200410 Potret Kegamangan Regulator


Isu pengaturan tentang SMS gratis ini bisa dikatakan sebagai potret nyata kegamangan regulator di Indonesia untuk menegakkan aturan.

Tak percaya? Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebenarnya sejak pertengahan April 2008 sudah memberikan arahan tentang perang tarif yang bisa berujung pada penurunan kualitas layanan. Setelah itu pada Desember 2008 mengeluarkan surat yang melarang adanya penawaran SMS gratis karena bisa membebani jaringan operator.

Pasalanya, pola penagihan dari SMS masih berbasis Sender Keep All (SKA) yang membuat tidak adanya pembagian hasil layaknya di berbasis biaya. Sayangnya, surat itu  seperti angin lalu oleh para operator karena menjelang tutup 2009  penawaran SMS gratis kembali marak.

Akhirnya, Telkomsel pun keberatan dengan aksi para pesainganya dan keluarlah kesepakatan pada pertengahan Februari lalu yang salah satu butirnya menghentikan permainan SMS gratis sebagai alat bersaing. Sayangnya, Telkomsel sebagai pelapor, malah memulai perang baru dengan terus menawarkan SMS gratis.

Melihat hal ini, regulator sepertinya kehilangan akal, dan keluarlah ide untuk menerapkan pola penagihan SMS berbasis biaya ketimbang menunjukkan ketegasan untuk bersikap. Tak ayal, sikap dari regulator ini memunculkan isu tak sedap di industri yang menuding regulator tak bernyali menghadapi incumbent.

Peneliti dari Lirne William H Melody mengungkapkan, sudah menjadi tradisi dari incumbent untuk melawan semua arus perubahan agar bisa mempertahankan posisinya. “Sekarang  tinggal regulatornya. Kalau mengikuti arus, korbannya pemain lain, dan incumbent tentu happy,” katanya kepada Koran Jakarta belum lama ini.

Chairman Lirne Asia Rohan Samarajiva mengatakan, regulator yang baik biasanya diharapkan independen dari dari operator dan pemerintah serta memiliki dukungan kompetensi dan prosedur yang terlegitimasi.

“Pola penunjukkan dan pendanaan dari regulator salah satu hal yang menentukan tingkat idependensi. Di banyak negara Asia, posisi regulator malah sering diisi oleh mantan eksekutif atau orang titipan incumbent yang membawa pesan sponsor. Ini harus dihindari. Jika itu terjadi, maka kebijakan yang keluar hanya menguntungkan incumbent,” katanya.

Peneliti lainnya dari Lirne Asia Helani Galpaya mengatakan, regulator yang baik tidak harus masuk ke sesuatu yang merupakan mekanisme pasar walau sebenarnya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi.

“Di India regulator tidak menggunakan kekuatannya mengatur masalah harga retail walau memliki kekuatan untuk hal itu. Ini salah satu pemicu kenapa pemangku kepentingan disana puas dengan kinerja regulator,” katanya.

Untuk diketahui, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Lirne Asia dua tahun lalu terkait performa regulator dengan  tarif, regulator India menempati posisi teratas dengan poin 3.9, sedangkan   Indonesia hanya memiliki nilai rata-rata 2,5.

Sekjen Indonesia Wireless Broadband (Idwibb) Y. Sumaryo Bambang Hadi mengatakan, struktur dan pola perekrutan regulator di Indonesia harus diubah agar stigma sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah tidak terus berkibar. “Harusnya diangkat oleh Presiden. Bukan dipilih oleh Menkominfo. Pendanaannya pun harus jelas, bukan menginduk ke Kemenkominfo. Kalau seperti sekarang bagaimana mau independen,” sesalnya.

Anggota Komite  BRTI Heru Sutadi mengakui ditengah kekurangan yang ada di lembaganya, tetapi masih bisa membawa berkah bagi industri. “Kami bisa menurunkan tarif retail dua tahun lalu dan memberikan pemasukan ke negara  melalui lelang frekuensi. Jika mau bicara regulator ideal, di setiap negara itu kondisnya berbeda-beda,” elaknya.

Juru bicara Indosat Adita Irwati menilai batas kewajaran regulator masuk mengatur sesuatu yang bersifat mekanisme pasar   sangat tergantung  bila aksi dari pemain berdampak bagi pemain lain dan pelanggan, apalagi hingga memunculkan dispute yang serius sehingga diperlukan pihak penengah, bahkan mengatur, dalam hal ini regulator. “Untuk kasus SMS gratis yang dibutuhkan adalah ketegasan karena semua proses sudah dilewati dan ada hitam diatas putihnya,” katanya.

