130410 Pengurangan Pemain BWA : Jalan Semakin Terjal Bagi Wimax

Teknologi Worldwide interoperability for  Microwave Access (Wimax) atau yang digadang-gadang sebagai era 4G di Indonesia sepertinya semakin lama saja dicicipi oleh masyarakat Indonesia.

Wimax secara sederhana  dikatakan teknologi   berbasis data yang bekerja pada spektrum pita lebar layaknya  Wi-Fi namun dengan jangkauan lebih luas dan kemampuan transmisi lebih cepat yakni mencapai 75 Mbps.

Teknologi  ini  terdiri dari  dua standar yang berbeda sama sekali. 
Pertama, menggunakan 802.16d untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  
teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM). 

Kedua, 802.16e  untuk Mobile dan Nomadic Wimax dengan teknik modulasi 
Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA). 
Pemerintah Indonesia mengadopsi standar 802.16d yang dijalankan 
di frekuensi 2,3 GHz dan 3,3 GHz. Nilai bisnis dari jasa internet ini  
dalam tahun pertamanya di Indonesia bisa mencapai dua hingga 3,6 triliun 
rupiah.
 

Guna merealisasikan hadirnya teknologi yang diyakini bisa memacu turunnya harga retail layanan internet itu, pada Juli 2009 pemerintah telah menetapkan PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom), PT Indosat Mega Media (IM2),  PT First Media Tbk (First Media) Berca Hardayaperkasa (Berca), Internux, Jasnita Telekomindo, Konsorsium  Comtronics Systems dan  Adiwarta Perdania (Comtronics), dan PT Wireless Telecom Universal (WTU) sebagai pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) sesuai dengan zona yang dimenangkan masing-masing perusahaan. Diperkirakan dana segar yang diterima pemerintah jika semua pemenang memenuhi kewajiban sekitar  877,28 miliar rupiah

Pemerintah telah memberikan izin prinsip ke para pemenang dan beberapa perusahaan pun sudah memenuhi kewajibannya kepada negara berupa pembayaran upfront fee dan Biaya Hak Penyelenggaraan Penggunaan (BHP) frekuensi tahun pertama.

Pemenang yang telah menyelesaikan kewajibannnya adalah Telkom, IM2, First Media, dan Jasnita Telekomindo. Sedangkan Berca yang menguasai 8 dari 15 zona masih menunggak pembayaran denda sebesar dua persen karena terlambat membayar.

Berkurang

Sayangnya, kabar tak sedap mulai menerpa pengembangan teknologi ini belum setahun meretas untuk lahir di tanah air. Dua pemain dipastikan berkurang yakni PT Internux dan Konsorsium Comtronics Systems dan Adiwarta Perdania (Comtronics).

“Saya telah menandatangani surat keputusan pencabutan izin prinsip dari Internux. Jika dibiarkan bisa menjadi preseden buruk bagi pemenang lainnya. Apalagi, masih ada beberapa perusahaan yang belum membayar kewajiban,” tegas Menkominfo Tifatul Sembiring di Jakarta, belum lama ini.

Internux   memenangkan area Jabotabek yang memiliki kewajiban   kepada negara berupa  BHP frekuensi tahun pertama dan up front fee dengan total 220,06 miliar rupiah.

Sedangkan Comtronics   memenangkan area Jawa Bagian Barat Kecuali Bogor, Depok dan Bekasi,  Jawa Bagian Tengah, serta  Jawa Bagian Timur dengan kewajiban hanya untuk  upfront fee sekitar  66,008 miliar rupiah.

“Surat dari konsorsium Comtronics itu sudah masuk. Mereka menyatakan mundur sebagai pemenang. Tetapi ini harus diverifikasi dan diproses dulu. Satu hal yang pasti, sanksi keras akan diberikan ke perusahaan itu,” ungkap Direktur Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel Tulus Rahardjo.

Dosa dari Internux adalah telat dalam memenuhi kewajiban dan mencoba memenuhi  kewajibannya dengan cara menyicil. Perusahaan asal Makassar ini mengaku sudah mengeluarkan 5 juta dollar AS untuk memenuhi kewajiban. Sedangkan Comtronics menyalahkan standarisasi yang dipakai oleh pemerintah sehingga menyulitkan untuk mencari pendanaan.

