070410 Maskapai Pasang Kuda-kuda Hadapai Implementasi Revisi Tarif Batas Atas

JAKARTA—Maskapai penerbangan lokal  mulai memasang kuda-kuda menghadapi implementasi revisi tarif batas atas yang akan berlaku pada Mei nanti, khususnya terkait jenis layanan yang akan diberikan ke penumpang.

“Sriwijaya Air akan bermain di full service. Sekarang sedang dilakukan persiapan internal untuk mendukung aksi tersebut. Salah satu diantaranya penambahan armada jenis B 737-300 sebanyak satu unit bulan ini. Hal lainnya adalah  memaksimalkan eticketing, city Checkin, automatic
boarding, online check in, pilihan menu, tambahan bagasi dan lainnya,” ungkap Juru Bicara Sriwijaya Air Ruth Hanna Simatupang kepada Koran Jakarta, Selasa (6/4).

Dijelaskannya, walau akan bermain di full service, tetapi untuk rute yang memiliki durasi di bawah satu jam seperti Jakarta-Lampung, maka pelayanan akan dilakukan di darat. “Rasanya tidak mungkin dilakukan layanan makanan di udara, karena waktunya terlalu singkat,” katanya.

Berkaitan dengan tarif tiket, Hanna memprediksi akan terjadi perubahan sebesar 10-15 persen dari tarif lama  yang berlaku saat ini. “Ini konsekuensi fuel surcharge masuk ke komponen harga tiket,” katanya.

Sementara Direktur Lion Air Edward Sirait menegaskan, maskapainya tetap setia di segmen No frill. “Sedangkan untuk jumlah rupiah yang dikeluarkan oleh penumpang untuk membeli tiket itu tidak ada perubahan. Sekarang fuel surcharge masuk di tiket, itu saja bedanya,” jelasnya.

Hal senada dikatakan sekretaris perusahaan Merpati Nusantara Airlines Sukandi yang mengatakan harga tiket tidak akan mengalami perubahan di masyarakat. “Harus dibedakan tarif dengan harga tiket. Merpati sendiri akan bermain di segmen medium service,” jelasnya.

Sedangkan, Juru bicara Batavia, Eddy Haryanto mengatakan, akan memberikan layanan seperti yang telah dilakukan selama ini yaitu sebagian full services dan  sebagian medium services.

Dijelaskannya, untuk full services akan diterapkan pada rute-rute jarak jauh seperti rute regional yang telah dibuka sebelumnya. “Rute regional antara lain Jakarta-Singapura, Jakarta-Guangzhou akan diterapkan full services, demikian pula dengan rute nasional tetapi jauh seperti Jakarta-Ambon, Ternate dan Jayapura,” katanya.

Meski demikian, jelasnya, sebagian besar layanan Batavia menggunakan servis menengah, yaitu untuk rute-rute nasional yang jarak penerbangannya tidak melebihi tiga jam. “Kalau full services,
kami akan memberikan layanan makanan besar, sedangkan kalau medium hanya sekedar kue,” kata Eddy.

Direktur Pengembangan dan Teknologi Informasi Garuda Indonesia, Elisa Lumbantoruan mengatakan, Garuda tetap konsisten dengan layanan full servicesnya. Layanan ini diberikan mengingat
konsumen Garuda saat ini adalah kalangan pebisnis dan segmen menengah atas.

Meski demikian, untuk Citilink akan diarahkan pada segmen menengah bawah dengan layanan low cost carrier (LCC) yaitu layanan termurah dan tidak mendapatkan layanan makanan di pesawat (no frill). Dengan strategi tersebut Citilink yang masih jadi Strategic Businness Unit (SBU)  Garuda ini bisa mengambil keuntungan dari penumpang budget traveler.
Sebelumnya,   Menteri Perhubungan Freddy Numberi mengungkapkan   draft revisi KM No 9 Tahun 2002 tentang Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri akan diteken pada 31
April 2010. Aturan baru mengenai tarif nantinya akan berlaku mulai Mei 2010.

Dalam perubahan regulasi, ditetapkan maksimum kenaikan tarif batas atas mencapai 10 persen dari harga tiket yang berlaku saat ini.  Harga tiket yang berlaku saat ini adalah tarif batas atas versi 2002, ditambah pajak, asuransi, dan fuel surcharge.

Nantinya, dalam revisi tersebut fuel surcharge akan disesuaikan dengan harga avtur yang berlaku saat ini. Revisi itu juga memuat golongan dari maskapai yang bisa menggunakan tarif batas atas sesuai dengan golongannya.  Golongan berdasarkan jasa yang ditawarkan itu adalah layanan maksimum (full service), menengah (medium services), dan minimum (no frill/ LCC).[dni]

070410 Menkominfo Didesak Secepatnya Tunjuk Dirjen Postel Definitif

JAKARTA—Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Tifatul Sembiring didesak secepatnya menunjuk pejabat Dirjen Postel definitif ketimbang menunjuk Pelaksana Tugas (PLT) guna menjamin kepastian hukum di sektor telekomunikasi dan logistik.

“Seorang  PLT itu tidak bisa membuat  kebijakan yang strategis, dia hanya jadi semacam administrasi, sementara strategisnya tetap di menterinya. Administrasi itu  artinya manut saja dengan yang akan memutuskan di level strategis yakni sang menteri,” tegas Direktur ICT Lembaga Pengembangan dan Pemeberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Ventura Elisawati di Jakarta, Selasa (6/4).

