080410 Konsep Harus Diubah


Dana  Universal Service Obligation (USO), atau lebih dikenal dengan pungutan USO, sudah dipungut Kementerian Komunikasi dan Informatika (KemenKominfo) sejak 2005. Sebelum tahun tersebut, anggaran USO diambil dari pos Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Pada 2004 saja Departemen Perhubungan (dulu Ditjen Postel masih di bawah Dephub) hanya mengajukan anggaran 75 miliar rupiah meski yang cair hanya sekitar 45 miliar rupiah.

Sejak 2005, dana USO diambil dari pungutan 0,75 persen pendapatan operator atau penyelenggara jaringan telekomunikasi. Pada periode 2005–2006, jumlah dana USO yang terkumpul diprediksi mencapai 550 miliar rupiah.

Saat ini pemerintah menarik pungutan USO sebesar 1,25 persen,  bukan hanya dari penyelenggara jaringan, tetapi juga penyedia jasa seperti Internet service provider (ISP).

Mulai pelaksanaan USO pada 2007, meski diliputi kontroversi akan ketentuan dalam UU Telekomunikasi No. 36/1999, pemerintah menggelar tender pelaksanaan USO.

Ternyata dalam pelaksanaan tender, baik dalam tender USO telepon perdesaan maupun USO Internet Kecamatan, pihak—pihak yang sudah dipungut USO tidak bisa serta merta bisa ikut tender penggelaran layanannya.

Lihat saja ISP yang terganjal aturan permodalan sehingga menuntut mereka saling bekerja sama membentuk konsorsium dalam tender telepon desa beberapa waktu lalu

Pemerintah nampaknya hanya ingin mendapatkan dana dari USO yang sebesar-besarnya, sementara para pihak yang telah membayarnya tidak diperlakukan secara equal level playing field.

“Dana USO itu sangat prestige karena itu wajar dilakukan tender guna menjunjung transparansi. Kelemahan lelang itu hanya yang menawarkan harga murah belum tentu menang,” tegas Anggota Komite Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Heru Sutadi kepada Koran Jakarta, Rabu (7/4).

Diungkapkannya, di era konvergensi arah dari penggunaan dana pungutan bukan lagi USo tetapi   Broadband Service Obligation (BSO) dengan lembaga yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan harus jelas. BSO nantinya  bukan cuma membangun teleponi dasar, tetapi  internet broadband,  jaringan backbone ke wilayah yang tidak diminati operator secara komersial, menambah internet exchange, dan membangun inkubator konten lokal
“Di banyak negara harusnya regulator yang mengatur, mengawasi dan mengendalikan USO. Sebab USO ini bukan uang  pemerintah, tetapi kontribusi konsumen telekomunikasi. Karena itu BTIP harus direvitalisasi,” katanya.

Kepala Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP) Santoso Serad mengungkapkan,  sejak 3 Sepetember 2009 BTIP telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dengan pengawasan dari kementrian teknis (Menkominfo) dan Menkeu.

”Dalam restrukturisasi Depkominfo BTIP rencananya akan diubah menjadi Badan Penyedia Telekomunikasi dan Informatika (BPTI). Jadi, badan ini tidak lagi bicara hanya penyediaan infrastruktur, tetapi juga informatika. Rencananya BLU ini nantinya akan berada di bawah Sekjen Depkominfo,” katanya.

Diungkapkannya, rencana kerja dari BTIP pada 2010 adalah melanjutkan tender internet untuk tingkat kecamatan dan pengadaan gateway Indonesia Internet Exchange (IIX). ”Penambahan IIX itu salah satu prioritas. Sedang dicari skema pengadaannya yang terbaik,” katanya.

Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam menyarankan, dana USO sebaiknya dikembalikan ke operator, setelah itu diminta untuk membangun di area rural seperti permintaan pemerintah. “Perlu juga dipertimbangkan untuk memberikan bantuan kepada Wartel agar  bertransformasi menjadi Warnet. Sekarang banyak pengusaha Wartel yang gulung tikar,” katanya.