Dirut Internux Adnan Nisar menegaskan, akan mengambil langkah hukum jika keputusan pemerintah secara resmi mencabut izin prinsipnya karena  berdasarkan UU Telekomunikasi No. 36/1999, pemerintah bisa memberikan sanksi apabila operator belum membayar kewajibannya, bukan langsung dicabut. “Namun, apabila izin dicabut juga,  langkah hukum akan diambil. Masalah kesulitan pendanaan lebih kepada sebagai operator daerah yang membutuhkan waktu untuk   menyiapkan seluruh opex dan capex,” ujarnya.

Sementara Dirut WTU Roy Rahajasa Yamin menegaskan, hingga saat ini pihaknya belum ada pemikiran untuk mundur sebagai pemenang. “Kami hanya kesulitan di masalah administrasi. Konsorsium ini terdiri dari puluhan  perusahaan. Jadi koordinasi agak sulit. Masalah kewajiban dan denda, kita bayar semua,” tegasnya.

Dampak

Juru Bicara KemenKominfo Gatot S Dewo Broto mengungkapkan, dampak dari mundurnya dua pemain adalah terlambatnya pergelaran BWA di zona yang dimenangkan. “Itu sudah pasti ada keterlambatan. Tetapi sejauh ini pemain lain tetap komit menggelar BWA. Telkom dan IM2 sudah mengajukan Uji Layak Operasi (ULO),” ungkapnya.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia   Heru Sutadi  mengungkapkan, sedang dikaji dua skenario untuk zona yang ditinggalkan pemenang yaitu melakukan tender ulang atau memberikan kepada pemenang urutan ketiga kala tender dilakukan. “Ini semua sedang dikaji. Satu hal yang pasti, kita tidak ingin ketinggalan dalam menggelar BWA,” tegasnya.

Sekretaris Perusahaan IM2 Andri Aslan mengatakan, wajar zona yang ditinggal diberikan kepada pemain diurutan bawah tanpa ada tender. “Itu baik sekali untuk menghemat waktu pengembangan layanan,” katanya.

IM2 adalah perusahaan dengan urut nomor tiga untuk zona Jabotabek dibawah Internux kala tender dilangsungkan. Sedangkan untuk area Jawa Barat yang ditinggalkan Comtroncis, IM2 berada di nomor satu.

Senada dengan Andri, praktisi telematika Gunadi Dwi Hantoro menyarankan pemerintah menawarkan kepada operator BWA yang memiliki komitmen untuk zona yang ditinggalkan. “Sekarang sudah ketahuan mana yang coba-coba atau serius. Pemerintah harus menghargai para pemain yang serius,” katanya.

Sementara Pengamat Telematika Gunawan Wibisono  mengingatkan, jika zona yang ditinggalkan diberikan kepada pemain diurutan ketiga kala tender, ada konsekuensi bagi pemenang urutan pertama khususnya terkait pembayaran BHP.

“Dalam dokumen tender dikatakan BHP berpatokan kepada harga penawaran pemenang kedua. Seandainya diberikan ke IM2 untuk Jabotabek, apa First Media yang telah membayar kewajibannya akan rela membayar BHP berlebih,” katanya.

Gunawan menyarankan, solusi terbaik adalah melakukan tender ulang untuk zona yang ditinggalkan agar adil bagi semua pihak. “Ini akan menunjukkan adanya transparansi dan si pemenang pertama di zona itu tidak merasa dirugikan. Tender ulang pun tidak akan membuat harga frekuensinya melonjak, bahkan saya pikir bisa kebanting murah,” tuturnya.

Apapun solusi yang diambil pemerintah, satu hal yang pasti momentum untuk menikmati teknologi broadband dipastikan tertunda. Padahal, menurut survei WiMax Forum McKinsey 2009 menyimpulkan setiap terjadi pertumbuhan penetrasi broadband akan mendorong pertumbuhan GDP sebesar 0,6-0,7 persen. Indonesia dengan produk domestik bruto 520 miliar dollar AS seharusnya sudah menghasilkan 3,7 miliar dollar AS jika teknologi ini bisa lebih cepat direalisasikan.[dni]

130410 Kompetisi Masih Milik Tiga Besar

JAKARTA—Kompetisi untuk memperebutkan sekitar 40 juta pengguna seluler pada tahun ini diperkirakan masih milik pemain tiga besar karena dukungan pendanaan dan jaringan yang kuat. Pemain tiga besar itu adalah Telkomsel, Indosat, dan XL.