Ventura mengaku heran, setelah berbulan-bulan  mencari pejabat untuk Dirjen Postel kenapa hasilnya  PLT dan dari  luar lingkungan Kemenkominfo pula. “Seharusnya kalau PLT dari dalam (KemenKominfo) dong. Ini aromanya tak sedap sekali keluar, apalagi PLT yang baru belum bisa masuk golongan eselon I dan tidak memiliki latar belakang telekomunikasi dan logistik. Padahal  untuk jabatan nahkoda, bukan saatnya lagi belajar supaya kebijakannya nanti tak hanya rekatif, tapi bisa antisipatif,” ketusnya.

Menurutnya, pejabat Ditjen Postel di era informasi tanpa batas ini butuh komandan yang sangat paham industri yang diurusnya. “Ini bukan cuma soal pendapatan bukan pajak yang dihasilkan dari area ini. Telekomunikasi, terutamanya, memiliki peran yang sentral di dalam era konvergensi. Dirjen itu bukan jabatan politis. Karena Dirjen mesti benar-benar tahu persoalan makro dan mikro di bidangnya.  Saya nggak tahu apakah ahli nuklir itu otomatis ahli telko juga?” ketusnya.

Sementara Juru Bicara KemenKominfo Gatot S Dewo Broto mengakui hari ini telah dilaksanakan serah terima jabatan (Sertijab) antara PLT Dirjen Postel Basuki Yusuf Iskandar ke M. Budi Setiawan. “Tidak ada pelantikan, adanya sertijab karena ini PLT. Pak Budi itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena memiliki Nomor Induk Pegawai (NIP) dan paham telekomunikasi,” tegasnya.

Gatot mengungkapkan, untuk pejabat definitif sebenarnya telah diusulkan melalui Tim Penilai Akhir (TPA) dan sedang menunggu hasilnya. “PLT baru ini untuk mengurangi beban kerja Pak Basuki yang juga memegang posisi Sekjen Kemenkominfo,” katanya.

M. Budi Setiawan adalah mantan   Deputi II Menpora bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda era Adhyaksa Dault  Doktor lulusan Tokyo yang mendalami ilmu nuklir ini berdasarkan penelusuran di laman-laman internet tercatat sebagai salah satu deklarator dari  Partai Keadilan Sejahtera (PKS), institusi yang sama dengan Tifatul Sembiring.

Sebelumnya, Tifatul Sembiring mengakui Budi adalah sosok yang paling tepat untuk mengisi posisi PLT walau tidak memiliki latar belakang telekomunikasi atau logistik. “Banyak yang mengincar posisi Dirjen Postel. Mungkin karena perannya yang strategis. Saya sudah mencari beberapa orang, dan pilihan jatuh ke beliau (Budi),” tegasnya.

Pada kesempatan lain, Anggota Komisi I DPR-RI Tantowi Yahya mengharapkan, Tifatul   tidak menyuburkan praktik nepotisme di kementrian yang dipimpinnya dengan mengangkat pejabat publik yang memiliki latar belakang kedekatan ideologis.

“Jika pejabat eselon I yang diangkat memiliki hubungan ideologis dengan Menkominfo itu menimbulkan kecurigaan di publik terkait motivasi pemilihan sosok tersebut. Sebaiknya dicari dari kalangan profesional. Apalagi eselon I setingkat Dirjen Postel itu harusnya diisi oleh PNS yang tidak memiliki afiliasi dengan partai tertentu,” tegasnya. [dni]

060410 Lintasarta Raup Pendapatan Rp 1.235 triliun

JAKARTA– PT Aplikasinusa Lintasarta (Lintasarta) pada 2009 berhasil meraup pendapatan sebesar 1,235 triliun rupiah atau tumbuh 16 persen dibandingkan periode sama 2008 sebesar 1,063 triliun rupiah.

“Pertumbuhan kami yang tertinggi dibandingkan anak usaha lainnya di Indosat selama 2009” ujar Direktur Utama Aplikasinusa Lintasarta, Noor SDK Devi di Jakarta, Senin (5/4).

Dijelaskannya,  pertumbuhan omzet  tak lepas dari peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Indonesia.

Sampai saat ini jangkauan Lintasarta menjangkau 72 kota dan melayani lebih dari 1500 pelanggan korporat dengan lebih dari 16.000 access link.

“Sektor perbankan paling banyak berkontribusi bagi pendapatan. Hampir 40-50 persen disumbang dari sektor itu,” katanya.

Terkait target ke depannya, Noor mengatakan, Lintasarta berupaya untuk mempertahankan pertumbuhan pendapatan pada tahun ini.

“Tahun 2009 kami 16 persen, kalau bisa tahun ini pertumbuhan tak jauh berbeda yakni 16 persen,” katanya.

Dijelaskannya, Lintasarta akan mengembangkan produk-produk layanan baru termasuk konten internet.

Selain itu, Lintasarta berupaya untuk melakukan efisiensi di berbagai aspek serta konsisten menjalankan command center selama 24 jam penuh dengan mendeteksi dan menangani gangguan jaringan dengan cepat dan terintegrasi secara nasional dengan pusat kendali jakarta.

Selain itu, Noor mengungkapkan Lintasarta juga akan menjadikan kemenangan di tender ‘Desa Pinter’ sebagai fokus lainnya perseroan di tahun 2010.

Seperti diketahui Lintasarta telah memenangkan tender Universal Service Obligation (USO) internet kecamatan untuk paket 7(Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur), paket 8 (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur), paket 9 (Maluku, Maluku utara, Papua Barat, dan Papua).

“Itu akan menjadi andalan baru kami, karena dulu kami hanya menjangkau kabupaten sekarang kami bisa menjangkau sekitar 1115 kecamatan,” katanya.[Dni