Ketua Asosiasi Warnet Indonesia (Awari) Irwin Day menegaskan, konsep tender USO untuk internet kecamatan yang dilakukan pemerintah tidak sesuai dengan misi memberdayakan masyarakat.

“Perusahaan yang menang saja belum tentu bisa menjalankan karena tidak bisa menutup biaya operasional. Idealnya 10-12 Personal Computer (PC) bukan 5 PC di satu warnet. Proyek itu hanya menguntungkan vendor, bukan pengelola.  Ini mencerminkan yang buat persyaratan teknis tidak paham bisnis warnet,” tegasnya.

Menurutnya, untuk internet kecamatan, pemerintah cukup memberikan insentif kepada warnet yang ingin berusaha di tingkat kecamatan. ‘Jika mau memberdayakan ekonomi kelas menengah, pemerintah harus merevisi semua persyaratan seperti spesifikasi harus disesuikan dengan kondisi listrik, jumlah minimal PC 10 unit,  dan bandwitdh harus disesuikan dengan kondisi backbone,” katanya.

Diyakininya, jika konsep bisnis warnet yang digunakan pemerintah,   subsidi paling lama hanya  6 bulan,  tidak seperti perencanaan sekarangdimana  subsidinya mencapai  3 tahun. [dni]

080410 Comtronics Mundur Sebagai Pemenang BWA

JAKARTA— Konsorsium  Comtronics Systems dan  Adiwarta Perdania (Comtronics) mengundurkan diri sebagai pemenang tender Broadband Wireless Access (BWA) karena menilai standarisasi untuk inovasi Worldwide interoperability for  Microwave Access (Wimax) yang diterapkan oleh pemerintah tidak layak jual.

“Surat dari konsorsium itu sudah masuk. Mereka menyatakan mundur sebagai pemenang. Tetapi ini harus diverifikasi dan diproses dulu,” ungkap Direktur Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel Tulus Rahardjo kepada Koran Jakarta, Rabu (7/4).

Menurutnya, langkah konsorsium itu tak bisa diterima dan akan ada sanksi yang diterapkan oleh pemerintah. “Masalah standarisasi itu sudah ada di dokumen tender. Rasanya ini alasan yang tidak masuk akal. Kita lagi berfikir sanksi tidak hanya diberikan kepada perusahaan, tetapi juga personalnya,” tegasnya.

Untuk diketahui, teknologi  Wimax terdiri dari  dua standar yang berbeda sama sekali. Pertama, menggunakan 802.16d untuk Fixed atau Nomadic Wimax dengan  teknik modulasi  Orthogonal Frequency Division Multiplex (OFDM). 

Kedua, 802.16e  untuk Mobile dan Nomadic Wimax dengan teknik modulasi Spatial Orthogonal Frequency Division Multiplex Access (SOFDMA). Pemerintah Indonesia mengadopsi standar 802.16d yang dijalankan di frekuensi 2,3 GHz dan 3,3 GHz.

Konsorsium  Comtronics Systems dan  Adiwarta Perdania   memenangkan area Jawa Bagian Barat Kecuali Bogor, Depok dan Bekasi,  Jawa Bagian Tengah ,  Jawa Bagian Timur dengan kewajiban hanya untuk  upfront fee sekitar  66,008 miliar rupiah.

Juru bicara Kemenkominfo Gatot S Dewo Broto mengatakan, pemerintah akan mengambil sikap setelah 24 April nanti seiring habisnya batas peringatan kedua untuk pembayaran up front fee dan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) frekuensi ke negara

“Kami sebenarnya sedang menunggu kewajiban dari  PT Wireless Telecom Universal (WTU) dan Konsorsium Comtronics Systems. Jika konsorsium itu mundur, tentu ada keputusan yang tegas dan berwibawa,” ketusnya.

