150410 Telkom Bersedia Bayar Kekurangan BHP Flexi

JAKARTA—PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) bersedia membayar taambahan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi untuk layanan Fixed Wireless Access (FWA) pada tahun lalu setelah proses perhitungan diselesaikan dengan Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

“Kami bersedia membayar BHP frekuensi yang menurut perhitungan pemerintah masih kurang. Sekarang sedang dicari perhitungan yang tepat penambahan bebannya,” ungkap VP Investor Relations Corporate Secretary Telkom Agus Murdiyanto, kepada Koran Jakarta, belum lama ini.

Ditegaskannya, Telkom menggunakan istilah penambahan “beban” ketimbang “kurang bayar” karena dari awal ada perbedaan interpretasi dengan KemenKominfo terkait pola perhitungan BHP.

“Hingga sekarang surat dari Menkominfo tentang angka yang tepat belum ada karena perhitungan dan diskusi masih berlangsung. Satu hal yang pasti, kita tidak keberatan membayar, asalkan sudah mencapai kesepakatan angka,” tegasnya.

Sebelumnya, Tim Pencari Fakta (TPF) pembayaran   BHP frekuensi untuk jasa   FWA  meminta  Telkom untuk membayar kekurangan pencatatanya periode 2009 pada negara.

Menurut TPF, setelah dilakukan penyelidikan, kemungkinan besar Telkom salah melakukan pencatatan. Sebagai pengusung teknologi CDMA dan jasa FWA, seharusnya Telkom membayar tiga kanal yang dipakai dikalikan tiga sektor.

Tetapi dalam praktiknya hanya dicatat tiga kanal. Akhirnya selisihnya besar sekali dengan perusahaan sejenis, seperti  PT Bakrie Telecom Tbk (BTELl jika dilihat untuk periode hingga Juni 2009.

Berdasarkan catatan, hingga Juni 2009 BTEL dengan jumlah sekitar tiga ribu BTS  membayar BHP sekitar  230 miliar rupiah, sedangkan Telkom Flexi dengan sekitar 5.296  ribu BTS membayar 56,5 miliar rupiah.

Banyak kalangan menganggap ada keanehan dengan besaran pembayaran oleh Telkom. Hal ini karena pola pembayaran BHP masih berbasis izin stasiun radio (ISR) dimana salah satu yang dipertimbangkan adalah jumlah BTS.

Sebelumnya, dikalkulasi  Telkom membayar BHP lebih kecil karena penitikberatan pembangunan BTS  terjadi di luar Jawa Barat dan Jabotabek (JBJB). Sedangkan BTEL lebih banyak membangun di JBJB.[dni]

150410 Pemerintah Kaji Frekuensi TV Analog untuk LTE

JAKARTA—Pemerintah sedang mengaji penggunaan frekuensi TV analog digunakan untuk teknologi Long Term Evolution (LTE) guna mendorong hadirnya inovasi 4G di Indonesia.

“Di luar negeri banyak yang menggunakan kanal TV analog di spektrum 700 MHz untuk LTE. Indonesia sendiri sedang migrasi dari TV analog ke digital. Bisa saja frekeunsi TV analog itu diapaki untuk LTE karena spektrum yang tersedia lumayan besar,” ungkap Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) M. Ridwan Effendi kepada Koran Jakarta, Rabu (14/4).

Menurutnya, hal yang akan menjadi kendala jika bekas frekuensi TV analog digunakan oleh LTE adalah kemungkinan terhambatnya penegmbangan karena migrasi dari analog ke digital baru selesai pada 2018. “Solusinya jika  memang ada operator yang ingin mengembangkan LTE bisa di spektrum 2,1 GHz tempat teknologi 3G selama ini dikembangkan,” katanya.

Ridwan mengaku tidak keberatan jika ada operator yang melakukan uji coba LTE atau ingin mengomersialkannya tahun depan asalkan masalah pemenuhan konten lokal dipenuhi. “Kita itu ingin kapasitas manufaktur lokal ditingkatkan. Minimal assembling dilakukan di Indonesia untuk perangkatnya,” jelasnya.