Sedangkan GM Corporate Communication Telkomsel Ricardo Indra menilai suatu yang wajar apabila regulator memberikan aturan yang jelas mengenai promo SMS gratis lintas operator untuk menciptakan persaingan bisnis yang sehat antaroperator.  [dni]

200410 Promo Gratis : Dampak Pisau Bermata Dua Mulai Terasa

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) pada pekan lalu mengumumkan kinerja kualitas layanan dari operator telekomunikasi untuk periode kuartal pertama 2010.

Kegiatan ini sebenarnya pemanasan sebelum disusunnya Peraturan Menteri (PM) tentang sanksi denda yang berkaitan dengan implementasi dari PM  tentang Standar Kualitas  seluler dan  Fixed Wireless Access (FWA)  yang mulai berlaku sejak dua tahun lalu.

Sanksi denda sendiri bisa diimplementasikan mulai tahun depan merujuk revisi PP PNBP pada pertengahan 2008. Sedangkan penerapan sanksi denda akan mengacu pada evaluasi kinerja dari kualitas layanan operator selama tahun ini.

Nilai-nilai tolok ukur parameter yang  digunakan dalam PM kualitas layanan   adalah standar service level call center, standar endpoint service availability yang meliputi keberhasilan panggil, drop call dan block call , standar kinerja layanan pesan singkat.

“Jika pada hasil evaluasi dari Januari lalu  kinerja dari seluruh operator dinilai baik, maka belakangan ini sangat drop. Pemicunya adalah penawaran gratis baik SMS atau suara yang tidak terkendali sehingga mempengaruhi kualitas jaringan,” ungkap juru bicara KemenKominfo Gatot S Dewo Broto di Jakarta, Senin (19/4).

Gatot mungkin benar, hasil evaluasi Januari dilakukan untuk kinerja selama Juli-Agutus 2009 di  enam kota besar yaitu Jakarta, Bandung, Medan, Batam, Surabaya dan Makassar. Selama periode itu penawaran jasa  gratis lintas operator baik SMS atau  suara belum merajalela.

Gatot mengungkapkan, hasil evaluasi untuk Januari-Maret 2010 ditemukenali adanya  inkonsistensi  antara tarif promosi yang ditawarkan dengan realita, minimnya publikasi ketentuan yang berlaku, panggilan terputus antar atau sesama jaringan, tergerusnya pulsa prabayar tidak hanya karena SMS dan suara yang keluar, tetapi juga oleh incoming SMS dan voice.

“Saya berani bicara penawaran SMS gratis yang tidak terkendali sebagai salah satu pemicu menurunnya kualitas layanan, karena sekarang ada fenomena munculnya pesan SMS dalam bentuk promosi dari suatu perusahaan tertentu secara berulang. Ini berarti pengiriman menggunakan server dengan memanfaatkan bonus dari operator yang mencapai ribuan SMS per hari,” sesalnya.

Menurutnya, perang tarif yang terjadi di industri hal yang lumrah asalkan kualitas layanan diperhatikan.  “Tetapi ketika sampai menimbulkan kebohongan publik dan menurunkan kualitas pelayanan, KemenKominfo dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) akan mengambil tindakan tegas,” ketusnya.

Anggota Komite   BRTI  Heru Sutadi mengungkapkan, terdapat lima operator yang dinilai melanggar kesepakatan dalam penawaran SMS gratis. Kelima operator itu adalah Telkomsel, Indosat, XL, Tri, dan Axis.

“Kami sudah menyiapkan sanksi karena kelimanya dinilai  telah melecehkan pemerintah dan regulator,” tegasnya.

Sanksi yang diberikan adalah  dengan menunda kepentingan kelima operator tersebut terhadap regulasi sampai mereka mematuhi aturan yang telah disepakati.

“Ya mereka kan berurusan dengan regulator. Kalau mereka tidak mematuhi regulator, ya buat apa kita mengabulkan urusan mereka. Bukan dipersulit, tapi tidak diindahkan.  Seperti misalnya untuk mengurus penambahan nomor dan lainnya,” tukasnya.