“Kompetisi masih milik tiga besar. XL gencar sekali di perang above the line, sementara Indosat di below the line. Kami sebagai penguasa 50 persen pangsa pasar harus menghadapi gempuran itu,” ungkap Direktur Niaga Telkomsel Leong Shin Loong kepada Koran Jakarta, akhir pekan lalu.

Ditegaskannya, walau kompetisi keras, perseroan tetap optimistis meraih 100 juta pelanggan pada akhir tahun ini setelah pada 2009 mendapatkan 81,6 juta pelanggan.

“Kami meladeni setiap tawaran “perang” dari kompetitor. Lihat saja aksi penawaran gratis SMS atau banting harga perdana  Simpati. Itu untuk bereaksi terhadap pasar. Tak lama lagi akan keluar kartu perdana AS dengan harga yang mendekati terbawah di pasar,” katanya.

Dikatakannya, walau terkesan membanting harga, Telkomsel tetap menjaga tarif yang diberikan ke pasar kompetitif agar kinerja keuangan tidak terganggu. Selain itu, aksi banting harga secara positif berkontribusi menambah jumlah pelanggan baru atau mempertahankan pelanggan lama di area yang diserang kompetitor.

“Tarif kami tetap kompetitif dibandingkan kompetitor yang sebenarnya  menaikkan tarif tetapi dibungkus dalam komunikasi pemasaran seolah-olah  murah,” ketusnya.

Secara terpisah, Direktur Marketing XL Nicanor V Santiago menegaskan, XL tetap akan beinovasi menghadapi kompetisi. “ Kebutuhan masyarakat atas layanan telekomunikasi terus meningkat. Operator sekelas XL tentu harus menjawab kebutuhan itu,” tegasnya.

Diungkapkannya, untuk   mempermudah pelanggan mendapatkan komunikasi XL meluncurkan program  XL Paket Nelpon Gila yang menawarkan   paket  menelpon setara dengan sekitar 1 menit-an ke sesama XL atau kirim SMS minimum  1000 sampai dengan  4000 rupiah  sesuai dengan lokasi dan periode waktu yang berlaku, pelanggan akan mendapatkan gratis 1000 SMS ke semua operator ditambah  100 menit ke sesama XL dan 1 MB internet setiap hari tanpa mendaftar. “Program inovatif  ini adalah yang pertama kali dan satu-satunya di Indonesia,” tegasnya.

Berdasarkan catatan,  pada tahun lalu XL memiliki 31,4 juta pelanggan, di mana sekitar 99% merupakan pelanggan XL Prabayar. Operator ini digadang-gadang akan menjadi nomor dua menggusur Indosat pada akhir 2010 yang menguasai sekitar 23 persen pangsa pasar.[dni]

130410 Nafsu Besar, Tenaga Kurang

Kala pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) 
diumumkan pemenangnya oleh pemerintah pada Juli 2009,
banyak pihak yang terkaget-kaget.

Bagaimana tidak, para pemenang yang menguasai zona adalah pemain baru atau selama ini dianggap kelas dua di industri, namun  berani menawar harga frekuensi lebih tinggi ketimbang incumbent sekelas Telkom, Indosat, atau Bakrie Telecom.

Para pemain yang mengejutkan itu adalah PT Berca Hardayaperkasa (Berca), PT First Media,  PT Internux, PT Wireless Telecom Universal (WTU), dan Konsorsium Comtronics Systems (Comtronics).

Berca berhasil menguasai 8 dari 15 zona, sementara First Media dan Internux berkibar di zona gemuk yakni Banten dan Jabodetabek. Para pemain ini berani menawar harga frekuensi hingga empat kali lipat dari total penawaran dasar yang dibuka oleh pemerintah yakni sekitar 52,35 miliar rupiah.

Harga frekuensi termahal dari penawaran dasar pemerintah terdapat di zona 4 yakni Jakarta, Banten , Bogor, Tangerang, dan Bekasi senilai  15,16 miliar per bloknya. Harga termurah terdapat di zona 10 yang meliputi Maluku dan Maluku Utara yakni 45 juta rupiah per bloknya.