Sementara Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkan, LTE baru akan dikomersialkan minimal dua tahun mendatang. “Sekarang baru tahap uji coba. Sepertinya kita tetap di frekuensi 2,1 GHz saja. Wong, hanya ganti software saja,” katanya.

LTE adalah siklus terakhir pengembangan teknologi data seluler berstandar 3GPP (Third Generation Partnership Project) Release 8 dan juga merupakan evolusi teknologi 1xEV-DO sebagai bagian dari roadmap standar 3GPP2.

LTE diproyeksikan menemukan momentumnya pada 2010 nanti. Sedangkan dua tahun kemudian diprediksi akan memiliki nilai pasar sebesar 2,1 miliar euro dengan 400 juta pelanggan di tahun 2015.

Para praktisi merancang LTE untuk menyediakan efisiensi spektrum yang lebih baik, peningkatan kapasitas radio, biaya operasional yang lebih murah bagi operator, serta layanan mobile broadband kualitas tinggi untuk pengguna.

LTE bisa efisien menggunakan spektrum karena bisa beroperasi pada standar IMT-2000 (450, 850, 1800, 1900, 2100 MHz) maupun pada pita spektrum baru seperti 700 MHz dan 2,5 GHz. Hal ini membuat LTE bisa masuk di daerah rural atau perkotaan.[dni]

150410 Infrastruktur Dasar Pita Lebar : Mempercepat Kehadiran Broadband Economy

Pemerintah sepertinya mulai menyadari kebutuhan akan jaringan tulang punggung pita lebar (Backbone broadband). Hal itu ditunjukkan dengan  akan dijadikannya  pembangunan  Backbone Broadband sebagai infrastruktur dasar layaknya jalan raya, pengairan, atau jembatan karena menyadari fungsinya yang bisa mendorong perekonomian nasional.
Istilah broadband bagi pengguna internet diartikan  pipa yang lebar untuk koneksi internet, sehingga memberikan akses yang jauh lebih cepat hingga 10-20 kali lipat  dibandingkan  modem dial-up yang hanya mampu menghantarkan kecepatan dikisaran  30 hingga 50 kilobits per second (Kbps).

Saat ini  kondisi jaringan akses broadband kabel Indonesia   masih pada posisi kurang lebih 1,4 juta pelanggan dan jaringan akses broadband nirkabel sebanyak kurang lebih 11 juta pelanggan.

“Backbone Broadband suatu yang mutlak harus dibangun untuk perekonomian nasional, khususnya fixed broadband. Kita akan mengusulkan ini masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tegas Menko Perekonomian Hatta Rajasa di Jakarta, belum lama ini.

Diungkapkannya, selama ini pembangunan backbone broadband  kurang menarik bagi investor swasta karena tidak menjanjikan keuntungan. “Ini akan kita stimulus dengan skema pembiayaan yang menarik,” katanya.
Skema yang sedang dikaji adalah mengalokasikan dana Universal Service Obligation (USO) sekitar 1,3 triliun rupiah setiap tahunnnya,  mengambil dana APBN, atau menawarkan Public Private Partnership (PPP).
“Pemerintah menyadari bahwa perekonomian harus ditingkatkan nilainya dengan memasukkan Teknologi Informasi (TI) dalam pembangunannya. Backbone Broadband ini salah wujud dukungannya,” jelasnya.
Asisten Deputi Menko Perekonomian Bidang Telematika dan Utilitas  Eddy Satriya menambahkan, untuk alokasi dari APBN dan PPP sedang dikaji besaran dananya. “Paling cepat itu digunakan sebagai start up kapital adalah dana USO. Ini akan dikelola dalam bentuk ICT Fund,” katanya.

PLT Dirjen Postel M.Budi Setiawan mengungkapkan, setelah berhasil menciptakan penetrasi yang tinggi dari telekomunikasi, pembangunan  mulai dialihkan pada pemerataan akses. Hal itu diwujudkan dengan membangun telepon dan akses internet di pedesaan. Setelah itu merumuskan kebijakan digital dividen khususnya pada penyiaran sebagai awal digitalisasi penyiaran.

”Dengan kebijakan ini diharapkan dapat kembali dilakukan pengaturan ulang frekuensi untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin bagi  implementasi jaringan akses broadband nirkabel,” katanya.