WTU adalah   pemenang tender  yang terdiri atas 22 perusahaan Penyelenggara Jasa Internet (PJI). Perusahaan ini memenangkan lisensi pengelolaan spectrum 2,3 GHz untuk wilayah  Papua,  Maluku dan Maluku Utara,  serta Kepulauan Riau dengan total kewajiban kepada negara setelah dikeluarkannya izin prinsip adalah sekitar lima miliar rupiah.

Sementara Pengamat Telematika Gunawan Wibisono menegaskan, standar 16d adalah yang terbaik untuk Indonesia karena bisa digunakan sebagai backbone, backhaul, dan last mile. “Di Amerika saja operator Sprint pindah ke 16d. Tidak relevan jika standar versi pemerintah dipermasalahkan. Sepertinya konsorsium itu tidak kekurangan pendanaan dan berfikir realistis dengan mengundurkan diri,” katanya.

080410 Tender PLIK yang Pelik

Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melalui Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan Ditjen Postel (BTIP) pada pertengahan Maret lalu telah mengumumkan empat perusahaan sebagai pemenang tender Penyediaan Layanan Internet Kecamatan (PLIK).

Keempat perusahaan itu adalah Telkom, Jastrindo Dinamika, Sarana Insan Muda Selaras, serta Aplikanusa Lintasarta. Pemenang tender akan menyediakan akses jaringan internet untuk 5.748 desa di 4.700 kecamatan di Indonesia yang terbagi atas   11 zona wilayah dengan total pagu anggaran tahun pertama  370,5 miliar rupiah atau sekitar 1,4 triliun rupiah untuk jangka waktu lima tahun.

Dari 11 zona paket wilayah tersebut, Telkom akan mengerjakan paket 1 (Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara), paket 10 (Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah) dan paket 11 (Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara).

Sedangkan Aplikanusa Lintasarta, anak perusahaan Indosat, akan mengerjakan paket 7 (Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur), paket 8 (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur), dan paket 9 (Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua).

Sementara Jastrindo Dinamika memenangkan paket 2 (Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Riau), paket 3 (Sumatera Selatan, Lampung, Bangka Belitung dan Kepulauan Riau) dan paket 6 (Jawa Timur).

Sisanya, paket 4 (Jawa Barat dan Banten) dan paket 5 (Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta) akan digarap oleh Sarana Insan Muda Selaras.

Tender yang merupakan bagian dari program 100 hari Menkominfo Tifatul Sembiring itu   semula diminati oleh 25 penyelenggara akses internet. Namun, hanya 19 perusahaan yang lolos prakualifikasi tender. Peserta kemudian berangsur-angsur tereliminasi hingga menyisakan sembilan dalam pembukaan sampul pertama, dan enam untuk sampul kedua. Dari situ akhirnya terpilih empat perusahaan yang jadi pemenang.

Kepala BTIP Santoso Serad menegaskan, program PLIK ini akan menunjang rencana pemerintah untuk meningkatkan penetrasi internet mencapai 50 juta pengguna  mengingat akan melibatkan 28.740  personal computer client atau komputer pengakses server yang dapat diselenggarakan secara terpusat.

“Tender ini berbeda dengan Universal Service Obligation (USO) desa berdering yang lebih memprioritaskan sambungan telepon. Di tender ini lebih kepada memberikan layanan internet dengan kecepatan mulai 256 Kbps atau standar broadband,” jelasnya kepada Koran Jakarta, Rabu (7/4).

Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Roy Rahajasa Yamin mengharapkan,  para pemenang untuk memenuhi janjinya. “Soalnya selain Telkom dan Lintas Arta, pemenang lainnya bukanlah pemain besar,” katanya.

Menurutnya, proyek pengadaan akses informasi itu  waktu pengerjaan  sangat pendek sementara pembiayaannya  tidak bisa meleset. “Saya khawatirnya selesainya tidak tepat waktu,” katanya.