Direktur Utama Internux Adnan Nisar menegaskan, perusahaannya menyiapkan diri selama satu tahun untuk bisa mengikuti tender BWA. “Semua yang terjadi di dalam tender itu sudah masuk dalam business plan Internux. Jika ditanya, sebenarnya Internux mengincar kawasan timur Indonesia. Ternyata harga yang masuk justru untuk Jabotabek-Banten,” katanya kepada Koran Jakarta, setelah diumukan sebagai pemenang tahun lalu.

Adnan menegaskan, Internux akan serius menggarap bisnis fixed broadband di zona yang dimenanginya. Untuk tahap awal, perseroan berencana menyiapkan dana sebesar dua kali lipat dari harga penawaran frekuensi ke pemerintah atau sekitar 220 miliar rupiah. Pendanaan akan mengandalkan bank lokal dan lembaga pembiayaan luar negeri.

Janji awal boleh saja semanis madu, tetapi kenyataan berbicara lain. Ternyata dalam memenuhi kewajiban saja Berca dan Internux tersengal-sengal. Tarik ulur sempat terjadi hingga keluar peringatan dari pemerintah. Berca akhirnya membayar kewajiban walau masih berhutang denda, sedangkan Internux hanya sanggup menyicil. Sementara Comtronics mengibarkan bendera putih dengan alasan standarisasi yang diberlakukan pemerintah tidak menarik investor.

Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi menilai fenomena mundurnya para pemain karena tidak memiliki perhitungan yang matang. “Tujuan ikut tender hanya ingin menutup peluang para pemain yang serius. Karena itu berani pasang harga tinggi. Soal pendanaan darimana, urusan nanti. Akhirnya seperti sekarang ini,” sesalnya.

Heru menegaskan, tidak ada yang salah dengan grand design dari pemerintah dalam menggelar BWA dengan memberikan porsi  bagi perangkat lokal berkibar melalui standar nomadic (16d). “Tidak ada yang salah dengan standarisasi. Ini kan teknologi baru dan wajar kita memberikan pemain lokal tempat,” tegasnya.

Untuk diketahui, dalam regulasi BWA  secara tegas dikatakan  penyedia perangkat harus memenuhi unsur lokal  sebesar 30 persen  untuk Subscriber Station (SS) dan 40 persen bagi  Base Station (BS). Saat ini terdapat dua perusahaan lokal yang sudah memenuhi TKDN  untuk standar 802.16d yaitu  PT Hariff Daya Tunggal Engineering dan PT Teknologi Riset Global (TRG).

Anggota Komite lainnya, Iwan Krisnandi menuding, kesalahan justru pada para penawar harga frekuensi yang tidak memiliki perencanaan bisnis matang. “Mereka yang menawar gila-gilaan. Sekarang kok balik menyalahkan pemerintah. Sangat tidak masuk diakal,” ketusnya.

Pengamat telematika Gunawan Wibisono menegaskan standarisasi yang dipilih oleh pemerintah sudah tepat karena di dunia tidak ada cerita sukses operator menggelar standar 16e. “Operator sekelas Sprint saja di Amerika Serikat pindah ke 16d. Standar ini bagus untuk backbone, backhaul, atau last mile,” katanya.

Menurutnya, masih dipermasalahkan standar 16d karena vendor perangkat yang diajak oleh para pemain tidak ada yang berani menawarkan skema vendor financing dalam pembangunan jaringan. “Penyedia perangkat itu mintanya 16e. Sebenarnya pemain lokal kalau diajak berdiskusi mau juga pembiayaan ala vendor financing. Masalahnya operator itu semangatnya menjatuhkan perangkat lokal, bukan ingin membeli,” katanya.

Sekjen Indonesia Wireless Broadband (Idwibb) Sumaryo Bambang Hadi menyarankan, jika pemerintah benar berniat untuk mengembangkan BWA, maka pemerintah harus mengajak semua pemangku kepentingan untuk duduk bersama. “Pemerintah jangan belum apa-apa sudah alergi tidak mau mengubah standar. Para pemenang itu hanya ingin minta standar ditambah dengan 16e. Masalah nanti teknologi mana yang akan dipilih, serahkan kepada pasar,” katanya.[dni]

130410 Pemerintah Akan Dorong TIK Ramah Lingkungan

JAKARTA—Pemerintah akan mendorong industri untuk menggunakan  Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK/ Green ICT) yang ramah lingkungan untuk menekan konsumsi energi dari sektor tersebu dan menjaga ekosistem.