Selain itu merumuskan regulasi-regulasi pendukung untuk menghemat investasi jaringan broadband, seperti regulasi penggunaan bersama infrastruktur pasif maupun aktiv,  regulasi keterbukaan akses bagi penyelenggara penyedia aplikasi dan konten serta regulasi lainnya. ”Pemerintah juga sedang menyusun regulasi transisi menuju konvergensi,” jelasnya.

Anggota Dewan Pengawas Balai  Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan (BTIP) Koesmarihati Koesnowarso mengungkapkan, rencananya untuk pembangunan backbone broadband yang melibatkan dana pemerintah akan melalui lembaganya. ”Tetapi visi dan misi BTIP harus diubah dulu menjadi penyedia telekomunikasi dan informasi,” katanya.

Menurutnya, menggunakan BTIP sudah tepat ketimbang dana USO dititipkan  ke badan berbentuk sekuritas yang cenderung mencari keuntungan. ”Nantinya pembangunan backbone yang murni menggunakan dana USO akan ditender untuk transparansi,” tegasnya.

Broadband Economy

Pengamat telematika dari ITB Suhono Harso Supangkat mengungkapkan, konektivitas berbasis data   akan memunculkan masyarakat kreatif dan  ekonomi berbasis ilmu pengetahuan Hal ini akan memicu datangnya generasi baru yang disebut  C Generation.  C Generation merupakan singkatan dari 5 C yaitu Conectivity, Convergence, Content Creative, Collaboration,  dan Contextual.

Suhono memperkirakan,  dalam  waktu 10 tahun ke depan kebutuhan akan akses pita lebar bisa mencapai lebih dari 120 juta pelanggan dengan   nilai bisnis   bisa mencapai 300 triliun rupiah.

“Syaratnya, harus dibangun ekosistem untuk membangun broadband economy  seperti ketersediaan jaringan,  stasiun pengirim dan penerima,  terminal komputer, perangkat bergerak seperti Mobile Internet Devices (MID), konten dan penyelenggaraan lainnya,” katanya.

Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa mengakui, sudah sepantasnya pemerintah menetapkan  pembangunan backbone   broadband sebagai infrastruktur dasar.
“Studi yang dilakukan oleh brooking institute menunjukkan setiap satu persen pertumbuhan broadband meningkatkan lapangan kerja sebesar 0,2 hingga 0,3 persen setiap tahun,” katanya.

Sedangkan survei McKinsey 2009 menyimpulkan setiap terjadi pertumbuhan penetrasi broadband akan mendorong pertumbuhan GDP sebesar 0,6-0,7 persen.
Selain itu, lanjutnya, backbone broadband juga memberikan efisiensi bagi sektor-sektor yang termasuk sendi perekonomian seperti listrik, kesehatan, transportasi, dan pendidikan sebesar 0,5 hingga 1,5 persen.
Mastel juga meminta pemerintah mulai   menyusun dan menetapkan Peta Jalan (Road-Map) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Indonesia agar pembangunannya   benar-benar memiliki arah yang jelas dan tidak terombang – ambing dengan pilihan –pilihan kebijakan sesaat yang seringkali tidak dimengertri oleh masayarakat. ”Kita perlu road map untuk menentukan arah jalan. Jika seperti ini yang ada rasanya terkaget-kaget sesaat,” katanya.

Senada dengan Setyanto, Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono meminta keberpihakan kepada pembangunan infrastruktur dasar TIK tidak hanya bisa diucapkan oleh pejabat sekelas Menko Perekonomian.

”Harus ada payung hukum yang jelas. Kondisi saat ini di UU 17/2007  dan Perpres 05/2010  tentang RPJM 2005-2025 TIK masih diletakkan di sub bab dari bab 11 infrastruktur dasar. Artinya, dana pembangunan TIK tidak prioritas. Beda dengan pengairan, jalan raya, atau jembatan,” katanya

Sementara Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengungkapkann nilai bisnis dari penyediaan akses broadband di Indonesia mencapai 6 triliun rupiah. “Sedangkan untuk konten dan aplikasi yang berjalan di atas pipa broadband itu senilai dua triliun rupiah,” katanya.

