini dihilangkan sejak berlakunya Permenkominfo No 5/2006 karena interkoneksi dijalankan berbasis biaya.

Sebelumnya, operator seluler telah membayarkan biaya airtime periode Agustus 2002 hingga Maret 2005 ke pengusaha wartel melalui APWI senilai 120 miliar rupiah.

Pembayaran itu berdasarkan KM 46/2002 tentang penyelenggaraan wartel yang menyatakan pendapatan airtime dari penyelenggara jaringan bergerak seluler sekurang-kurangnya 10 persen. Airtime selama berlaku, oleh pengusaha wartel disetorkan melalui PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), setelah itu oleh Telkom menyetorkan ke operator seluler.

Para petinggi operator lebih memilih menyelesaikan kasus ini melalui BANI dengan mendesak BRTI mengeluarkan surat rekomendasi. Sementara APWI lebih memilih ke pengadilan jika jalur negosiasi buntu.[dni]

200410 Uang Digital Butuh Kemudahan Tarik Tunai

JAKARTA—Jasa uang digital yang diselenggarakan oleh operator lokal harus diberikan kemudahan untuk melakukan penarikan tunai agar kondisi less cash society bisa terwujud.

“Jika ingin  menggalakkan penggunaan dompet digital harus diciptakan kondisi pengguna dompet digital itu bisa menguangkan dan yang diterimanya dari pengirim lain. Ini agar penerima bisa memanfaatkan dana tidak hanya terbatas di merchant yang menjadi mitra operator,” ungkap peneliti dari Research ICT Africa Christoph Stork kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dompet digital atau   layanan yang  memungkinkan ponsel  berfungsi layaknya dompet penyimpanan uang  yang bisa digunakan  bertransaksi dengan cara yang mudah, cepat, dan aman.

Layanan ini berbeda dengan SMS Banking atau Mobile Banking dimana ponsel hanya jadi semacam pengganti alat Electronic Device Capture (EDC) atau Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Bahkan juga bukan pulsa yang menjadi pengganti uang.

Di Afrika layanan ini sukses diselenggarakan oleh Safari Comm, operator dari Kenya. Sedangkan di Indonesia operator yang sedang mengembangkan layanan ini adalah Telkomsel, Telkom, Indosat, dan XL. Pengguna jasa ini di Indonesia masih dalam hitungan dua ratusan ribu nomor.

Disarankannya, kondisi lainnya yang harus diciptakan adalah mengembangkan standar untuk dompet digital sebagai prinsip open akses dan menciptakan regulator yang memungkinkan operator menjadi bank. “Perbankan sendiri baiknya fokus  sebagai intermiediasi bukan mencari fee dari transaksi,” katanya.

Diungkapkannya, berdasarkan studi yang dilakukan di Kenya, jasa Mpesa yang diusung Safari Comm mampu membuat masyarkat yang selama ini tidak tersentuh oleh perbankan merasakan jasa keuangan seperti pengiriman uang. “Ini membuat munculnya pengusaha kecil yang bisa mendorong perekonomian,” katanya.

Chief Marketing Officer Indosat Guntur S Siboro mengakui, jasa dompet digital belum bisa diuangkan karena regulasi belum ada. “Kami sedang mengajukan untuk mendapatkan lisensi,” katanya.

Sementara Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi mengingatkan, isu utama berkaitan dengan dompet digital adalah amsalah pencucian uang dan Biaya Hak Penggunaan (BHP) jasa. “Kalau tidak ada pembatasan pengiriman bisa terjadi pencucian uang. Selain itu ini akan melibatkan jumlah fee yang besar, regulasi yang mengatur itu di telekomunikasi belum ada,” katanya.[dni]

200410 Pemerintah Harus Kurangi Pajak Telekomunikasi

JAKARTA—Pemerintah di negara berkembang harus mengurangi tarikan pajak bagi operator untuk bisa meningkatkan akses telekomunikasi.

“Di banyak negara Asia, pajak dari sektor telekomunikasi lumayan tinggi. Ini membuat operator susah untuk berekspansi,” ungkap Chairman Lirne Asia Rohan Samarajiva kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Dijelaskannya, penarikan pajak yang tinggi terjadi karena banyak pemerintahan yang mulai menyadari sektor telekomunikasi memiliki nilai yang tinggi untuk ditarik pajaknya. “Sayangnya pemerintahan itu lupa, jika penarikan pajak terlalu tinggi justru yang dibebani adalah masyarakat karena operator akan mengalihkan beban itu ke pengguna,” katanya.

Dicontohkannya pengenaan pajak untuk pulsa dan kartu perdana dimana sebenarnya pihak yang paling terbebani adalah masyarakat kecil karena layanan telekomunikasi sudah masuk hingga ke pedesaan. “Ini sesuatu hal yang aneh jika ada pengguna dengan pendapatan rendah malah mensubsidi segmen masyarakat lain dengan pendapatan tinggi,” katanya.

Peneliti lain dari Lirne Asia Helani Galpaya mengungkapkan, jika pemotongan pajak terjadi di sektor telekomunikasi akan signifikan mendorong tingkat penetrasi di satu negara. “Di Turki yang menerapkan pajak sangat tinggi jika terjadi pemotongan pajak diperkirakan akan meningkatkan penetrasi nyaris satu persen dari target,” katanya.

Selanjutnya Rohan mengatakan, pemberian lisensi yang cenderung memberatkan operator karena ingin mendapatkan pemasukan sebaiknya dihindari. “Harusnya tidak semua jasa harus dalam bentuk lisensi. Lisensi itu lebih identik dengan pemasukan bagi pemerintah,” jelasnya.

Menurutnya, regulator telekomunikasi harus diberikan otorisasi untuk melegitimasi satu jasa bagi operator jika tidak berkaitan dengan sumber daya alam terbatas. “Misalnya untuk Sambungan Langsung Internasional (SLI) yang tidak ada sumber daya alam terbatasnya. Kompetisi harus dibuka untuk segmen ini jika pasarnya masih oligopoli agar tarif bisa turun,” katanya.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam mengakui pungutan di sektor telekomunikasi kian hari semakin tinggi. “Apalagi target pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari KemenKominfo naik terus, sementara pendapatan operator tergerus karena tarif turun. Jika sudah begini yang jadi korban adalah kualitas layanan,” katanya.

Berdasarkan catatan, di industri telekomunikasi operator setiap tahunnya harus mengeluarkan uang untuk pembayaran lisensi fee, Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan pajak kartu perdana dan pulsa isi ulang. Pajak kartu perdana dan isi ulang biasanya sudah dibundel dalam tarif retail ke pelanggan. Sedangkan PNBP dari KemenKominfo pada tahun ini ditargetkan mencapai angka sekitar 10 triliun rupiah.[dni]