“Kita akan dorong industri untuk memperhatikan Green ICT dengan mengeluarkan regulasi sebagai payung hukum. Selain itu akan dikeluarkan juga konten bernuansa lingkungan. Upaya ini sekaligus untuk mengimbangi banyaknya konten negatif di dunia maya,” kata Dirjen aplikasi dan telematika (Aptel) kemkominfo, Ashwin Sasongko di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurutnya, TIK sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia, sehingga beban konsumsi energinya semakin besar. “Ini harus diwaspadai. Jika boros menggunakan energi bisa merusak lingkungan,” katanya.

Direktur PT. Inixindo Persada Rekayasa Komputer, Partono Rudiarto mengungkapkan, sebanyak 40 persen  konsumsi energi global digunakan sektor  TIK

“Angka ini akan terus tumbuh sejalan dengan pesatnya belanja produk TIK di seluruh dunia,” katanya.

Disarankannya, meningkatnya konsumsi energi ini perlu diantisipasi. Salah satunya mendorong perusahaan untuk meningkatkan efisiensi melalui penghematan energi, mengurangi residu negatif operasional TIK.

Deputi Evaluasi dan Pertimbangan Hukum Kementrian ESDM, Lambok Hamonangan Hutauruk mengatakan, jika Green ICT dijalankan bisa menekan penggunaan kertas hingga 60 persen. “Secara Global, tren  kebutuhan energi, meningkat. Sehingga di tahun 2050, kita harus mendrop emisi 50 persen  kalo masih mau lingkungan baik,” katanya.

Upaya untuk mewujudkan Green ICT, menurut Lambok, dapat diciptakan dengan. membuat Kebijakan pengembangan  Green ICT, dan Power Energy Saving.[dni]

130410 Intouch Bergabung ke SkyBee

JAKARTA— PT InTouch Innovative Indonesia (Intouch) telah bergabung dengan PT SkyBee untuk memperkuat ekspansinya di pasar aplikasi untuk telepon seluler.

“InTouch sekarang menjadi bagian dari SkyBee. Ini akan membuat perseroan menjadi lebih kuat dalam mengembangkan merek ponsel lokal SkyBee karena adanya dukungan aplikasi yang handal,” ungkap Chief Marketing Officer PT SkyBee, Jimmy Halim kepada Koran Jakarta, Senin (12/4).

PT SkyBee merupakan   perusahaan jasa media dan telekomunikasi yang dikenal dengan ponsel merek lokal SkyBee dan  berencana mencatatkan 30-40 persen  sahamnya ke Bursa Efek Indonesia (BEI) pada bulan Juni 2010.

Sedangkan Intouch selama ini dikenal sebagai pengembang aplikasi untuk ponsel merek Nokia. Besutan terbaru dari Intouch yang terkenal adalah Mobinity. Aplikasi On Device Portal (ODP) ini khusus dibuat untuk menyediakan berbagai layanan bagi komunitas mobile yang mencakup mobiFriends (Client untuk Facebook) dan mobiChat  yang merupakan aplikasi untuk Instant Messenger seperti Yahoo Messenger.

Saat ini InTouch sudang menggandeng operator Three, Axis, Indosat, Telkomsel, dan XL untuk bisa menjalankan aplikasi  yang menggunakan platform Symbian S60 dan Java MIDP 2.0.

Jimmy optimistis, ponsel merek lokal akan tetap diminati oleh masyarakat walau ada ancaman merek-merek terkenal mulai menurunkan harga. “Ponsel merek lokal pasarnya masih besar dan tumbuh. Tugasnya sekarang bagaimana menekan hambatan untuk masuk pasar. Hambatan itu adalah masih terbatasnya layanan purna jual, kualitas, dan  titik penjualan,” jelasnya.

Pada kesempatan lain, Direktur Micxon Mobile Indonesia, Wijaya Dinata mengungkapkan pesatnya pertumbuhan dan permintaan pasar akan ponsel gaya Qwerty di Indonesia masih menjadi pemicu tingginya permintaan terhadap ponsel lokal.