Menurutnya, nilai sebesar itu tidak berarti apa-apa dibandingkan  kinerja  layanan suara dan SMS berkontribusi lebih besar yakni sekitar 80 persen dari total pendapatan operator. “Nah, dengan kondisi seperti ini, harus ada pemikiran yang progresif broadband itu mendorong perekonomian. Jika hanya dipaksa membangun infrastruktur, operator bisa tidak dapat apa-apa,” katanya.

Pemikiran progresif itu dengan  menyiapkan empat platform yaitu mobile business, mobile advertising, konten dan aplikasi, serta mobile payment. “Platform ini harus dimatangkan sambil membangun backbone. Kalau hanya sebagai penyedia pipa saja, operator bisa berdarah-darah,” katanya.  [dni]

150410 Antara Fixed atau mobile Broadband

Pemerintah sudah memberikan perhatian yang lebih terhadap pembangunan infrastruktur dasar Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan memprioritaskan pembangunan jaringan tulang punggung pita lebar (Backbone Broadband).

Masalah berikutnya adalah menentukan adalah  prioritas pembangunan, apakah memilih  fixed broadband atau mobile broadband.

Fixed broadband diusung oleh dua teknologi yakni melalui xDSL (kabel tembaga) dan Fiber To The Home (FTTH) (serat optik). xDSL adalah istilah untuk menyebut semua tipe teknologi digital subscriber lines. Dua jenis yang utama adalah ADSL dan SDSL. Dua jenis lainnya adalah High-data-rate DSL (HDSL) dan Very high DSL (VDSL)

Di Indonesia, fixed broadband diperkirakan  sekitar 2 juta pelanggan. Penyedia jasa ini diantaranya Telkom, Bizznet, First Media, Melsa Net, Indosat,  dan Lintas Artha. Jasa ini  dibanderol lumayan besar,  bisa mencapai 500 hingga 700 ribu rupiah per bulan dengan jaminan kecepatan broadband yang stabil.

Sedangkan mobile broadband terkenal dengan akses via teknologi 3G, Wimax atau Long Term Evolution (LTE). Di Indonesia pengguna jasa ini mencapai 13 juta dengan tarif yang lumayan terjangkau yakni sekitar 100 ribu rupiah setiap bulan, tetapi untuk kualitas belum menjanjikan karena sifat dari wireless yang tergantung pada spektrum frekuensi dan jumlah pengguna.

Broadband Study yang dilakukan oleh Nokia Siemens Networks yang dilakukan terhadap pengguna Internet di sejumlah negara menegaskan bahwa dalam hal konektivitas, tingkat kepuasan pengguna layanan mobile broadband  adalah 22 persen lebih rendah dibandingkan dengan layanan fixed  broadband tetap.

“Di luar negeri hampir 60 persen akses internet itu melalui kabel atau wireline. Saya termasuk orang yang konvensional. Jika ingin membangun broadband kita harus bicara Fixed dengan kabel untuk keterjaminan kualitas. Jangan seperti sekarang justru infrastruktur dikuasai wireless hampir 90 persen,” tegas Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Setyanto P Santosa di Jakarta, belum lama ini.

Setyanto pun menepis tudingan selama ini dari pelaku industri yang mengatakan investasi di fixed broadband teramat mahal sehingga susah untuk balik modal.

“Biasanya dibutuhkan investasi sekitar 15 hingga 25 juta rupiah per rumah untuk menggelar fixed broadband. Tetapi ini akan balik modal dalam waktu 10 tahun,” katanya.

Direktur Utama Telkomsel Sarwoto Atmosutarno mengatakan, tidak tepat membuat fixed dan mobile broadband berhadap-hadapan karena selama ini untuk backbone memang serat optik yang menjadi andalan. “Untuk transport dan metro etehernet itu semua pakai kabel. Tetapi di last mile atau akses baru berubah, ada pilihan wireless atau wireline. Jika pakai wireless investasi hanya sepertiga wireline,” katanya.

Diingatkannya, Indonesia adalah negara yang terdiri dari kepulauan sehingga tidak mudah menggelar fixed broadband mengingat harus menembus lautan menanam kabel. “Ini sangat mahal sekali. Jika ada kabel kepotong di tengah laut, biaya kapalnya saja udah puluhan ribu dollar AS,” jelasnya.