Dirut Lintasarta Noor SDK Devi mengungkapkan 1.515 titik layanan yang menjadi tanggungjawab perseroan akan selesai dibangun menjelang tutup tahun ini dengan investasi per titik sekitar 4-5 juta rupiah.

General Manager Pengembangan Bisnis dan Jasa Aplikanusa Lintasarta Gidion Suranta Barus mengungkapkan,   telah mempersiapkan pengerjaan proyek dengan  membentuk tim yang  melakukan pendataan terkait ketersediaan fasilitas listrik sebagai pendukung. “Fasilitas listrik  merupakan masalah yang lazim menjadi kendala di semua daerah di luar Pulau Jawa. Karena itu dalam dokumen penawaran itu dimasukkan,” katanya.

Pelik

Pemerintah dan para pemenang boleh saja optimistis melaksanakan, tetapi dipastikan pelaksanaan akan molor karena adanya masalah pelik yang belum terselesaikan yaitu sanggahan yang dilakukan oleh tiga peserta yakni Telkom, Konsorsium Icon +, dan PT Jasnita Telekomindo.

“Saat ini sedang dibahas substansi kontrak untuk paket yang tidak disanggah. Sedangkan paket lainnya masih dalam sanggah banding,” aku Santoso.

Dirut PT Inti Irfan Setiaputra menegaskan, dalam tender tersebut sangat banyak  pelanggaran dilakukan oleh penyelenggara sehingga layak diulang salah satunya aktivitas post bidding yang dilarang Perpres pengadaan barang dan jasa.

“Kami minta penetapan pemenang dibatalkan demi keadilan, karena ada beberapa hal yang kami soroti dalam penyelenggaraan tender tersebut,” tegasnya.

PT Inti adalah anggota dari Konsorsium Icon+ yang dikalahkan oleh pemerintah dalam tender PLIK.  Konsorsium ini mengajukan penawaran harga terendah dengan nilai bobot total  tertinggi di 6 paket pekerjaan (Paket1,2,3,4,5 dan 6). Hingga saat ini, konsorsium terus berjuang hingga tahap banding sanggah.

Sekretaris Perusahaan Icon+  Didi Aliahmadi  mengungkapkan, pemicu kegagalannya menurut BTIP adalah kinerja dari perseroan yang tidak bagus di tender USO telepon desa. “Padahal di dokumen tender tidak disebutkan tentang hal itu. Selain itu, dalam tender ini kami maju bersama Inti. Harusnya yang dievaluasi itu konsorsium,” katanya.

Ditegaskannya, PLIK berbeda dengan telepon desa karena paket pengerjaaan yang dibidik sudah didukung oleh backbone Icon+. “Kalau telepon desa itu kita terhambat karena adanya interkoneksi. Di internet itu kan idak dibutuhkan. Jika jawaban banding tidak memuaskan, kemungkinan kita bawa ke jalur hukum,” tegasnya.

Layak Ulang

Pada kesempatan lain, Ketua Komite Tetap Bidang Telekomunikasi Kadin Johnny Swandi Sjam menegaskan, jika ketentuan kinerja di proyek lainnya ikut dinilai, seharusnya dimasukkan dalam bagian persyaratan dan evaluasi administrasi. “Kalau begini, demi transparansi, sebaiknya diulang saja tender untuk paket yang bermasalah,” tegasnya.

Sekjen Himpunan Pemerhati Pos Telematika Indonesia (HPPTI) Lukman Adjam mengungkapkan Menkominfo selaku penanggung jawab anggaran tender USO Internet Kecamatan harus bertanggung jawab atas potensi kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah akibat penetapan pemenang yang tidak sesuai rencana kerja dan syarat—syarat (RKS).