“Sekarang bagaimana kita memanfaatkan peluang itu dengan bermain melalui inovasi. Micxon mulai mencoba dengan Video Chatting,” katanya.

Dijelaskannya, layanan Video Chatting diluncurkan melalui  tiga paket bundling dengan  kartu As, Telkomsel.  Paket bundling itu  dilengkapi dengan paket gratis 1000 sms, bonus internet 5MB dan paket Facebook dan chatting seribu rupiah.

Seluruh ponsel Micxon dalam paket bundling ini sudah terinstal seluruh aplikasi Facebook dan Chatting dimulai dari harga  399 ribu rupiah hingga  699 ribu rupiah.[dni]

100410 PSO Pelni Rp 600 Miliar

JAKARTA—PT Pelni (Persero) mendapatkan dana Public Service Obligation (PSO) sebesar 600 miliar rupiah untuk menyelenggarakan pelayaran perintis pada tahun ini.

“Jumlah PSO yang diterima sama dengan tahun lalu. Sedangkan untuk pendapatan yang diraih tahun ini diperkirakan sama dengan tahun lalu yakni satu triliun rupiah,” ungkap Direktur Utama Pelni Jusabella Sahea di Jakarta, Jumat (9/4).

Diungkapkannya, perseroan memiliki 33 kapal yang terdiri dari 25 kapal penumpang, 4 kapal barang, dan 4 kapal Roro. “Sekarang 15 kapal penumpang sudah dipasangi infrastruktur telekomunikasi oleh Telkomsel yang memungkinkan penumpang berkomunikasi di tengah laut. Rencananya seluruh kapal penumpang akan dipasangi alat ini,” katanya.

Diharapkannya, adanya alat komunikasi itu membuat kenyamanan bagi para penumpang di tengah laut dan menjadi tidak enggan untuk menggunakan moda tersebut.

GM Technical Support Special Area Telkomsel Bambang Utomo mengungkapkan, perseroan berinvestasi sebesar 30 miliar rupiah untuk memasang alat telekomunikasi di 15 kapal milik Pelni. ‘Setiap kapal itu investasi sekitar 2 miliar rupiah dengan rincian sewa tempat sekitar 80 juta rupiah dan sisanya untuk maintenance dan beli alat seperti antena parabola, modem VSAT IP, pico BTS, dan solar cell sebagai power supply,” jelasnya.

Sinergi
Pada kesempatan lain, Direktur Utama PT KA Ignasius Jonan mengungkapkan, melakukan sinergi dengan  PT Indonesia Ferry (Persero), PT Pelni (Persero), Perum
Damri dan PT Telekomunikasi Indonesia  untuk  meluncurkan produk layanan angkutan penumpang berupa single ticketing TITAM (Tiket Terpadu Antar Moda).

Layanan kerjasama antar moda ini merupakan wujud kepedulian lima BUMN dalam upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat dalam melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi (penumpang terusan) yang terpadu.

“Dengan adanya layanan TITAM masyarakat pengguna jasa tidak perlu
mengurus pembelian tiket berkali-kali setiap akan berganti moda transportasi,” ungkapnya.

Wakil Menteri Perhubungan Bambang Susantono mengapresiasi upaya
sinergi empat BUMN tersebut dalam memberikan layanan transportasi yang
terintegrasi. Diharapkan inovasi yang bagus ini tidak berhenti di
tengah jalan.

“TITAM merupakan bentuk langkah strategis, keterpaduan antar moda jadi
jangan sampai tidak berkelanjutan. Ini kan sudah langkah yang maju,
jadi jangan sampai inovasi ini berhenti di tengah jalan. Proses integrasi tiket, stasiun dan armada harus dijaga. Yang pasti penumpang harus dapat menikmati perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau,” kata Bambang.

Untuk saat ini rute yang dilayani dengan TITAM adalah rute reguler (Bandung-Gambir-Tanjungkarang-Kertapati/Palembang) dan rute non reguler (Bandung-Gambir-Tanjung Priok-Sekupang/Batam). Untuk rute reguler melayani perjalanan setiap hari mulai pemberangkatan dari Bandung dengan KA Argo Gede pk.06.00 kemudian check-in Bus Damri di stasiun Gambir pk 10.00 menuju Tanjungkarang, selanjutnya check in di
stasiun Tanjungkarang pk 21.00 menggunakan KA Sriwijaya menuju Kertapati, Palembang.