Ancaman sanksi ini sendiri bakal dilakukan tanpa jangka waktu yang jelas. “Soalnya kalau bicara sanksi denda kita belum punya payung hukum. Evaluasi QoS keseluruhan pun baru bisa dibuka akhir tahun nanti,” sesalnya.

Mengelak

Juru bicara Indosat Adita Irawati menegaskan tidak benar ada korelasi antara SMS pending, koneksi putus dengan strategi operator yang tidak tulus memberikan penawaran gratis.

“Indosat dalam  mengeluarkan program pemasaran  sudah melalui proses analisa, review serta persiapan dari sisi kapasitas dan kualitas jaringan, sehingga pelanggan tetap dapat menikmati program yang ditawarkan dengan kualitas yang tetap prima melalui 16.353 BTS yang kami miliki,” tegasnya.

Adita juga menegaskan, Indosat telah mengikuti himbauan dari regulator untuk menghentikan penawaran SMS gratis sesuai kesepakatan operator-regulator pada pertengahan Februari 2010.  “Kami sudah keluar biaya banyak untuk mengubah materi promosi dan program.  Bagaimanapun program gratis itu efektif untuk meretensi pelanggan,” katanya.

Juru bicara XL Febriati Nadira mengungkapkan, penawaran gratis SMS cukup efektif meningkatkan pelanggan baru sebesar 10 hingga 15 perseb untuk area dimana pelanggannya suka ber-SMS. “Penawaran ini disenangi masyarakat. Jadi, jika mau diatur oleh regulator, harus jelas dulu. Masalah tarif kan sudah ada aturan tersendiri,” katanya.

Presiden Direktur dan CEO Axis Erik Aas, mengatakan, semua penawaran yang  disampaikan dalam materi promosi  sesuai dengan  yang didapat pelanggan. “Sejak hari pertama peluncuran layanan, Axis  telah melawan norma dengan memberikan penawaran yang jujur tanpa syarat dan ketentuan yang disembunyikan. Kami juga selalu memastikan bahwa layanan yang kami berikan sesuai dengan persyaratan QoS yang ditentukan oleh pemerintah,” katanya.

Erik pun menegaskan, sebagai operator baru, jaringan dan infrastruktur   dibangun dengan menggunakan teknologi terkini sehingga  tidak menemukan masalah yang berhubungan dengan kapasitas jaringan. “Karena itu kami yakin jaringan kami siap untuk mendukung program promosi yang kami luncurkan ke pasar,” ketusnya.

GM Corporate Communication Telkomsel Ricardo Indra menjelaskan, kegagalan dalam pengiriman SMS tentunya bukan sesuatu yang disengaja oleh operator, apalagi menjadi bagian dari strategi operator. ”Keberhasilan pengiriman SMS harus dilihat berdasarkan kemampuan kapasitas jaringan operator pengirim dan operator penerima SMS. Kalau bicara kemampuan jaringan Telkomsel, tentu tidak patut dipertanyakan lagi,” katanya.

Menurutnya, penawaran SMS gratis merupakan kebutuhan dari pelanggan, sehingga yang dibutuhkan adalah kebijakan dari regulator dan operator untuk mengatur hal tersebut. ”Sebaiknya segera dicari solusi yang membuat semuanya senang dan tidak merasa dicurangi,” katanya.

Pada kesempatan lain, peneliti dari Research ICT Africa Christoph Stork menilai, dalam kasus penawaran SMS gratis yang terjadi di Indonesia solusinya adalah ketegasan dari regulator.

”Menerapkan penagihan SMS berbasis biaya yang memungkinkan pembagian pendapatan dari jasa itu tidak bijaksana. Soalnya pola Sender Keep All (SKA) yang selama ini berjalan sudah membuat operator dalam zona nyaman, sehingga tidak ada yang berinvestasi di pola penagihan berbasis biaya,” katanya.

Menurutnya, jika dipaksakan penagihan berbasis biaya untuk SMS maka akan terjadi kenaikan tarif retail pada pelanggan, karena operator akan membebankan investasi sistem penagihan kepada pelanggan.

”Walau secara teori sistem berbasis biaya itu bisa mendorong kompetisi dan penurunan tarif, tetapi untuk kasus SMS dimana pola SKA sudah berjalan lama ini akan susah. Kecuali dari awal sudah disepakati SMS berbasis biaya, sehingga operator berinvestasi sejak mengembangkan layanan ini,” katanya.[dni]