Anggota Dewan Pengawas Balai Telekomunikasi  Informasi Pedesaan (BTIP) Koesmarihati Koesnowarso mengatakan, untuk area perkotaan memang sudah saatnya diutamakan fixed broadband guna menunjang aplikasi e business di perkantoran melalui Fiber to the home (FTTH). “Tetapi untuk menjangkau area pedesaan, sepertinya untuk last mile harus pakai wireless. Lebih hemat investasi,” katanya.

Asisten Deputi Bidang Telematika dan Utilitas Kantor Menko Perekonomian Eddy Satriya menegaskan, pemerintah lebih ingin melihat akses broadband itu merata dinikmati masyarakat ketimbang ribut memilih teknologi yang dipilih. “Kita ingin masyarakat pedesaan itu berkembang dengan aplikasi berbasis broadband. Selama ini baru dinikmati orang-rang di perkotaan,” tegasnya.

Sementara COO Telkom Ermady Dahlan meminta pemerintah memberikan perhatian kepada operator yang telah membangun backbone selama ini. “Telkom sudah membangun backbone secara konsisten. Selama dua tahun belakangan ini kita sudah menggelontorkan dana 224,1 juta dollar AS untuk membangun backbone. Belum lagi 60 persen dari total belanja modal dua miliar dollar AS tahun ini yang dialokasikan juga untuk backbone broadband,” katanya.

Menurutnya, sudah saatnya pemerintah menimbang untuk memberi insentif kepada Telkom atas komitmennya selama ini seperti memberikan lisensi tanpa mengikuti tender atau keringanan dalam membayar Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi.[dni]

150410 Paket Kartu As – MicXon

Telkomsel bekerjasama dengan MicXon Mobile Indonesia meluncurkan 3 paket bundling Kartu As dengan ponsel MicXon ber-keypad QWERTY, yakni MicXon S-308, S-788, dan S-808. Ketiga paket bundling ini telah dilengkapi dengan fitur-fitur menarik layanan mobile lifestyle, seperti: Facebook, chatting antar pengguna MicXon, dan video chatting yang dapat dinikmati pelanggan secara gratis.

Kartu As yang terdapat dalam paket bundling ini sudah dilengkapi dengan paket gratis 1.000 SMS, bonus akses internet 5 MB, dan paket Facebook dan chatting Rp 1.000. Gratis 1.000 SMS didapat setelah pelanggan mengirimkan SMS seperti biasa hingga pemakaian Rp 1.000. Bonus internetan 5 MB dapat dipakai untuk 1 hari setiap membeli paket internet 5 MB seharga Rp 5.000 untuk pemakaian 7 hari dengan cara mengirim SMS, ketik: FLASH<spasi>ON<spasi>5000, lalu kirim ke 3636. Sementara untuk menikmati paket Facebook dan chatting seharga Rp 1.000, pelanggan cukup akses *100# langsung dari ponsel, lalu pilih menu “chatting+FB”.

Pembeli paket bundling MicXon-Kartu As ini juga mendapatkan bonus tambahan berupa gratis internetan sebesar 3 MB per bulan selama 6 bulan. Pelanggan cukup mengisi pulsa Kartu As-nya minimal Rp 30.000 setiap bulannya untuk memperoleh bonus yang dapat digunakan untuk menikmati fitur-fitur canggih ponsel MicXon QWERTY.

Seluruh ponsel MicXon dalam paket bundling ini sudah ter-install aplikasi Facebook dan chatting. MicXon S-308 yang dilengkapi dengan lampu senter, bluetooth, dan kamera dijual seharga Rp 399.000. MicXon S-788 memiliki fitur TV dengan super stereo speaker serta diperkaya dengan aplikasi Java, dijual dengan harga Rp 599.000. Sementara itu, MicXon S-808 adalah ponsel seharga Rp 699.000 dengan fitur unggulan trackpad dan teknologi Wi-Fi. Keistimewaan MicXon S-788 dan MicXon S-808 adalah fitur MicXon to MicXon Messenger, di mana sesama pengguna MicXon bisa ber-chatting ria, serta fitur video chatting yang membuat aktivitas chatting menjadi lebih hidup dan mengasyikkan.