Sedangkan untuk rute non reguler melayani perjalanan tiap hari Jumat
saja, yaitu pemberangkatan dari Bandung dengan KA Argo Gede pk.06.00, kemudian check-in Bus Damri di Stasiun Gambir pk.09.00 menuju pelabuhan Tanjung Priok check in pk.10.00 berangkat menggunakan KM Kelud menuju Sekupang, Batam.

Terkait tarif TITAM, akan dihitung dengan menjumlahkan tarif masing-masing moda transportasi dan diberikan diskon 10 persen selama masa promosi mulai 9 April-9 Juli 2010. Disebutkan, tarif TITAM dengan rute Bandung-Batam menggunakan kapal pelni kelas ekonomi sebesar 300 ribu rupiah . Sementara, khusus bulan April 2010, Pelni memberikan diskon 45 persen untuk kelas eksekutif sehingga menjadi 510 ribu rupiah.

Adapun tarif TITAM untuk rute Bandung-Tanjungkarang sebesar  155 ribu rupiah dan rute Bandung-Palembang sebesar 240 ribu rupiah.[dni]

100410 Lima Maskapai Siap Bersaing di Open Sky

JAKARTA—Lima maskapai besar menyatakan diri siap menghadapi era open sky ( liberalisasi penerbangan)  untuk pesawat komersial  pada 2015 nanti.

Kelima  maskapai nasional itu  adalah Garuda Indonesia, Lion Air, Sriwijaya Air,  Batavia Air dan Mandala Airlines. Open Sky memungkinkan  maskapai asing bebas terbang point to point dari negara sat ke negara lainnya tanpa dibatasi frekuensi di bandara yang telah ditentukan.

“Mereka menyatakan diri siap berkompetisi dengan maskapai asing yang nantinya akan ikut juga melayani rute domestik,” ungkap Direktur Jendral Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Herry Bakti Singayudha Gumay di Jakarta, Jumat (9/4).

Diungkapkannya, kelima pemain itu  telah mengusulkan untuk membuka rute-rute domestik. Sebagian usulan itu  telah disetujui,” jelasnya.

Sebagai contoh, Kemenhub  telah menyetujui sejumlah rencana pembukaan rute Mandala ke sejumlah negara tetangga. Demikian juga dengan Sriwijaya Air, yang rencananya membuka rute Palembang-Kuala Lumpur yang sudah ditinggalkan oleh AirAsia.

”Penambahan rute seiring dengan  berdatangannya armada pemain lokal karena itu ingin ekspansi termasuk membuka rute ke luar negeri,” katanya.

Dijelaskannya, pola penerbangan ala Open Sky sebenarnya  sudah ada tetapi masih dibatasi frekuensinya dan atas persetujuan bilateral.

Secara terpisah, Direktur Umum Lion Air Edward Sirait menegaskan, perseroan siap menyambut Open Sky dengan strategi mengefisienkan operasional. “Efisien dalam pemilihan armada, rute,dan operasional. Hanya itu yang membuat kita bisa bersaing dengan pemain asing,” tegasnya.

Lion Air sendiri pada tahun ini  berencana untuk mendatangkan sebanyak 17 unit pesawat yang terdiri atas  10 unit Boeing 737-900 Extended Range dan tujuh unit pesawat baling-baling ATR-70.  Lion juga telah memproyeksikan mendatangkan sebanyak 80 pilot yang telah dilatih di sejumlah sekolah penerbangan.

Juru bicara Sriwijaya Air Ruth Hanna Simatupang mengungkapkan, perseroan akan mempercepat transformasi menjadi maskapai full service  untuk menghadapi open sky. “Kami akan terus menambah armada. Hal lainnya adalah  memaksimalkan eticketing, city check in, automatic boarding, online check in, pilihan menu, tambahan bagasi dan lainnya,” ungkapnya.

Hanna mengungkapkan, rute regional yang akan dibidik adalah Jakarta-Guangzhou, Singapura- PhnomPenh, dan Singapura Ho Chi Minh. “Realisasi rute itu pada tahun ini jika armada tambahan sudah datang,” katanya. [dni]