“Untuk itu, sebaiknya proses tender harus diulang, sehingga keterlibatan penyelenggara jasa Internet dan peserta tender lainnya yang dirugikan akibat proses tender dan sistem penentuan pemenang saat itu bisa diakomodasikan lagi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Santoso,  menegaskan pihaknya tidak akan terpengaruh dengan wacana tender ulang pengadaan pusat layanan internet kecamatan menyusul ketidakpuasan peserta tender yang mengajukan hak sanggah.

“Pengulangan tender dasarnya apa, panitia menggelar tender USO dengan profesional dan berdasarkan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Penilaian yang kemudian berkembang bahwa tender tersebut berpotensi merugikan negara menurut Santoso sangat subyektif dan menyudutkan panitia tender. Kalau sudah begini, tentunya PLIK semakin pelik.[dni]

080410 Menkominfo Dinilai Memihak Kepentingan Golongan

JAKARTA—Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring dianggap memihak kepentingan golongan tertentu dengan menunjuk  Pelaksana Tugas (PLT) Dirjen Postel yang masih memiliki afialiasi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
“Ditjen Postel sangat rentan untuk disalahgunakan oleh pihak tertentu. Pemilihan pejabat yang memiliki kedekatan dengan golongan tertentu, bisa memunculkan kebijakan yang tidak equal treatment,” tegas Pengamat Telekomunikasi Deddy Djamaluddin di Jakarta, Rabu (7/4).

Deddy diminta pendapatanya terkait serah terima jabatan (Sertijab) antara PLT Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar ke M. Budi Setiawan yang dilaksanakan Selasa (6/4).

M. Budi Setiawan adalah mantan   Deputi II Menpora bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda era Adhyaksa Dault  Doktor lulusan Tokyo yang mendalami ilmu nuklir ini berdasarkan penelusuran di laman-laman internet tercatat sebagai salah satu deklarator dari  PKS, institusi yang sama dengan Tifatul Sembiring.

Deddy menyarankan, elemen demokrasi dan komunitas telematika membentuk tim untuk memantau sepak terjang pejabat yang ditunjuk Tifatul agar industri telekomunikasi bisa diselamatkan dari kepentingan golongan.

Sementara Direktur ICT Lembaga Pengembangan dan Pemeberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Ventura Elisawati berangapan, seorang  PLT  tidak bisa membuat  kebijakan yang strategis karena  hanya menjalankan administrasi.

Ventura mengaku heran, setelah berbulan-bulan  mencari pejabat untuk Dirjen Postel kenapa hasilnya  PLT dan dari  luar lingkungan Kemenkominfo pula. “Seharusnya kalau PLT dari dalam (KemenKominfo) dong. Ini aromanya tak sedap sekali keluar, apalagi PLT yang baru belum bisa masuk golongan eselon I dan tidak memiliki latar belakang telekomunikasi dan logistik. Padahal  untuk jabatan nahkoda, bukan saatnya lagi belajar supaya kebijakannya nanti tak hanya rekatif, tapi bisa antisipatif,” ketusnya.

Menurutnya, pejabat Ditjen Postel di era informasi tanpa batas ini butuh komandan yang sangat paham industri yang diurusnya. “Ini bukan cuma soal pendapatan bukan pajak yang dihasilkan dari area ini. Telekomunikasi, terutamanya, memiliki peran yang sentral di dalam era konvergensi. Dirjen itu bukan jabatan politis. Karena Dirjen mesti benar-benar tahu persoalan makro dan mikro di bidangnya.  Saya nggak tahu apakah ahli nuklir itu otomatis ahli telko juga?” ketusnya.

Sementara Juru Bicara KemenKominfo Gatot S Dewo Broto menegaskan,   M. Budi Setiawan adalah  Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dan paham telekomunikasi.

Gatot mengungkapkan, untuk pejabat definitif sebenarnya telah diusulkan melalui Tim Penilai Akhir (TPA) dan sedang menunggu hasilnya. “PLT baru ini untuk mengurangi beban kerja Pak Basuki yang juga memegang posisi Sekjen Kemenkominfo,” katanya.[dni]